Akhir Tahun Konflik Lahan Selesai

* Target Disnakertrans Kota Dumai “Informasi kepala UPT, konflik lahan sudah clear. Kita juga akan rapat dengan lintas sektoral untuk pemantapan masalah lahan tersebut. Target kita jelang akhir tahun persoalan ini bisa selesai agar warga transmigrasi bisa tenang.” BAMBANG HARDYANTO Kabid Transmigrasi Disnakertrans Dumai DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai, memberi perhatian khusus pada konflik pengelolaan lahan warga transmigrasi di Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan. Melalui Kepala Bidang Transmigrasi, Bambang Hardyanto, konflik tersebut dijadikan prioritas penyelesaian sebelum akhir tahun 2008. Tekad itu disampaikan Bambang, Selasa (18/11) pada Riau Pesisir di ruangan kerja yang baru ditempatinya sejak dua hari lalu. Menurut Bambang, perhatian serius Pemko Dumai melalui Disnakertrans itu telah dibuktikan dalam bentuk koordinasi yang dilakukannya dengan Kepala UPT Transmigrasi di batu teritip. Tujuannya, untuk mengetahui akar persoalan sehingga bisa dilakukan sinkronisasi dan inventarisasi permasalahan. ” Sudah dua hari ini saya memanggil kepala UPT di sana. Ini sangat perlu karena saya yang baru tiga hari ini sehingga belum tahu bayak dimana letak kusutnya. Namun ini akan menjadi salah satu prioritas program kerja kita,” ujar Bambang yang sebelumnya bertugas di bagian Humas dan Infokom Setdako Dumai ini. Menurut Bambang, informasi awal yang didapatnya, persoalan lahan itu sudah mulai menemukan titik terang. Namun ada beberapa hal lagi yang perlu untuk dibicarakan dengan pihak-pihak terkait. “Sesuai informasi kepala UPT, konflik lahan sudah clear. Kita juga akan adakan rapat dengan lintas sektoral untuk pemantapan masalah lahan tersebut. Target kita menjelang akhir tahun ini persoalan lahan sudah bisa diselesaikan agar warga transmigrasi bisa tenang dulu,” ujar Bambang. Selain itu disampaikan Bambang, program lainnya yang akan dilakukan adalah peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi. Disamping mengejar APBD Pusat untuk pembangunan fisik, juga akan diupayakan mengambil dana sharing propinsi dan kota untuk program pembinaan. “ Warga transmigrasi kesejahteraannya masih kurang dan kedepan harus lebih ditingkatkan. Kita tidak hanya fokus untuk pertanian, namun kita juga menyiapkan program lainnya sesuai minat dan kemampuan yang dimiliki warga transmigrasi. Misalnya untuk pertukangan atau lain sebagainya. Hal ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka,” sebut Bambang. Ditambahkan Bambang, menjelang akhir tahun ini juga akan masuk sekitar 50 KK lagi yang terdiri 25 KK transmigrasi lokal dan 25 KK transmigrasi luar. Masuknya 50 KK transmigran baru itu menambah jumlah dari 200 KK yang sudah ada sebelumnya.” Jadi totalnya jadi 250 KK. Untuk yang dari luar itu 15 KK asal Seragen dan 10 KK asal Batang. Kita berupaya agar sarana prasarana serta insfrastruktur bisa ditingkatkan. Salah satunya dengan membuka akses jalan sepanjang 8 kilometer,” ungkap Bambang. (**)

‘Sebuah Petanda’

