Pengumuman Menteri 21 Oktober

"Saya tidak yakin ada agenda fokus yang mau diselesaikan 5 tahun ini, karena masih ada model kompromi hanya untuk kepentingan yang berbeda. Tidak untuk mencapaikan target kerja." BONI HARGENS Pengamat Politik UI * Tes Kesehatan 18-19 Oktober di RSPAD * SBY Dinilai Lahirkan Kabinet Kompromistis BOGOR (RIAU) – Presiden SBY telah menetapkan akan mengumumkan struktur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 21 Oktober mendatang. SBY memrpogramkan, KIB II punya sasaran dan target capaian lebih tinggi dibanding seniornya. Maka ada beberapa kementerian yang mendapatkan tambahan fungsi dan tugas lebih berat dari selama ini. "Misalnya Menneg Pemberdayaan Perempuan, saya tambah fungsinya dengan perlindungan anak," ungkap Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Rabu (14/10). Masih ada departemen lain yang fungsinya akan bertambah. Tetapi rupanya SBY lebih memilih untuk memaparkannya bersamaan dengan pengumuman struktur KIB II. "Agar semuanya transparan bagi rakyat, mengapa kementeriannya begitu dan menterinya itu," ujarnya. Penambahan fungsi kementerian dipilih, sebab UU Kementerian Negara membatasi jumlah maksimal kementrian dan departemen adalah 34. Padahal meski batasan jumlah maksimal sudah diambil, tetap saja masih banyak target pembangunan yang belum tercakup. "Saya membayangkan sasaran dan beban tugas lima tahun mendatang, nampaknya yang terjadi bukan pengurangan fungsi. Maka saya merancang menggunakan 34 menteri tapi dengan fungsi tambahan," jelas SBY. Dijelaskan SBY, mulai Kamis 15 Oktober 2009 hingga Jumat 16 Oktober 2009, ia akan melakukan pemberitahuan awal kepada calon-calon menteri terpilih. Setelah itu, pada 17 Oktober 2009 akan dilakukan pemanggilan calon-calon menteri untuk menjalani serangkaian wawancara. Apabila calon tersebut sepakat dengan kontrak kerja dan pakta integritas yang harus ditandatangani, maka calon menteri tersebut diharuskan menjalani tes kesehatan dan kejiwaan di RSPAD Gatot Subroto pada 18-19 Oktober 2009. SBY tidak bisa memastikan apakah setelah menjalani fit and proper test, para menteri langsung bisa dilantik. Karena berdasarkan pengalaman, nama-nama menteri pada menit-menit terakhir bisa saja berubah lantaran sebab-sebab tertentu. Ia menyebutkan bisa saja seorang calon menteri gugur setelah menjalani serangkaian tes apabila ditemukan informasi lanjutan bahwa calon tersebut ternyata memiliki masalah hukum atau persoalan lain yang cukup mengganggu. “Pengalaman saya 2004 lalu, ada dua yang berubah pada jam-jam terakhir karena masalah-masalah tertentu. Saya harapkan saya umumkan mulus-mulus semuanya dan bisa dilantik,” pungkas SBY. Menanggapi rencana SBY melakukan pemanggilan sejumlah calon menteri tersebut, Pengamat Politik UI Boni Hargens menilai langkah SBY yang merangkul semua partai telah memusatkan kekuasaan di tangannya. Kabinet 5 tahun ke depan pun akan berubah menjadi kabinet kompromistis. "Yang pasti SBY sudah berhasil menyatukan seluruh kekuatan politik ini ke tangan dia. Jadi ada pemusatan kekuasaan di tangan SBY. Ini yang akan membuat 5 tahun kedepan, kabinetnya pasti kabinet kompromistis," kata Boni Hargens kepada INILAH.COM, Kamis (15/10). Menurut Boni, baik pelaksanaan politik, parlemen maupun pemerintah tidak lagi akan memunculkan dinamika. Karena tidak ada lagi pengawasan terhadap pemerintah melalui kritik-kritik. Hal itu malah akan menjadikan pemerintah sulit untuk berkerja secara fokus. "Saya tidak yakin ada agenda fokus yang mau diselesaikan 5 tahun ini, karena masih ada model kompromi hanya untuk kepentigan yang berbeda. Tidak untuk mencapaikan target kerja," ujarnya. Boni menilai 5 tahun kedepan sulit untuk mengharapkan pemerintah dapat berhasil menciptakan perubahan yang fokus. (dtc/inl)

Ketika Parpol Berebut Jatah Menteri

SEJAK ditetapkannya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Budiono sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2009-2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pembicaraan para petinggi partai politik (parpol) beralih soal jatah menteri untuk parpol masing-masing. Partai-partai mitra koalisi SBY-Boediono dalam pilpres 2009, dipastikan mendapatkan jatah menteri atas dukungannya tersebut. Karena itu wajar para petinggi partai itu dengan pedenya mengajukan sejumlah nama untuk dipilih SBY-Budiono agar masuk dalam struktur Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) yang rencananya akan diumumkan pada 21 Oktober 2009 mendatang. Bahkan PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang jelas-jelas jadi pesaing SBY-Budiono dalam Pilpres lalu, juga tak menolak jika mendapat tawaran mengisi struktur KIB II. Memang, sejak beberapa hari terakhir, wacana politik mengarah pada perebutan kursi menteri. Bahkan PDI Perjuangan secara terang-terangan ‘mengancam’ akan oposisi bila tak masuk KIB II. Jika benar SBY-Budiono akan mengakomodir semua parpol mitra koalisi serta merangkul parpol pesaing di pilpres untuk mengisi struktur cabinet yang dibatasi paling banyak 34 orang, maka dapat dipastikan mayoritas kabinet akan diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik. Dalam kondisi tersebut, muncul sinyalemen bahwa hal itu dilakukan SBY-Budiono dengan tujuan mengamankan perjalanan pemerintahannya 5 tahun mendatang. Padahal di sisi lain, dengan mayoritasnya unsur parpol dalam kabinet, justru ditakuti bakal mengancam pemerintahan SBY-Budiono. Alasannya, banyak parpol akan semakin banyak pula kepentingan yang ada di tubuh kabinet tersebut. Karena bagaimananpun, seorang kader parpol mempunyai kewajiban memberikan sumbangsih pada parpolnya, bahkan cenderung kepentingan parpol lebih diutamakan dari kepentingan rakyat. Diramalkan, inilah yang akan menjadi duri dalam daging bagi SBY-Budiono. Karena itu sejumlah pihak mengharapkan agar SBY tetap menempatkan orang-orang profesional dalam pos-pos yang strategis. Pasalnya, adanya dikotomi parpol dan profesional, akan terjadi pembedaan kualitas departemen, karena jabatan-jabatan yang akan diisi oleh wakil partai politik bisa jadi bukan departemen yang strategis. Hal ini menjadi sangat ironis, karena apapun departemen yang ada di Indonesia mempertaruhkan sekian juta rakyat di Indonesia. Sebut saja departemen kehutanan, departemen pertanian, kementrian daerah tertinggal, departemen kelautan dan masih banyak lagi. Menteri yang menjabat sebagai menteri pertanian mempertaruhkan nasib sekian juta petani yang ada di Indonesia, demikian juga dengan menteri Kelautan mempertaruhkan sekian juta nelayan dan sebagainya. Untuk itu publik harus melihat bahwa semua departemen memiliki fungsi yang sangat vital dalam pembangunan Indonesia. Jadi kata kuncinya adalah menteri yang profesional. Memang salah satu tujuan mendirikan partai politik adalah kekuasaan. Jadi sah-sah saja jika partai politik mengajukan kadernya untuk duduk sebagai menteri dan ikut merasakan kekuasaan. Namun yang lebih utama adalah bagaimana kader-kader yang diusulkan benar-benar memiliki kemampuan dan kapabilitas yang benar-benar dapat diandalkan. Karena ditangan menteri, sebagaian masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Kita berharap dalam beberapa hari kedepan, presiden dengan hak prerogatifnya dengan arif dan bijaksana dapat memilih dan memilah para pembantunya. Profesionalitas mereka akan menjadi taruhan nasib bangsa ini 5 tahun mendatang. ***

Jus Jeruk Kurangi Risiko Sakit Jantung

LAS VEGAS (RIAU) - Jus jeruk dan apel diyakini efektif membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan fungsi pembuluh darah. Hasil penelitian yang dipresentasikan dalam acara konferensi tahunan American Heart Association di Las Vegas menyatakan, antioksidan dalam jeruk yang dikenal dengan nama hisperidin, terbukti efektif meningkat fungsi pembuluh darah dan membantu menurunkan risiko mengalami penyakit jantung. Hisperidin, dikenal juga dengan nama flavonoid. Flavonoid ini juga bisa ditemukan pada buah anggur, anggur merah, teh hitam dan teh hijau, serta cokelat. Sejumlah bukti dalam penelitian mendukung kalau flavonoid bisa memperbaiki kesehatan sel-sel halus yang melapisi pembuluh-pembuluh darah. "Terganggunya sel-sel ini bisa memicu penyumbatan arteri, risiko utama serangan jantung dan stroke," papar peneliti seperti dikutip dari webmd. Dalam penelitian yang dilakukan selama sebulan penuh, para peneliti melibatkan 24 laki-laki yang berisiko menderita penyakit kardiovaskular. Mereka diminta meminum sebanyak 500 mililiter jus jeruk yang mengandung 292 miligram hisperdin, minuman lain dengan kandungan kalori yang setara dengan jus jeruk, atau minuman yang telah diperkaya dengan 292 miligram hisperidin. Peneliti menemukan, partisipan yang mengonsumsi jus jeruk atau minuman yang telah diperkaya dengan hisperidin memiliki fungsi sel-sel pelapis pembuluh darah yang lebih baik dan tekanan darah diastolik yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi minuman tanpa hisperidin. "Selain itu, profil ekspresi gen yang berkaitan dengan perkembangan penyakit kardiovaskular juga mengalami perbaikan," tegas para peneliti. (sumber: inilah.com)

