* Keluhkan Masalah Listrik, Lingkungan dan Pajak
PEKANBARU (RIAU) – Gubernur Riau HM Rusli Zainal curhat pada anggota Komisi VII DPR RI. Dalam paparannya dalam rapat dengar pendapat dengan 22 anggota komisi yang membidangi Energi Mineral dan Lingkungan, gubri mengeluhkan masalah listrik, lingkungan hidup dan perpajakan.
Terlihat hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Riau Djohar Firdaus, Sekdaprov Riau Wan Syamsir Yus dan seluruh kepala badan, kepala dinas dan kepala bidang satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau, termasuk GM PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Oman Sumantri.
Kegiatan dengar pendapat diawali dengan pemaparan beberapa permasalahan di Riau dan potensi yang dimiliki oleh provinsi Riau. Termasuk mengenai masalah kelistrikan yang ada di Riau, masalah lingkungan terutama mengenai pembalakan liar maupun kebakaran hutan. Juga masalah ilmu pengetahuan dan tehnologi serta permasalahan penerimaan pajak untuk Riau yang dinilai cukup kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera.
.JPG)
Gubernur Riau HM Rusli Zainal dalam pemaparannya menyatakan bahwa banyak sekali kendala pada masalah kelistrikan di Riau. Dari defisitnya pasokan arus listrik, tidak adanya pembangkit cadangan ketika pembangkit utama tengah maintenance, serta mengenai elektrisasi di Riau yang terbilang cukup rendah.
Data menunjukkan bahwa dari beberapa kabupaten/kota di Riau, Kuansing, Inhil dan Pelalawan menjadi sorotan. Pasalnya, dari ratusan ribu penduduk di Inhil, saat ini hanya 25.715 rumah saja yang sudah teraliri listrik. Tingkat elektrisasinya hanya sebesar 16,43 persen. Hal senada juga terjadi di Pelalawan. Dari ratusan ribu jumlah penduduk Pelalawan, hanya 9.637 rumah warga saja yang teraliri listrik. Elektrisasinya hanya sebesar 18,84 persen.
Tidak beda jauh dengan 2 kabupaten tersebut, di Kabupaten Kuansing baru 13.804 rumah yang teraliri listrik. Sisanya hingga kini masih belum tersentuh listrik. Tingkat elektrisasi di Kabupaten 'Pacu Jalur' itu hanya sebesar 22,86 persen. "Padahal, potensi kelistrikan di Riau cukup besar. Seperti potensi batu bara sebagai bahan baku listrik mencapai 2 juta ton. Untuk potensi gas di Riau juga cukup besar. Jumlah gas yang dikelola oleh Kalila saja mencapai 300 MMSCFD. Sedangkan potensi gas yang dikelola oleh PT Kondur mencapai 77 MMSCFD. Itu belum termasuk potensi listrik untuk pembangkit tenaga air. Dimana Riau memiliki 4 sungai besar yang siap dimanfaatkan untuk PLTA. Yaitu sungai Kuantan, sungai Kampar Kiri, sungai Rokan Kiri dan sungai Rokan Kanan," terang Gubri.
Selain masalah kelistrikan di Riau yang perlu pembahasan lebih mendalam, masalah lingkungan juga menjadi sorotan pada dengar pendapat tersebut. Paparan mengenai masalah lingkungan di Riau dilaksanakan langsung oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau, Fadrizal Labay.
Dalam paparannya, Fadrizal Labay mengatakan bahwa kendala utama dalam masalah lingkungan di Riau adalah masalah kebakaran lahan. Kebakaran lahan di Riau sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini. Penyebabnya, selain disengaja untuk pembersihan lahan, juga ada faktor ketidak sengajaan.
Data BLH Riau menunjukkan bahwa sepanjang tahun 1997-2009 tercatat jumlah lahan di Riau yang mengalami kebakaran seluas 147.572 hektar. Untuk kawasan perkebunan, lahan yang terbakar mencapai 45.863 hektar. Untuk kawasan HTI, jumlah lahan yang terbakar seluas 17.268 hektar. Untuk kawasan eks HPH, jumlah lahan yang terbakar adalah seluas 8.225 hektar dan untuk kawasan APL luas lahan yang terbakar mencapai 57.836 hektar.
