* Tes Kesehatan 18-19 Oktober di RSPAD
* SBY Dinilai Lahirkan Kabinet Kompromistis
BOGOR (RIAU) – Presiden SBY telah menetapkan akan mengumumkan struktur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 21 Oktober mendatang. SBY memrpogramkan, KIB II punya sasaran dan target capaian lebih tinggi dibanding seniornya. Maka ada beberapa kementerian yang mendapatkan tambahan fungsi dan tugas lebih berat dari selama ini.
"Misalnya Menneg Pemberdayaan Perempuan, saya tambah fungsinya dengan perlindungan anak," ungkap Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Rabu (14/10).
Masih ada departemen lain yang fungsinya akan bertambah. Tetapi rupanya SBY lebih memilih untuk memaparkannya bersamaan dengan pengumuman struktur KIB II. "Agar semuanya transparan bagi rakyat, mengapa kementeriannya begitu dan menterinya itu," ujarnya.
Penambahan fungsi kementerian dipilih, sebab UU Kementerian Negara membatasi jumlah maksimal kementrian dan departemen adalah 34. Padahal meski batasan jumlah maksimal sudah diambil, tetap saja masih banyak target pembangunan yang belum tercakup. "Saya membayangkan sasaran dan beban tugas lima tahun mendatang, nampaknya yang terjadi bukan pengurangan fungsi. Maka saya merancang menggunakan 34 menteri tapi dengan fungsi tambahan," jelas SBY.
Dijelaskan SBY, mulai Kamis 15 Oktober 2009 hingga Jumat 16 Oktober 2009, ia akan melakukan pemberitahuan awal kepada calon-calon menteri terpilih. Setelah itu, pada 17 Oktober 2009 akan dilakukan pemanggilan calon-calon menteri untuk menjalani serangkaian wawancara.
Apabila calon tersebut sepakat dengan kontrak kerja dan pakta integritas yang harus ditandatangani, maka calon menteri tersebut diharuskan menjalani tes kesehatan dan kejiwaan di RSPAD Gatot Subroto pada 18-19 Oktober 2009.
SBY tidak bisa memastikan apakah setelah menjalani fit and proper test, para menteri langsung bisa dilantik. Karena berdasarkan pengalaman, nama-nama menteri pada menit-menit terakhir bisa saja berubah lantaran sebab-sebab tertentu. Ia menyebutkan bisa saja seorang calon menteri gugur setelah menjalani serangkaian tes apabila ditemukan informasi lanjutan bahwa calon tersebut ternyata memiliki masalah hukum atau persoalan lain yang cukup mengganggu.
“Pengalaman saya 2004 lalu, ada dua yang berubah pada jam-jam terakhir karena masalah-masalah tertentu. Saya harapkan saya umumkan mulus-mulus semuanya dan bisa dilantik,” pungkas SBY.
Menanggapi rencana SBY melakukan pemanggilan sejumlah calon menteri tersebut, Pengamat Politik UI Boni Hargens menilai langkah SBY yang merangkul semua partai telah memusatkan kekuasaan di tangannya. Kabinet 5 tahun ke depan pun akan berubah menjadi kabinet kompromistis.
"Yang pasti SBY sudah berhasil menyatukan seluruh kekuatan politik ini ke tangan dia. Jadi ada pemusatan kekuasaan di tangan SBY. Ini yang akan membuat 5 tahun kedepan, kabinetnya pasti kabinet kompromistis," kata Boni Hargens kepada INILAH.COM, Kamis (15/10).
Menurut Boni, baik pelaksanaan politik, parlemen maupun pemerintah tidak lagi akan memunculkan dinamika. Karena tidak ada lagi pengawasan terhadap pemerintah melalui kritik-kritik. Hal itu malah akan menjadikan pemerintah sulit untuk berkerja secara fokus.
"Saya tidak yakin ada agenda fokus yang mau diselesaikan 5 tahun ini, karena masih ada model kompromi hanya untuk kepentigan yang berbeda. Tidak untuk mencapaikan target kerja," ujarnya.