Waspada Seruduk Flu Babi

PENYEBARAN virus influenza A (H1N1) atau yang akrab disebut flu babi, terus mengganas. Data terakhir yang dirilis Departemen Kesehatan RI (Depkes RI) virus yang bisa mematikan ini telah menyeruduk ke 15 provinsi di Indonesia. Hingga pekan akhir Juli 2009, tercata sudah 362 warga Indonesia yang dinyatakan positif mengidap penyakit yang sempat menghebohkan dunia ini. Penyebaran flu babi memang sangat cepat. Sejak Juni hingga 25 Juli 2009, hampir tiap hari ditemukan kasus baru pengidap positif influenza A (H1N1) di Indonesia. Dari 362 penderita itu, terdiri dari 204 laki-laki dan 158 perempuan. Data kasus berdasarkan tanggal pengumuman yaitu 24 Juni (2 kasus), 29 Juni (6 kasus), 4 Juli (12 kasus), 7 Juli (8 kasus), 9 Juli (24 kasus), 12 Juli (12 kasus), 13 Juli (22 kasus), 14 Juli (26 kasus), 15 Juli (30 orang), tanggal 16 Juli (15 kasus), 20 Juli (15 kasus), tanggal 22 Juli (67 kasus), 23 Juli 2009 (83 Kasus) dan 24 Juli 2009 (21 Kasus). Ke-15 provinsi yang telah dijamah flu babi yaitu Bali, Banten, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Jambi. Meski belum termasuk Provinsi Riau, namun potensi rakyat Riau akan terjangkiti juga sangat besar. Kewaspadaan di pintu-pintu masuk provinsi kaya minyak ini perlu tetap diwaspadai. Lengah, Riau akan jadi provinsi berikutnya yang tertulari. Sebab, fakta yang terjadi di sejumlah pintu masuk saat ini, penjagaan di pintu masuk Riau mulai lemah. Di sejumlah Bandar udara dan pelabuhan, pengawasan terhadap pendatang tak lagi seketat ketika kasus ini ramai-ramai diberitakan. Ketika berita mereda, pengawasan pun longgar. Bahkan di jalur darat, nyaris tak ada sama sekali pengawasan terhadap orang yang masuk ke Provinsi Riau. Tak ada razia, tak ada pengawasan di perbatasan dan pintu masuk Provinsi Riau dari povinsi tetangga. Padahal, arus keluar masuk kendaraan cukup padat setiap harinya. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama mengatakan penyakit itu menyebar dengan cepat karena menular melalui kontak langsung dari manusia ke manusia, lewat batuk, bersin atau benda-benda yang pernah bersentuhan dengan penderita. Penyakit itu dapat menyebabkan kematian, namun secara global angka kematiannya termasuk rendah, yakni 0,4%. Di Indonesia, dari 400 orang yang terinfeksi virus flu A (H1N1), satu di antaranya meninggal dunia. Pemerintah, sudah berupaya mengendalikan penularan penyakit itu dengan melakukan pemantauan kasus flu melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP); menyiapkan rumah sakit rujukan; menyiapkan obat antivirus; mengintensifkan pelacakan kontak; memperkuat pemantauan ILI; dan melakukan pemantauan penyakit berbasis masyarakat. Namun hal itu belum cukup efektif, bila jalur darat diabaikan. Memang, masyarakat dapat mencegah penularan penyakit itu dengan berperilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun, antiseptik, serta menutup mulut ketika batuk dan bersin. Namun hal itupun tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, apalagi kedisiplinan masyarakat selama ini dikenal cukup rendah. Untuk menangkal kasus ini, pemerintah provinsi harus menghilangkan kebaisaan klasiknya, sibuk setelah kasus ada. Padahal, dalam dunia kesehatan sangat dikenal istilah mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Artinya, Dinas Kesehatan Provinsi Riau bersama seluruh jajaran hingga kabupaten/kota, khususnya daerah yang menjadi pintu masuk, harus tetap menganggap kasus ini Siaga Satu. ***

Pejabat Takut Pensiun

DALAM Wikipedia Bahasa Indonesia, Pensiun, artinya ialah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP tersebut juga diatur mengenai batas usia pensiun yang dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan tertentu. Perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan (i) Usia 65 tahun berlaku bagi PNS yang memangku jabatan peneliti madya dan peneliti utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; (ii) Usia 60 tahun berlaku bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eselon I, struktural Eselon II, dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri, Pengawas SMA, SMP, SD, Taman Kanak-kanak atau jabatan lain yang sederajat; (iii) Usia 58 tahun berlaku bagi PNS yang memangku jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran. Selain itu, perpanjangan batas usia pensiun tersebut juga berlaku bagi PNS yang memangku jabatan lain yang ditentukan oleh presiden. Sedangkan perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 62 tahun berlaku bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu. Perpanjangan batas usia pensiun tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi/ Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I. Perpanjangan batas usia pensiun para pejabat tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi, memiliki kinerja yang baik, memiliki moral integritas yang baik, dan sehat jasmani dan rohani. Memang, secara aturan tidak ada yang salah dengan perpanjangan usia pensiun, selagi benar-benar menjadi sebuah kebutuhan karena kekurangan tenaga skill di bidang tersebut. Tapi, fakta yang sering terjadi, perpanjangan masa pensiun seorang pejabat seringkali dipaksakan. Apalagi pemangku jabatan struktural di birokrasi yang tugas pokok dan fungsinya telah sangat jelas diatur Undang Undang dan Peraturan Pemerintah. Fakta lain yang membuat pejabat takut pensiun, bukan semata-mata karena berbagai tunjangan yang akan terhenti bila sudah pensiun. Tapi lebih kepada ketakutan akan kurangnya penghargaan lingkungan terhadap mereka. Terlebih bagi pejabat yang selama menjabat memang kurang bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Bagi yang tidak kreatif, masa pensiun seringkali dianggap sebagai kematian, karena tidak ada yang bisa diperbuat. Mungkin menyadari hal itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan peningkatan batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta anggota TNI dan Polri, dari 55 menjadi 60 tahun. Menurut SBY, pada usia tersebut seorang perwira atau pejabat berada dalam puncak kematangan, kesegaran, serta cukup bijak dan berpengalaman. Peningkatan batas usia tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia dari 66 menjadi 70 tahun. Ironisnya, ketika perpanjangan usia pensiun PNS diberlakukan, tetap saja ada pejabat yang minta tambah masa kerjanya.***

Kapan PLN Memahami Pelanggan?

PEMADAMAN listrik bergilir, tampaknya kembali akan dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero Wilayah Riau. Menurut pihak PLN, pemadaman itu terpaksa dilakukan karena terjadinya defisit listrik. Ketika rencana pemadaman itu sudah dirilis pihak PLN, dalam ingatan kita langsung muncul alasan yang akan disampaikan PLN terkait pemadaman tersebut. Mudah ditebak, hanya ada dua alasan yang dari dulu disampaikan PLN sehingga pemadaman bergilir dilakukan. Pertama, debit air kecil di sejumlah PLTA karena musim kemarau sehingga tidak mampu memutar turbin yang ada. Kedua, adanya pemeliharaan sejumlah pembangkit. Hampir tak pernah PLN beralasan lain dari yang dua itu, ketika pemadaman listrik dilakukan. Tahunan alasan itu seakan sudah terpatri, mungkin sudah berkali-kali pergantian General Manajer hingga direktur utama perusahaan plat merah ini, tapi alasan itu masih dianggap ampuh untuk mengamankan kinerja PLN yang cenderung pilih kasih, kalau tak mau disebut amburadul. Sebab, seringkali PLN mengaku defisit listrik tapi sesering itu pula kita lihat begitu mudahnya gedung-gedung pencakar langit mendapat pasokan daya dari PLN. Itupun dalam jumlah yang besar, bahkan sampai ke hitungan mega watt (MW). Coba untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang hanya 900 watt, ada kesan, kalau tidak begitu terpaksa -termasuk ada kenalan yang karyawan PLN- jangan harap dikabulkan. Artinya, PLN gagal sebagai perusahaan Negara yang seharusnya bertanggungjawab memenuhi kebutuhan warga dengan layak. Setiap pemadaman akan dilakukan, pihak PLN selalu meminta pemahaman warga atau pelanggannya sambil menyampaikan alasan-alasan basi. Tapi, pernahkah PLN memahami kondisi pelanggannya? Apapaun alasannya, termasuk habis kemalangan atau anak dirawat inap di rumah sakit, pelanggan yang menunggak satu bulan saja, petugas PLN langsung dibawa meteran listrik di rumahnya. Aliran pun diputuskan. Petugas PLN sekana tak peduli dengan alasan warga pelanggannya. Kok PLN tidak pernah memaklumi kondisi pelanggannya? Kenapa pelanggan yang selalu diminta untuk memaklumi PLN yang sudah kaya raya? Itulah kesengsaraan rakyat akibat berurusan dengan perusahaan monopoli. Rakyat tak pernah tahu benarkah defisit listrik itu benar-benar terjadi. Apa hal itu tidak alasan pihak PLN saja, sehingga dengan mudah memenuhi permintaan pemilik pabrik atau gedung bertingkat akan daya yang cukup besar. Sekarang yang membuat kita bertanya, maukah PLN membuktikan secara kongkrit bahwa memang terjadi defisit listrik dan kenapa pemeliharaan mesin pembangkit sering dilakukan. Apakah tidak karena kualitas batubara yang dibeli PLN sangat rendah sehingga mesin cepat rusak. Sementara dalam pembukuan, harga batubara yang dibeli tetap dengan kualitas bagus? Lalu, jujurkah petugas PLN mengecek pemakaian listrik gedung-gedung bertingkat dan pabrik-pabrik. Apakah tidak ada manipulasi di sini sehingga menguntungkan petugas dimaksud? Misalnya, kebutuhan daya suatu pabrik 10 ribu watt, tapi yang dilaporkan hanya 5 ribu watt. Lalu yang 2.500 watt dibayarkan pada petugas PLN dan 2.500 watt lagi keuntungan pemilik pabrik atau manager pabrik tersebut. Mungkinkah permainan seperti ini terjadi? Kalau ada, tentu saja kebutuhan daya listrik tak pernah cukup. Dibangun pun 10 pembangkit lagi dengan kapasitas 10 kali lipat defisit listrik hari ini, nantinya akan tetap dikatakan kurang. Begitulah. ***