"Kebakaran juga seringkali terjadi di lahan gambut yang sudah menjadi gambut kering karena pembukaan gambut dengan pola kanalisasi. Potensi luas lahan gambut di Riau mencapai 5,7 juta hektar," terangnya.
Sementara itu, Komisi VII DPR-RI yang dipimpin langsung ketua Tim, Zainuddin Amali yang juga sebagai wakil ketua Komisi VII DPR-RI, juga dibahas mengenai masalah pajak. Terungkap bahwa Riau menghasilkan pajak sebesar Rp 111 triliun. Namun yang kembali ke Riau hanya sebesar Rp 274 milyar. Jumlah tersebut menjadi jumlah terkecil dibandingkan dengan pengembalian pajak ke provinsi lainnya di Sumatera. Untuk Sumbar, pajak yang kembali ke provinsi Sumbar mencapai Rp 680 milyar. Sedangkan di Bengkulu jumlah pajak yang kembali ke provinsi mencapai Rp 500-an milyar.
Terkait dengan pemaparan berbagai permasalahan di Riau tersebut, anggota Komisi VII DPR-RI daerah pemilihan Riau dari partai Golkar, Arsyad Juliandi Rachman mengatakan bahwa pihaknya sudah memahami permasalahan di Riau. Untuk itu, hasil dengar pendapat ini akan dibawa ke pusat untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
"Kita akan membawa hasil dengar pendapat ini ke pemerintah pusat. Kita juga akan menyampaikan masalah di Riau ini ke departemen terkait agar masalah tersebut bisa mendapatkan solusinya," terangnya.
Disinggung mengenai kegiatan Komisi VII DPR-RI selanjutnya di Riau, Andi Rachman mengatakan bahwa besok, rombongan Komisi & DPR-RI akan berkunjung ke IKPP dan RAPP serta Cevron. (rtc)
* Keluhkan Masalah Listrik, Lingkungan dan Pajak
PEKANBARU (RIAU) – Gubernur Riau HM Rusli Zainal curhat pada anggota Komisi VII DPR RI. Dalam paparannya dalam rapat dengar pendapat dengan 22 anggota komisi yang membidangi Energi Mineral dan Lingkungan, gubri mengeluhkan masalah listrik, lingkungan hidup dan perpajakan.
Terlihat hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Riau Djohar Firdaus, Sekdaprov Riau Wan Syamsir Yus dan seluruh kepala badan, kepala dinas dan kepala bidang satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau, termasuk GM PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Oman Sumantri.
Kegiatan dengar pendapat diawali dengan pemaparan beberapa permasalahan di Riau dan potensi yang dimiliki oleh provinsi Riau. Termasuk mengenai masalah kelistrikan yang ada di Riau, masalah lingkungan terutama mengenai pembalakan liar maupun kebakaran hutan. Juga masalah ilmu pengetahuan dan tehnologi serta permasalahan penerimaan pajak untuk Riau yang dinilai cukup kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera.
.JPG)
Gubernur Riau HM Rusli Zainal dalam pemaparannya menyatakan bahwa banyak sekali kendala pada masalah kelistrikan di Riau. Dari defisitnya pasokan arus listrik, tidak adanya pembangkit cadangan ketika pembangkit utama tengah maintenance, serta mengenai elektrisasi di Riau yang terbilang cukup rendah.
Data menunjukkan bahwa dari beberapa kabupaten/kota di Riau, Kuansing, Inhil dan Pelalawan menjadi sorotan. Pasalnya, dari ratusan ribu penduduk di Inhil, saat ini hanya 25.715 rumah saja yang sudah teraliri listrik. Tingkat elektrisasinya hanya sebesar 16,43 persen. Hal senada juga terjadi di Pelalawan. Dari ratusan ribu jumlah penduduk Pelalawan, hanya 9.637 rumah warga saja yang teraliri listrik. Elektrisasinya hanya sebesar 18,84 persen.
