Akhir Tahun Konflik Lahan Selesai

* Target Disnakertrans Kota Dumai “Informasi kepala UPT, konflik lahan sudah clear. Kita juga akan rapat dengan lintas sektoral untuk pemantapan masalah lahan tersebut. Target kita jelang akhir tahun persoalan ini bisa selesai agar warga transmigrasi bisa tenang.” BAMBANG HARDYANTO Kabid Transmigrasi Disnakertrans Dumai DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai, memberi perhatian khusus pada konflik pengelolaan lahan warga transmigrasi di Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan. Melalui Kepala Bidang Transmigrasi, Bambang Hardyanto, konflik tersebut dijadikan prioritas penyelesaian sebelum akhir tahun 2008. Tekad itu disampaikan Bambang, Selasa (18/11) pada Riau Pesisir di ruangan kerja yang baru ditempatinya sejak dua hari lalu. Menurut Bambang, perhatian serius Pemko Dumai melalui Disnakertrans itu telah dibuktikan dalam bentuk koordinasi yang dilakukannya dengan Kepala UPT Transmigrasi di batu teritip. Tujuannya, untuk mengetahui akar persoalan sehingga bisa dilakukan sinkronisasi dan inventarisasi permasalahan. ” Sudah dua hari ini saya memanggil kepala UPT di sana. Ini sangat perlu karena saya yang baru tiga hari ini sehingga belum tahu bayak dimana letak kusutnya. Namun ini akan menjadi salah satu prioritas program kerja kita,” ujar Bambang yang sebelumnya bertugas di bagian Humas dan Infokom Setdako Dumai ini. Menurut Bambang, informasi awal yang didapatnya, persoalan lahan itu sudah mulai menemukan titik terang. Namun ada beberapa hal lagi yang perlu untuk dibicarakan dengan pihak-pihak terkait. “Sesuai informasi kepala UPT, konflik lahan sudah clear. Kita juga akan adakan rapat dengan lintas sektoral untuk pemantapan masalah lahan tersebut. Target kita menjelang akhir tahun ini persoalan lahan sudah bisa diselesaikan agar warga transmigrasi bisa tenang dulu,” ujar Bambang. Selain itu disampaikan Bambang, program lainnya yang akan dilakukan adalah peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi. Disamping mengejar APBD Pusat untuk pembangunan fisik, juga akan diupayakan mengambil dana sharing propinsi dan kota untuk program pembinaan. “ Warga transmigrasi kesejahteraannya masih kurang dan kedepan harus lebih ditingkatkan. Kita tidak hanya fokus untuk pertanian, namun kita juga menyiapkan program lainnya sesuai minat dan kemampuan yang dimiliki warga transmigrasi. Misalnya untuk pertukangan atau lain sebagainya. Hal ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka,” sebut Bambang. Ditambahkan Bambang, menjelang akhir tahun ini juga akan masuk sekitar 50 KK lagi yang terdiri 25 KK transmigrasi lokal dan 25 KK transmigrasi luar. Masuknya 50 KK transmigran baru itu menambah jumlah dari 200 KK yang sudah ada sebelumnya.” Jadi totalnya jadi 250 KK. Untuk yang dari luar itu 15 KK asal Seragen dan 10 KK asal Batang. Kita berupaya agar sarana prasarana serta insfrastruktur bisa ditingkatkan. Salah satunya dengan membuka akses jalan sepanjang 8 kilometer,” ungkap Bambang. (**)

‘Sebuah Petanda’

TIBA-tiba saja lencana (jengkol) HM Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2008-2013 yang baru saja dilantik Menteri Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn) Mardiyanto Manan, Jumat (21/11), terjatuh saat bersalaman dengan mantan Gubernur Riau Wan Abu Bakar. Peristiwa yang berlangsung cukup singkat dan sempat luput dari banyak pandangan mata peserta dan hadirin Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Riau tersebut. Ada pepatah mengatakan ‘Gabak di hulu tando ka hujan, cewang di langik tando ka paneh’ (mendung di hulu petanda akan turun hujan, terang di langit petanda akan panas), artinya sesuatu akan terjadi, ada petanda alam. Bila pepatah ini dikaitkan dengan jatuhnya lencana Gubernur Rusli Zainal, apakah ini juga Sebuah Petanda? Mungkinkah masa kepemimpinan Rusli Zainal bisa selamat sampai 2013? Hanya Allah SWT yang tahu. Tapi setidaknya, berkaca dari kondisi masa lalu dan saat ini, bisa direka-reka apa yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, bila jatuhnya lencana ini ternyata memang isyarat atau petanda yang diperlihatkan Allah SWT. Selama periode pertama HM Rusli Zainal memimpin Provinsi Riau, sudah kasat mata, lah bagalanggan mato rang banyak atau tak lagi jadi rahasia umum, ada dua tokoh Riau yang bisa dikatakan selalu terkesan jadi ‘musuh bebubuyutan’ atau juga bisa diartikan tak pernah sejalan dengan Rusli Zainal yakni mantan Wakil Gubernur Wan Abu Bakar dan Mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman. Wan Abu Bakar saat ini tercatat sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Riau 2. Sementara Raja Thamsir Rachman yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, tercatat sebagai calon Anggota DPRD Riau. Selain itu, Rusli Zainal juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus yang mengantarkan Mantan Bupati Pelalawan, Azmun Jaafar ke penjara. Rusli disebut-sebut ikut menandatangani rekomendasi Izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikeluarkan Azmun. Pasalnya, hingga pelantikan Rusli Zainal dan mambang Mit, belum terlihat ada kekompakan Rusli dengan Wan atau Thamsir. Malah beberapa hari menjelang pelantikan sempat lagi terjadi polemic terbuka antara Wan dengan Rusli terkait penyebaran undangan pelantikan. Nah, seandainya Wan dan Thamsir sama-sama duduk di legislative, apakah ii yang akan jadi batu penarung kepemimpinan Rusli? Sebab, sebagai anggota DPR RI, jelas Wan punya bargaining position yang kuat di tingkat departemen. Apalagi bila Wan nantinya duduk di komisi III yang membidangi masalah hukum, Perundangan-undangan dan Hak Azazi manusia (HAM). Maka, Wan yang berurusan bermitra langsung dengan semua lembaga-lembaga hukum di tingkat nasional. Begitu juga dengan Thamsir Rachman yang akan duduk di DPRD Provinsi Riau. Seandainya Thamsir juga tetap dengan ‘sikapnya’ sebelum-sebelumnya yang malah terkesan enggan bertemu Rusli Zainal, jelas akan ‘memperpanas’ kursi gubernur yang diduduki Rusli Zainal. Tapi, kita berharap, tidak terjadi hal-hal yang luar biasa terhadap gubernur pilihan masyarakat Riau tersebut. Masyarakat jelas berharap ada kerukunan antar tokoh di ranah Melayu ini, demi pembangunan Provinsi Riau ke depan. Dan Gubernur Rusli Zainal di beberapa kesempatan telah berusaha membuka diri untuk berupaya merangkul semua pihak, demi Provinsi Riau. Artinya, ketika pesta demokrasi selesai, semua kembali rukun dan menghargai pilihan rakyat tersebut. Insyaallah. (almudazir)

