Almudazir SS

Harian Riau Pesisir, Kamis 02 September 2010

2010-09-02T01:55:00.001+08:00

Harian Riau Pesisir Kamis 5 Agustus 2010

2010-08-05T03:17:00.000+08:00

Korupsi Riau Masuk 5 Besar

2010-08-05T03:12:00.002+08:00

* Semester I Tahun 2010 Ditemukan 176 Kasus Korupsi * Hasil Investigasi ICW di Seluruh Daerah di Indonesia * SBY Minta Pemberatasan Korupsi Tanpa Pandang Bulu JAKARTA (RIAU) - Korupsi belum menjauh dari Indonesia. Wabah korupsi terus menjangkiti provinsi-provinsi hingga kabupaten/kota di tanah air. Umumnya, sektor yang dikeruk oleh para pelaku korupsi adalah sektor keuangan daerah atau APBD. Keuangan daerah menyumbang potensi kerugian negara terbesar yakni, Rp596,232 miliar. Berdasarkan hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2010 semester I ini, korupsi justru terus mengalami peningkatan. Selama periode 1 Januari - 30 Juni 2010 ditemukan 176 kasus korupsi yang terjadi di level pusat maupun daerah. Tingkat kerugian negaranya pun mencapai Rp2,102 triliun. Menurut Koordinator Divisi Investigasi Publik ICW, Agus Sunaryanto dalam keterangan persnya di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (4/8/10), Provinsi Riau masuk dalam 5 besar kasus korupsi yang terbanyak merugikan Negara. Potensi kerugian negara dengan jumlah paling besar terjadi pada kasus-kasus yang terjadi di DKI Jakarta, sebesar Rp709,514 miliar dengan 12 kasus. Diikuti Lampung sebesar Rp408,382 miliar (7 kasus), NAD sebesar Rp 275,1 miliar (14 kasus), Maluku sebesar Rp118,875 miliar (6 kasus), dan Riau potensi kerugian negaranya mencapai Rp117,75 miliar (3 kasus). Oleh karena itu, kata Agus, dalam mengantisipasi meningkatnya pengerukan anggaran keuangan di tiap provinsi, perlu peningkatan kapasitas DPRD dalam fungsi pengawasan APBD. "Selain itu, perlu ada peningkatan pengawasan menjelang peristiwa-peristiwa politik daerah," tambahnya. Beberapa kasus APBD dengan potensi kerugian negara sangat besar selama 2010, diantaranya: kasus pembobolan kas daerah Aceh Utara (Rp220 miliar), kasus korupsi APBD di Indragiri Hulu (Rp116 miliar), kasus korupsi kas daerah di Pasuruan Jawa Timur (Rp74 miliar), dan kasus dana otonomi daerah di kabupaten Boven Digoel (Rp49 miliar). Untuk perbandingan, tahun 2009 semester I sebanyak 86 kasus dengan tingkat kerugian negara mencapai Rp1,7 triliun. "Tingkat korupsi semester I tahun ini meningkat sekitar 50 persen dibanding semester I tahun 2009," kata Agus. Jumlah pelaku korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka di semester I tahun ini sebanyak 441 orang. Sedangkan tahun lalu sebanyak 217 orang sudah menyandang status tersangka. Pelaku korupsi yang menempati peringkat tertinggi diduduki oleh swasta dengan latar belakang komisaris maupun direktur perusahaan sebanyak 61 orang. Empat pelaku tertinggi lainnya yakni, kepala bagian (56 orang), anggota DPRD (52 orang), karyawan atau staf di pemerintah kabupaten/kota (35 orang) dan kepala dinas sebanyak 33 orang. Jika dibanding tahun 2009 semester I, menunjukkan ada pergeseran pelaku korupsi dengan peringkat pertama anggota DPR/DPRD (63 orang). "Keterlibatan aktor dari DPR dan DPRD tetap harus diwaspadai meski keterlibatannya menurun," ucapnya. Provinsi yang menempati jumlah kasus paling banyak adalah Sumatera Utara dengan 26 kasus. Empat besar dibawahnya yaitu, Jawa Barat (16 kasus), DKI Jakarta dan kasus yang terjadi pada pemerintah pusat (16 kasus), Nanggroe Aceh Darussalam (14 kasus), dan Jawa Tengah (14 kasus). Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, upaya pemberantasan korupsi harus tetap berlanjut, meski kadang aktivis antikorupsi mendapatkan ancaman dan kekerasan. “Apapun tantangan, rintangan, dan ancaman yang dialami oleh semua yang menjalankan tugas pemberantasan korupsi, misi besar ini harus tetap berlanjut,” ycap SBY Kepala Negara menegaskan, pemberantasan korupsi adalah kegiatan mulia yang berguna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Lantaran itu, ia berharap semua pihak bekerjasama untuk mengungkap setiap kasus hukum. SBY meminta semua lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung, serta semua lembaga terkait untuk mengutamakan kerjasama dan menghindari upaya saling melemahkan. “Harus saling bekerjasama dan bersinergi,” ujarnya. Selain itu, Presiden menyatakan, semua kasus harus diselesaikan menggunakan mekanisme hukum yang berlaku. Satu-satunya alat untuk menyatakan kesalahan atau kebenaran seseorang adalah hukum. “Salah atau tidak salah harus setelah melalui proses hukum,” tegas Presiden. Presiden SBY punya lima resep berantas korupsi, yakni komitmen yang tinggi dari pemerintah, berantas korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap pejabat publik, transparansi dan akuntabilitas di semua sektor, peningkatan upaya cegah korupsi, dan semangat tidak menyerah terhadap dampak korupsi. Bahkan, ujar SBY selama masa pemerintahannya lebih dari 100 pejabat publik termasuk bupati, walikota, gubernur yang diduga terlibat kasus korupsi, telah disidik sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. (vnc/dtc/mnc/ald) Kerugian Negara Terbesar DKI Jakarta Rp709,514 miliar (12 kasus) Lampung Rp408,382 miliar (7 kasus) NAD Rp 275,1 miliar (14 kasus) Maluku Rp118,875 miliar (6 kasus) Riau Rp117,75 miliar (3 kasus) Korupsi APBD Terbesar 2010 Kasus pembobolan kas daerah Aceh Utara (Rp220 miliar) Kasus korupsi APBD di Indragiri Hulu (Rp116 miliar) Kasus korupsi kas daerah di Pasuruan Jawa Timur (Rp74 miliar) Kasus dana otonomi daerah di kabupaten Boven Digoel (Rp49 miliar) Pelaku Korupsi Tertinggi Komisaris/Direktur Perusahaan (61 orang) Kepala Bagian (56 orang) Anggota DPRD (52 orang) Staf di Pemerintah Kabupaten/Kota (35 orang) Kepala Dinas (33 orang) Sektor Kerugian Negara Terbesar Keuangan Daerah/APBD Rp596,232 miliar (38 kasus) Perizinan Rp420 miliar (1 kasus) Pertambangan Rp 365,5 miliar (2 kasus) Energi/listrik Rp140,8 miliar (5 kasus) Modus yang Banyak Dilakukan Penggelapan (62 kasus) Mark up (52 kasus) Proyek fiktif (20 kasus) Penyalahgunaan anggaran (18 kasus) Suap (7 kasus). (sumber: Indonesia Corruption Watch)

