
15 Oktober 2009
Pengumuman Menteri 21 Oktober
"Saya tidak yakin ada agenda fokus yang mau diselesaikan 5 tahun ini, karena masih ada model kompromi hanya untuk kepentingan yang berbeda. Tidak untuk mencapaikan target kerja."
BONI HARGENS
Pengamat Politik UI
* Tes Kesehatan 18-19 Oktober di RSPAD
* SBY Dinilai Lahirkan Kabinet Kompromistis
BOGOR (RIAU) – Presiden SBY telah menetapkan akan mengumumkan struktur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 21 Oktober mendatang. SBY memrpogramkan, KIB II punya sasaran dan target capaian lebih tinggi dibanding seniornya. Maka ada beberapa kementerian yang mendapatkan tambahan fungsi dan tugas lebih berat dari selama ini.
"Misalnya Menneg Pemberdayaan Perempuan, saya tambah fungsinya dengan perlindungan anak," ungkap Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Rabu (14/10).
Masih ada departemen lain yang fungsinya akan bertambah. Tetapi rupanya SBY lebih memilih untuk memaparkannya bersamaan dengan pengumuman struktur KIB II. "Agar semuanya transparan bagi rakyat, mengapa kementeriannya begitu dan menterinya itu," ujarnya.
Penambahan fungsi kementerian dipilih, sebab UU Kementerian Negara membatasi jumlah maksimal kementrian dan departemen adalah 34. Padahal meski batasan jumlah maksimal sudah diambil, tetap saja masih banyak target pembangunan yang belum tercakup. "Saya membayangkan sasaran dan beban tugas lima tahun mendatang, nampaknya yang terjadi bukan pengurangan fungsi. Maka saya merancang menggunakan 34 menteri tapi dengan fungsi tambahan," jelas SBY.
Dijelaskan SBY, mulai Kamis 15 Oktober 2009 hingga Jumat 16 Oktober 2009, ia akan melakukan pemberitahuan awal kepada calon-calon menteri terpilih. Setelah itu, pada 17 Oktober 2009 akan dilakukan pemanggilan calon-calon menteri untuk menjalani serangkaian wawancara.
Apabila calon tersebut sepakat dengan kontrak kerja dan pakta integritas yang harus ditandatangani, maka calon menteri tersebut diharuskan menjalani tes kesehatan dan kejiwaan di RSPAD Gatot Subroto pada 18-19 Oktober 2009.
SBY tidak bisa memastikan apakah setelah menjalani fit and proper test, para menteri langsung bisa dilantik. Karena berdasarkan pengalaman, nama-nama menteri pada menit-menit terakhir bisa saja berubah lantaran sebab-sebab tertentu. Ia menyebutkan bisa saja seorang calon menteri gugur setelah menjalani serangkaian tes apabila ditemukan informasi lanjutan bahwa calon tersebut ternyata memiliki masalah hukum atau persoalan lain yang cukup mengganggu.
“Pengalaman saya 2004 lalu, ada dua yang berubah pada jam-jam terakhir karena masalah-masalah tertentu. Saya harapkan saya umumkan mulus-mulus semuanya dan bisa dilantik,” pungkas SBY.
Menanggapi rencana SBY melakukan pemanggilan sejumlah calon menteri tersebut, Pengamat Politik UI Boni Hargens menilai langkah SBY yang merangkul semua partai telah memusatkan kekuasaan di tangannya. Kabinet 5 tahun ke depan pun akan berubah menjadi kabinet kompromistis.
"Yang pasti SBY sudah berhasil menyatukan seluruh kekuatan politik ini ke tangan dia. Jadi ada pemusatan kekuasaan di tangan SBY. Ini yang akan membuat 5 tahun kedepan, kabinetnya pasti kabinet kompromistis," kata Boni Hargens kepada INILAH.COM, Kamis (15/10).
Menurut Boni, baik pelaksanaan politik, parlemen maupun pemerintah tidak lagi akan memunculkan dinamika. Karena tidak ada lagi pengawasan terhadap pemerintah melalui kritik-kritik. Hal itu malah akan menjadikan pemerintah sulit untuk berkerja secara fokus.
"Saya tidak yakin ada agenda fokus yang mau diselesaikan 5 tahun ini, karena masih ada model kompromi hanya untuk kepentigan yang berbeda. Tidak untuk mencapaikan target kerja," ujarnya.
Boni menilai 5 tahun kedepan sulit untuk mengharapkan pemerintah dapat berhasil menciptakan perubahan yang fokus. (dtc/inl)

Ketika Parpol Berebut Jatah Menteri

29 Juli 2009
Jus Jeruk Kurangi Risiko Sakit Jantung

28 Juli 2009
Waspada Seruduk Flu Babi

17 Juli 2009
Pejabat Takut Pensiun

Kapan PLN Memahami Pelanggan?