Menguji ‘Nyali’ SBY-JK Mem-Balik-kan Sejarah

RENCANA Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) menurunkan harga bahan Bakar Minyak (BBM) berkisar Rp 500-800 per liter, jadi buah bibir di tengah masyarakat. Kenapa tidak, bila ini betul-betul terjadi, artinya SBY-JK telah membuat sejarah baru di republik ini yaitu BERANI MENURUNKAN HARGA. Faktanya, semasa kepemimpinan lima presiden terdahulu, mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid hingga Megawati Soekarnoputri, yang ada hanya kenaikan harga. Rakyat jelata hanya bisa menerima, sebab protes pun tak ada gunanya. Penguasa tetap teguh dengan pendiriannya. Sama halnya ketika SBY-JK melakukan manuver dengan menaikkan harga BBM lebih 30 persen di awal 2008 lalu. Sekarang rakyat menanti langkah berikutnya, apakah nyali melakukan manuver menaikkan harga BBM yang dimiliki SBY-JK akan sama dengan saat akan menurunkannya. Sebab, berangkat asumsi harga minyak dunia di APBN sudah jauh dari terpenuhi. Sejak sepekan lalu harga minyak dunia sudah jatuh ke level di bawah 60 dolar AS per barel. Dengan angka ini, maka harga pokok penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) diperkirakan bisa di bawah Rp 5000 per liter. Artinya, dengan hitungan kasar seperti itu sudah tidak ada lagi tanggungan subsidi pemerintah, sebab harga jual saat ini BBM jenis premium bersubsidi saat ini Rp 6.000 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Nah, dengan hitungan-hitungan kasar itu, seharusnya pemerintah tak takut lagi menurunkan BBM. Walau harga minyak dunia 2009 diprediksi masih berfluktuasi di kisaran 50-80 dolar AS per barel, namun tetap diyakini akan tetap bermain di angka rata-rata sebesar 65 dolar AS per barel. Dengan nilai rata-rata tersebut, biaya pokok penyediaan BBM hanya sekitar Rp 5.000 per liter. Karena itu, dinilai wajar harga BBM diturunkan, walau ini tak pernah dilakukan presiden terdahulu. SBY-JK tidak mungkin tidak tahu sakit yang di derita rakyat saat kenaikan BBM lalu. Saat itu, kenaikan BBM memang hanya sekitar 30 persen, tapi kenaikan semua harga kebutuhan pokok rata-rata melebihi angka itu. Kalau rata-rata kenaikan 9 kebutuhan pokok 20 persen, bila dikali 9 maka yang dirasakan rakyat sebagai akibat dari kenaikan BBM itu mencapai 180 persen. Itu baru imbas dari kenaikan 9 kebutuhan pokok. Patokan yang diambil pun baru kenaikan 20 persen, padahal faktanya kenaikan ada yang mencapai 50 sampai 80 persen. Tahukah SBY-JK penderitaan itu? Jadi tak ada alas an lagi, BBM harus diturunkan. Apalagi bila dikaitkan dengan Pemilu yang tinggal hitungan bulan. Bila penurunan itu tidak terjadi, janji SBY-JK tak terpenuhi, maka diyakini pada pilpres nanti SBY-JK akan kehilangan taji. Kita lihat saja! (almudazir)

PR Pertama Rusli Zainal - Mambang Mit

ANCAMAN baru melanda Provinsi Riau. Sehari menjelang gubernur dan wakil gubernur Riau terpilih, Rusli Zainal-Mambang Mit dilantik, manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melahirkan keputusan pahit. Ribuan karyawan pabrik kertas itu dirumahkan alias kena Pemutusan Hubungan kerja (PHK). Keputusan itu telah diumumkan secara resmi lewat pengumuman oleh Presiden Direktur PT RAPP Rudi Fajar. Menarik, ketika manajemen PT RAPP mencuri momen untuk mempublikasikan PHK karyawannya itu. Pengumuman dilakukan sehari setelah Pemerintah Kabupaten Pelalawan menolak keinginan PT RAPP untuk memperluas areal Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pemanfaatan kayu di hutan lama Pelalawan. Saat meminta perluasan HTI itu, manajemen PT RAPP yang diwakili Direktur Thomas Handoko beralasan kekurangan bahan baku untuk pengoperasian turbin pembangkit listrik. Juga bertepatan dengan akan dilantiknya Gubernur Riau periode 2008-2013. Entah Pemkab Pelalawan melalui Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Ir HT Zuhelmi tidak mau terkecoh dengan alasan pengoperasian turbin pembangkit listrik yang diajukan RAPP, atau masih trauma dengan kasus yang menimpa mantan Bupati Pelalawan Azmun Jaafar. Tapi yang jelas, saat pengumuman PHK, Presdir Rudi Fajar secara tidak langsung membuka sendiri alasan PHK karyawan itu yakni karena RAPP kekurangan bahan baku kayu untuk diolah. Artinya, permintaan HTI dan pemanfaatan kayu di hutan alam untuk pengoperasian turbin pembangkit listrik, hanyalah dalih agar RAPP bisa mendapatkan kayu. Ternyata, Zuhelmi lebih pintar membaca situasi. Keputusan PHK ribuan karyawan RAPP ini, bakal menjaid preseden buruk bagi pembangunan Provinsi Riau kedepan. Ini salah siapa? Perlu penelitian ulang tentang keberadaan PT RAPP dengan luasan HTI yang dimiliki saat ini dengan kebutuhan kayu serta produksinya. Apa sebab, ada sinyalemen bahwa luasan HTI yang dimiliki RAPP sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan produksinya bila hutan-hutan yang telah ditebangi sejak awal langsung ditanami kembali. Ini perlu kajian ulang, agar tidak hanya pemerintah yang disalahkan karena tidak mau mengeluarkan izin HTI. Mem-PHK ribuan karyawan memiliki multiflier effect yang sangat luar biasa bagui Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau. Tidak saja akan berdampak ekonomi dan sosial, tapi bisa juga mengarah pada dampak hukum atau naiknya angka kriminalitas. Gubernur Riau yang baru saja dilantik, Jumat (21/11), tampaknya harus segera bergerak cepat membahas hal ini. Kalau dari kajian atau penelitian itu nantinya ternyata kesalahan berada di pihak RAPP yang hanya mau kayunya tanpa mau menanam lahan HTI-nya, RAPP wajib diberi sanksi. Karena, angka seribu orang yang akan jadi pengangguran, bukanlah angka yang bisa dianggap sepele. Pemrpov Riau saja pada tahun 2008 ini hanya menerima CPNS 340an orang. Artinya, tiga kali lipat dari karyawan yang di-PHK RAPP. Nah, kasus ini mungkin akan jadi PR pertama Gubernur Rusli Zainal dan Wakil Gubernur Riau Mambang Mit. Semoga Rusli-Mambang dapat menyikapi kondisi ini dengan bijak.(almudazir)

Berharap pada Pasangan RZ-MM

foto.dok. riauterkini.com JIKA tak ada aral melintang, hari ini Jumat, 21 November 2008, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Rusli Zainal dan Mambang Mit, yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Gubernur Riau, 22 September 2008 lalu, dilantik Menteri Dalam Negeri, Mayjen (purn) H Mardiyanto. Pelantikan ini, jelas membuka lembaran baru kepemimpinan Provinsi Riau lima tahun mendatang, meski pasangan ini tak asing bagi rakyat Riau. Bagi Rusli Zainal, jabatan ini merupakan amanah kedua memimpin provinsi kaya minyak ini. Sementara bagi Mambang Mit, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau semasa periode pertama kepemimpinan Rusli Zainal, terhitung sebagai birokrat senior dan handal. Banyak kalangan menilai, pasangan ini cukup tepat dan serasi. Rusli Zainal dengan latar belakang entrepreneurship dan politisi akan berpadu serasi dengan Mambang yang birokrat. Artinya, tak sulit dalam membagi kerja dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Riau lima tahun mendatang. Dalam arti kata, Mambang bertugas membenahi ke dalam, Rusli untuk membangun jaringan keluar. Apalagi selama ini Rusli dinilai cukup piawai memainkan peran dan lobinya di tingkat nasional, sehingga akan bermanfaat bagi pembangunan Riau. Memang, banyak pengamat tata negara menilai, pasangan pemimpin politis-birokrat atau birokrat-politisi, lebih ideal memimpin sebuah pemerintahan daripada politisi-politisi, birokrat-birokrat atau pengusaha-politis. Sebab, di tubuh sebuah daerah otonomi saat ini ada DPR atau DPRD yang 100 persen diisi politisi serta jajaran struktural birokrasi. Kedua peran ini mesti dimainkan seimbang oleh pasangan pemimpin agar tekanan wakil rakyat di DPRD dan pembenahan pejabat struktural selaku pengayom masyarakat juga timpang jalannya. Dilantiknya pasangan ideal ini juga menjadi tumpuan warga Selatpanjang dan sekitarnya yang hingga kini masih berjuang untuk pembentukan Kabupaten Meranti. Mereka sangat berharap hati Gubernur Rusli Zainal melunak dan menyetujui daerah mereka berdiri sendiri jadi Kabupaten Meranti yangs ejak 52 tahun lalu mereka idamkan. Berbagai cara telah mereka lakukan, walau harus merogoh kocek sendiri, demi Kabupaten Meranti. Perjuangan ini juga patut dan pantas dihargai. Keinginan warga itu patut diladeni, dari pada habis energi. Karena, tampaknya tekad rakyat Meranti sudah bulat, berjuang sampai titik darah penghabisan. Walau sebenarnya, sudah banyak pejuang Meranti yang sudah meninggal karena sudah begitu panjangnya masa perjuangan itu. Tapi, mati satu tumbuh seribu. Perjuangan untuk pembentukan Kabupaten Meranti terus mengebu. Apakah mungkin rakyat Meranti harus menunggu gubernur Riau terpilih pada lima tahun berikutnya untuk mendapatkan rekomendasi? Walllahu a’lam Bisawab. (almudazir)