Gubri Rusli Curhat pada Komisi VII DPR

2010-08-04T18:57:00.005+08:00

* Keluhkan Masalah Listrik, Lingkungan dan Pajak PEKANBARU (RIAU) – Gubernur Riau HM Rusli Zainal curhat pada anggota Komisi VII DPR RI. Dalam paparannya dalam rapat dengar pendapat dengan 22 anggota komisi yang membidangi Energi Mineral dan Lingkungan, gubri mengeluhkan masalah listrik, lingkungan hidup dan perpajakan. Terlihat hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Riau Djohar Firdaus, Sekdaprov Riau Wan Syamsir Yus dan seluruh kepala badan, kepala dinas dan kepala bidang satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau, termasuk GM PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Oman Sumantri. Kegiatan dengar pendapat diawali dengan pemaparan beberapa permasalahan di Riau dan potensi yang dimiliki oleh provinsi Riau. Termasuk mengenai masalah kelistrikan yang ada di Riau, masalah lingkungan terutama mengenai pembalakan liar maupun kebakaran hutan. Juga masalah ilmu pengetahuan dan tehnologi serta permasalahan penerimaan pajak untuk Riau yang dinilai cukup kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera. Gubernur Riau HM Rusli Zainal dalam pemaparannya menyatakan bahwa banyak sekali kendala pada masalah kelistrikan di Riau. Dari defisitnya pasokan arus listrik, tidak adanya pembangkit cadangan ketika pembangkit utama tengah maintenance, serta mengenai elektrisasi di Riau yang terbilang cukup rendah. Data menunjukkan bahwa dari beberapa kabupaten/kota di Riau, Kuansing, Inhil dan Pelalawan menjadi sorotan. Pasalnya, dari ratusan ribu penduduk di Inhil, saat ini hanya 25.715 rumah saja yang sudah teraliri listrik. Tingkat elektrisasinya hanya sebesar 16,43 persen. Hal senada juga terjadi di Pelalawan. Dari ratusan ribu jumlah penduduk Pelalawan, hanya 9.637 rumah warga saja yang teraliri listrik. Elektrisasinya hanya sebesar 18,84 persen. Tidak beda jauh dengan 2 kabupaten tersebut, di Kabupaten Kuansing baru 13.804 rumah yang teraliri listrik. Sisanya hingga kini masih belum tersentuh listrik. Tingkat elektrisasi di Kabupaten 'Pacu Jalur' itu hanya sebesar 22,86 persen. "Padahal, potensi kelistrikan di Riau cukup besar. Seperti potensi batu bara sebagai bahan baku listrik mencapai 2 juta ton. Untuk potensi gas di Riau juga cukup besar. Jumlah gas yang dikelola oleh Kalila saja mencapai 300 MMSCFD. Sedangkan potensi gas yang dikelola oleh PT Kondur mencapai 77 MMSCFD. Itu belum termasuk potensi listrik untuk pembangkit tenaga air. Dimana Riau memiliki 4 sungai besar yang siap dimanfaatkan untuk PLTA. Yaitu sungai Kuantan, sungai Kampar Kiri, sungai Rokan Kiri dan sungai Rokan Kanan," terang Gubri. Selain masalah kelistrikan di Riau yang perlu pembahasan lebih mendalam, masalah lingkungan juga menjadi sorotan pada dengar pendapat tersebut. Paparan mengenai masalah lingkungan di Riau dilaksanakan langsung oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau, Fadrizal Labay. Dalam paparannya, Fadrizal Labay mengatakan bahwa kendala utama dalam masalah lingkungan di Riau adalah masalah kebakaran lahan. Kebakaran lahan di Riau sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini. Penyebabnya, selain disengaja untuk pembersihan lahan, juga ada faktor ketidak sengajaan. Data BLH Riau menunjukkan bahwa sepanjang tahun 1997-2009 tercatat jumlah lahan di Riau yang mengalami kebakaran seluas 147.572 hektar. Untuk kawasan perkebunan, lahan yang terbakar mencapai 45.863 hektar. Untuk kawasan HTI, jumlah lahan yang terbakar seluas 17.268 hektar. Untuk kawasan eks HPH, jumlah lahan yang terbakar adalah seluas 8.225 hektar dan untuk kawasan APL luas lahan yang terbakar mencapai 57.836 hektar. "Kebakaran juga seringkali terjadi di lahan gambut yang sudah menjadi gambut kering karena pembukaan gambut dengan pola kanalisasi. Potensi luas lahan gambut di Riau mencapai 5,7 juta hektar," terangnya. Sementara itu, Komisi VII DPR-RI yang dipimpin langsung ketua Tim, Zainuddin Amali yang juga sebagai wakil ketua Komisi VII DPR-RI, juga dibahas mengenai masalah pajak. Terungkap bahwa Riau menghasilkan pajak sebesar Rp 111 triliun. Namun yang kembali ke Riau hanya sebesar Rp 274 milyar. Jumlah tersebut menjadi jumlah terkecil dibandingkan dengan pengembalian pajak ke provinsi lainnya di Sumatera. Untuk Sumbar, pajak yang kembali ke provinsi Sumbar mencapai Rp 680 milyar. Sedangkan di Bengkulu jumlah pajak yang kembali ke provinsi mencapai Rp 500-an milyar. Terkait dengan pemaparan berbagai permasalahan di Riau tersebut, anggota Komisi VII DPR-RI daerah pemilihan Riau dari partai Golkar, Arsyad Juliandi Rachman mengatakan bahwa pihaknya sudah memahami permasalahan di Riau. Untuk itu, hasil dengar pendapat ini akan dibawa ke pusat untuk disampaikan ke pemerintah pusat. "Kita akan membawa hasil dengar pendapat ini ke pemerintah pusat. Kita juga akan menyampaikan masalah di Riau ini ke departemen terkait agar masalah tersebut bisa mendapatkan solusinya," terangnya. Disinggung mengenai kegiatan Komisi VII DPR-RI selanjutnya di Riau, Andi Rachman mengatakan bahwa besok, rombongan Komisi & DPR-RI akan berkunjung ke IKPP dan RAPP serta Cevron. (rtc)