Ketika RZ Berharap jadi Menteri

TIBA-TIBA saja, Gubernur Riau HM Rusli Zainal (RZ) kelepasan omong. Meski disertai gelak tawa, RZ berucap melontarkan keinginannya untuk jadi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo). Mungkinkah? Bicara mungkin atau tidak, sulit juga diperdebatkan. Sebab, jawabannya hanya ada pada satu orang yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai calon presiden yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Presiden (pilpres), 8 Juli lalu. Kalaulah SBY menyatakan ia, maka kemungkinan itu akan jadi kenyataan. Kalau disebut pantas, jelas.. RZ cukup pantas dan layak jadi menteri, apalagi sudah menjabat di periode kedua sebagai Gubernur Riau. Apalagi bila dilihat dari performance, RZ tak kalah dari tokoh-tokoh nasional lainnya. Kalau di minangkabau, sosok pemimpin itu mesti dilihat dari 3 T (takah, tokoh dan takdir). Artinya, bila dilihat pada sosok RZ, soal takah dan tokoh sudah tak masalah benar. Meski RZ berkutat di kepengurusan partai tingkat provinsi, tapi dari dengan periode menjabat Gubernur Riau, rasanya RZ layak disandingkan dengan nama-nama yang dirilis detikcom beberapa hari lalu. Sekarang hanya menunggu Takdir. Bila dilihat dari lontaran kalimat RZ terkait harapannya untuk jadi menteri, mungkin RZ merasa adanya kedekatannya dengan SBY akhir-akhir ini. Walau jadi ketua provinsi partainya Jusuf Kalla, rivalnya SBY pada pilpres lalu, tapi setidaknya RZ telah memperlihatkan keberpihakannya pada SBY-Budiono. Selain dibuktikan dengan penyambutan SBY di Bandara Sultan Syarif Kasim, saat SBY datang ke Riau hanya untuk berkampanye, bukan membawa agenda sebagai Presiden RI periode 2004-2009, RZ juga tak mampu memenangkan JK-Wiranto di TPS tempat dia memilih. Padahal, RZ baru saja berhasil memenangkan pemilihan gubernur Riau yang diusung Partai Golkar dan keberhasilan mengantarkan Partai Golkar sebaga pemenang Pemilu Legislatif di Provinsi Riau, 9 April lalu. Terhadap berbagai soal yang melatari hal itu, muncul kesan di masyarakat, khusus untuk pilpres, RZ memang tak mengurus berpihak pada JK-Win pada pilpres lalu. Ini mungkin disebabkan kecerdasan RZ membaca peta politik pilpres, sehingga memunculkan keberaniannya untuk ‘manuver’ lalu merapat ke kubu SBY. Mungkin karena itu pula, RZ cukup pede melontarkan keinginannya secra terbuka ke publik. RZ mungkin berharap keinginannya itu dirilis media massa dan sampai ke telinga SBY. Atau, RZ cemburu pada Lukman Edy, satu-satunya putra Riau yang kembali disebut untuk masuk kabinet SBY untuk keduakalinya? Terlepas dari berbagai kemungkinan itu, yang jelas fenomena RZ ini bertolak belakang dengan ucapan Gubernur Sumbar H Gamawan Fauzi. Gamawan yang nyata-nyata diundang SBY-Budiono untuk membacakan teks deklarasi pasangan ini beberapa waktu lalu, justru tak mau berharap banyak. Gamawan berucap, "Saya tidak menunggu jabatan menteri, kalau tidak dipakai (SBY-red) nggak apa-apa, kalau dipakai juga nggak apa-apa, terserah saja, saya mendukung SBY bukan karena ingin jabatan menteri." RZ dan Gamawan sama-sama gubernur. Bedanya, RZ telah memerintah untuk keduakalinya, sementara periode pertama kepemimpinan Gubernur Gamawan hanya hingga 15 Agustus 2010. Bedanya lagi, Gamawan bukanlah anggota dari satu dari semua parpol peserta pemilu, sementara Rusli adalah Ketua DPD Partai Golkar Riau yang pada pilpres lalu mengusung JK-Win (ketua umum Partai Hanura). Tanpa bermaksud membandingkan, tapi yang pasti, hingga hari ini belum ada relis dari SBY terkait orang-orang yang akan dipercayanya untuk jadi menteri. Tunggu saja Pak Rusli, telpon dari Cikeas? ***

Cadangan Dolar Provinsi Riau

KALAU lah benar apa yang dikatakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Riau Abdul Lafiz bahwa di wilayah Provinsi Riau tersimpan miliaran ton batu bara, jelas sebuah angka yang fantastis. Ini akan menjadi cadangan dolar baru bagi provinsi yang selama ini hanya terkenal dengan minyak bumi sebagai penambah pundi pendapatan daerah. Menurut Abdul Lafiz, kandungan batubara yang cukup besar itu tersimpan d perut bumi kabupaten Inhil, Inhu, Kuansing, Rohul dan Kampar. Di Kabupaten Inhu malah dikatakan memiliki kandungan mencapai 800 juta ton. Di Kabupaten Inhil sekitar 300 juta ton, Kabupaten Kuantan Singgingi 50 juta ton, Kampar 75 juta ton dan Rokan Hulu sekitar 200 juta ton. Sayangnya, meski batubara di Inhu sudah ada yang diproduksi, namun tidak dijelaskan berapa kandungan kalori yang dimiliki batubara tersebut. Sebab, kadar kalori ini sangat menentukan kualitas batubara serta nilai jualnya. Batubara yang mempunyai kandungan kalori yang rendah, justru akan mengeluarkan cost produksi yang sangat besar karena panas yang dipancarkannya ketika dilakukan pembakaran kurang bagus untuk standarisasi pabrik ataupun diesel pembangkit listrik. Seharusnya, dengan kandungan batubara yang cukup besar itu, sudah banyak perusahaan yang mengajukan izin eksplorasi dan eksploitasi batubara tersebut. Namun di Provinsi Riau, sejauh ini baru PT Bara Harum yang telah memproduksi batubara di Inhu. Karena itu, Distamben Riau perlu mengkaji lebih detail lagi ketersediaan cadangan batubara tersebut serta kadar kalori yang dimilikinya. Kebutuhan standar pabrikan atau pembangkit listrik, kadar kalori yang dibutuhkan minimal 600. Kebutuhan ekspor jelas di atas angka tersebut. Kenapa hal ini dikatakan cadangan dolar baru bagi Provinsi Riau, karena kebutuhan batubara dunia dari tahun ke tahun selalu meningkat. Apalagi sejak Perusahaan Tambang Batubara Ombilin (PTBO) Sawahlunto yang kini bergerak di bawah bendera PT Bukit Asam (PTBA), selalu menurun produksinya. Untuk memenuhi kebutuhan PT Semen Padang saja, PTBA wilayah produksi Sawahlunto sudah tak sanggup lagi. PT Semen Padang terpaksa harus mendatangkan batubara dari Kalimantan agar kebutuhannya terpenuhi. Artinya, jangan untuk kebutuhan ekspor, kebutuhan dalam negeri saja saat ini mengalami kekurangan. Bila Pemprov Riau membuka kran izin tambang bagi sejumlah perusahaan, itupun dengan catatan kadar kalori dari batubara itu memenuhi standar, maka akan semakin menggairahkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah tersebut. Sekedar catatan, selama puluhan tahun Kota Sawahlunto hidup dari produksi batubara. Sekarang tinggal komitmen dan keinginan dari Pemerintah Provinsi Riau serta kabupaten yang memiliki kandungan batubara tersebut, sehingga kekayaan alam ini mempunyai azas manfaat bagi masyarakat daerah tersebut. Setidaknya, ribuan tenaga kerja akan tersedot oleh perusahaan yang akan memproduksi batubara tersebut. Belum lagi multiflier effect dari aktivitas pabrik tersebut. Satu catatan lagi, bila yang telah dirilis Kadistamben Riau itu tidak sekedar lips service. Kandungan batubara ini perlu segera dipastikan dan apakah sudah layak produksi. Lalu, berapa kadar kalorinya. Bila kalorinya rendah, yakinlah, tak akan ada investor yang berminat. Karena tak ada yang mau beli.***

Acara Bakar Tongkang di Bagan Siapapi

Dunia ‘Demam’ Obama

BARACK Hussein Obama atau lebih akrab disebut Barack Obama resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44, Selasa (20/1). Banyak sensasi yang dilahirkan Presiden Amerika Serikat pertama berkulit hitam. Mulai dari keberaniannya mencalonkan sebagai Presiden Negara Adikuasa tersebut hingga manuver-manuver politik yang jenius dan santun. Kepiawaiannya sebagai orator, membuat Barack Obama tampil sebagai ikon baru dunia. Dunia memang sedang ‘Demam’ Obama. Padahal namanya baru dikenal publik Amerika Serikat sekitar 2 tahun lalu, namun kehadirannya sudah mampu menandingi pesaing lainnya dalam kancah kandidat presiden AS. Barack Obama dikenal sebagai sosok politisi yang senang berkomunikasi baik langsung maupun tidak dengan warga AS. Beliau seringkali menuangkan isi pikiran, pendapat serta ide-ide barunya yang dikemas dalam sebuah audiofile podcasting yang selalu bisa diakses oleh publik di seluruh dunia. Suaranya yang bersahaja dan ramah mengesankan seolah-olah beliau sedang berbicara langsung secara personal kepada para pendengarnya. Hal ini tentunya patut dijadikan sebuah keuntungan yang belum tentu dimiliki oleh setiap politisi dimanapun. Barack Obama memang sensasional. Bayangkan, dengan kemunculannya yang begitu singkat, Obama yang maju dari Partai Demokrat berhasil menang di kantong-kantong Partai Republik. Kemenangan pertama diraihnya dalam pemungutan suara pertama di Dixville Notch dan Hart’s Location, New Hampshire. Padahal, Desa Dixville Notch sejak 1968 lalu dikenal sebagai kantongnya pendukung Partai Republik. Barrack Obama menjadi kandidat Demokrat pertama yang menang di Dixville Notch sejak 1968. Sebuah penelitian yang dilakukan sebuah lembaga riset di Amerika, kelompok pemilih pemula dan anak muda sangat berpengaruh pada kemenangan Obama atas John McCain. Didukung usianya yang masih tergolong muda di gelanggang politik dan lihai memanfaatkkan teknologi internet dalam berkampanye membuat Obama dianggap tokoh yang mewakili kaum muda. Sekitar 68 persen dari total perolehan suara Obama berasal dari pemilih yang berusia antara 18 sampai 24 tahun. Hanya menyisakan 30 persen saja untuk John McCain. Barack Obama berhasil menghipnotis masyarakat dunia. Bayangkan saja, sekitar 7 jam menjelang jadwal pelantikan Presiden Barack Obama dan Wakil Presiden Joe Biden, ratusan ribu warga Ameriak Serikat sudah mulai memadati Capitol Building, tempat upacara pelantikan berlangsung. Saat pelantikan, lebih 2 juta orang dari berbagai belahan dunia menghadiri puncak dari rangkaian peristiwa bersejarah yang dimulai sejak November 2008 lalu. Angka ini melampaui jumlah pengunjung yang hadir pada pelantikan Lyndon Johnson pada 1965 dan dinilai sebagai jumlah kerumunan orang terbesar di National Park Service. Sejumlah artis pun ikut memeriahkan perayaan empat tahunan di Washington DC, termasuk Beyonce, Sheryl Crow, Bruce Springsteen hingga Stevie Wonder. Keamanan super ketat melibatkan 58 agen keamanan berbeda-beda, termasuk dari angkatan darat, udara dan angkatan laut menerjunkan ribuan petugas bersenjata ke dalam kota. Pagar pengaman, detektor logam hingga televisi layar lebar didirikan mulai dari Capitol Building hingga ke Lincoln Memorial. Luar biasa. Warga Amerika nampak larut dalam keceriaan, melupakan resesi dan peperangan yang sedang terjadi, menyambut harapan perubahan yang akan di bawa oleh presiden mereka yang baru, Barrack Obama. Bangsa Amerika Serikat sedang mengalami sebuah euforia ata terpilihnya Obama, dan berharap akan berakhirnya era penuh kekeliruan pemerintahan George W Bush. Pesta pelantikan ini kabarnya menelan biaya termahal dalam sejarah Amerika, yakni tidak kurang dari 150 juta dolar, atau sekitar Rp. 1,65 triliun. Bingkisan pertama yang akan diterima Obama setelah dilantik menjadi presiden adalah tas kotak berisi kode rahasia untuk mengaktifkan senjata nuklir Amerika. Kotak hitam ini akan dibawa masuk ke Capitol Building oleh aparat militer bersamaan dengan datangnya Presiden Bush. Naskah sumpah pelantikan presiden Amerika terdiri dari 35 kata: “I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.” (Saya sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan setia menjalankan tugas sebagai Presiden Amerika Serikat, dan akan memberikan yang terbaik dari kemampuan saya, melestarikan, melindungi dan membela konstitusi Amerika Serikat). Sumpah Barack Obama-Joe Biden diakhiri dengan kata ‘So help me God’. Warga Amerika dan Dunia yakin, Obama yang mengaku ayahnya berdarah Kenya dan kesehariannya sebagai pengembala kambing, mampu memperbaiki situasi di Amerika dan memperbaiki sikap negara ini terhadap dunia Internasional. (almudazir)