Warga Meranti Kembali Berjuang

SALUT, mungkin kata ini yang tepat buat para warga Selatpanjang dan sekitarnya. Kenapa tidak, semangat juang mereka untuk menjadikan daerah mereka Kabupaten Meranti seakan tak pernah kendor. Lihat saja, perjuangan pembentukan Kabupaten Meranti telah mereka kobarkan sejak 51 tahun lalu yakni 1957. Angin segar sempat berhembus saat Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI tentang pembentukan pemekaran kabupaten/kota, berjanji membawa usulan pembentukan Kabupaten Meranti pada paripurna, Rabu (29/10) lalu. Ternyata, upaya itu mentok. Entah dimana tersangkutnya, tapi yang jelas saat paripurna Kabupaten Meranti tak masuk usulan untuk dibahas. Malah DPR RI menjanjikan pada masa sidang berikutnya. Nah, angin segar itu pun berlalu. Kalau saat itu DPR RI beralasan rekomendasi Gubernur Wan Abu Bakar tidak belaku, maka kini harapan ditumpukan pada pasangan gubernur terpilih, Rusli Zainal-Mambang Mit, yang rencananya akan dilantik, Jumat, 21 November mendatang. Karena, kalau Gubernur Rusli yang menandatangani surat rekomendasi itu, maka lapanglah jalan Meranti menjadi kabupaten. Pasalnya, persyaratan lain semuanya sudah terpenuhi. Namun, apakah mungkin Gubernur Rusli Zainal mau menandatangani rekomendasi untuk pemekaran Kabupaten Meranti. Ini pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab gubernur pilihan rakyat Riau pada Pilgubri 22 Oktober lalu itu. Sebab, lima tahun pertama kepemimpinan Rusli Zainal, tuntutan warga Meranti agar daerah mereka dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis, nyaris tak ada kemajuan. Warga terus berjuang, gelar apel akbar, lobi sana lobi sini, tapi rekomendasi Gubernur Rusli Zainal saat itu tak turun juga. Wan Abu Bakar yang otomatis menggantikan posisi gubernur karena Rusli masuk hursa calon gubernur Riau 2008-2013, langsung tancap gas. Dalam waktu singkat, Gubernur Wan mengeluarkan rekomendasi untuk pembentukan Kabupaten Meranti. Sayangnya, rekomendasi Wan itu mentah di meja DPR RI. Wan dianggap tidak punya kewenangan mengeluarkan rekomendasi. Kini, satu-satunya harapan rakyat Meranti tertumpu pada Gubernur Rusli Zainal. Apel akbar yang direncanakan berlangsung 20 November mendatang, hanyalah pembuktian bahwa rakyat Meranti tak pernah patah semangat berjuang. Uang pribadi yang seharusnya untuk makan makan anak istri, dikorbankan untuk memperteguh perjuangan itu. Tinggal lagi kerelaan Gubernur Rusli untuk memberi rekomendasi. Mudah-mudahan di jabatan kedua ini, hati Gubernur Rusli mencair, sehingga janji Komisi II DPR RI untuk membahas pembentukan Kabupaten Meranti di masa sidang akhir tahun ini terpenuhi. Semoga. (almudazir)

Mimpi Jadi PNS

PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) masih menjadi tujuan utama sebagian besar rakyat Indonesia. Setiap buka lowongan Calon PNS (CPNS), peminatnya selalu membludak. Formasi yang tersedia cuma 100, tapi peminatnya mencapai 20 ribu. Menyedihkan! Sedih bukan karena melihat para generasi masa depan republik ini berdesak-desakan serta berbasah keringat untuk mendapatkan selembar kartu pencari kerja (kartu kuning, red). Bukan juga karena kecilnya formasi yang disiapkan pemerintah. Tapi lebih karena makin rendahnya etos kerja generasi penerus bangsa ini. Kalangan muda pasti marah bila dikatakan etos kerjanya rendah, walau faktanya memang begitu. Mimpi jadi PNS akan berbanding sama dengan ingin kerja tidak terlalu berat, bisa sambil mengasuh anak atau antar jemput anak sekolah, fasilitas cukup (kalau kurang tinggal dianggarkan dalam APBD), dapat rumah, mobil dinas, kerja pun hanya lima hari dalam seminggu. Karena itu mungkin PNS tetap jadi idola. Memang kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya para generasi muda tersebut. Banyak faktor yang membuat mereka menjatuhkan pilihan singkat tersebut. Mulai dari kegagalan orangtua mengajarkan pendidikan kemandirian, mencarikan sekolah yang tepat, kurikulum pendidikan yang tak sinkron dengan kebutuhan dunia kerja, hingga banyak perguruan tinggi yang tidak menciptakan lulusan siap pakai. Satu hal yang sangat fatal adalah kegagalan pemerintah menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Pemerintah terkesan lebih suka memberi ikan daripada pancing, seperti yang dilakukan dengan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Akibatnya masyarakat jadi pasif, walau jumlah bantuan per bulannya tak cukup untuk makan tiga hari bagi sebuah keluarga dengan dua anak. Menjadi PNS, memang lebih menjanjikan masa depan. Apalagi paradigmanya di tingkat aplikasi mulai bergeser. Pejabat pemerintahan yang seharusnya jadi pengayom, kini justru lebih suka diayomi. Turun ke lapangan, mesti disiapkan segalanya, bahkan perlu disambut dengan kompang. Ini fenomena hari ini yang pada akhirnya cenderung menjadi mimpi generasi muda untuk bisa sama seperti itu. Akibatnya apa, ketika mereka sudah bekerja pada sebuah perusahaan atau sudah mulai buka usaha, ikut melamar jadi CPNS juga sebuah keharusan. Karena usaha itu dinilai belum menjanjikan masa depannya, apalagi tidak adanya jaminan usaha itu akan berlanjut sampai mereka tua. Provinsi Riau sebagai negeri yang kaya, perlu mereformasi program kerja kedepan, dengan lebih memfokuskan program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan dari pada pembangunan gedung pencakar langit. Ini mungkin lebih bermakna atau mungkin dapat mengurangi mimpi generasi muda untuk ikut berebut peluang jadi PNS. Semoga.(almudazir)

