* Tes Kesehatan 18-19 Oktober di RSPAD
* SBY Dinilai Lahirkan Kabinet Kompromistis
BOGOR (RIAU) – Presiden SBY telah menetapkan akan mengumumkan struktur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 21 Oktober mendatang. SBY memrpogramkan, KIB II punya sasaran dan target capaian lebih tinggi dibanding seniornya. Maka ada beberapa kementerian yang mendapatkan tambahan fungsi dan tugas lebih berat dari selama ini.
"Misalnya Menneg Pemberdayaan Perempuan, saya tambah fungsinya dengan perlindungan anak," ungkap Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Rabu (14/10).
Masih ada departemen lain yang fungsinya akan bertambah. Tetapi rupanya SBY lebih memilih untuk memaparkannya bersamaan dengan pengumuman struktur KIB II. "Agar semuanya transparan bagi rakyat, mengapa kementeriannya begitu dan menterinya itu," ujarnya.
Penambahan fungsi kementerian dipilih, sebab UU Kementerian Negara membatasi jumlah maksimal kementrian dan departemen adalah 34. Padahal meski batasan jumlah maksimal sudah diambil, tetap saja masih banyak target pembangunan yang belum tercakup. "Saya membayangkan sasaran dan beban tugas lima tahun mendatang, nampaknya yang terjadi bukan pengurangan fungsi. Maka saya merancang menggunakan 34 menteri tapi dengan fungsi tambahan," jelas SBY.
Dijelaskan SBY, mulai Kamis 15 Oktober 2009 hingga Jumat 16 Oktober 2009, ia akan melakukan pemberitahuan awal kepada calon-calon menteri terpilih. Setelah itu, pada 17 Oktober 2009 akan dilakukan pemanggilan calon-calon menteri untuk menjalani serangkaian wawancara.
Apabila calon tersebut sepakat dengan kontrak kerja dan pakta integritas yang harus ditandatangani, maka calon menteri tersebut diharuskan menjalani tes kesehatan dan kejiwaan di RSPAD Gatot Subroto pada 18-19 Oktober 2009.
SBY tidak bisa memastikan apakah setelah menjalani fit and proper test, para menteri langsung bisa dilantik. Karena berdasarkan pengalaman, nama-nama menteri pada menit-menit terakhir bisa saja berubah lantaran sebab-sebab tertentu. Ia menyebutkan bisa saja seorang calon menteri gugur setelah menjalani serangkaian tes apabila ditemukan informasi lanjutan bahwa calon tersebut ternyata memiliki masalah hukum atau persoalan lain yang cukup mengganggu.
“Pengalaman saya 2004 lalu, ada dua yang berubah pada jam-jam terakhir karena masalah-masalah tertentu. Saya harapkan saya umumkan mulus-mulus semuanya dan bisa dilantik,” pungkas SBY.
Menanggapi rencana SBY melakukan pemanggilan sejumlah calon menteri tersebut, Pengamat Politik UI Boni Hargens menilai langkah SBY yang merangkul semua partai telah memusatkan kekuasaan di tangannya. Kabinet 5 tahun ke depan pun akan berubah menjadi kabinet kompromistis.
"Yang pasti SBY sudah berhasil menyatukan seluruh kekuatan politik ini ke tangan dia. Jadi ada pemusatan kekuasaan di tangan SBY. Ini yang akan membuat 5 tahun kedepan, kabinetnya pasti kabinet kompromistis," kata Boni Hargens kepada INILAH.COM, Kamis (15/10).
Menurut Boni, baik pelaksanaan politik, parlemen maupun pemerintah tidak lagi akan memunculkan dinamika. Karena tidak ada lagi pengawasan terhadap pemerintah melalui kritik-kritik. Hal itu malah akan menjadikan pemerintah sulit untuk berkerja secara fokus.
"Saya tidak yakin ada agenda fokus yang mau diselesaikan 5 tahun ini, karena masih ada model kompromi hanya untuk kepentigan yang berbeda. Tidak untuk mencapaikan target kerja," ujarnya.
Boni menilai 5 tahun kedepan sulit untuk mengharapkan pemerintah dapat berhasil menciptakan perubahan yang fokus. (dtc/inl)
15 Oktober 2009
Pengumuman Menteri 21 Oktober
"Saya tidak yakin ada agenda fokus yang mau diselesaikan 5 tahun ini, karena masih ada model kompromi hanya untuk kepentingan yang berbeda. Tidak untuk mencapaikan target kerja."