Boikot Produk AS = Perbesar Pengangguran

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mungkin harus berpikir ulang dengan seruannya untuk pada umat agar memboikot produk Amerika Serikat (AS) seperti Kentucky Fired Chicken (KFC), McDonald, Coca Cola atau produk-produk Amerika serta yahudi lainnya. Sudah MUI berpikir untuk menggalang kekuatan guna mencarikan solusi dari seruannya itu? Bila tidak, seruan itu justru akan menjadi bumerang yaitu memperbesar angka pengangguran, memperbesar lubang kemiskinan. Bahkan bisa meruntuhkan perekonomian Indonesia sendiri. Seruan untuk memboikot produk AS dan kelompok Yahudi sudah puluhan tahun dikobarkan tokoh-tokoh muslim dunia. Tapi, hingga saat ini belum terlihat jelas ada upaya dari negara-negara Islam, tokoh-tokoh muslim ataupun orang-orang kaya muslim yang mencoba membuat tandingan produk tersebut. Mungkin tidak ada umat muslim yang tidak sependapat bahwa dengan memboikot produk AS dan Yahudi akan menghancurkan perekonomian mereka. Tapi sudahkah kita memikirkan, mau dikemanakan jutaan tenaga kerja yang menumpangkan hidupnya dari produk-produk tersebut? Sudahkah kita berpikir mencarikan solusinya? Di Indonesia, orang kaya sekelas Aburizal Bakrie, kalau mau, mungkin bisa saja dengan mudah meruntuhkan dinasti Kentucky Fried Chicken dengan membuka Indo Fried Chicken atau nama lainnya di seluruh Indonesia secara serentak dan dalam waktu dekat. Lalu, semua karyawan KFC ditarik bekerja ke sana. Atau orang-orang kaya Indonesia lainnya dengan membuat tandingan produk-produk Amerika dan Yahudi lainnya, lalu menarik pekerjanya untuk bekerja di tempat itu. Ini baru tingkat satu negara Indonesia. Nah, bila gerakan ini dilancarkan secara serentak oleh negara-negara Islam di Dunia, maka seruan bokiot itu akan efektif dan tak akan membuat tenaga kerja di bisnis Yahudi itu mati kelaparan. MUI mungkin lebih efektif menggalang kekuatan ini bersama Forum Ulama International. Kalau cuma seruan-seruan saja, akan berbanding sama dengan membunuh umat. Karena, khusus di Indonesia, lebih 90 persen pekerja di KFC atau produk-produk Amerika dan Yahudi lainnya adalah umat muslim. Bahkan di sejumlah produk tersebut, lisensinya juga banyak yang dipegang oleh orang muslim. Karena itu, seruan itu tak akan efektif bila tak dicarikan solusinya. Seruan itu justru bisa berbuah petaka. Satu contoh, seandainya seruan itu memang dilaksanakan oleh umat muslim, lalu berakibat tak ada lagi orang yang makan di KFC, otomatis usaha itu tutup dan pekerjanya akan di PHK. Apakah pemerintah bisa menampungnya, memberi makan mereka. Sedangkan saat ini saja angka penggangguran selalu meningkat dari tahun ke tahun dan pemerintah kebingungan mencarikan solusinya. Akhirnya apa, dikirimlah mereka menjadi pembantu di negeri orang. Sebenarnya Al Quran sudah menjelaskan bahwa Dunia dan akhirat itu harus seimbang. Allah juga akan marah kalau umatnya saban waktu berdoa padaNya, tapi mengabaikan anak istrinya yang juga butuh hidup, butuh makan. Atau seorang istri yang sibuk mencari uang tapi mengabaikan kodratnya sebagai istri yang punya suami dan anak-anak. Jadi, kita jangan terlalu emosional. Umat muslim mana yang tak akan marah bila ada umat muslim lainnya dianiaya secara keji. Tapi, pikiran positif juga harus dimunculkan. Sekali lagi, MUI dengan kekuatan lembaganya mungkin lebih berpeluang menggalang kekuatan untuk membuat tandingan bisnis Amerika di Indonesia dengan menciptakan bisnis baru. Dengan begitu, seruan boikot itu tidak terkesan hanya sebatas emosional belaka. Dan satu hal, akan dilaknat Allah, orang-orang yang menyerukan boikot itu tapi dalam hatinya terbersit niat untuk numpang popularitas agar dapat dipilh pada Pemilu 2009 mendatang. Audzubillah min zhalik… (almudazir)

PR Baru Kapolda Riau

PEKERJAAN Rumah (PR) Kapolda Riau Brigjen Pol Hadiatmoko tampaknya tak habis-habisnya. Kapolda Hadiatmoko bakal sulit tidur nyenyak. Apa pasal? Soal komitmen memberantas perjudian, sudah sangat jelas dan telah dibuktikan. Ketika kapolda-kapolda Riau sebelumnya belum menyentuh bos besar judi togel, Kapolda Hadiamoko membuktikannya dengan menggerebek markas bos togel Chandar Wijaya alias Acin yang beromzet miliaran rupiah setiap putaran nomor togel. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Wajar saja Kapolda Hadiatmoko mendapat acungan jempol dari segenap petinggi provinsi ini. Tekad memberantas segala bentuk penyakit masyarakat itu dilancarkan Kapolda Hadiatmoko, tak lain guna membangun citra kepolisian serta dalam upaya memberikan rasa aman pada masyarakat. Kapolda Hadiatmoko pun memupus kekhawatiran banyak pihak akan berlanjutnya kasus Bos Togel Acin ke pengadilan. Bahkan Kapolda Hadiatmoko mengantarkan langsung berita acara pemeriksaan (BAP) Chandra Wijaya alias Acin ke kejaksaan. Dalam waktu dekat, persidangan pun segera digelar. Dengan penangkapan komplotan Acin, apakah berarti urusan penjualan kupon togel selesai? Ternyata belum. Banyak orang mengira, penangkapan Acin akan menamatkan riwayat bisnis togel di Provinsi Riau khususnya, ternyata tidak. Penangkapan seorang agen togel jenis sie jie oleh jajaran Polsekta Payung Sekaki, setidaknya membuktikan bahwa penjualan togel tetap saja di Pekanbaru. Belum lagi di sejumlah kabupaten/kota di Riau. Walau sejumlah Polres masih minim aksi, tapi satu atau dua agen di sejumlah daerah pernah digaruk petugas. Modus yang digunakan para agen saat ini sangat rapi dan semakin sulit dideteksi. Pemesanan nomor-nomor togel hanya dilakukan lewat short message service (SMS) saja. Sekaligus SMS itu jadi bukti bagi pemasang saat penagihan bila nomornya tidak keluar. Artinya, meski ruang lingkupnya makin sempit, karena jelas pemasangan hanya bisa oleh orang-orang tertentu yang nomor ponselnya sudah tersimpan pada agen tersebut, tapi transaksinya bisa dilakukan di mana saja. Mungkin saja transaksi pemasangan togel itu terjadi dari kantor walikota, kantor gubernur, mall-mall atau cafe dan tempat-tempat umumnya lainnya. Bahkan dimungkinkan juga transaksi togel itu terjadi di markas-markas kepolisian sendiri. Siapa yang tahu. Karena, sang agen tidak perlu lagi membuat buku rekap untuk mencatat nomor yang dipasang pelanggannya. Dari dalam penjara pun sang agen bisa mengendalikan bisnisnya, selagi dibolehkan menggunakan ponsel. Dia bisa memerintahkan kaki tangannya untuk mengantarkan menjemput uang pasangan pelanggan atau mengantarkan uang bagi yang nomornya keluar. Apa bedanya dengan bisnis narkoba yang dikendalikan dari balik jeruji besi. Anekdot yang muncul di tengah masyarakat bahwa ‘selama dunia terkembang, yang namanya judi dan penyakit masyarakat akan selalu ada’, tampaknya memang berlaku. Bila memang hal itu sudah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, maka yakinlah, Kapolda Hadiatmoko akan kewalahan sendiri mengawal komitmennya untuk memberantas judi. Ketika satu PR selesai, PR-PR berikutnya akan selalu muncul. Ini baru PR dari judi togel, belum lagi PR-PR lainnya yang berkaitan dengan tugas kepolisian dalam memberikan rasa aman pada masyarakat. Dan itu tak akan pernah habis. Sama dengan jajaran kepolisian yang tak mengosongkan waktu walau semenit pun untuk berjaga. (almudazir)