Tidak beda jauh dengan 2 kabupaten tersebut, di Kabupaten Kuansing baru 13.804 rumah yang teraliri listrik. Sisanya hingga kini masih belum tersentuh listrik. Tingkat elektrisasi di Kabupaten 'Pacu Jalur' itu hanya sebesar 22,86 persen. "Padahal, potensi kelistrikan di Riau cukup besar. Seperti potensi batu bara sebagai bahan baku listrik mencapai 2 juta ton. Untuk potensi gas di Riau juga cukup besar. Jumlah gas yang dikelola oleh Kalila saja mencapai 300 MMSCFD. Sedangkan potensi gas yang dikelola oleh PT Kondur mencapai 77 MMSCFD. Itu belum termasuk potensi listrik untuk pembangkit tenaga air. Dimana Riau memiliki 4 sungai besar yang siap dimanfaatkan untuk PLTA. Yaitu sungai Kuantan, sungai Kampar Kiri, sungai Rokan Kiri dan sungai Rokan Kanan," terang Gubri.
Selain masalah kelistrikan di Riau yang perlu pembahasan lebih mendalam, masalah lingkungan juga menjadi sorotan pada dengar pendapat tersebut. Paparan mengenai masalah lingkungan di Riau dilaksanakan langsung oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau, Fadrizal Labay.
Dalam paparannya, Fadrizal Labay mengatakan bahwa kendala utama dalam masalah lingkungan di Riau adalah masalah kebakaran lahan. Kebakaran lahan di Riau sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini. Penyebabnya, selain disengaja untuk pembersihan lahan, juga ada faktor ketidak sengajaan.
Data BLH Riau menunjukkan bahwa sepanjang tahun 1997-2009 tercatat jumlah lahan di Riau yang mengalami kebakaran seluas 147.572 hektar. Untuk kawasan perkebunan, lahan yang terbakar mencapai 45.863 hektar. Untuk kawasan HTI, jumlah lahan yang terbakar seluas 17.268 hektar. Untuk kawasan eks HPH, jumlah lahan yang terbakar adalah seluas 8.225 hektar dan untuk kawasan APL luas lahan yang terbakar mencapai 57.836 hektar.
"Kebakaran juga seringkali terjadi di lahan gambut yang sudah menjadi gambut kering karena pembukaan gambut dengan pola kanalisasi. Potensi luas lahan gambut di Riau mencapai 5,7 juta hektar," terangnya.
Sementara itu, Komisi VII DPR-RI yang dipimpin langsung ketua Tim, Zainuddin Amali yang juga sebagai wakil ketua Komisi VII DPR-RI, juga dibahas mengenai masalah pajak. Terungkap bahwa Riau menghasilkan pajak sebesar Rp 111 triliun. Namun yang kembali ke Riau hanya sebesar Rp 274 milyar. Jumlah tersebut menjadi jumlah terkecil dibandingkan dengan pengembalian pajak ke provinsi lainnya di Sumatera. Untuk Sumbar, pajak yang kembali ke provinsi Sumbar mencapai Rp 680 milyar. Sedangkan di Bengkulu jumlah pajak yang kembali ke provinsi mencapai Rp 500-an milyar.
Terkait dengan pemaparan berbagai permasalahan di Riau tersebut, anggota Komisi VII DPR-RI daerah pemilihan Riau dari partai Golkar, Arsyad Juliandi Rachman mengatakan bahwa pihaknya sudah memahami permasalahan di Riau. Untuk itu, hasil dengar pendapat ini akan dibawa ke pusat untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
"Kita akan membawa hasil dengar pendapat ini ke pemerintah pusat. Kita juga akan menyampaikan masalah di Riau ini ke departemen terkait agar masalah tersebut bisa mendapatkan solusinya," terangnya.
Disinggung mengenai kegiatan Komisi VII DPR-RI selanjutnya di Riau, Andi Rachman mengatakan bahwa besok, rombongan Komisi & DPR-RI akan berkunjung ke IKPP dan RAPP serta Cevron. (rtc)