Boni menilai 5 tahun kedepan sulit untuk mengharapkan pemerintah dapat berhasil menciptakan perubahan yang fokus. (dtc/inl)
15 Oktober 2009
Pengumuman Menteri 21 Oktober
"Saya tidak yakin ada agenda fokus yang mau diselesaikan 5 tahun ini, karena masih ada model kompromi hanya untuk kepentingan yang berbeda. Tidak untuk mencapaikan target kerja."
BONI HARGENS
Pengamat Politik UI
* Tes Kesehatan 18-19 Oktober di RSPAD
* SBY Dinilai Lahirkan Kabinet Kompromistis
BOGOR (RIAU) – Presiden SBY telah menetapkan akan mengumumkan struktur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 21 Oktober mendatang. SBY memrpogramkan, KIB II punya sasaran dan target capaian lebih tinggi dibanding seniornya. Maka ada beberapa kementerian yang mendapatkan tambahan fungsi dan tugas lebih berat dari selama ini.
"Misalnya Menneg Pemberdayaan Perempuan, saya tambah fungsinya dengan perlindungan anak," ungkap Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Rabu (14/10).
Masih ada departemen lain yang fungsinya akan bertambah. Tetapi rupanya SBY lebih memilih untuk memaparkannya bersamaan dengan pengumuman struktur KIB II. "Agar semuanya transparan bagi rakyat, mengapa kementeriannya begitu dan menterinya itu," ujarnya.
Penambahan fungsi kementerian dipilih, sebab UU Kementerian Negara membatasi jumlah maksimal kementrian dan departemen adalah 34. Padahal meski batasan jumlah maksimal sudah diambil, tetap saja masih banyak target pembangunan yang belum tercakup. "Saya membayangkan sasaran dan beban tugas lima tahun mendatang, nampaknya yang terjadi bukan pengurangan fungsi. Maka saya merancang menggunakan 34 menteri tapi dengan fungsi tambahan," jelas SBY.
Dijelaskan SBY, mulai Kamis 15 Oktober 2009 hingga Jumat 16 Oktober 2009, ia akan melakukan pemberitahuan awal kepada calon-calon menteri terpilih. Setelah itu, pada 17 Oktober 2009 akan dilakukan pemanggilan calon-calon menteri untuk menjalani serangkaian wawancara.
Apabila calon tersebut sepakat dengan kontrak kerja dan pakta integritas yang harus ditandatangani, maka calon menteri tersebut diharuskan menjalani tes kesehatan dan kejiwaan di RSPAD Gatot Subroto pada 18-19 Oktober 2009.
SBY tidak bisa memastikan apakah setelah menjalani fit and proper test, para menteri langsung bisa dilantik. Karena berdasarkan pengalaman, nama-nama menteri pada menit-menit terakhir bisa saja berubah lantaran sebab-sebab tertentu. Ia menyebutkan bisa saja seorang calon menteri gugur setelah menjalani serangkaian tes apabila ditemukan informasi lanjutan bahwa calon tersebut ternyata memiliki masalah hukum atau persoalan lain yang cukup mengganggu.
“Pengalaman saya 2004 lalu, ada dua yang berubah pada jam-jam terakhir karena masalah-masalah tertentu. Saya harapkan saya umumkan mulus-mulus semuanya dan bisa dilantik,” pungkas SBY.
Menanggapi rencana SBY melakukan pemanggilan sejumlah calon menteri tersebut, Pengamat Politik UI Boni Hargens menilai langkah SBY yang merangkul semua partai telah memusatkan kekuasaan di tangannya. Kabinet 5 tahun ke depan pun akan berubah menjadi kabinet kompromistis.
"Yang pasti SBY sudah berhasil menyatukan seluruh kekuatan politik ini ke tangan dia. Jadi ada pemusatan kekuasaan di tangan SBY. Ini yang akan membuat 5 tahun kedepan, kabinetnya pasti kabinet kompromistis," kata Boni Hargens kepada INILAH.COM, Kamis (15/10).
Menurut Boni, baik pelaksanaan politik, parlemen maupun pemerintah tidak lagi akan memunculkan dinamika. Karena tidak ada lagi pengawasan terhadap pemerintah melalui kritik-kritik. Hal itu malah akan menjadikan pemerintah sulit untuk berkerja secara fokus.