Kekerasan Pada Anak-Anak

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ternyata belum cukup ampuh mengurangi tingkat tindak kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia. Padahal, lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Karena itu pula, KPAI juga dibentuk di tingkat provinsi dengan nama KPAI Daerah (KPAID). Keputusan Presiden Nomor 36/1990 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini. Namun dalam tataran operasionalnya, KPAI maupun KPAID belum banyak beraksi dalam bentuk terjun langsung ke masyarakat, baik dalam bentuk bimbingan maupun advokasi terhadap anak-anak yang teraniaya. KPAI maupun KPAID masih bergerak dalam tataran sosialisasi, itupun lebih di pusat-pusat atau ibukota provinsi dan tidak dilakukan secara kontiniu. Itu sebabnya, masyarakat tidak begitu mengenal KPAI. Masyarakat tidak tahu kemana harus mengadu. Tak banyak atau nyaris tak ada baliho-baliho maupun himbauan-himbauan KPAI maupun KPAID di tempat-tempat umum atau media massa. Padahal, sebagai lembaga yang didanai APBN dan APBD, KPAI seharusnya bisa lebih memperbesar porsi sosialisasi dan advokasi serta memberikan perlindungan langsung pada anak-anak yang teraniaya. Idealnya, dalam setiap kasus kekerasan terhadap anak-anak, KPAI harus selalu tampil di depan memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Bahkan bila perlu, KPAI lah orang pertama diberitahu masyarakat atau keluarga korban. Artinya, KPAI maupun KPAID harus lebih gencar menyebarkan informasi dan penyuluhan, termasuk membuka layanan pengaduan 24 jam dengan menyediakan nomor pengaduan tertentu yang selalu online. Karena banyak masyarakat yang mengeluh, kemana harus mengadu? Kekerasan terhadap anak-anak bisa disamakan dengan upaya membunuh masa depan sebuah generasi. Anak-anak selalu saja rentan menjadi korban perkosaan maupun penganiayaan. Ketakberdayaan mereka, selalu dimanfaatkan orang dewasa termasuk orangtua sendiri untuk menzhaliminya. Kasus yang dialami Rizki di Pekanbaru yang dianiaya bibinya atau kasus yang menimpa ‘melati’ bocah 9 tahun yang diperkosa tetangganya, serta puluhan kasus-kasus kekerasan terhadap anak lainnya, cukup jadi alat introspeksi bagi KPAI bahwa anak-anak sellau saja jadi ancaman lingkungannya. Tidak saja tetangga, kakak atau orangtuanya, tapi juga bibinya. Mungkin banyak lagi kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak, namun tak terdeteksi karena mereka tidak tahu, kemana harus mengadu? Karena itu, sudah selayaknya KPAI juga dibentuk di daerah-daerah tingkat II. Selama ini masyarakat di kabupaten/kota sangat merasakan kurangnya informasi keberadaan KPAI. Ini harus segera disikapi agar calon generasi penerus itu tidak frustasi atau menderita keterbelakangan mental karena terus mendapat intimidasi. Pemerintah sangat berperan penting disini, bagaimana agar KPAI dapat lebih leluasa bergerak dan terjun ke masyarakat. Pengalokasian anggaran yang memadai akan sangat membantu KPAI bersosialisasi. (almudazir)

APBD 2009 di Riau

TARGET Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan percepatan pembangunan dan sesuai target waktu tahun anggaran, tampaknya bakal tak tercapai. Walau tahun anggaran telah ditetapkan mulai bulan Januari, dari sebelumnya April, ternyata molor. Hingga pertengahan Januari 2009 ini, khusus di Provinsi Riau dengan 11 Kabupaten Kotanya, belum satupun yang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009. Anehnya, masih ada pemerintah daerah yang belum mengajukan APBD 2009 untuk dibahas bersama DPRD setempat. Padahal semula, Presiden SBY berharap, dengan dimulainya tahun anggaran pada Januari, seharusnya bulan Desember, APBD tahun berikutnya sudah ditetapkan sehingga pelaksanaan program-program pembangunan sudah bisa dimulai. Kondisi ini murni kelengahan dan kelambanan pemerintah daerah. Bila APBD baru bisa ditetapkan pada Februari, dapat diartikan tahun anggaran hanya berjalan 10 bulan. Sebab, mau tidak mau atau suka tidak suka, akhir Desember sudah harus diakhiri. Apalagi bila APBD baru disahkan Maret, kapan lagi akan membangun daerah? Terhadap semua ini, kementrian dalam negeri dan departemen keuangan harus mencarikan jalan keluarnya. Evaluasi harus dilakukan secara ketat dan jujur agar alokasi anggaran betul-betul dapat termanfaatkan secara maksimal. Kelambanan ini juga terkait dengan mekanisme tata kerja birokrasi. Sebenarnya aturan-aturan dan buku petunjuk tentang mekanisme penyusunan anggaran daerah sangat banyak. Tapi terkesan, buku-buku itu diterbitkan hanya untuk memenuhi amanah APBD atau APBN karena sudah dialokasikan. Karena, percuma buku-buku itu diterbitkan atau aturan itu dibuat bla tak dilaksanakan. Parahnya lagi, tak ada kontrol kinerja yang jelas walau untuk mekanisme kontroling kinerja aparatur pemerintiahan walau bku tentang itu juga sudah dicetak. Dalam aturan tata kerja penyusunan anggaran tahun berikutnya, seharusnya sudah dimulai pada pertengahan tahun berjalan. Semisal anggaran 2010, maka jajaran Badan Perencanaan pembangunan hingga tingkat kabupaten kota sudah harus menyusun sejak bulan Juni atau Juli. Program-program pembangunan sudah harus disusun mulai dai tingkat kelurahan sesuatu musyarawah kelurahan dan berlanjut hingga musyawarah rencana pembangunan tingkat provinsi. Tapi, mekanisme itu tak terlaksana. Jadi kalangan pemerintahan dan DPRD jangan marah ketika rakyat sewot. Karena, seringkali ulah didesak waktu, aspirasi masyarakat lewat musyawarah rencana pembangunan kelurahan seringkali tak tertampung. Padahal, aspirasi itu bukan buat pribadi-pribadi tapi sebagai sumbangsih warga dalam mengisi program-program pembangunan. Tentunya pembangunan buat daerah atau di kelurahan mereka, karena di kelurahan lain mekanisme yang sama juga dijalankan. Kuncinya, kesadaran aparatur pemerintahan akan tanggungjawab yang diamanahkan oleh rakyat dan Negara. Peran aparatur sebagai ABDI MASYARAKAT harus diaplikasikan lewat ketaatan akan sistematika kerja, sehingga tidak mencederai aspirasi masyarakat. (almudazir)

Jangan ‘Tangisi’ DIPA 2009 Riau

JUDUL di atas pantas ditujukan pada Pemerintah Provinsi Riau. Kenapa? Ternyata selama ini segenap komponen masyarakat Riau, mulai dari Pemerintah Provinsi, DPRD, tokoh-tokoh Riau sampai tingkat nasional hingga anggota DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Riau, terlihat belum satu tekad untuk membangun Provinsi Riau. Terbukti, ketika Provinsi Riau hanya mendapat Rp 6,5 triliun alokasi Dana Isian Proyek Anggaran 2009 (DIPA 2009) dari seribu triliun lebih APBN 2009, semua kesalahan hanya ditimpakan pada Pemprov Riau. Ada kesan, seakan hanya pemprov saja yang bertanggungjawab memperjuangkan DIPA tersebut. Hanya pemprov saja yang bertanggungjawab membangun infrastruktur di provinsi yang memiliki 12 kabupaten/kota ini. Terhadap hal itu, wajar saja Gubernur Riau HM Rusli Zainal meradang. Kekecewaan Gubernur Rusli mungkin saja disebabkan dia merasa berjuang sendiri ke pusat. Ketika beberapa lama Rusli tidak menjabat gubernur, perjuangan DIPA itu seperti terputus. Apakah benar seperti itu? Semua harus introspeksi. Gubernur Rusli walau kecewa dengan DIPA 2009 Riau yang hanya separo dari Sumbar, juga mesti berpikir ulang. Dalam perjuangan anggaran untuk Riau dari APBN selama ini, apakah sudah melibatkan para legislator asal Riau serta para menteri serta tokoh-tokoh masyarakat Riau? Karena sudah tak rahasia lagi, perebutan dana pusat itu dilakukan oleh seluruh provinsi. Terlepas dari kurangnya semangat persatuan dalam perjuangan DIPA tersebut, satu hal yang menjadi kunci besar kecilnya perolehan DIPA tersebut, pemanfaatan dana APBN tahun sebelumnya apakah sudah maksimal? Anggota DPRD Riau Mukti Sanjaya yang dilansir sebuah website di Riau justru mengatakan selama ini banyak dana-dana APBN jatah Riau yang dikembalikan ke pusat karena tidak habis terpakai. Nah, kalau ini benar, artinya Gubernur Rusli tak perlu ‘menangisi’ kecilnya DIPA Riau 2009. Gubernur Rusli jangan hanya melihat besarnya sumbangan Riau terhadap APBN, tapi juga mesti mengkoreksi kinerja para bawahannya. Artinya, program-program yang dibuat harus dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran sehingga dana yang dialokasikan habis terpakai. Kalau perlu selalu merasa kurang. Provinsi Riau mungkin tak perlu cemburu pada Sumbar yang hanya berkontribusi kecil terhadap pendapatan Negara tapi memperoleh DIPA 2009 lebih Rp 12 triliun. Jumlah itu justru masih terasa kurang, ketika Pemprov Sumbar hendak menjalankan program-program pembangunan infrastruktur. Lagipula, dalam meraih dana yang cukup besar itu, hampir tak ada tokoh Sumbar di pusat, mulai dari anggota DPR dan DPD RI, para menteri asal Sumbar serta pejabat lainnya yang tak dilibatkan. Lalu disatukan visi untuk membangun Sumbar ke depan dengan pemaparan program-program yang jelas dan terukur. Baca saja komentar Anggota DPR RI asal Riau Musfihin Dahlan. Terang-terangan Musfihin mengatakan minimnya komunikasi antara Pemprov Riau dengan perwakilan masyarakat Riau di DPR RI, khususnya yang masuk dalam panitia anggaran. Karena, biasanya ada rapat koordinasi yang dipimpin gubernur. Sekarang persoalannya jadi jelas, daerah tak mungkin sanggup merebut sendiri dana pusat tanpa melibatkan tokoh-tokoh di pusat. Artinya, perlu duduk semeja lagi antara Pemprov Riau dengan anggota DPR dan DPD RI asal Riau serta tokoh Riau du pusat. Masih ada peluang bagi Riau menambah DIPA 2009, karena revisi APBN 2009 akan dibahas lebih cepat. Kalau itu sudah dilakukan dan ternyata para legislator itu tak juga memikirkan Riau, sangat wajar kiranya Gubernur Rusli menyerukan, “Jangan Pilih calon DPR atau DPD RI yang tidak mau memperjuangkan pembangunan Riau” Masyarakat Riau jangan mau dijadikan alat untuk mencari dukungan tapi yang didukung tak mau memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau perlu, buat kontrak politik.(almudazir)

