Gubernur Wan Dapat 'Lawan'

MENGEJUTKAN. Entah dengan target apa, tiba-tiba saja Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Susilo, membantah pernyataan Gubernur Wan Abu Bakar yang mengatakan Program K2i berpotensi merugikan keuangan daerah. Saat tu, Wan mengaku mengacu pada hasil audit BPKP Riau. Mesti diingat, untuk melantik para kepala dinas dan pejabat lainnya sekitar tiga bulan lalu, Gubernur Wan sudah pula mendapat kritisi dari berbagai pihak bahkan sempat jadi polemik di berbagai media massa. Saat itu, Wan bisa mempertahankan kebijakannya. Kini, ketika jabatan Gubernur Wan tinggal hitungan hari (rencananya gubernur dan wakil gubernur terpilih, Rusli Zainal-Mambang Mit dilantik 21 November), sudah ada kepala dinas yang berani membantahnya. Banyak pihak menilai, kadinas Perkebunan tak akan berani 'melawan' bila masa jabatan sebagai gubernur masih panjang. “Ini politik rendahan. Selama ini tak ada etika di tubuh birokrasi seperti ini. Kecuali, memang pejabat bersangkutan punya maksud tertentu atau ada udang dibalik batu,” ucap seorang warga di sebuah kedai kopi di Dumai. Memang, fakta ini bisa jadi petaka besar bagi Gubernur Wan. Kenapa tidak, wibawa Wan sebagai kepala daerah bisa langsung turun. Karena, bisa saja dianggap hanya asal ngomong saja, padahal sebagai seorang pejabat publik apa pun omongannnya akan selalu jadi kutipan dan jadi panutan masyarakat. Ada juga anggapan, dengan masa jabatan Wan sangat singkat, para pejabat di Riau mulai mencari perhatian. Lumrah terjadi, ketika seorang pejabat menjabat di masa kepemimpinan A, maka dia dianggap orang-orangnya A. Karena itu wajar terjadi di Republik Indonesia ini, ganti pemimpin akan ganti pula kebijakan termasuk pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Mungkin kadinas Perkebunan Susilo juga berpikir begitu. Apalagi, sudah rahasia lagi antara Wan Abu Bakar dengan Rusli Zainal sudah lama terjadi 'perang dingin' bahkan pernah 'perang terbuka'. Kadis Susilo mungkin belajar dari fakta ini, dengan harapan ketika Rusli Zainal-Mambang Mit dilantik Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI, peluangnya masih terbuka untuk jadi komandan di satu dinas atau kantor. Karena dengan bantahan itu, bisa saja dia beranggapan publik atau mungkin Rusli-Mambang sendiri, akan menilai bahwa dia bukan orang-orangnya Wan. Atau mungkin juga memang Gubernur Wan yang kelepasan omong. Sebab, Ketua BPKP Riau sendiri justru mengaku belum ada temuan penyimpangan dari audit APBD Riau 2008. Aneh juga. Tapi, apapun namanya, bantahan terbuka seorang birokrat pada atasannya masih sangat tabu di Indonesia. Sebab, kesalahan pimpinan bisa diingatkan dengan cara yang lebih elegan. Kecuali memang, pejabat yang bersangkutan pernah tersakiti atau punya lain di luar profesionalitasnya sebagai pimpinan sebuah dinas/badan atau kantor. Kita berharap, kadinas Susilo tidak berpikiran seperti itu. Tidak bermaksud untuk 'mempermalukan' Gubernur Wan di mata publik. Apa yang dilakukannya semata-mata untuk menghilangkan anggapan bahwa dia tidak bekerja dengan baik. Mudah-mudahan begitu.(almudazir)