"Saya tidak yakin ada agenda fokus yang mau diselesaikan 5 tahun ini, karena masih ada model kompromi hanya untuk kepentigan yang berbeda. Tidak untuk mencapaikan target kerja," ujarnya.
Boni menilai 5 tahun kedepan sulit untuk mengharapkan pemerintah dapat berhasil menciptakan perubahan yang fokus. (dtc/inl)
* Tes Kesehatan 18-19 Oktober di RSPAD
* SBY Dinilai Lahirkan Kabinet Kompromistis
BOGOR (RIAU) – Presiden SBY telah menetapkan akan mengumumkan struktur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 21 Oktober mendatang. SBY memrpogramkan, KIB II punya sasaran dan target capaian lebih tinggi dibanding seniornya. Maka ada beberapa kementerian yang mendapatkan tambahan fungsi dan tugas lebih berat dari selama ini.
"Misalnya Menneg Pemberdayaan Perempuan, saya tambah fungsinya dengan perlindungan anak," ungkap Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Rabu (14/10).
Masih ada departemen lain yang fungsinya akan bertambah. Tetapi rupanya SBY lebih memilih untuk memaparkannya bersamaan dengan pengumuman struktur KIB II. "Agar semuanya transparan bagi rakyat, mengapa kementeriannya begitu dan menterinya itu," ujarnya.
Penambahan fungsi kementerian dipilih, sebab UU Kementerian Negara membatasi jumlah maksimal kementrian dan departemen adalah 34. Padahal meski batasan jumlah maksimal sudah diambil, tetap saja masih banyak target pembangunan yang belum tercakup. "Saya membayangkan sasaran dan beban tugas lima tahun mendatang, nampaknya yang terjadi bukan pengurangan fungsi. Maka saya merancang menggunakan 34 menteri tapi dengan fungsi tambahan," jelas SBY.
Dijelaskan SBY, mulai Kamis 15 Oktober 2009 hingga Jumat 16 Oktober 2009, ia akan melakukan pemberitahuan awal kepada calon-calon menteri terpilih. Setelah itu, pada 17 Oktober 2009 akan dilakukan pemanggilan calon-calon menteri untuk menjalani serangkaian wawancara.
Apabila calon tersebut sepakat dengan kontrak kerja dan pakta integritas yang harus ditandatangani, maka calon menteri tersebut diharuskan menjalani tes kesehatan dan kejiwaan di RSPAD Gatot Subroto pada 18-19 Oktober 2009.
SBY tidak bisa memastikan apakah setelah menjalani fit and proper test, para menteri langsung bisa dilantik. Karena berdasarkan pengalaman, nama-nama menteri pada menit-menit terakhir bisa saja berubah lantaran sebab-sebab tertentu. Ia menyebutkan bisa saja seorang calon menteri gugur setelah menjalani serangkaian tes apabila ditemukan informasi lanjutan bahwa calon tersebut ternyata memiliki masalah hukum atau persoalan lain yang cukup mengganggu.
“Pengalaman saya 2004 lalu, ada dua yang berubah pada jam-jam terakhir karena masalah-masalah tertentu. Saya harapkan saya umumkan mulus-mulus semuanya dan bisa dilantik,” pungkas SBY.
Menanggapi rencana SBY melakukan pemanggilan sejumlah calon menteri tersebut, Pengamat Politik UI Boni Hargens menilai langkah SBY yang merangkul semua partai telah memusatkan kekuasaan di tangannya. Kabinet 5 tahun ke depan pun akan berubah menjadi kabinet kompromistis.
"Yang pasti SBY sudah berhasil menyatukan seluruh kekuatan politik ini ke tangan dia. Jadi ada pemusatan kekuasaan di tangan SBY. Ini yang akan membuat 5 tahun kedepan, kabinetnya pasti kabinet kompromistis," kata Boni Hargens kepada INILAH.COM, Kamis (15/10).
Menurut Boni, baik pelaksanaan politik, parlemen maupun pemerintah tidak lagi akan memunculkan dinamika. Karena tidak ada lagi pengawasan terhadap pemerintah melalui kritik-kritik. Hal itu malah akan menjadikan pemerintah sulit untuk berkerja secara fokus.