Palestina Oh Palestina…

SOLIDARITAS untuk rakyat Palestina yang menjadi kebiadaban zionis Israel muncul di seluruh jagat dunia. Tak tanggung-tanggung, hingga hari kesepuluh serangan Israel, telah lebih 500 rakyat Palestina terbunuh serta lebih 2.500 orang luka-luka parah dan ringan. Aksi ini memunculkan kecaman terhadap Israel, sampai penggalangan dana serta pengiriman sukarelawan untuk Palestina. Sudah lebih 60 tahun rakyat Palestina menahan derita akibat perang yang tak henti-hentinya. Walau negara Palestina yang berbentuk Republik Parlementer baru diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara. Kepala negara saat ini adalah Presiden Mahmud Abbas, yang menggantikan Alm. Yasser Arafat. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang. Sumber keuangan untuk membiayai pemerintahan saat ini berasal dari negara-negara Timur Tengah, Lembaga Islam serta tokoh perseorangan yang bersimpati dengan perjuangan negara ini. Sebelumnya, Pelestina mendapatkan sumber keuangan dari hasil pajak yang dibagikan oleh Israel. Namun sejak beberapa waktu lalu, kucuran dana dihentikan secara sepihak oleh pihak Israel atas persetujuan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kucuran dana yang diberikan akan digunakan bagi kegiatan perlawanan terhadap Israel oleh HAMAS yang baru saja memenangkan Pemilihan Umum di Palestina. Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Dari segi hukum interansional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas (wikipedia.org). Terdorong keinginan untuk memperoleh wilayah kediaman yang tetap, sejak tahun 1987, orang Palestina melakukan Intifadah, yaitu gerakan yang memperlihatkan sikap bermusuhan secara terang-terangan terhadap Pemerintahan Israel dalam berbagai bentuk seperti: melempar tentara Israel dengan batu, melempar dengan bom molotov, boikot atas berbagai produk Israel, tidak membayar pajak maupun cukai, pengunduran diri secara massal para pegawai Arab yang ditunjuk oleh Pemerintah Israel, dan pemogokan periodik. Gerakan Intifadah ini mendapat dukungan luas terutama dari Pemerintah negara di Timur Tengah. Kapan serangan Israel akan berakhir? Tak ada yang bisa menjawabnya. Israel tampaknya memang berniat meratakan Palestina dengan tanah. Israel tak hiraukan kemarahan rakyat dunia, terbukti serangan terus terjadi. Di Indonesia, sejumlah organisasi mulai menghimpun relawan untuk dikirim ke Palestina. Tapi, apakah mungkin melawan kecanggihan teknologi perang Israel hanya dengan semangat saja? Jelas tak mungkin melawan tentara Israel dengan bambu runcing seperti semasa mempertahankan kemerdekaan RI tempo dulu. Yang tepat itu justru mengirim pasukan tempur dengan persenjataan lengkap. Tapi, apakah pemerintah mau? (almudazir)

Mengontrol Belanja BOS

MENTERI Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo boleh saja ngomong bahwa mulai tahun 2009 tidak ada lagi sekolah negeri setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) memungut biaya baiay pendidikan pada siswa. Termasuk memungut biaya investasi sekolah seperti uang gedung atau uang bangku. Kata Pak menteri, "Itu kewajiban pemerintah daerah." Walau Menteri Bambang Sudibyo bilang tak ada alasan bagi sekolah, tapi faktanya pihak sekolah selalu saja punya alas an ketika pungutan pada siswa itu terjadi. Jadi, siapa yang akan mengawal omongan pak menteri ini? Lalu siapa yang akan mengawasi serta tindakan apa yang diberikan bila pungutan uang pada siswa negeri tetap terjadi? Lalu, sejauhmana kebijakan pemeirntah itu telah tersosialisasi? Karena, kalimat bebas pungutan di sekolah negeri itu sebenarnya sudah dilontarkan oleh menteri-menteri sebelum Bambang Subdibyo. Tapi, pungutan tetap dan selalu saja terjadi. Orang tua selalu mengeluhkan hal itu. Berbagai trik dilakukan sekolah agar dapat menarik uang dari walimurid, termasuk dengan alasan: sudah melalui rapat komite sekolah dengan walimurid. Padahal, walimurid sendiri banyak yang tidak tahu ada putusan itu. Aneh bukan? Walau Menteri Pendidikan bilang begitu, namun di daerah seringkali ada keengganan pihak Dinas Pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mau mensosialisasikan secara merata. Apalagi untuk sekolah-sekolah terpencil. Apakah kondisi ini disebabkan APBN atau APBD provinsi dan kabupaten/kota belum taat konstitusi? Sebab, Undang-Undang jelas-jelas menyatakan bahwa anggaran pendidikan harus 20 persen dari APBN atau APBD semua tingkatan pemerintah daerah. Tapi faktanya, harapan konstitusi itu masih jauh dari harapan. Malah ada daerah yang masih menggabungkan jatah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan APBD sehingga jumlahnya mencukupi 20 persen. Padahal, pos anggaran BOS bukanlah di APBD. Memang, mulai 2009 pemerintah menaikkan gaji guru minimal Rp 2 juta. Lalu dana BOS untuk setiap siswa SD di kabupaten Rp 397.000 dan di Kota Rp 400.000, dari sebelumnya hanya Rp 276 ribu per siswa per tahun. Sedangkan untuk siswa SMP di kota mendapat Rp 575.000 per siswa dan di kabupaten Rp 570.000, dari sebelumnya Rp 354.000 per siswa per tahun. Angka BOS itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk operasional sekolah. Tapi sekolah kok masih merasa kurang? Selama ini kontrolnya belum maksimal. Walimurid sendiri terkesan takut bersuara karena takut mempengaruhi nilai anaknya. Kondisi ini yang sering dimainkan pihak sekolah untuk terus meraup keuntungan dari siswa. Apalagi penggunaan dana BOS di tiap sekolah tidak diumumkan secara ke publik secara transparan. Sehingga walimurid mengamini saja ketika pihak sekolah menyatakan dana BOS selalu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan. Mungkin kebijakan ini yang perlu dikeluarkan Menteri Bambang Sudibyo. Bagaimana tiap sekolah memamparkan secara transparan setiap penggunaan dana BOS di sekolahnya masing-masing. Minimal, penerimaan dan pengeluaran dana BOS ini ditempelkan di papan pengumuman sekolah sehingga walimurid mengetahui penggunaan dana tersebut dan control masyarakat bisa berjalan. Bila hal itu tidak dilakukan, mustahil pungutan terhadap siswa akan hilang. Pihak sekolah sangat pintar cari peluang pungutan. Akibatnya, betapa pun pemerintah menaikkan anggaran BOS, sekolah akan selalu mengatakan kurang dan tetap merasa perlu bantuan orangtua. Alasannya, ada 1001. Percayalah. (almudazir)

Selamat Datang Tahun Kerbau Tanah

SESUAI penetapan kalender Cina bahwa tahun 2009 disebut Tahun Kerbau. Dalam penanggalan Cina, Tahun Kerbau ini diawali pada tanggal 26 Januari 2009 bertepatan dengan Tahun Baru Imlek 2560. Pada hari itu, sekaligus terjadi pergantian shio dari Shio Tikus Tanah ke Shio Kerbau Tanah. Karena tahun 2008 disebut tahun Tikus tanah. Para ahli fengsui percaya, pada Tahun Kerbau ini potensi peruntungan lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Tahun 2009 diprediksi akan penuh tantangan serta menjadi ajang ujian kesabaran dan keteguhan. Mengutip Kompas, Sabtu (27/12), pakar fengsui, Jenie Kumala Dewi, menuturkan, tahun 2009 tidak bisa diharapkan berjalan dinamis dan cepat. Kondisi ekonomi dan bisnis pun cenderung akan berjalan stagnan. Ini sesuai dengan karakteristik kerbau, hewan yang kurang gesit tetapi sabar. Peruntungan (hoki) shio kerbau tergolong kurang baik, lebih buruk daripada shio babi. Ia menyimpulkan, setiap orang yang berbisnis pada 2009 harus bekerja lebih keras, giat, dan sabar dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Keberuntungan tidak terlalu dapat diandalkan seperti tahun sebelumnya. Pengelola fengsui online ini menyarankan agar bisnis yang terlalu spekulatif dihindari. Tahun 2009 bukan masa yang tepat untuk membuka bisnis berisiko tinggi. Sesuai karakter shio kerbau yang memang merupakan jenis hewan pekerja keras, pada tahun 2009 ini pun setiap anggota masyarakat dituntut untuk mampu bekerja keras terlepas dari hasil apa yang akan diperoleh. Dengan demikian, hanya mereka yang bersedia berjuang dan terus berusaha akan dapat melalui tahun ini dengan gemilang, bahkan mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Sesuai dengan karakteristik unsur tanah, bidang usaha yang cenderung stagnan adalah yang terkait dengan unsur logam, tanah, dan api, misalnya manufaktur, properti, pengembang, kontraktor, dan pemasaran. Jenis bidang usaha lain yang terkait dengan unsur air dan kayu, misalnya perbankan, agen travel, dan bidang kreatif, juga berpotensi kurang menghasilkan. Hal itu sungguh menjadi ujian. Siapa yang bisa melewati tahun 2009 dengan baik akan mencapai kesuksesan pada tahun-tahun berikutnya. Pada umumnya, pada tahun 2009 ini shio yang mengalami bentrok atau kurang baik (secara umum) adalah shio kambing, namun dengan adanya variasi bulan dan tanggal kelahiran, maka tidak semua orang bershio kambing mengalami tahun yang kurang baik, namun demikian individu yang bershio kambing secara umum memang perlu berhati-hati dalam mengambil langkah dan keputusan agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif shio yang bertentangan ini. Sementara indofengshui.com merilis, tahun 2009 akan diadakan pemilihan umum. Iklim politik di tahun ini akan memberikan elemen yang kondusif bagi proses pemilihan umum termasuk masa kampanyenya, akan banyak kebijaksanaan dan proses pembelajaran yang diperoleh oleh para peserta pemilu. Apalagi bagi yang selama ini mempunyai sifat 'membumi' atau merakyat. Siapakah sosok dan partai yang akan memenangkan pesta demokrasi pada kesempatan kali ini? Tidak ada satupun yang dapat memastikannya, tetapi tentunya yang terbaik bagi rakyatlah yang akan memimpin dan memenangkan pemilu 2009 ini. Para pengamat politik dan ekonomi melihat, proses demokrasi akan berlangsung mulus. Artinya, lantaran sudah dilakukan berulang-ulang, tak akan terjadi gejolak yang berarti. Bahkan hajatan Pemilu akan membelanjakan banyak dana. Hal ini akan lebih menghidupkan roda perekonomian. Dan jangan lupa, di penghujung pemerintahannya, eksekutif biasanya meluncurkan berbagai kebijakan populer dengan harapan terpilih kembali. Jadi, ada kemungkinan, tahun depan akan turun paket-paket kebijakan yang menguntungkan bagi dunia usaha. Selamat menunggangi Kerbau Tanah. Hanya yang berhasil memegang kendali kerbau inilah yang akan menuai sukses gemilang.(almudazir)