BONI HARGENS
Pengamat Politik UI
* Tes Kesehatan 18-19 Oktober di RSPAD
* SBY Dinilai Lahirkan Kabinet Kompromistis
BOGOR (RIAU) – Presiden SBY telah menetapkan akan mengumumkan struktur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 21 Oktober mendatang. SBY memrpogramkan, KIB II punya sasaran dan target capaian lebih tinggi dibanding seniornya. Maka ada beberapa kementerian yang mendapatkan tambahan fungsi dan tugas lebih berat dari selama ini.
"Misalnya Menneg Pemberdayaan Perempuan, saya tambah fungsinya dengan perlindungan anak," ungkap Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Rabu (14/10).
Masih ada departemen lain yang fungsinya akan bertambah. Tetapi rupanya SBY lebih memilih untuk memaparkannya bersamaan dengan pengumuman struktur KIB II. "Agar semuanya transparan bagi rakyat, mengapa kementeriannya begitu dan menterinya itu," ujarnya.
Penambahan fungsi kementerian dipilih, sebab UU Kementerian Negara membatasi jumlah maksimal kementrian dan departemen adalah 34. Padahal meski batasan jumlah maksimal sudah diambil, tetap saja masih banyak target pembangunan yang belum tercakup. "Saya membayangkan sasaran dan beban tugas lima tahun mendatang, nampaknya yang terjadi bukan pengurangan fungsi. Maka saya merancang menggunakan 34 menteri tapi dengan fungsi tambahan," jelas SBY.
Dijelaskan SBY, mulai Kamis 15 Oktober 2009 hingga Jumat 16 Oktober 2009, ia akan melakukan pemberitahuan awal kepada calon-calon menteri terpilih. Setelah itu, pada 17 Oktober 2009 akan dilakukan pemanggilan calon-calon menteri untuk menjalani serangkaian wawancara.
Apabila calon tersebut sepakat dengan kontrak kerja dan pakta integritas yang harus ditandatangani, maka calon menteri tersebut diharuskan menjalani tes kesehatan dan kejiwaan di RSPAD Gatot Subroto pada 18-19 Oktober 2009.
SBY tidak bisa memastikan apakah setelah menjalani fit and proper test, para menteri langsung bisa dilantik. Karena berdasarkan pengalaman, nama-nama menteri pada menit-menit terakhir bisa saja berubah lantaran sebab-sebab tertentu. Ia menyebutkan bisa saja seorang calon menteri gugur setelah menjalani serangkaian tes apabila ditemukan informasi lanjutan bahwa calon tersebut ternyata memiliki masalah hukum atau persoalan lain yang cukup mengganggu.
“Pengalaman saya 2004 lalu, ada dua yang berubah pada jam-jam terakhir karena masalah-masalah tertentu. Saya harapkan saya umumkan mulus-mulus semuanya dan bisa dilantik,” pungkas SBY.
Menanggapi rencana SBY melakukan pemanggilan sejumlah calon menteri tersebut, Pengamat Politik UI Boni Hargens menilai langkah SBY yang merangkul semua partai telah memusatkan kekuasaan di tangannya. Kabinet 5 tahun ke depan pun akan berubah menjadi kabinet kompromistis.
"Yang pasti SBY sudah berhasil menyatukan seluruh kekuatan politik ini ke tangan dia. Jadi ada pemusatan kekuasaan di tangan SBY. Ini yang akan membuat 5 tahun kedepan, kabinetnya pasti kabinet kompromistis," kata Boni Hargens kepada INILAH.COM, Kamis (15/10).
Menurut Boni, baik pelaksanaan politik, parlemen maupun pemerintah tidak lagi akan memunculkan dinamika. Karena tidak ada lagi pengawasan terhadap pemerintah melalui kritik-kritik. Hal itu malah akan menjadikan pemerintah sulit untuk berkerja secara fokus.
"Saya tidak yakin ada agenda fokus yang mau diselesaikan 5 tahun ini, karena masih ada model kompromi hanya untuk kepentigan yang berbeda. Tidak untuk mencapaikan target kerja," ujarnya.
