Jangan ‘Tangisi’ DIPA 2009 Riau

JUDUL di atas pantas ditujukan pada Pemerintah Provinsi Riau. Kenapa? Ternyata selama ini segenap komponen masyarakat Riau, mulai dari Pemerintah Provinsi, DPRD, tokoh-tokoh Riau sampai tingkat nasional hingga anggota DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Riau, terlihat belum satu tekad untuk membangun Provinsi Riau. Terbukti, ketika Provinsi Riau hanya mendapat Rp 6,5 triliun alokasi Dana Isian Proyek Anggaran 2009 (DIPA 2009) dari seribu triliun lebih APBN 2009, semua kesalahan hanya ditimpakan pada Pemprov Riau. Ada kesan, seakan hanya pemprov saja yang bertanggungjawab memperjuangkan DIPA tersebut. Hanya pemprov saja yang bertanggungjawab membangun infrastruktur di provinsi yang memiliki 12 kabupaten/kota ini. Terhadap hal itu, wajar saja Gubernur Riau HM Rusli Zainal meradang. Kekecewaan Gubernur Rusli mungkin saja disebabkan dia merasa berjuang sendiri ke pusat. Ketika beberapa lama Rusli tidak menjabat gubernur, perjuangan DIPA itu seperti terputus. Apakah benar seperti itu? Semua harus introspeksi. Gubernur Rusli walau kecewa dengan DIPA 2009 Riau yang hanya separo dari Sumbar, juga mesti berpikir ulang. Dalam perjuangan anggaran untuk Riau dari APBN selama ini, apakah sudah melibatkan para legislator asal Riau serta para menteri serta tokoh-tokoh masyarakat Riau? Karena sudah tak rahasia lagi, perebutan dana pusat itu dilakukan oleh seluruh provinsi. Terlepas dari kurangnya semangat persatuan dalam perjuangan DIPA tersebut, satu hal yang menjadi kunci besar kecilnya perolehan DIPA tersebut, pemanfaatan dana APBN tahun sebelumnya apakah sudah maksimal? Anggota DPRD Riau Mukti Sanjaya yang dilansir sebuah website di Riau justru mengatakan selama ini banyak dana-dana APBN jatah Riau yang dikembalikan ke pusat karena tidak habis terpakai. Nah, kalau ini benar, artinya Gubernur Rusli tak perlu ‘menangisi’ kecilnya DIPA Riau 2009. Gubernur Rusli jangan hanya melihat besarnya sumbangan Riau terhadap APBN, tapi juga mesti mengkoreksi kinerja para bawahannya. Artinya, program-program yang dibuat harus dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran sehingga dana yang dialokasikan habis terpakai. Kalau perlu selalu merasa kurang. Provinsi Riau mungkin tak perlu cemburu pada Sumbar yang hanya berkontribusi kecil terhadap pendapatan Negara tapi memperoleh DIPA 2009 lebih Rp 12 triliun. Jumlah itu justru masih terasa kurang, ketika Pemprov Sumbar hendak menjalankan program-program pembangunan infrastruktur. Lagipula, dalam meraih dana yang cukup besar itu, hampir tak ada tokoh Sumbar di pusat, mulai dari anggota DPR dan DPD RI, para menteri asal Sumbar serta pejabat lainnya yang tak dilibatkan. Lalu disatukan visi untuk membangun Sumbar ke depan dengan pemaparan program-program yang jelas dan terukur. Baca saja komentar Anggota DPR RI asal Riau Musfihin Dahlan. Terang-terangan Musfihin mengatakan minimnya komunikasi antara Pemprov Riau dengan perwakilan masyarakat Riau di DPR RI, khususnya yang masuk dalam panitia anggaran. Karena, biasanya ada rapat koordinasi yang dipimpin gubernur. Sekarang persoalannya jadi jelas, daerah tak mungkin sanggup merebut sendiri dana pusat tanpa melibatkan tokoh-tokoh di pusat. Artinya, perlu duduk semeja lagi antara Pemprov Riau dengan anggota DPR dan DPD RI asal Riau serta tokoh Riau du pusat. Masih ada peluang bagi Riau menambah DIPA 2009, karena revisi APBN 2009 akan dibahas lebih cepat. Kalau itu sudah dilakukan dan ternyata para legislator itu tak juga memikirkan Riau, sangat wajar kiranya Gubernur Rusli menyerukan, “Jangan Pilih calon DPR atau DPD RI yang tidak mau memperjuangkan pembangunan Riau” Masyarakat Riau jangan mau dijadikan alat untuk mencari dukungan tapi yang didukung tak mau memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau perlu, buat kontrak politik.(almudazir)