Rusli Zainal vs Wan Abu Bakar

Wan Abu Bakar - Rusli Zainal CERITA perseteruan dua sahabat, Rusli Zainal dan Wan Abu Bakar sejak hampir tiga tahun lalu hingga sekarang tak henti dilumat media massa. Mulai dari Rusli Zainal jadi Gubernur dan Wan Abu Bakar Wakil Gubernur Riau periode 2003-2008, hingga Wan Abu Bakar dipercaya menjadi gubernur menggantikan Rusli Zainal yang menjadi calon gubernur Riau 2008-2013, sampai pada akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Wan Abu Bakar pada 21 November mendatang karena Rusli Zainal yang terpilih kembali akan dilantik Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI, perseteruan tak pernah henti. Sesak nafas kita ketika membaca begitu panjangnya renteten perseteruan dua petinggi provinsi kaya minyak ini. Apa yang diperebutkan, sampai kini masih jadi tanda tanya masyarakat Riau. Soal keinginan jadi gubernur, Wan Abu Bakar sudah berkesempatan walau hanya sekitar 3 bulan. Kalau soal kewenangan, di jabatan eksekutif jelas gubernur memiliki kewenangan lebih daripada wakilnya. Beda dengan di legislative, wakil rakyat jauh lebih berkuasa daripada rakyat. Tapi persoalannya tidak hanya sesederhana itu. Ini menyangkut wibawa Provinsi Riau di mata dunia, di mata pemerintah pusat dan atau di mata masyarakat Riau. Lalu kemana tokoh-tokoh Adat, tokoh agama, tokoh politik di Riau atau pun di tingkat nasional? Padahal, Provinsi Riau punya semuanya termasuk menteri dan mantan menteri. Provinsi Riau punya belasan anggota DPR RI dan DPD RI. Tapi sampai sekarang, belum kita dengar ada usaha tokoh-tokoh itu untuk mencarikan solusi atau upaya untuk memfasilitasi pertemuan kedua pemimpin ini. Setidaknya, kita berharap ‘perang’ tidak dilakukan secara terbuka, sehingga tidak bagalanggang mato rang banyak. Sekali lagi, ini menyangkut marwah Riau di mata publik. Kalau perseteruan ini dibiarkan terus, kapan lagi Riau membenahi infrastruktur yang sangat-sangat butuh perhatian pemerintah provinsi. Belum lagi soal kekayaan Provinsi Riau yang masih banyak rakyat belum menikmatinya. Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan bangunan rumah potong hewan di Dumai, sampai sekarang belum termanfaatkan. Padahal, kedua bangunan itu menghabiskan dana miliaran rupiah. Sudah berapa kali eksekutif dan legislative provinsi meninjau kedua bangunan ini, namun kapan mulai operasionalnya masih jadi tanda tanya. BLK penting untuk mendidik masyarakat untuk terampil. Rumah potong penting untuk memakmurkan masyarakat atau setidaknya daging yang dikonsumsi masyarakat bisa lebih terjaga kualitasnya. Ini jelas lebih penting dari pada hanya berseteru untuk urusan mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghadiri acara seremonial yang namanya Pelantikan Gubernur. Tidak hadir pun Jusuf Kalla, tak akan membuat agenda pelantikan itu batal. Justru ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir, membuat biaya pelantikan jadi tambah besar. Jadi, alangkah baik energi ‘perang’ itu disimpan dan digelontorkan untuk memikirkan pembangunan Provinsi Riau,. Berpikir bagaimana menyejahterakan masyarakat Riau, bagaimana ekonomi kerakyatan membaik, sector usaha kecil dan menengah jalan atau kepentingan lain yang jauh lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Kalau semua yang mengaku tokoh-tokoh Riau tidak turun tangan menyelesaikan konflik ini, kita tidak tahu lagi apa kejadian kedepan. Rusli Zainal kembali dilantik jadi Gubernur Riau. Lalu Wan Abu Bakar kini jadi caleg DPR RI. Nah, kalau Wan terpilih maka diyakini ‘perang’ terbuka bakal lebih seru lagi. Kalau sekarang berskala provinsi, bias-bisa nantinya jadi skala nasional. Lalu, senangkah kita untuk terus membiarkannya? (almudazir)

Gubernur Wan Dapat 'Lawan'

MENGEJUTKAN. Entah dengan target apa, tiba-tiba saja Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Susilo, membantah pernyataan Gubernur Wan Abu Bakar yang mengatakan Program K2i berpotensi merugikan keuangan daerah. Saat tu, Wan mengaku mengacu pada hasil audit BPKP Riau. Mesti diingat, untuk melantik para kepala dinas dan pejabat lainnya sekitar tiga bulan lalu, Gubernur Wan sudah pula mendapat kritisi dari berbagai pihak bahkan sempat jadi polemik di berbagai media massa. Saat itu, Wan bisa mempertahankan kebijakannya. Kini, ketika jabatan Gubernur Wan tinggal hitungan hari (rencananya gubernur dan wakil gubernur terpilih, Rusli Zainal-Mambang Mit dilantik 21 November), sudah ada kepala dinas yang berani membantahnya. Banyak pihak menilai, kadinas Perkebunan tak akan berani 'melawan' bila masa jabatan sebagai gubernur masih panjang. “Ini politik rendahan. Selama ini tak ada etika di tubuh birokrasi seperti ini. Kecuali, memang pejabat bersangkutan punya maksud tertentu atau ada udang dibalik batu,” ucap seorang warga di sebuah kedai kopi di Dumai. Memang, fakta ini bisa jadi petaka besar bagi Gubernur Wan. Kenapa tidak, wibawa Wan sebagai kepala daerah bisa langsung turun. Karena, bisa saja dianggap hanya asal ngomong saja, padahal sebagai seorang pejabat publik apa pun omongannnya akan selalu jadi kutipan dan jadi panutan masyarakat. Ada juga anggapan, dengan masa jabatan Wan sangat singkat, para pejabat di Riau mulai mencari perhatian. Lumrah terjadi, ketika seorang pejabat menjabat di masa kepemimpinan A, maka dia dianggap orang-orangnya A. Karena itu wajar terjadi di Republik Indonesia ini, ganti pemimpin akan ganti pula kebijakan termasuk pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Mungkin kadinas Perkebunan Susilo juga berpikir begitu. Apalagi, sudah rahasia lagi antara Wan Abu Bakar dengan Rusli Zainal sudah lama terjadi 'perang dingin' bahkan pernah 'perang terbuka'. Kadis Susilo mungkin belajar dari fakta ini, dengan harapan ketika Rusli Zainal-Mambang Mit dilantik Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI, peluangnya masih terbuka untuk jadi komandan di satu dinas atau kantor. Karena dengan bantahan itu, bisa saja dia beranggapan publik atau mungkin Rusli-Mambang sendiri, akan menilai bahwa dia bukan orang-orangnya Wan. Atau mungkin juga memang Gubernur Wan yang kelepasan omong. Sebab, Ketua BPKP Riau sendiri justru mengaku belum ada temuan penyimpangan dari audit APBD Riau 2008. Aneh juga. Tapi, apapun namanya, bantahan terbuka seorang birokrat pada atasannya masih sangat tabu di Indonesia. Sebab, kesalahan pimpinan bisa diingatkan dengan cara yang lebih elegan. Kecuali memang, pejabat yang bersangkutan pernah tersakiti atau punya lain di luar profesionalitasnya sebagai pimpinan sebuah dinas/badan atau kantor. Kita berharap, kadinas Susilo tidak berpikiran seperti itu. Tidak bermaksud untuk 'mempermalukan' Gubernur Wan di mata publik. Apa yang dilakukannya semata-mata untuk menghilangkan anggapan bahwa dia tidak bekerja dengan baik. Mudah-mudahan begitu.(almudazir)