Membangun Sinergisitas Untuk PON XVIII Riau

TAK ada yang berani membantah bahwa kunci sukses suatu kegiatan publik terletak pada sosialisasi dan publikasi. Sosialisasi bisa dilakukan oleh sebuah tim atau kepanitiaan namun hanya untuk kalangan terbatas dan di tempat-tempat tertentu. Itupun membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tidak mampu menjangkau semua dimensi. Juga tak lebih pada sebatas prakegiatan. Ketika kegiatan publik itu sudah berlangsung bahkan untuk beberapa hari, satu-satunya alat yang sangat-sangat efektif dan praktis untuk sosialiasi adalah media massa. Dalam hitungan menit bahkan detik, media massa dapat memberikan informasi yang akurat pada publik sampai ke ruang-ruang kerja hingga ke kamar tidur. Dengan begitu, emosional publik akan cepat terbangun. Tanpa publikasi (melibatkan media massa, red) sebuah kegiatan akan jadi hambar. Pada tahun 2012 mendatang, Provinsi Riau akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII. Ini kesempatan pertama sejak provinsi kaya minyak ini berdiri. Untuk mendapatkan predikat tuan rumah itu, telah melalui perjuangan yang berat dan panjang. Sampai-sampai Pemerintah Provinsi Riau membentuk Tim Pemenangan PON agar even bergengsi itu digelar di Riau dan berhasil. Setelah itu apalagi? Keberhasilan Riau sebagai tuan rumah PON XVIII harus berakhir happy ending dalam tataran pelaksanaan. Pengurus Besar PON (PB PON) dan Pemprov Riau harus berkaca dari kegagalan PON XVII Kalimantan Timur. Semua pihak harus dilibatkan sesuai porsinya demi marwah Riau di mata nasional. Pencitraan Riau sebagai tuan rumah akan sangat dipengaruhi oleh kehandalan dan profesionalitas dalam ‘mendemamkan’ PON di tengah masyarakat. Kuncinya cuma satu, sosialisasi yang tepat sasaran dan publikasi yang baik. Apa yang dikatakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Riau H Dheni Kurnia bahwa untuk urusan sosialisasi dan publikasi, yang paling ahli adalah kalangan pers. Karena itu, mustahil demam PON akan terjadi bila media massa tidak dilibatkan secara tepat dan sesuai profesionalitasnya. Tanpa melibatkan insan pers, dana sosialisasi dan publikasi yang mencapai Rp 139 miliar itu tak ada artinya. Dana triliuan rupiah untuk PON XVIII ini juga akan habis tanpa makna. Sebagai langkah awal, PWI Cabang Riau melalui SIWO PWI Cabang Riau mengejawantahkan rasa tanggungjawab mensukseskan PON XVIII tersebut dengan menggelar Workshop Wartawan Olahraga yang bertema ‘Liputan Olahraga Multievent’ Sabtu lalu. Kegiatan ini baru langkah awal PWI Riau dalam mempersiapkan wartawan-wartawan di Riau untuk menggawangi pesta olahraga ini. Program ini jelas tak ada artinya bila PB PON dan Pemprov Riau tidak merespon dengan benar. Anggapan kebanyakan pejabat dan pengambil kebijakan selama ini bahwa wartawan selalu butuh berita, jadi ketika ada even, tanpa dilibatkan pun wartawan akan datang meliput, harus dikubur dalam-dalam. Ini pemikiran yang tidak membangun dan bukanlah pemikiran seorang pejabat publik yang bertanggungjawab membangun citra daerah dan pemerintahan yang baik. Tanggungjawab moral yang besar dari PWI Riau untuk mensukseskan PON Riau ini, juga tak bermakna bila dalam kerangka kerja besar ini PWI Riau tidak dilibatkan secara aktif. Sinergisitas baru berjalan ketika porsi tanggungjawab dibagi. PWI sudah membuka diri, lalu bagaimana dengan kalangan birokrasi? Pers memang harus menyandang tanggungjawab mendukung program pembangunan, tapi pada kondisi tertentu pers jelas tidak mau selalu jadi penonton. Tanggungjawab moral pers saja belumlah cukup tanpa dibarengi tanggungjawab pemerintah melakukan pembinaan terhadap lembaga dan institusi pers. Sinergisitas, ini penting. Harus sama-sama satu niat bahwa sukses tidaknya PON XVIII juga tertumpang marwah dan martabat Riau sebagai bagian dari NKRI. PWI Cabang Riau telah membuka diri, tinggal lagi respon PB PON dan Pemprov Riau. (almudazir)

Berkas Pertama Bos Togel

DIDESAK serta dituding sana sini, ternyata membuat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Brigjen Hadiatmoko gerah juga. Geram dengan tudingan bahwa Polda Riau terkesan sengaja memperlambat proses pemeriksaan Bos Togel Acin alias Candra Wijaya, Selasa (25/11) Kapolda Hadiatmoko mengantarkan dan menyerahkan lansgung berkas pertama Acin cs ke kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Disebut berkas pertama, karena ada beberapa berkas lagi yang tengah disiapkan dan dilengkapi tim penyidik Mapolda Riau terhadap Acin, di antaranya terkait dugaan pencucian uang dan kepemilikkan senjata api. Lalu ada pertanyaan, adakah berkas khusus untuk oknum wartawan yang ikut menerima uang togel itu nantinya? Tak tahulah. Tapi yang jelas, sejumlah lembaga pers masih menunggu rilis Kapolda Riau terkait nama-nama oknum wartawan yang diduga ikut menikmati uang haram tersebut. Mungkin bagi lembaga pers ini sangat penting demi membersihkan wajah pers Riau di muka publik. Karena, sejak persoalan ini dirilis Kapolda Hadiatmoko, wajah pers Riau telah tercoreng. Apalagi beritanya sempat jadi polemik di hampir semua media massa terbitan Riau. Selam nama-nama itu belum muncul, tanda tanya besar tetap menggelayut di benak publik terhadap persoalan yang telah menjadi pembicaraan di kantor-kantor hingga warung kopi tersebut. Selain itu, rilis nama-nama oknum wartawan penerima itu penting bagi Persatuan Waratwan Indonesia (PWI) untuk menjadi alas dalam menjatuhkan sanksi, termasuk dari para pemimpin redaksi. Khusus yang terakhir ini, bagaimana kalau ternyata pemimpin redaksi sendiri yang menikmati? Gebrakan Kapolda Hadiatmoko itu memang mendapat acungan jempol dari sejumlah tokoh Riau. Bahkan Walikota Pekanbaru secara khusus mengucapkan terimakasih pada tindakan Kapolda tersebut. Apalagi, Acin cs yang telah tahunan beroperasi, selama ini terkesan kebal hukum. Karena itu, harapan akan kasus ini bermuara ke pengadilan terus menggelinding. Tak hanya ke Kapolda, harapan itu juga ditujukan pada lembaga kejaksaan dan kehakiman. Kapolda Hadiatmoko bisa saja kecele, bila di pengadilan nantinya ternyata Acis cs dihukum ringan. Nah, pers kembali berperan di sini untuk mengawal proses persidangan. Karena, ada analog yang muncul di masyarakat, kalau tidak bisa ‘bermain’ di Kepolisian atau kejaksaan, hakim adalah muara terakhir untuk bisa selamat dari hukuman. Mudah-mudahan itu hanya analog kosong yang tak bermakna pada kasus ini. Apalagi, akan ada sejumlah berkas susulan yang akan menjerat Acin. Ini harus terus disimak! (almudazir)

Dosa Lima Hari Kerja

PEMBERLAKUAN program lima hari kerja awalnya didasari semangat untuk menggairahkan dunia pariwisata Indonesia yang terpuruk pasca Bom Bali I, walau wacananya sudah muncul sejak 1998. Dengan lima hari kerja diharapkan para pegawai negeri sipil (pns) bisa berlibur dan meramaikan objek-objek wisata. Begitu juga dengan stakeholder, juga bisa memanfaatkan hari libur yang dua hari (Sabtu dan Minggu) untuk berwisata bersama keluarga. Tentunya, juga sebagai implementasi Inpres nomor 10/2005 tentang Hemat Energi. Ternyata dalam pelaksanaannya, lima hari kerja dinilai banyak pihak tidak efektif. Apalagi bagi aparatur pemerintahan selaku pelayan publik. Bila saat enam hari kerja, jam kerja hingga pukul 14.00 WIB, maka dengan lima hari kerja bertambah hingga pukul 16.30 WIB dari Senin hingga Jumat. Ternyata, ini banyak dikeluhkan masyarakat termasuk PNS itu sendiri. Akibatnya, perpanjangan jam kerja itu tak menambah intensitas pelayanan publik. Apalagi bagi pejabat setingkat eselon II dan III. Setelah keluar makan siang, jarang sekali yang kembali ke kantor. Banyak saja alasannya. Nah, ketika pimpinan tak lagi di kantor, para staf pun ikut keluar pula karena tak ada lagi yang mengawasi. Tinggalah ruangan-ruangan perkantoran yang sepi meski masih dalam jam kerja. Kalau pun masih ada pegawai di kantor pada siang, lebih banyak ngobrolnya ketimbang bekerja. Atau sambil main game sambil menunggu jam pulang. Sejauh ini, banyak daerah belum terlihat melakukan evaluasi kongkrit terhadap efektivitas lima hari kerja ini. Tapi, apa yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Sumbawa, sebuah langkah yang dinilai banyak pihak sangat tepat. Pemkot Bima kembali menerapkan enam hari kerja. Dari evaluasi yang dilakukan Selama setahun di seluruh satuan kerja (satker), ternyata tak banyak masyarakat yang berurusan di atas pukul 14.00 WIB dan sebagian besar lebih banyak mengurus segala sesuatunya pada pagi hari. Karena, pelayanan pada siang hari dinilai tidak efektif lagi. Memasuki tahun 2004, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Faisal Tamin pernah berwacana untuk kembali memberlakukan enam hari kerja. Menurut Faisal, pemberlakukan program lima hari kerja tidak berhasil meningkatkan baik efisiensi pelayanan kepada publik maupun kinerja para aparatur Negara (unisys.uii.ac.id). Nyatanya, etos kerja aparatur Negara tetap begitu-begitu saja, malah justru jadi lalai karena merasa waktu kerja masih panjang. Berharap terimplementasikannya Inpres nomor 10/2005 tentang Hemat Energi, ternyata juga tidak begitu efektif. Contohnya, kebiasaan di kantor-kantor pemerintah, tirai dan pintunya selalu ditutup. Kondisi ini jelas membutuhkan penerangan dan pendingin ruangan. Bila kerja hanya sampai pukul 14.00 WIB, jarang sekali ada ruangan kosong. Dan selama itu, lampu dan penerangan untuk banyak orang. Ketika jam kerja hingga pukul 16.30 WIB, penerangan dan pendingin ruangan tetap hidup dari pagi. Selagi belum jam pulang kantor, keduanya tetap dihidupkan, walau tak ada pegawai lagi dalam ruangan. Berapa pemborosan yang terjadi? Belum lagi penggunaan computer yang lebih banyak untuk main game daripada untuk kerja. Karena, ketika jam kerja hingga pukul 14.00 WIB, sangat sempit sekali waktu bagi pegawai untuk main game. Komputer yang dibeli dari uang rakyat itu betul-betul bermanfaat untuk keperluan rakyat, bukan untuk main game. Lalu pada hari Jumat, meski jam kerja tetap hingga pukul 16.30 WIB, tapi faktanya selesai Shalat Jumat, nyaris tak ada lagi pegawai di kantor-kantor pemerintahan. Ketika hari kerja sudah lima hari, lalu pemerintah menambah lagi dengan libur bersama. Lihat saja pada Desember 2008 ini, dari tanggal 1-31, praktis hanya 20 hari PNS masuk kantor. Kapan lagi melayani masyarakat? Padahal aturannya jelas, PNS merupakan Abdi Negara, Abdi Rakyat. Mungkin lima hari kerja perlu ditinjau ulang lagi, daripada makin banyak aparatur pemerintah yang berdosa dengan mencuri jam kerja dan pemborosan energi. Lagipula, dengan banyak libur ternyata punya cost tersendiri. Bukan istirahat, tapi malah plesir. Lalu, uangnya darimana? (almudazir)