TIBA-tiba saja lencana (jengkol) HM Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2008-2013 yang baru saja dilantik Menteri Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn) Mardiyanto Manan, Jumat (21/11), terjatuh saat bersalaman dengan mantan Gubernur Riau Wan Abu Bakar. Peristiwa yang berlangsung cukup singkat dan sempat luput dari banyak pandangan mata peserta dan hadirin Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Riau tersebut. Ada pepatah mengatakan ‘Gabak di hulu tando ka hujan, cewang di langik tando ka paneh’ (mendung di hulu petanda akan turun hujan, terang di langit petanda akan panas), artinya sesuatu akan terjadi, ada petanda alam. Bila pepatah ini dikaitkan dengan jatuhnya lencana Gubernur Rusli Zainal, apakah ini juga Sebuah Petanda? Mungkinkah masa kepemimpinan Rusli Zainal bisa selamat sampai 2013? Hanya Allah SWT yang tahu. Tapi setidaknya, berkaca dari kondisi masa lalu dan saat ini, bisa direka-reka apa yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, bila jatuhnya lencana ini ternyata memang isyarat atau petanda yang diperlihatkan Allah SWT. Selama periode pertama HM Rusli Zainal memimpin Provinsi Riau, sudah kasat mata, lah bagalanggan mato rang banyak atau tak lagi jadi rahasia umum, ada dua tokoh Riau yang bisa dikatakan selalu terkesan jadi ‘musuh bebubuyutan’ atau juga bisa diartikan tak pernah sejalan dengan Rusli Zainal yakni mantan Wakil Gubernur Wan Abu Bakar dan Mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman. Wan Abu Bakar saat ini tercatat sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Riau 2. Sementara Raja Thamsir Rachman yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, tercatat sebagai calon Anggota DPRD Riau. Selain itu, Rusli Zainal juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus yang mengantarkan Mantan Bupati Pelalawan, Azmun Jaafar ke penjara. Rusli disebut-sebut ikut menandatangani rekomendasi Izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikeluarkan Azmun. Pasalnya, hingga pelantikan Rusli Zainal dan mambang Mit, belum terlihat ada kekompakan Rusli dengan Wan atau Thamsir. Malah beberapa hari menjelang pelantikan sempat lagi terjadi polemic terbuka antara Wan dengan Rusli terkait penyebaran undangan pelantikan. Nah, seandainya Wan dan Thamsir sama-sama duduk di legislative, apakah ii yang akan jadi batu penarung kepemimpinan Rusli? Sebab, sebagai anggota DPR RI, jelas Wan punya bargaining position yang kuat di tingkat departemen. Apalagi bila Wan nantinya duduk di komisi III yang membidangi masalah hukum, Perundangan-undangan dan Hak Azazi manusia (HAM). Maka, Wan yang berurusan bermitra langsung dengan semua lembaga-lembaga hukum di tingkat nasional. Begitu juga dengan Thamsir Rachman yang akan duduk di DPRD Provinsi Riau. Seandainya Thamsir juga tetap dengan ‘sikapnya’ sebelum-sebelumnya yang malah terkesan enggan bertemu Rusli Zainal, jelas akan ‘memperpanas’ kursi gubernur yang diduduki Rusli Zainal. Tapi, kita berharap, tidak terjadi hal-hal yang luar biasa terhadap gubernur pilihan masyarakat Riau tersebut. Masyarakat jelas berharap ada kerukunan antar tokoh di ranah Melayu ini, demi pembangunan Provinsi Riau ke depan. Dan Gubernur Rusli Zainal di beberapa kesempatan telah berusaha membuka diri untuk berupaya merangkul semua pihak, demi Provinsi Riau. Artinya, ketika pesta demokrasi selesai, semua kembali rukun dan menghargai pilihan rakyat tersebut. Insyaallah. (almudazir)