Menyelamatkan Lingkungan vs Kelaparan

PADA Selasa, 26 Agustus 2008 lalu di Jakarta, Greenpeace Asia Tenggara menggelar pertemuan dengan pebinis kelapa sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki), pengguna kelapa sawit dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam pertemuan itu, Greenpeace mendesak industri kelapa sawit melakukan moratorium (jeda sementara) pembukaan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut. Terkait desakan moratorium itu Penasihat politik Greenpeace Asia Tenggara Arief Wicaksana menolak anggapan pihaknya anti-industri sawit. Menurutnya, ajakan moratorium itu justru untuk keberlanjutan industri sawit itu sendiri. Karena itu, dia berharap industri apapun jangan menangguk laba dari lemahnya tata kelola pemerintah. Industri kelapa sawit dinilai menjadi salah satu faktor penting deforestasi/ perubahan iklim di Indonesia (catatan-merah-dutapalma.blogspot.com). Tawaran moratorium itu, ditolah oleh Gapki. Ketua Harian Gapki Derom Bangun dengan tegas menyatakan prinsip dan kriteria sawit berkelanjutan dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dinilai cukup untuk mewujudkan industri kelapa sawit ramah lingkungan. Derom malah meminta seluruh anggota Gapki -250 perusahaan-mengikuti aturan RSPO yang berdimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perdebatan pengusaha dan pencinta lingkungan itu memang menarik dan logis. Para pencinta lingkungan termasuk Greenpeace bertujuan untuk menyelmatkan paru-paru dunia. Karena, dari berbagai penelitian ilmiah, memperingatkan bahwa perusakan rawa gambut memberi kontribusi setidak-tidaknya 8 persen terhadap emisi CO2 di dunia yang menyebabkan perubahan iklim. Akibat degradasi rawa gambut diperkirakan antara 136 juta dan 1,42 ribu juta ton CO2 dilepaskan secara berkala di Asia Tenggara. Ini menambah jumlah emisi yang diakibatkan oleh penebangan hutan, hilangnya karbon dalam tanah, penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen, emisi dari mesin pertanian dan hilangnya resapan CO2. Rawa gambut menutup 3 persen dari daratan dunia (hampir 4 juta kilometer persegi) dan mengandung Karbon dengan jumlah raksasa (kira-kira 528.000 juta ton, atau Mt), sama dengan sepertiga dari semua Karbon di dunia ini dan sama dengan 70 kali emisi dari migas tahun 2006 (7.000 Mt/tahun Karbon atau 26.000 Mt/tahun Karbon dioxida). Karbon diuapkan secara pelan-pelan ke udara lewat: Uraian itu benar kalau hanya dilihat dari alasan penyelamatan lingkungan. Namun pencinta lingkungan juga harus melihat dari alasan ekonomisnya. Industri sawit jelas tidak mau melakukan moratorium karena mereka juga harus memikirkan perut karyawannya. Moratorium dipandang sebagai alat untuk memperlambat atau menurunkan angka produksi CPO. Sementara mereka tidak bisa menurunkan gaji karyawan dari yang telah ditetapkan. Ini akan jadi dilema. Karena pengusaha sawit lebih setuju memilih RSPO. Selain tidak harus membuat jeda tanam, cost yang dikeluarkan dengan RSPO juga relatif kecil. Nah, memilih yang satu dari dua opsi ini sangat rumit. Menyelamatkan lingkungan atau kelaparan. Bak pepatah orang minang, daripado bacakak jo galang-galang, bialah bacakak jo urang (daripara kelaparan, lebih bagus berkelahi dengan orang). Karena, daratan Provinsi Riau didominasi lahan gambut. Kalau tidak ditanami, dia akan jadi hutan belantara. Pendapatan daerah tidak ada, masyarakat juga tak dapat kerja. Tak ada kerja, artinya tak makan. Intinya, bukan melarang tanam sawit di lahan gambut, tapi membuat aturan yang jelas bagi setiap perkebunan sawit di lahan gambut. Ini yang perlu didorong greenpeace. Semoga.(almudazir)

Citra Imigrasi

PUNGUTAN liar (pungli) di kantor keimigrasian sudah tak jadi barang asing lagi. Hampir semua orang yang pernah berurusan di kantor yang berada di bawah Departemen Hukum dan HAM ini selalu mengeluhkan hal itu. Walau banyak juga yang tak memikirkan berbagai biaya-biaya tambahan di luar prosedur itu, selagi urusan mereka cepat selesai. Karena itu, di tengah sorotan yang begitu gencar, hampir semua Kepala Kantor Imigrasi di Indonesia mencoba menerapkan program Clean Good Customer. Memberikan pelayanan yang baik dan bersih. Tujuannya cuma satu, membangun citra positif bagi masyarakat yang ingin berurusan. Pasalnya, cuma imigrasi lah satu-satunya tempat para ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mencari legalitas agar bisa bekerja di luar negeri. Fenomena itu ditangkap dengan baik oleh Haspion Irman SH, Kepala Kantor Imigrasi Dumai. Ketika mendengar kabar ada bawahannya yang diduga melakukan pungli terhadap warga yang akan berangkat ke luar negeri melalui Pelabuhan Internasional Dumai, Haspion langsung melakukan rapat kilat. Semua bawahannya dikumpulkan, termasuk Perwira Hasibuan, Kepala Pintu Pelabuhan Penumpang Internasional Kantor Keimigrasian Dumai, yang diduga menjadi sumber inspirasi Putra Pariaman ini menggelar rapat. Apalagi selama ini, dia sendiri (Haspion, red) juga mendapat informasi soal banyaknya keluar warga terkait dugaan terjadinya pungli di kantor yang dipimpinnya. Maka, meradanglah Haspion. Ancaman pun ditebar. Bagi yang ketahuan melakukan pungli diancam dicopot. Haspion mengultimatumnya dengan PP 30 tahun 1980 tentang keimigrasian. Tapi, apakah Haspion punya intelijen? Apakah Haspion telah melakukan evaluasi kinerja bawahannya, terkait dengan pengakuanya sendiri bahwa banyaknya pengaduan yang masuk? Kalau hanya mengumpulkan bawahan lalu diinterogasi saja tanpa aada tindakan, sama saja bohong. Bawahan akan selalu menjawab tidak berbuat dan siap dibuktikan. Fenomena yang terjadi di hampir semua instansi di Indonesia saat ini, seringkali seorang pimpinan berusaha melindungi bawahannya yang embuat kesalahan. Mungkin saja sang pimpinan itu berpikiran, ketika diekspose banyak bawahan berbuat salah, sama saja dia membuka aib sendiri. Mancabiak baju di dado. Atau mungkin juga dia berpikiran, orang akan menganggapnya gagal memimpin. Pikiran ini jelas tidak bisa dibenarkan. Mudah-mudahan Haspion tidak berpikiran begitu. Tapi, Haspion mesti memberitahu publik, apa saja tindakan yang diberikan pada bawahan yang sudah menjadi pembicaraan khalayak bahwa dia telah melakukan pungli. Karena ini juga menyangkut citra kepemimpinannya dan citra lembaganya. Dalam hukum publik, tak mungkin orang yang tidak berbuat kena tuduhan. Kalau tidak, tetaplah Kantor Imigrasi dengan citranya yang telah menahun dicap sarang pungli. Artinya, khususnya di Dumai, masyarakat menanti langkah Haspion memperbaiki lembaganya. Jangan lagi sakiti warga yang memang tidak punya instansi tempat mengurus paspor agar bisa mencari sesuap nasi di negeri luar sana. Haspion mesti terbuka dan arif meneirma kritikan. Tidak seperti bawahannya yang langsung emosional ketika diberi masukan. Yang seperti ini, jelas tidak menunjukkan prilaku seorang pelayan public yang baik. Moaga saja, Haspion Paham. (almudazir)