Boni menilai 5 tahun kedepan sulit untuk mengharapkan pemerintah dapat berhasil menciptakan perubahan yang fokus. (dtc/inl)
* Tes Kesehatan 18-19 Oktober di RSPAD
* SBY Dinilai Lahirkan Kabinet Kompromistis
BOGOR (RIAU) – Presiden SBY telah menetapkan akan mengumumkan struktur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 21 Oktober mendatang. SBY memrpogramkan, KIB II punya sasaran dan target capaian lebih tinggi dibanding seniornya. Maka ada beberapa kementerian yang mendapatkan tambahan fungsi dan tugas lebih berat dari selama ini.
"Misalnya Menneg Pemberdayaan Perempuan, saya tambah fungsinya dengan perlindungan anak," ungkap Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Rabu (14/10).
Masih ada departemen lain yang fungsinya akan bertambah. Tetapi rupanya SBY lebih memilih untuk memaparkannya bersamaan dengan pengumuman struktur KIB II. "Agar semuanya transparan bagi rakyat, mengapa kementeriannya begitu dan menterinya itu," ujarnya.
Penambahan fungsi kementerian dipilih, sebab UU Kementerian Negara membatasi jumlah maksimal kementrian dan departemen adalah 34. Padahal meski batasan jumlah maksimal sudah diambil, tetap saja masih banyak target pembangunan yang belum tercakup. "Saya membayangkan sasaran dan beban tugas lima tahun mendatang, nampaknya yang terjadi bukan pengurangan fungsi. Maka saya merancang menggunakan 34 menteri tapi dengan fungsi tambahan," jelas SBY.
Dijelaskan SBY, mulai Kamis 15 Oktober 2009 hingga Jumat 16 Oktober 2009, ia akan melakukan pemberitahuan awal kepada calon-calon menteri terpilih. Setelah itu, pada 17 Oktober 2009 akan dilakukan pemanggilan calon-calon menteri untuk menjalani serangkaian wawancara.
Apabila calon tersebut sepakat dengan kontrak kerja dan pakta integritas yang harus ditandatangani, maka calon menteri tersebut diharuskan menjalani tes kesehatan dan kejiwaan di RSPAD Gatot Subroto pada 18-19 Oktober 2009.
SBY tidak bisa memastikan apakah setelah menjalani fit and proper test, para menteri langsung bisa dilantik. Karena berdasarkan pengalaman, nama-nama menteri pada menit-menit terakhir bisa saja berubah lantaran sebab-sebab tertentu. Ia menyebutkan bisa saja seorang calon menteri gugur setelah menjalani serangkaian tes apabila ditemukan informasi lanjutan bahwa calon tersebut ternyata memiliki masalah hukum atau persoalan lain yang cukup mengganggu.
“Pengalaman saya 2004 lalu, ada dua yang berubah pada jam-jam terakhir karena masalah-masalah tertentu. Saya harapkan saya umumkan mulus-mulus semuanya dan bisa dilantik,” pungkas SBY.
Menanggapi rencana SBY melakukan pemanggilan sejumlah calon menteri tersebut, Pengamat Politik UI Boni Hargens menilai langkah SBY yang merangkul semua partai telah memusatkan kekuasaan di tangannya. Kabinet 5 tahun ke depan pun akan berubah menjadi kabinet kompromistis.
"Yang pasti SBY sudah berhasil menyatukan seluruh kekuatan politik ini ke tangan dia. Jadi ada pemusatan kekuasaan di tangan SBY. Ini yang akan membuat 5 tahun kedepan, kabinetnya pasti kabinet kompromistis," kata Boni Hargens kepada INILAH.COM, Kamis (15/10).
Menurut Boni, baik pelaksanaan politik, parlemen maupun pemerintah tidak lagi akan memunculkan dinamika. Karena tidak ada lagi pengawasan terhadap pemerintah melalui kritik-kritik. Hal itu malah akan menjadikan pemerintah sulit untuk berkerja secara fokus.
"Saya tidak yakin ada agenda fokus yang mau diselesaikan 5 tahun ini, karena masih ada model kompromi hanya untuk kepentigan yang berbeda. Tidak untuk mencapaikan target kerja," ujarnya.
Boni menilai 5 tahun kedepan sulit untuk mengharapkan pemerintah dapat berhasil menciptakan perubahan yang fokus. (dtc/inl)