Menguji ‘Nyali’ SBY-JK Mem-Balik-kan Sejarah

RENCANA Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) menurunkan harga bahan Bakar Minyak (BBM) berkisar Rp 500-800 per liter, jadi buah bibir di tengah masyarakat. Kenapa tidak, bila ini betul-betul terjadi, artinya SBY-JK telah membuat sejarah baru di republik ini yaitu BERANI MENURUNKAN HARGA. Faktanya, semasa kepemimpinan lima presiden terdahulu, mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid hingga Megawati Soekarnoputri, yang ada hanya kenaikan harga. Rakyat jelata hanya bisa menerima, sebab protes pun tak ada gunanya. Penguasa tetap teguh dengan pendiriannya. Sama halnya ketika SBY-JK melakukan manuver dengan menaikkan harga BBM lebih 30 persen di awal 2008 lalu. Sekarang rakyat menanti langkah berikutnya, apakah nyali melakukan manuver menaikkan harga BBM yang dimiliki SBY-JK akan sama dengan saat akan menurunkannya. Sebab, berangkat asumsi harga minyak dunia di APBN sudah jauh dari terpenuhi. Sejak sepekan lalu harga minyak dunia sudah jatuh ke level di bawah 60 dolar AS per barel. Dengan angka ini, maka harga pokok penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) diperkirakan bisa di bawah Rp 5000 per liter. Artinya, dengan hitungan kasar seperti itu sudah tidak ada lagi tanggungan subsidi pemerintah, sebab harga jual saat ini BBM jenis premium bersubsidi saat ini Rp 6.000 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Nah, dengan hitungan-hitungan kasar itu, seharusnya pemerintah tak takut lagi menurunkan BBM. Walau harga minyak dunia 2009 diprediksi masih berfluktuasi di kisaran 50-80 dolar AS per barel, namun tetap diyakini akan tetap bermain di angka rata-rata sebesar 65 dolar AS per barel. Dengan nilai rata-rata tersebut, biaya pokok penyediaan BBM hanya sekitar Rp 5.000 per liter. Karena itu, dinilai wajar harga BBM diturunkan, walau ini tak pernah dilakukan presiden terdahulu. SBY-JK tidak mungkin tidak tahu sakit yang di derita rakyat saat kenaikan BBM lalu. Saat itu, kenaikan BBM memang hanya sekitar 30 persen, tapi kenaikan semua harga kebutuhan pokok rata-rata melebihi angka itu. Kalau rata-rata kenaikan 9 kebutuhan pokok 20 persen, bila dikali 9 maka yang dirasakan rakyat sebagai akibat dari kenaikan BBM itu mencapai 180 persen. Itu baru imbas dari kenaikan 9 kebutuhan pokok. Patokan yang diambil pun baru kenaikan 20 persen, padahal faktanya kenaikan ada yang mencapai 50 sampai 80 persen. Tahukah SBY-JK penderitaan itu? Jadi tak ada alas an lagi, BBM harus diturunkan. Apalagi bila dikaitkan dengan Pemilu yang tinggal hitungan bulan. Bila penurunan itu tidak terjadi, janji SBY-JK tak terpenuhi, maka diyakini pada pilpres nanti SBY-JK akan kehilangan taji. Kita lihat saja! (almudazir)