51 Tahun Menanti Kabupaten Meranti

“KENAPA takut memekarkan wilayah. Toh, pemekaran akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan secara otomatis akan memakmurkan masyarakat setempat,” ucap Gamawan Fauzi, saat menjabat Bupati Solok dua periode (satu periode dipilih DPRD dan satu periode lagi dipilih rakyat), terkait rencana pemekaran Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan. Dalam pikiran Gamawan, yang pada Pilkada Sumbar 2005 menang mutlak dan terpilih sebagai Gubernur Sumbar, dengan adanya pemekaran berarti anggaran pusat akan tersedot untuk membangun segala infrastruktur di wilayah itu. Belum lagi akan banyaknya masyarakat setempat yang memperoleh pekerjaan, karena imbas dari pemekaran, juga sejalan dengan persiapan aparatur pemerintahannya. Kalau pola pikir Gamawan itu dimiliki sejumlah kepala daerah di provinsi lain, maka pergolakan dan perjuangan panjang pembentukan sebuah kabupaten baru, tidak akan terjadi. Sama halnya perjuangan panjang untuk memekarkan sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kabupaten Rohul yang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Rokan Darussalam, juga lahir dari sebuah perjuangan bertahun-tahun. Sama halnya dengan perjuangan pembentukan Kabupaten Meranti yang telah berlangsung sejak 51 tahun lalu yakni 1957. Perjuangan yang panjang itu, akan berakhir, Rabu (29/10) hari ini, dlam Sidang Paripurna DPR RI. Itupun kalau sidang ini berlangsung aman dan lancar. Karena, Senin (27/10) lalu di Gedung DPR RI, Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI tentang pembentukan pemekaran kabupaten/kota telah melakukan rapat konsultasi dengan Gubernur Riau Wan Abu Bakar, Wakil Ketua DPRD Riau Syofyan Hamzah, Asisten I Setdakab Bengkalis Burhanuddin dan dari pihak Mendagri diwakili Dirjen Otda Sodjuangan Situmorang. Artinya, pada hari ini akan menjadi hari bersejarah bagi rakyat Kecamatan Pulau Merbau, Rangsang dan Tebing Tinggi. Panja dengan arif bersikap bahwa tidak alasan menunda pengesahan RUU Pembentukan Kabupaten Meranti. Semua persyaratan sudah terpenuhi. Gubernur dan DPRD Riau sudah setuju. Bupati Bengkalis sebelum Syamsurizal dan DPRD Bengkalis sebelumnya juga sudah merekomendasikan pembentukan Kabupaten Meranti. Memang, Kabupaten Bengkalis sudah puas dimekarkan. Jika disimak peta lama Provinsi Riau, wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah terluas di Riau pada saat itu. Wilayah Kabupaten Bengkalis terbentang dari perbatasan dengan provinsi Sumatera Utara sampai ke perbatasan muara Sungai Kampar. Disusul semangat pemekaran, satu persatu Bengkalis kehilangan wilayahnya. Dimulai dari pembentukan Kabupaten Rokan Hilir (ibukota; Bagan siapiapi), Kabupaten Siak (ibukota: Siak Sri Inderapura) dan Kota Dumai. Berkaca dari pengalaman masa lalu itulah, akhirnya kita dapat memahami perasaan masyarakat dan pejabat Kabupaten Bengkalis menolak dilakukan lagi pemekaran wilayahnya. Apalagi saat ini juga tengah gencar perjuangan Kabupaten Mandau. Hal ini wajar, karena jika Bengkalis dimekarkan kembali, maka kabupaten induk Bengkalis akan kehilangan aset-aset ekonomi yang besar di dua kabupaten yang akan dimekarkan itu. Aset-aset berharga itu seperti kilang produksi minyak yang cukup besar di Duri dan pusat perdagangan laut antar pulau yang strategis di Selat Panjang. Terlepas dari hitungan angka-angka itu, keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan kenyamanan dari pembenahan infrastruktur, juga harus diperhatikan. Karena itu, jika Meranti sudah jadi kabupaten, maka pejabat dan DPRD Kabupaten Bengkalis harus meningkatkan kreatvitasnya untuk mencari sumber pendapatan baru. (almudazir)

Pejuang Meranti Kalah Lobi

KETAKUTAN akan batalnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten Meranti, akhirnya terbukti juga. Ternyata, dari 17 RUU daerah pemekaran yang diajukan Panitia Kerja Komisi II DPRD RI, hanya 12 yang disetujui 346 anggota DPR RI yang hadri pada siding paripurna tersebut. Dari lima daerah yang tak disetujui, 3 RUU direkomendasikan untuk dibahas pada masa persidangan II 2008-2009, satu di antaranya RUU tentang pembentukan Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Sedangkan dua RUU lagi, termasuk RUU Kabupaten Mandau, terkendala kelengkapan persyaratan. Fenomena ini menarik untuk dicermati. Banyak yang menduga, batalnya RUU Kabupaten Meranti itu masuk pembahasan, karena para pejuang pembentukan Kabupaten Meranti kalah dalam melakukan lobi-lobi politik dengan kalangan wakil rakyat tersebut. Apalagi, nyaris tak ada warga Meranti yang duduk di gedung bundar tersebut. Dugaan itu di satu sisi mungkin dapat dibenarkan. Sebab, dua hari sebelumnya paripurna di gelar, Panja Komisi II sudah tegas-tegas menyatakan akan memasukkan RUU Pemekaran Kabupaten Meranti dalam 17 usulan RUU pemekaran. Rencana itu, nyaris tak ada yang membantahnya. Sayangnya, kurangnya lobi pejuang Meranti membuat kalangan yang tidfak setuju dengan pemekaran itu bebas bergerak. Anehnya, wacana pembatalan itu justru telah tersiar sehari menjelang paripurna digelar. Hebat kan? Tapi, itulah politik. Tak ada lobi tak jadi. Disinilah kalah Meranti. Sesuatu yang tak normal lagi, karena sudah sejak 1957 berjuang tak henti, hansilnya selalu nihil. Artinya, pejuang perlu berpikir untuk merubah strategi, kalau memang tetap menginginkan Meranti jadi kabupaten. Sebab, rekomendasi peserta siding paripurna untuk membahas bahas RUU 3 kabupaten ini, termasuk Meranti, pada masa persidangan II 2008-2009, juga belum bias dipastikan. Karena, bias saja nantinya ada kilah lain, sehingga Meranti tertinggal lagi. Karena itu, atur lagi strategi, perbanyak lobi demi Meranti. (almudazir)

Presiden Barack Obama

HARI ini, 4 November 2008, negara adikuasa Amerika Serikat, akan membuat sejarah baru. Pada Pemilihan Presiden 2008 ini, kali pertama dua senator bersaing untuk menjadi presiden, Barack Obama dan John McCain. Sekaligus juga pertama kalinya seorang politikus kulit hitam mencalonkan diri menjadi presiden. Menariknya, meski menjadi capres kulit hitam pertama, Barack Obama justru jauh mengungguli McCain dalam semua poling-poling yang digelar puluhan mungkin ratusan lembaga independen di dunia. Bahkan hampir dipastikan Obama lah yang akan dilantik pada 20 Januari 2009 mendatang. Berbagai hasil yang diperoleh pun juga menyatakan jalan mulus Demokrat untuk mendapatkan 270 suara (electoral votes) yang diperlukan untuk memenangkan Pemilu. Ke depannya, langkah capres Partai Demokrat ini tampaknya semakin mulus saja. Obama pun makin percaya diri karenanya. Fenomena Obama memang menarik untuk disimak. Dengan masa kampanye dan pemilihan yang begitu panjang, Obama selalu jadi idola di seantero Amerika Serikat. Sampai-sampai cangkir biru yang bertuliskan Obama, laris manis di pasaran. Saat ini, jutaan warga Amerika berdebar menanti klimaks dari kampanye panjang bernilai 1 miliar dolar AS. Uniknya, bersemangat rakyat Amerika begitu mengebu. Mereka sangat antusias memberikan suara mereka sebelum pilpres dimulai. Per Sabtu (1/11) malam, sekitar 27 juta orang telah memberikan suaranya lebih awal dan itu berlangsung di 30 negara bagian. Meski pilpres ini juga pertama kalinya seorang wanita maju sebagai cawapres dan John McCain, bakal menjadi presiden tertua dalams ejarah politik AS, namun banyak pihak telah memastikan, Selasa, 4 November 2008, akan menjadi milik Obama. Dan hamper tak ada yang menyangkal statemen itu. Apakah karena Obama punya story sendiri dengan rakyat Indonesia, karena pernah tinggal dan sekolah di Jakarta, atau ada hal lainnya. Tapi yang pasti, Rakyat Indonesia telah demam Obama. Gaungnya bahkan mengalahkan bursa calon presiden Indonesia yang juga mulai bermunculan. Obama, Good Luck. (almudazir)