Yopi Arianto Terima Penghargaan MURI

2010-08-04T18:50:00.003+08:00

* Sebagai Bupati Termuda di Indonesia * Gubri Lantik Yopi-Harman Sebagai Bupati-Wabup Inhu INHU (RIAU) – Pelantikan Yopi Arianto SE– H Harman Harmaini SH MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu dalam sidang paripurna istimewa DPRD Inhu di Pematang Reba, Rengat, Selasa (3/8/10) menjadi lebih bermakna. Usai dilantik oleh Gubernur Riau HM Rusli Zainal, Museum Rekor Indonesia (MURI) menyerahkan penghargaan pada Yopi sebagai Bupati Termuda di Indonesia. Saat dilantik, Yopi baru berumur 30 tahun 4 bulan, kurang 7 hari. Putra politisi senior Partai Golkar Riau Sugianto tersebut lahir di Rengat pada 10 April 1980. Kehadiran Yopi sebagai bupati, mematahkan rekor Rusdi Masse, Bupati Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan yang lahir pada 3 Maret 1973 atau lebih tua 13 tahun dari Yopi. Fakta ini dicatat Museum Rekor Indonesia (MURI). Karena itu MURI memberikan penghargaan kepada Yopi sebagai bupati termuda di Indonesia. Penghargaan dari MURI diserahkan sesaat setelah ia dilantik. Perwakilan MURI, J. Nardi diberi kesempatan menyerahkan penghargaan MURI kepada Yopi Arianto saat prosesi pelantikan akan ditutup dengan pemberian ucapan selamat. Sebelumnya, Gubernur Riau HM Rusli Zainal bertindak atas nama Mendagri Gamawan Fauzi melantik Yopi Arianto dan Harman Harmaini. Keduanya resmi jadi Bupati dan Wakil Bupati Inhu periode 2010-2015. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Ketua DPRD Riau Johar Firdaus, mantan Bupati Inhu Mujtahid Thalib, Raja Thamsir Rachman dan sejumlah undangan kehormatan lainnya. Sementara di luar gedung DPRD, seluruh tenda yang disediakan panitia penuh oleh undangan. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan risalah pelantikan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau Alimuddin. Dalam penjelasanya, Alimuddin mengatakan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Inhu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri nomor 131.14-4030 tertanggal 29 Juli 2009. Setelah itu dilakukan prosesi pengambilan sumpah jabatan, dirangkai dengan pemasangan tanda jabatan sekaligus pelantikan oleh gubernur. Seluruh prosesi yang ditutup dengan penandatanganan berita acara pelantikan tersebut berlangsung hikmad dan lancar. Dalam sambutannya, Gubri Rusli Zainal meminta kepada bupati dan Wakil bupati yang dilantik untuk tidak berlama-lama terlena pada evoria kemenangan. “Kerja keras sudah menanti. Banyak tugas yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Karena itu, saya harapkan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu yang baru dilantik untuk dapat segera melaksanakan tugas dengan baik,” pesannya. Kepada masyarakat Inhu, gubernur juga berpesan, agar memberikan dukungan sepenuhnya kepada setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan bupati dan wakil bupati. Ia yakin, di bawah kepemimpinan Yopi dan Harman, Kabupaten Inhu akan lebih maju dan kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan ini berjalan sukses dan lancar. Pihak keamanan yang terdiri dari Brimob dan Polwan, memeriksa setiap undangan yang akan memasuki ruang utama, tanpa terkecuali. Pemeriksaan juga menggunakan Metal Detector dan setiap barang bawaan undangan wajib diletakkan diatas meja untuk diperiksa dengan teliti. Ketua DPRD Inhu, Marpoli dan seluruh anggota serta pejabat di lingkup Pemkab Inhu juga turut diperiksa. Bupati Pelalawan Rustam Efendi, Bupati Kampar Burhanuddin Husein dan Bupati Kuansing Sukarmis serta Wali Kota Pekan Baru Herman Abdullah tak luput dari pemeriksaan petugas keamanan. Termasuk seluruh unsur muspida plus Provinsi Riau juga turut diperiksa. Pengamanan yang berlapis ini terdiri dari unsur TNI dari Kodim 0302 Inhu, Polres Inhu, Satpol PP Inhu dan Dinas Perhubungan Inhu. Seluruh ruangan, baik di dalam dan di luar gedung dijaga ketat oleh aparat keamanan. Menurut Kapolres Inhu, AKBP.Hermansyah SH SIk melalui Kabag Ops Kompol RD Simangunsong kepada Riau Pesisir, demi keamanan seluruh undangan maka hal itu harus dilakukan. “Ini demi keamanan panitia dan seluruh undangan yang datang kesini. Kita harus memeriksa satu persatu dan juga barang bawaannya. Pemeriksaan ini tanpa terkecuali. Ini demi keamanan kita bersama didalam mensukseskan acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” tegas Simangunsong. (rtc/yus)