PR Pertama Rusli Zainal - Mambang Mit

ANCAMAN baru melanda Provinsi Riau. Sehari menjelang gubernur dan wakil gubernur Riau terpilih, Rusli Zainal-Mambang Mit dilantik, manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melahirkan keputusan pahit. Ribuan karyawan pabrik kertas itu dirumahkan alias kena Pemutusan Hubungan kerja (PHK). Keputusan itu telah diumumkan secara resmi lewat pengumuman oleh Presiden Direktur PT RAPP Rudi Fajar. Menarik, ketika manajemen PT RAPP mencuri momen untuk mempublikasikan PHK karyawannya itu. Pengumuman dilakukan sehari setelah Pemerintah Kabupaten Pelalawan menolak keinginan PT RAPP untuk memperluas areal Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pemanfaatan kayu di hutan lama Pelalawan. Saat meminta perluasan HTI itu, manajemen PT RAPP yang diwakili Direktur Thomas Handoko beralasan kekurangan bahan baku untuk pengoperasian turbin pembangkit listrik. Juga bertepatan dengan akan dilantiknya Gubernur Riau periode 2008-2013. Entah Pemkab Pelalawan melalui Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Ir HT Zuhelmi tidak mau terkecoh dengan alasan pengoperasian turbin pembangkit listrik yang diajukan RAPP, atau masih trauma dengan kasus yang menimpa mantan Bupati Pelalawan Azmun Jaafar. Tapi yang jelas, saat pengumuman PHK, Presdir Rudi Fajar secara tidak langsung membuka sendiri alasan PHK karyawan itu yakni karena RAPP kekurangan bahan baku kayu untuk diolah. Artinya, permintaan HTI dan pemanfaatan kayu di hutan alam untuk pengoperasian turbin pembangkit listrik, hanyalah dalih agar RAPP bisa mendapatkan kayu. Ternyata, Zuhelmi lebih pintar membaca situasi. Keputusan PHK ribuan karyawan RAPP ini, bakal menjaid preseden buruk bagi pembangunan Provinsi Riau kedepan. Ini salah siapa? Perlu penelitian ulang tentang keberadaan PT RAPP dengan luasan HTI yang dimiliki saat ini dengan kebutuhan kayu serta produksinya. Apa sebab, ada sinyalemen bahwa luasan HTI yang dimiliki RAPP sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan produksinya bila hutan-hutan yang telah ditebangi sejak awal langsung ditanami kembali. Ini perlu kajian ulang, agar tidak hanya pemerintah yang disalahkan karena tidak mau mengeluarkan izin HTI. Mem-PHK ribuan karyawan memiliki multiflier effect yang sangat luar biasa bagui Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau. Tidak saja akan berdampak ekonomi dan sosial, tapi bisa juga mengarah pada dampak hukum atau naiknya angka kriminalitas. Gubernur Riau yang baru saja dilantik, Jumat (21/11), tampaknya harus segera bergerak cepat membahas hal ini. Kalau dari kajian atau penelitian itu nantinya ternyata kesalahan berada di pihak RAPP yang hanya mau kayunya tanpa mau menanam lahan HTI-nya, RAPP wajib diberi sanksi. Karena, angka seribu orang yang akan jadi pengangguran, bukanlah angka yang bisa dianggap sepele. Pemrpov Riau saja pada tahun 2008 ini hanya menerima CPNS 340an orang. Artinya, tiga kali lipat dari karyawan yang di-PHK RAPP. Nah, kasus ini mungkin akan jadi PR pertama Gubernur Rusli Zainal dan Wakil Gubernur Riau Mambang Mit. Semoga Rusli-Mambang dapat menyikapi kondisi ini dengan bijak.(almudazir)