"Saya tidak yakin ada agenda fokus yang mau diselesaikan 5 tahun ini, karena masih ada model kompromi hanya untuk kepentigan yang berbeda. Tidak untuk mencapaikan target kerja," ujarnya.
Boni menilai 5 tahun kedepan sulit untuk mengharapkan pemerintah dapat berhasil menciptakan perubahan yang fokus. (dtc/inl)
Ketika Parpol Berebut Jatah Menteri
SEJAK ditetapkannya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Budiono sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2009-2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pembicaraan para petinggi partai politik (parpol) beralih soal jatah menteri untuk parpol masing-masing.
Partai-partai mitra koalisi SBY-Boediono dalam pilpres 2009, dipastikan mendapatkan jatah menteri atas dukungannya tersebut. Karena itu wajar para petinggi partai itu dengan pedenya mengajukan sejumlah nama untuk dipilih SBY-Budiono agar masuk dalam struktur Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) yang rencananya akan diumumkan pada 21 Oktober 2009 mendatang. Bahkan PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang jelas-jelas jadi pesaing SBY-Budiono dalam Pilpres lalu, juga tak menolak jika mendapat tawaran mengisi struktur KIB II.
Memang, sejak beberapa hari terakhir, wacana politik mengarah pada perebutan kursi menteri. Bahkan PDI Perjuangan secara terang-terangan ‘mengancam’ akan oposisi bila tak masuk KIB II. Jika benar SBY-Budiono akan mengakomodir semua parpol mitra koalisi serta merangkul parpol pesaing di pilpres untuk mengisi struktur cabinet yang dibatasi paling banyak 34 orang, maka dapat dipastikan mayoritas kabinet akan diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik.
Dalam kondisi tersebut, muncul sinyalemen bahwa hal itu dilakukan SBY-Budiono dengan tujuan mengamankan perjalanan pemerintahannya 5 tahun mendatang. Padahal di sisi lain, dengan mayoritasnya unsur parpol dalam kabinet, justru ditakuti bakal mengancam pemerintahan SBY-Budiono. Alasannya, banyak parpol akan semakin banyak pula kepentingan yang ada di tubuh kabinet tersebut. Karena bagaimananpun, seorang kader parpol mempunyai kewajiban memberikan sumbangsih pada parpolnya, bahkan cenderung kepentingan parpol lebih diutamakan dari kepentingan rakyat. Diramalkan, inilah yang akan menjadi duri dalam daging bagi SBY-Budiono.
Karena itu sejumlah pihak mengharapkan agar SBY tetap menempatkan orang-orang profesional dalam pos-pos yang strategis. Pasalnya, adanya dikotomi parpol dan profesional, akan terjadi pembedaan kualitas departemen, karena jabatan-jabatan yang akan diisi oleh wakil partai politik bisa jadi bukan departemen yang strategis. Hal ini menjadi sangat ironis, karena apapun departemen yang ada di Indonesia mempertaruhkan sekian juta rakyat di Indonesia. Sebut saja departemen kehutanan, departemen pertanian, kementrian daerah tertinggal, departemen kelautan dan masih banyak lagi.
Menteri yang menjabat sebagai menteri pertanian mempertaruhkan nasib sekian juta petani yang ada di Indonesia, demikian juga dengan menteri Kelautan mempertaruhkan sekian juta nelayan dan sebagainya. Untuk itu publik harus melihat bahwa semua departemen memiliki fungsi yang sangat vital dalam pembangunan Indonesia. Jadi kata kuncinya adalah menteri yang profesional.
Memang salah satu tujuan mendirikan partai politik adalah kekuasaan. Jadi sah-sah saja jika partai politik mengajukan kadernya untuk duduk sebagai menteri dan ikut merasakan kekuasaan. Namun yang lebih utama adalah bagaimana kader-kader yang diusulkan benar-benar memiliki kemampuan dan kapabilitas yang benar-benar dapat diandalkan. Karena ditangan menteri, sebagaian masa depan bangsa ini dipertaruhkan.
Kita berharap dalam beberapa hari kedepan, presiden dengan hak prerogatifnya dengan arif dan bijaksana dapat memilih dan memilah para pembantunya. Profesionalitas mereka akan menjadi taruhan nasib bangsa ini 5 tahun mendatang. ***
Langganan:
Postingan (Atom)