KNPI Jadi Dua

KESAKRALAN Sumpah Pemuda ternodai. Organisasi pemuda terbesar di Indonesia yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pecah jadi dua. Organisasi pemuda yang kelahirannya mengusung semangat Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, Berbangsa satu bangsa Indonesia, Bertanah air satu tanah air Indonesia, serta Berbahasa satu bahasa Indonesia, baru saja melaksanakan dua kongres. Padahal, motivasi pemuda bangsa menyatukan sikap mendeklarasikan Sumpah Pemuda dan membubarkan 'sekat-sekat suku' yang terwadahi dalam Jong Java di Jawa, Jong Andalas di Sumatera, Jong Celebes di Sulawesi, dan Jong Ambon di Maluku, karena menyadari bahwa Bersatu itu indah. Bersatu itu kuat. Itu yang menjadi motivasi anak bangsa menyatukan sikap, berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu, Indonesia. Tapi setelah 80 tahun menyatu, ada banyak sikap dan keinginan merobohkan pondasi itu. Lihat saja pada pada Kongres XII 2008 ini. Ada dua kongres yang dogelar meskipun tidak bersamaan waktunya. Pertama, Kongres XII Pemuda/KNPI, 25-28 Oktober di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, yang menghasilkan Ahmad Dolly Kunia sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 2008-2011. Kedua, di Hotel Aston, Jl Gatot Soebroto, Denpasar, Bali, mulai Rabu (29/10) dan berakhir 31 Oktober, yang memilih Aziz Syamsuddin sebagai Ketua Umum. Kongres Ancol dihadiri 22 DPD Provinsi dan 55 OKP, sedangkan Kongres Bali dihadiri 92 perwakilan DPD dan OKP. Tapi, Kongres Bali ini dianggap sejumlah pihak sebagai kongres tandingan. Sebutan itu mungkin didasari jadwal pelaksanaannya setelah kongres Jakarta. Atau juga mungkin ada alasan lain. Tapi yang jelas, kedua kubu mengklaim merekalah yang benar, merekalah yang legitimate dan kongres merekalah yang sesuai amanah AD/ART KNPI. Mana yang benar? Terlepas dari semua berbagai dalih dan alasannya, terbentuknya dua kubu (kubu mantan Ketua Umum DPP KNPI Hasanuddin Yusuf dan Kubu Pejabat Ketua Umum KNPI Hans Havlino Silalahi) di organisasi yang selalu mengusung amanat persatuan dan kesatuan ini, sangat diprihatinkan. Sebab, jauh-jauh hari, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Sjamsuddin sudah mengingatkan agar KNPI lebih profesional dan tidak sekedar menjadi ‘rebutan’ partai politik menjelang pemilihan umum. Din berharap KNPI jangan menjadi 'gadis cantik' yang ditarik-tarik parpol. KNPI harus tetap menjadi wadah organisasi yang profesional dalam membangun bangsa dan pemuda guna menjaga persatuan dan kesatuan. Sama halnya dengan kecemasan dari kelompok Cipayung yang terdiri dari PMII, HMI, GMNI, PMKRI atas keadaan terakhir di KNPI. Karena itu, Sekjend PB PMII Zaini Shofahari menginginkan KNPI direformulasi dan direvitalisasi. Dua kongres KNPI seakan menjadi tamparan bagi generasi muda. Gagasan kaum muda yang memimpin sepertinya menjadi sia-sia. Dua kongres KNPI semakin menegaskan, kaum muda belum bisa menyelesaikan persoalan internalnya dengan baik. Perpecahan di tubuh KNPI diawali dengan pembentukan Partai Pemuda Indonesia (PPI) oleh Hasanuddin Yusuf, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum. Saat itu Hasanuddin menegaskan, tidak hubungan apa pun antara institusi KNPI dengan partai yang didirikan sejumlah aktivis pemuda Indonesia pada 27 Mei 2008 lalu. Lagipula, pengurus KNPI menjadi pimpinan parpol itu tidak bertentangan dengan AD/ART KNPI, seperti yang tercantum pada halaman 122 butir (2) buku hasil Kongres XI KNPI. Karena itu, hampir 80 persen pimpinan KNPI di pusat/daerah adalah pimpinan/pengurus berbagai parpol, termasuk di jajaran kepengurusan KNPI Provinsi Riau dan sejumlah kabupaten/kota. Terlepas dari pro dan kontra itu, seluruh pengurus KNPi di semua tingkatan, harus merenungkan kembali. Motivasi apa yang mensemangati kita bergabung ke KNPI. Janganlah kita menjadi virus yang justru akan menodai perjuangan deklarator Sumpah Pemuda. Jangan sampai kejeniusan para deklarator pemuda yang semuanya sudah berkalang tanah itu mulai digerogoti pikiran picik generasi penerusnya. Banyak yang merasa hidup dalam naungan NKRI bukan pilihan. Pemisahan diri jangan jadikan impian. Fanatisme sempit kesukuan, agama, kedaerahan, jangan membelenggu benak kita. Jika ini terus bermunculan di daerah, alamat akan membahayakan bangsa ini. Bulan Oktober adalah bulan monumental bagi generasi muda penerus bangsa. Semangat pemimpin muda di republik ini sudah mulai dikobarkan. Jangan sampai semangat itu dirasuki virus yang akan membuat negeri ini tercabik-cabik. Walau eks aktivis mahasiswa 98, Rama Pratama menginginkan pemuda mencari mencari legitimasinya sendiri tanpa harus adanya keterlibatan pemerintah, masih sangat mustahil bisa terjaid. Sebab, KNPI di semua tingkatan belum mandiri. Sekali lagi, para aktivis KNPI harus merenungkan lagi. Kalau mengakurkan dua kubu ini mesti di meja pengadilan, akan membuat KNPI lebih tercabik lagi. Kebesaran jiwa dan memegang teguh platform, akan bisa jadi obat penenang untuk bisa rujuk kembali. Renungkanlah.(almudazir)

Menanti Pinang Kampai Berubah Status

BANDARA PINANG KAMPAI, KOTA DUMAI DIALOG - Walikota Dumai H Zulkifli AS, Kepala Dishub Dumai Drs Syafruddin Kamal MM dan Pemimpin Umum Harian Umum RIAU PESISIR Ahmad Maritulius, foto bersama usai berdialog dengan Menhub Jusman Syafei, Rabu (29/10) di ruang kerja Menhub, terkait rencana penyerahan pengelolaan Bandara Pinang Kampai ke Pemko Dumai. SATU lompatan jauh dilakukan Walikota Dumai Zulkifli AS. Perjuangan panjang untuk dapat mengelola Bandar Udara (Bandara) Pinang Kampai, Dumai, tinggal hitungan bulan. Dalam pertemuan Walikota Zul AS dan Kepala Dinas Perhubungan Dumai, Syafruddin Kamal, Rabu (29/10) lalu dengan Menteri Perhubungan Jusman Syafei, telah didapat kata terang. Menteri Jusman secara tegas menyatakan setuju pengalihan status Bandara Pinang Kampai dari khusus ke umum. Bahkan Menteri Jusman pun siap untuk datang ke Dumai untuk ikut menyaksikan penyerahan bandara itu dari PT Pertamina selaku pihak yang selama ini mendapat hak mengelola khusus ke Pemko Dumai. Ini berarti, Pemko Dumai juga sudah harus mulai bersiap-siap menyusun tim khusus guna mengendalikan operasional bandara itu nantinya. Kalau mengharuskan untuk dilakukan studi banding ke PT Angkara Pura selaku pihak yang telah matang dalam pengelolaan bandara, juga sudah harus diagendakan. Apalagi, penyerahan Bandara Pinang Kampai itu diagendakan pada Januari 2009 mendatang. Waktu tiga bulan, tidaklah cukup untuk memahami ribetnya jalur udara dengan berbagai sandi khususnya. Waktu tiga bulan, tidaklah cukup untuk menata sistem baru yang sangat erat kaitannya dengan teknologi. Sejauh ini, persiapan itu yang belum kelihatan. Atau mungkin, Kepala Dishub Dumai telah mulai menyiapkannya diam-diam dan pas serah terima nanti, tinggal operasional saja. Ini lebih baik. Karena, mengelola bandara sangat jauh berbeda dengan mengelola terminal angkutan darat ataupun laut. Belum lagi kesiapan sarana dan prasarana lainnya. Namun yang pasti, keberhasilan mendapat kewenangan pengelolaan sebuah bandara, sudah merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Apalagi dengan masa jabatan Walikota Zul AS yang baru berjalan tiga tahun. Karena itu, Walikota Zul AS juga harus hati-hati dalam menempatkan personil pengelola bandara nantinya. Sebab, salah sedikit, bias puluhan bahkan ratusan nyawa melayang. Profesionalitas sebuah keharusan yang tak bisa ditawar. Keberadaan sebuah bandara umum, jelas akan sangat berpengaruh pada tingkat kunjungan warga luar ke Dumai. Artinya, diperlukan persiapan lain selain sarana dan prasaran pendukung operasional bandara. Wajah Kota Dumai juga harus ditata. Dan ini, butuh pejabat-pejabat setingkat kepala dinas yang piawai pula. Kalau hanya pandainya mengambil hati walikota, bagusnya diganti saja. Karena, sejarah membuktikan, pejabat yang suka Asal Bapak Senang (ABS), kerjanya sering tidak benar. Apalagi persiapan itu justru jelas berlangsung di tengah tingginya tingkat kesibukan swalikota. Karena, sejalan dengan akan dilakukannya serah terima bandara, juga akan dimulai operasional Pelabuhan RoRo. Artinya, ada dua kerja besar yang menanti. Mudah-mudahan Pak Wali puna strategis khusus agar kedua persiapan itu dpaat berjalan sesuai hartapan, meski waktunya sangat berdekatan. Selamat Pak Walikota bertangan dingin.(almudazir)