Berharap pada Pasangan RZ-MM

foto.dok. riauterkini.com JIKA tak ada aral melintang, hari ini Jumat, 21 November 2008, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Rusli Zainal dan Mambang Mit, yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Gubernur Riau, 22 September 2008 lalu, dilantik Menteri Dalam Negeri, Mayjen (purn) H Mardiyanto. Pelantikan ini, jelas membuka lembaran baru kepemimpinan Provinsi Riau lima tahun mendatang, meski pasangan ini tak asing bagi rakyat Riau. Bagi Rusli Zainal, jabatan ini merupakan amanah kedua memimpin provinsi kaya minyak ini. Sementara bagi Mambang Mit, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau semasa periode pertama kepemimpinan Rusli Zainal, terhitung sebagai birokrat senior dan handal. Banyak kalangan menilai, pasangan ini cukup tepat dan serasi. Rusli Zainal dengan latar belakang entrepreneurship dan politisi akan berpadu serasi dengan Mambang yang birokrat. Artinya, tak sulit dalam membagi kerja dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Riau lima tahun mendatang. Dalam arti kata, Mambang bertugas membenahi ke dalam, Rusli untuk membangun jaringan keluar. Apalagi selama ini Rusli dinilai cukup piawai memainkan peran dan lobinya di tingkat nasional, sehingga akan bermanfaat bagi pembangunan Riau. Memang, banyak pengamat tata negara menilai, pasangan pemimpin politis-birokrat atau birokrat-politisi, lebih ideal memimpin sebuah pemerintahan daripada politisi-politisi, birokrat-birokrat atau pengusaha-politis. Sebab, di tubuh sebuah daerah otonomi saat ini ada DPR atau DPRD yang 100 persen diisi politisi serta jajaran struktural birokrasi. Kedua peran ini mesti dimainkan seimbang oleh pasangan pemimpin agar tekanan wakil rakyat di DPRD dan pembenahan pejabat struktural selaku pengayom masyarakat juga timpang jalannya. Dilantiknya pasangan ideal ini juga menjadi tumpuan warga Selatpanjang dan sekitarnya yang hingga kini masih berjuang untuk pembentukan Kabupaten Meranti. Mereka sangat berharap hati Gubernur Rusli Zainal melunak dan menyetujui daerah mereka berdiri sendiri jadi Kabupaten Meranti yangs ejak 52 tahun lalu mereka idamkan. Berbagai cara telah mereka lakukan, walau harus merogoh kocek sendiri, demi Kabupaten Meranti. Perjuangan ini juga patut dan pantas dihargai. Keinginan warga itu patut diladeni, dari pada habis energi. Karena, tampaknya tekad rakyat Meranti sudah bulat, berjuang sampai titik darah penghabisan. Walau sebenarnya, sudah banyak pejuang Meranti yang sudah meninggal karena sudah begitu panjangnya masa perjuangan itu. Tapi, mati satu tumbuh seribu. Perjuangan untuk pembentukan Kabupaten Meranti terus mengebu. Apakah mungkin rakyat Meranti harus menunggu gubernur Riau terpilih pada lima tahun berikutnya untuk mendapatkan rekomendasi? Walllahu a’lam Bisawab. (almudazir)

Warga Meranti Kembali Berjuang

SALUT, mungkin kata ini yang tepat buat para warga Selatpanjang dan sekitarnya. Kenapa tidak, semangat juang mereka untuk menjadikan daerah mereka Kabupaten Meranti seakan tak pernah kendor. Lihat saja, perjuangan pembentukan Kabupaten Meranti telah mereka kobarkan sejak 51 tahun lalu yakni 1957. Angin segar sempat berhembus saat Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI tentang pembentukan pemekaran kabupaten/kota, berjanji membawa usulan pembentukan Kabupaten Meranti pada paripurna, Rabu (29/10) lalu. Ternyata, upaya itu mentok. Entah dimana tersangkutnya, tapi yang jelas saat paripurna Kabupaten Meranti tak masuk usulan untuk dibahas. Malah DPR RI menjanjikan pada masa sidang berikutnya. Nah, angin segar itu pun berlalu. Kalau saat itu DPR RI beralasan rekomendasi Gubernur Wan Abu Bakar tidak belaku, maka kini harapan ditumpukan pada pasangan gubernur terpilih, Rusli Zainal-Mambang Mit, yang rencananya akan dilantik, Jumat, 21 November mendatang. Karena, kalau Gubernur Rusli yang menandatangani surat rekomendasi itu, maka lapanglah jalan Meranti menjadi kabupaten. Pasalnya, persyaratan lain semuanya sudah terpenuhi. Namun, apakah mungkin Gubernur Rusli Zainal mau menandatangani rekomendasi untuk pemekaran Kabupaten Meranti. Ini pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab gubernur pilihan rakyat Riau pada Pilgubri 22 Oktober lalu itu. Sebab, lima tahun pertama kepemimpinan Rusli Zainal, tuntutan warga Meranti agar daerah mereka dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis, nyaris tak ada kemajuan. Warga terus berjuang, gelar apel akbar, lobi sana lobi sini, tapi rekomendasi Gubernur Rusli Zainal saat itu tak turun juga. Wan Abu Bakar yang otomatis menggantikan posisi gubernur karena Rusli masuk hursa calon gubernur Riau 2008-2013, langsung tancap gas. Dalam waktu singkat, Gubernur Wan mengeluarkan rekomendasi untuk pembentukan Kabupaten Meranti. Sayangnya, rekomendasi Wan itu mentah di meja DPR RI. Wan dianggap tidak punya kewenangan mengeluarkan rekomendasi. Kini, satu-satunya harapan rakyat Meranti tertumpu pada Gubernur Rusli Zainal. Apel akbar yang direncanakan berlangsung 20 November mendatang, hanyalah pembuktian bahwa rakyat Meranti tak pernah patah semangat berjuang. Uang pribadi yang seharusnya untuk makan makan anak istri, dikorbankan untuk memperteguh perjuangan itu. Tinggal lagi kerelaan Gubernur Rusli untuk memberi rekomendasi. Mudah-mudahan di jabatan kedua ini, hati Gubernur Rusli mencair, sehingga janji Komisi II DPR RI untuk membahas pembentukan Kabupaten Meranti di masa sidang akhir tahun ini terpenuhi. Semoga. (almudazir)