Ketika RZ Berharap jadi Menteri

Cadangan Dolar Provinsi Riau
KALAU lah benar apa yang dikatakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Riau Abdul Lafiz bahwa di wilayah Provinsi Riau tersimpan miliaran ton batu bara, jelas sebuah angka yang fantastis. Ini akan menjadi cadangan dolar baru bagi provinsi yang selama ini hanya terkenal dengan minyak bumi sebagai penambah pundi pendapatan daerah.
Menurut Abdul Lafiz, kandungan batubara yang cukup besar itu tersimpan d perut bumi kabupaten Inhil, Inhu, Kuansing, Rohul dan Kampar. Di Kabupaten Inhu malah dikatakan memiliki kandungan mencapai 800 juta ton. Di Kabupaten Inhil sekitar 300 juta ton, Kabupaten Kuantan Singgingi 50 juta ton, Kampar 75 juta ton dan Rokan Hulu sekitar 200 juta ton.
Sayangnya, meski batubara di Inhu sudah ada yang diproduksi, namun tidak dijelaskan berapa kandungan kalori yang dimiliki batubara tersebut. Sebab, kadar kalori ini sangat menentukan kualitas batubara serta nilai jualnya. Batubara yang mempunyai kandungan kalori yang rendah, justru akan mengeluarkan cost produksi yang sangat besar karena panas yang dipancarkannya ketika dilakukan pembakaran kurang bagus untuk standarisasi pabrik ataupun diesel pembangkit listrik.
Seharusnya, dengan kandungan batubara yang cukup besar itu, sudah banyak perusahaan yang mengajukan izin eksplorasi dan eksploitasi batubara tersebut. Namun di Provinsi Riau, sejauh ini baru PT Bara Harum yang telah memproduksi batubara di Inhu. Karena itu, Distamben Riau perlu mengkaji lebih detail lagi ketersediaan cadangan batubara tersebut serta kadar kalori yang dimilikinya. Kebutuhan standar pabrikan atau pembangkit listrik, kadar kalori yang dibutuhkan minimal 600. Kebutuhan ekspor jelas di atas angka tersebut.
Kenapa hal ini dikatakan cadangan dolar baru bagi Provinsi Riau, karena kebutuhan batubara dunia dari tahun ke tahun selalu meningkat. Apalagi sejak Perusahaan Tambang Batubara Ombilin (PTBO) Sawahlunto yang kini bergerak di bawah bendera PT Bukit Asam (PTBA), selalu menurun produksinya. Untuk memenuhi kebutuhan PT Semen Padang saja, PTBA wilayah produksi Sawahlunto sudah tak sanggup lagi. PT Semen Padang terpaksa harus mendatangkan batubara dari Kalimantan agar kebutuhannya terpenuhi.
Artinya, jangan untuk kebutuhan ekspor, kebutuhan dalam negeri saja saat ini mengalami kekurangan. Bila Pemprov Riau membuka kran izin tambang bagi sejumlah perusahaan, itupun dengan catatan kadar kalori dari batubara itu memenuhi standar, maka akan semakin menggairahkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah tersebut. Sekedar catatan, selama puluhan tahun Kota Sawahlunto hidup dari produksi batubara.
Sekarang tinggal komitmen dan keinginan dari Pemerintah Provinsi Riau serta kabupaten yang memiliki kandungan batubara tersebut, sehingga kekayaan alam ini mempunyai azas manfaat bagi masyarakat daerah tersebut. Setidaknya, ribuan tenaga kerja akan tersedot oleh perusahaan yang akan memproduksi batubara tersebut. Belum lagi multiflier effect dari aktivitas pabrik tersebut.
Satu catatan lagi, bila yang telah dirilis Kadistamben Riau itu tidak sekedar lips service. Kandungan batubara ini perlu segera dipastikan dan apakah sudah layak produksi. Lalu, berapa kadar kalorinya. Bila kalorinya rendah, yakinlah, tak akan ada investor yang berminat. Karena tak ada yang mau beli.***
20 Juni 2009
03 Februari 2009
Dunia ‘Demam’ Obama


Boikot Produk AS = Perbesar Pengangguran


PR Baru Kapolda Riau

Kekerasan Pada Anak-Anak

02 Februari 2009
APBD 2009 di Riau

Jangan ‘Tangisi’ DIPA 2009 Riau

01 Februari 2009
Palestina Oh Palestina…



Mengontrol Belanja BOS


Selamat Datang Tahun Kerbau Tanah

Membangun Sinergisitas Untuk PON XVIII Riau
Berkas Pertama Bos Togel

Dosa Lima Hari Kerja


Demokrasi Lewat Mahkamah Konstitusi


28 Januari 2009
Badan Kehormatan Independen

Potensi Konflik Lahan di Riau

Langganan:
Postingan (Atom)