Kapolda Riau, Bicaralah

Kapolda Riau, Brigrjend Hadiatmoko memperlihatkan salinan transaksi judi togel antar negara yang dikelola oleh Chandra alias Acin dengan omset terendah Rp. 2 miliar per hari saat dilakukan peggerebekan di sebuah ruko Jl. Tanjung Datuk sekitar pukul 15.00 wib, Kamis (23/10). Foto.dok. riaunews.com SEJAK Kapolda Riau Brigjend Hadiatmoko mengeluarkan statemen adanya sejumlah wartawan yang menerima uang togel dari Bandar besar Chandra Wijaya alias Acin, para jurnalis di Riau seakan kebakaran jenggot. Berbagai pro dan kontra pun bermunculan. Apalagi, berita yang dilansir habis sejumlah media massa tebritan Riau tak satupun yang memuat siapa-siapa saja oknum wartawan yang menerima uang haram tersebut. Bisik-bisik pun makin nyaring. Ada kawan-kawan wartawan yang tertawa saja saat membaca kalimat kapolda tersebut. Ada juga yang justru terlihat kasak-kusuk dan sibuk membela diri. Tentunya harap-harap cemas bila Kapolda Hadiatmoko benar-benar membuktikan janjinya untuk membeberkan nama-nama oknum wartawan tersebut. Apalagi bila sampai memanggilnya untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi, apapun alasannya, terlepas dari banyak yang suka dan tidak suka, Kapolda Hadiatmoko harus transparan. Ini demi nama baik para wartawan yang sehari-hari akan berhadapan dengan masyarakat, pejabat dan tokoh-tokoh adat serta agama di Provinsi Riau ini. Betapa malunya ketika kita dicap menerima uang togel, sementara kita sama sekali tak pernah menikmatinya. Wajar, dua ketua organisasi wartawan di Provinsi Riau, H Dheni Kurnia (Ketua PWI Cabang Riau) dan Jupernalis Samosir (Ketua PWI Reformasi Riau) berkomentar agak tendensius. Karena, kalau Kapolda tak mau mengungkap nama, sementara kabar wartawan menerima uang togel sudah terlanjur merebak, bisa-bisa mereka yang justru tak ikut makan kena getahnya. Bahkan kedua kedua ketua organisasi ini juga bias dituding ikut menerima, karena mereka juga memakai label wartawan. Jadi Pak Kapolda, bicaralah. Ungkap saja, agar jelas siapa yang meneirma. Nan bungkuak bia dimakan saruang. Dengan membeberkan nama-nama oknum wartawan yang menerima uang itu (nama-anam oknum Polri, silahkan simpan), maka jelaslah siapa yang harus dituding, siapa yang harus diberhentikan dari keangotaan PWI (kalau anggota PWI ada menerima) dan siapa yang akan diberhentikan pemimpin redaksinya (itupun kalau pemimpin redaksinya berkenan). Tapi setidaknya, dengan mengungkapkan nama-nama itu, maka terbebaslah kita dari dosa-dosa, karena saban hari menggunjingkan orang lain. Kapolda sendiri juga bebas dari pikiran macam-macam oleh orang-orang yang mungkin hanya berani ngomong di kedai-kedai kopi. Pecayalah, Pak! (almudazir)

Jumpa Pertama di Hari Sumpah Pemuda

MULAI Selasa, 28 Oktober 2008 hingga seterusnya, Media Umum Riau Pesisir akan setia menemani hari-hari anda. Kami yakin, kehadiran Media Umum Riau Pesisir yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, akan menjadi semangat baru bagi pembaca kami di Provinsi Riau. Karena, pada terbitan perdana ini kami akan mewarnai dan menemui pembaca kami hamper di semua kabupaten/kota di provinsi minyak ini.

Kelahiran media harian yang mengusung moto Semangat Baru Rakyat Pesisir ini dibidani oleh sejumlah jurnalis-jurnalis profesional dari Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Tentunya dari Provinsi Riau dan Kota Dumai, yang menjadi pilihan sebagai kantor pusat Media Umum Riau Pesisir.

Pilihan moto itu pun bukan tanpa alasan. Kecintaan dan keinginan dari sejumlah tokoh yang berdomisili di kawasan Pesisir Provinsi Riau untuk berkontribusi serta ikut andil dalam percepatan pembangunan provinsi ini, menjadi harapan yang ingin di capai. Keberagaman informasi, keakuratan data serta penyajiannya yang independen, menjadi tanggungjawab moral kami untuk selalu menjaganya. Meski hal itu akan membelah otak kami, karena di sisi lain kami juga harus menangkap peluang dan kerjasama dengan berbagai pihak agar media ini dapat memanjakan pembacanya. Tapi percayalah, keinginan pembaca untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat dan berimbang, akan selalu menjadi perhatian utama kami saat menggawangi sebuah liputan.

Kenapa pilihan terbit mesti pada Selasa, 28 Oktober 2008, padahal hari ini adalah hari libur nasional? Kami juga sudah memperkirakan pertanyaan seperti ini akan muncul di benak pembaca kami yang budiman, saat pertama kali memegang Media Umum Riau Pesisir. Pilihan ini berangkat dari tekad untuk membakar semangat nasionalisme masyarakat Riau untuk terus melakukan pembaharuan serta selalu berniat tampil lebih baik.

Diakui atau tidak, makna Sumpah Pemuda di era reformasi ini memang telah mengalami distorsi. Sumpah Pemuda hanya dipahami sebagai 'ritual' ikrar kaum muda yang ingin merdeka. Padahal esensinya, Sumpah Pemuda merupakan tekad sosial-kultural serta politis untuk menyatukan persepsi dalam upaya mempertahankan kedaulatan bangsa dan pemerataan pembangunan.

Upaya memberikan warna baru dalam bisnis media massa di Riau, juga menjadi harapan baru bagi para tokoh yang mendirikan Media Umum Riau Pesisir ini. Gagasan awalnya, memberikan pencerahan dan pencerdasan pada masyarakat melalui informasi yang akurat dan berimbang. Tanpa mengabaikan aspek kontrol sosial terhadap semua pihak yang berniat menzalimi publik.

Ini penting kami sampaikan pada pembaca kami yang budiman, dengan harapan adanya partisipasi pembaca untuk memberi masukan, informasi terhadap segala bentuk kejanggalan dan kebaikan, serta tanpa segan mengkritisi kami disaat kami lengah. Dengan begitu, secara bersama-sama dan dengan yang tulus membangun Provinsi Riau ini sesuai porsi dan bidang kita masing-masing.

Terakhir kami berharap silaturahim kita ini selalu kekal. Kecintaan pembaca pada Media Umum Riau Pesisir, akan menjadi cambuk bagi kami untuk selalu berupaya lebih baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Wassalam.