Mimpi Jadi PNS

PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) masih menjadi tujuan utama sebagian besar rakyat Indonesia. Setiap buka lowongan Calon PNS (CPNS), peminatnya selalu membludak. Formasi yang tersedia cuma 100, tapi peminatnya mencapai 20 ribu. Menyedihkan! Sedih bukan karena melihat para generasi masa depan republik ini berdesak-desakan serta berbasah keringat untuk mendapatkan selembar kartu pencari kerja (kartu kuning, red). Bukan juga karena kecilnya formasi yang disiapkan pemerintah. Tapi lebih karena makin rendahnya etos kerja generasi penerus bangsa ini. Kalangan muda pasti marah bila dikatakan etos kerjanya rendah, walau faktanya memang begitu. Mimpi jadi PNS akan berbanding sama dengan ingin kerja tidak terlalu berat, bisa sambil mengasuh anak atau antar jemput anak sekolah, fasilitas cukup (kalau kurang tinggal dianggarkan dalam APBD), dapat rumah, mobil dinas, kerja pun hanya lima hari dalam seminggu. Karena itu mungkin PNS tetap jadi idola. Memang kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya para generasi muda tersebut. Banyak faktor yang membuat mereka menjatuhkan pilihan singkat tersebut. Mulai dari kegagalan orangtua mengajarkan pendidikan kemandirian, mencarikan sekolah yang tepat, kurikulum pendidikan yang tak sinkron dengan kebutuhan dunia kerja, hingga banyak perguruan tinggi yang tidak menciptakan lulusan siap pakai. Satu hal yang sangat fatal adalah kegagalan pemerintah menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Pemerintah terkesan lebih suka memberi ikan daripada pancing, seperti yang dilakukan dengan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Akibatnya masyarakat jadi pasif, walau jumlah bantuan per bulannya tak cukup untuk makan tiga hari bagi sebuah keluarga dengan dua anak. Menjadi PNS, memang lebih menjanjikan masa depan. Apalagi paradigmanya di tingkat aplikasi mulai bergeser. Pejabat pemerintahan yang seharusnya jadi pengayom, kini justru lebih suka diayomi. Turun ke lapangan, mesti disiapkan segalanya, bahkan perlu disambut dengan kompang. Ini fenomena hari ini yang pada akhirnya cenderung menjadi mimpi generasi muda untuk bisa sama seperti itu. Akibatnya apa, ketika mereka sudah bekerja pada sebuah perusahaan atau sudah mulai buka usaha, ikut melamar jadi CPNS juga sebuah keharusan. Karena usaha itu dinilai belum menjanjikan masa depannya, apalagi tidak adanya jaminan usaha itu akan berlanjut sampai mereka tua. Provinsi Riau sebagai negeri yang kaya, perlu mereformasi program kerja kedepan, dengan lebih memfokuskan program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan dari pada pembangunan gedung pencakar langit. Ini mungkin lebih bermakna atau mungkin dapat mengurangi mimpi generasi muda untuk ikut berebut peluang jadi PNS. Semoga.(almudazir)