Demokrasi Lewat Mahkamah Konstitusi

INILAH demokrasi yang sebenarnya. Suara Rakyat adalah Suara Tuhan (vox populi, vox dei) yang menjadi ciri dasar demokrasi justru lahir dari tangan-tangan Mahkamah Konstitusi, bukan dari 550 anggota DPR RI yang bertugas menggodok Undang-Undang. Kenapa? Pertanyaan ini seharusnya tidak muncul bila para anggota DPR RI yang dipilih rakyat lewat jalur partai, benar-benar bersikap dan bertindak sebagai wakil rakyat. Penetapan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, menggambarkan ketakutan para wakil rakyat itu tak dipilih lagi oleh rakyat. UU No. 10/2008 itu secara implicit memperlihatkan kesadaran sekaligus ketakutan sebagian besar para anggota DPR RI itu bahwa selama ini mereka benar-benar tidak pro rakyat dan bakal kehilangan kekuasaan karena tak akan dipilih lagi. Kesadaran itulah yang berakibat alotnya saat pembahasan UU No. 10/2008 hingga akhirnya melahirkan penentuan calon Legislatif Terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut. Rakyat jelas kecewa ketika UU itu ditetapkan. Tapi rakyat tak berdaya. Untunglah ada tiga orang yang mewakili rakyat (bukan wakil rakyat, red) yang mencoba melawan kekuatan dewan. Uji Materi UU Pemilu itupun diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima Satria. Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr Mohammad Mahfud MD SH SU menangkap peluang itu untuk menujukkan keperpihakannya pada rakyat. Kegagalannya memperjuangkan aspirasi rakyat semasa jadi anggota DPR serta pemahamannya terhadap keinginan rakyat semasa menjabat Menteri Pertahanan, ditumpahkan dengan menyetujui Uji Materil UU No. 10/2008 yang diajukan ketiga orang tersebut. Demokrasi yang selama ini hanya untuk kalangan atas, dicairkan dengan mengganti pasal 214 huruf a, b, c, d dan e UU 10/2008 yang menetapkan anggota legislatif dari berdasarkan nomor urut menjadi suara terbanyak. Artinya, anggota legislatif di semua tingkatan tidak lagi mengacu pada keinginan partai, tapi betul-betul keinginan rakyat. Kekuasaan tertinggi dari dulu sebenarnya sudah berada di tangan rtakyat, kini dikembalikan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya lagi, rakyat betul-betul tahu kepada siapa aspirasinya akan dipercayakan. Siapa yang selama ini betul-betul memperhatikan nasib mereka. Jadi, bagi tokoh-tokoh politik, mantan birokrat, tokoh agama ataupun tokoh-tokoh adat yang selama ini hanya memanfaatkan ketokohannya untuk kepentingan pribadi dan golongan, jangan berharap lagi dapat tempat di legislatif. Mahkamah Konstitusi tak mau lagi masyarakat membeli kucing dalam karung. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu, ketakutan Ketua MPR RI yang mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid akan membengkaknya golongan putif alias Golput tak akan terjadi. Jadi tak perlu lagi adanya himbauanh agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan Fatwa Haram Golput. Dagelan politik Hidayat itu secara tidak langsung akan mentah oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena, siapa memilih siapa, pada pemilu akan jelas. Karena itu, jika ingin menjadi Wakil Rakyat, perhatikanlah rakyat. Dekati dan pikirkan keinginan rakyat. Jangan zolimi rakyat. Karena, Suara Rakyat telah kembali menjadi Suara Tuhan.(almudazir)

Badan Kehormatan Independen

SEANDAINYA Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR/DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota dari kalangan independent, bukan dari internal anggota dewan, mungkin sudah ratusan atau mungkin ribuan wakil rakyat yang terhormat ini diusulkan untuk diberhentikan. Tapi, karena anggota BK masih teman-teman sejawat, sulit aturan bisa berjalan. Apalagi yang melakukan kesalahan itu teman-teman satu fraksi, BK sulit bertindak. Lalu, untuk memenuhi tuntutan publik dicarikanlah alasan-alasan yang ujung-ujungnya kawan-kawan terselamatkan. Memang, anggota BK terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi. Tapi dengan kondisi, selueuh fraksi punya masalah dengan anggotanya. Baik soal kehadiran, atau prilaku-prilaku lain yang jelas-jelas tidak mencerminkan sebagai ANGGOTA DEWAN TERHORMAT yang diharapkan jadi panutan masyarakat. Akibatnya, terjadi kongkow-kongkow politik. BK baru berjalan ketika persoalan mengenai anggota dewan tersebut sudah dicincang media massa, dimamah publik, dan disuarakan banyak sehingga berimplikasi hukum. Itupun terkadang masih didalihkan, menunggu putusan ingkrah sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Jadi wajar, seorang Effendi Choirie gerah dengan suasana itu. Kehadiran rekan sejawatnya sesama anggota DPR RI sangat minim, baik saat pembahasan Rancangan Undang Undang atau berbagai sidang paripurna lainnya. Walau sidang paripurna itu beragendakan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang notabene merupakan pemlih yang mengantarkan wakil rakyat itu masuk lembaga dewan. Ironis sekali. Gagasan yang dilontarkan Effendi agar pimpinan dewan mengumumkan anggota yang suka membolos, langsung mendapat respon publik. Dari survey yang dilakukan detik.com, 97 persen pemilih menyatakan setuju diumumkannya para wakil rakyat pembolos tersebut. Hanya 3 persen saja yang kontra. Ini artinya, pimpinan dewan –tidak saja di DPR RI tapi semua tingkat hingga kabupaten kota- harus merespon aspirasi ini demi menegakkan citra lembaga dan citra partai. Jangan anggap pengumuman anggota dewan pembolos itu sebagai pembunuhan karakter, apalagi menjelang Pemilu 2009. Tapi lihatkan sebagai sebuah upaya untuk memberi penghormatan terhadap lembaga dan agar anggota dewan tersebut tidak mengkhianati harapan yang dititipkan pemilihnya. Gagasan Effendi ini, juga bagian dari tugas dan kewenangan dari anggota Badan Kehormatan. Tapi BK kok justru mbalelo. Gagasan Effendi ini sebenarnya bisa diformulasikan dalam bentuk lain. Sebagai bentuk ketaatan terhadap aspirasi rakyat serta terjaganya citra lembaga dewan yang terhormat, DPR harus menurunkan egonya dengan menetapkan Badan Kehormatan dari kalangan independen/non partai. Dengan begitu, BK bisa bekerja tidak dalam tekanan, apakah itu tekanan rekan-rekan atau partai. Dan BK independen ini akan lebih jeli membidik anggota pemalas dan pembolos atau berkasus yang tidak sesuai dengan kode etik anggota legislatife. Dengan BK DPR/DPRD dari Independen, diyakini ketakutan Ketua MPR Hidayat Nurwahid akan tinggi golongan putih (golput) tidak akan terjadi. Bila anggota DPR/DPRD betul-betul bekerja sesuai kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, rakyat akan berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karena ada keyakinan, anggota dewan yang dipilih nantinya betul-betul berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat/pemilihnya.(almudazir)

Potensi Konflik Lahan di Riau

ANGGOTA DPRD Sumbar Raski Soeki mengaku Provinsi Riau terbaik bagus dalam membina masyarakat diperbatasan dengan provinsi tetangga. Karena itu, sejumlah anggota Komisi I DPRD Sumbar mengagendakan untuk belajar ke Riau. Nah, ketika dengan provinsi tetangga, Riau bisa aman, tak begitu halnya di dalam negeri sendiri. Sejumlah konflik perbatasan antara kabupaten, dan tuduhan penyerobotan lahan oleh masyarakat hampir terjadi di semua kabupaten. Sebut saja Kampar, Rohul, Inhu, Rohil, hingga yang baru saja terjadi di Desa Beringin Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Bila dua daerah, Kampar dan Rohul memperebutkan sejumlah desa untuk masuk wilayah kabupaten masing-masing, maka di Desa Beringin, ratusan masyarakat dituduh menyerobot lahan konsesi PT Arara Abadi, anak perusahaan dari PT Indah Kita Pulp and Paper (IKPP), pabrik kertas terbesar di Riau. Mungkin tak putus lagi dengan cara mediasi, manajemen PT Arara Abadi terpaksa harus minta bantuan polisi. Sekitar 500 personil polisi dari Polda Riau, Polres Bengkalis, Rohil, Siak dan Dumai mengusir warga yang telah tahunan berdiam di lokasi itu. Pihak PT Arara marah karena menurutnya masyarakat tidak saja berdiam di lahan konsesi mereka, tapi juga menebangi pohon-pohon yang telah ditanam PT Arara. Dari peristiwa itu serta peristiwa-peristiwa sebelumnya dan di kabupaten lain di Riau, tampaknya Pemerintah Provinsi Riau harus banyak belajar memenej masyarakat sendiri. Pemprov Riau sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat bersama pemerintah kabupaten kota yang punya wilayah konsesi, perlu mengkaji lebih dalam lagi. Bila perlu betul-betul turun ke lapangan menjelang izin diteken. Kalau ada warga yang berdiam di lahan itu, mesti dicarikan solusi agar potensi konflik masa depan tidak terjadi. Lalu, ketika izin sudah diberikan, perusahaan juga berkewajiban mengamankan lahannya. Jangan ketika persoalannya sudah besar, masyarakat yang tinggal di lahan itu sudah ratusan dan beranak cucu, baru mereka diusir. Ini memang tragis. Memang, dengan luas wilayah hutan dan perkebunan yang dimiliki Provinsi Riau, potensi konflik lahan sangat besar. Tidak saja pada tuduhan penyerobotan lahan, tapi juga konflik batas lahan. Apalagi pihak perusahaan-perusahaan besar juga seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat, seringkali dimanfaatkan untuk mementingkan diri sendiri. Akibatnya, ketika suatu masyarakat sadar atau disadarkan akan kerugian yang dideritanya dengan sebuah perusahaan, maka perang terbuka sulit dihindarkan. Provinsi Riau punya cukup sarana untuk menjangkau pelosok desa yang kurang prasarana. Kesan yang muncul selama ini, Provinsi Riau hanya kurang pejabat atau petugas yang mau mandi keringat untuk turun ke lapangan mendata langsung tapal batas dan situasi lahan yang akan diberi izin. Foto satelit tak bisa terlalu dipercaya. Ketua RT atau Kepala Dusjn dan desa sebagai unsur pemerintahan terendah, juga seringkali disibukkan dengan urusan sendiri. Bila kondisi dan cara kerja ini tak segera diperbaiki, alamat konflik lahan yang terulang dan akan terulang lagi. (almudazir)