Moratorium Pemekaran Wilayah

2010-08-04T18:47:00.000+08:00

SAAT ini pemekaran wilayah di sejumlah wilayah di Tanah Air merupakan yang terbanyak dalam sejarah Indonesia. Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, pemekaran wilayah itu sudah mencapai 205 daerah otonom, terdiri dari tujuh provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Namun peningkatan kuantitas daerah otonom ternyata berbanding terbalik dengan kualitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan publik. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwasannya kinerja 80% daerah hasil pemekaran kurang berhasil. Terkait dengan kurang berhasilnya pemekaran wilayah ini, Presiden SBY melontarkan gagasan moratorium pemekaran wilayah. Dalam rapat konsultasi dengan DPR pada 13 Juli 2010 lalu, Presiden mengumandangkan ide pengetatan syarat pemekaran wilayah melalui grand design yang selesai disusun tahun ini. Kita setuju dengan gagasan presiden tersebut. Karena, tujuan utama pemekaran wilayah adalah untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah yang dimekarkan tersebut. Memang, ada pemekaran wilayah yang didorong mobilisasi massa atau hasil rekayasa para elite local, bukan partisipasi alami warga setempat. Karena itu, DPR perlu melakukan kajian yang matang terhadap potensi SDM dan SDA daerah yang akan dimekarkan tersebut. Elit lokal jangan memaksa pemerintah pusat agar daerahnya dimekarkan menjadi otonom, bila dari segi SDA dan SDM, wilayah tersebut belum siap untuk mandiri. Sebab, bila ini terjadi, alih-alih meningkatkan pelayanan publik, pemekaran wilayah justru menyuburkan korupsi dan in-efisiensi. Kalau begini kondisinya, daripada untuk membiayai daerah yang baru, lebih baik anggaran itu dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Kondisi itu, mungkin berbeda jauh dengan gagasan pemekaran Provinsi Riau. Kawasan pesisir yang diwacanakan untuk menjadi Provinsi Riau Pesisir, saat ini dalam kondisi kaya SDA. Soal SDM juga tak diragukan, karena banyak tokoh-tokoh di level nasional maupun provinsi yang berasal dari pesisir Riau. Karena itu, wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir, tak adalagi masalah di sisi persyaratan, sesuai yang diinginkan Presiden SBY tersebut. Semua sudah oke. Tinggal lagi keinginan dari Gubernur Riau untuk mensupport gagasan ini demi kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya, pemekaran seharusnya menjadi domain presiden dan DPR hanya berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan pemekaran wilayah. Namun yang terjadi selama ini adalah pemekaran wilayah bisa masuk melalui presiden, DPR, dan DPD. Oleh karena itu diperlukan adanya perubahan konstitusi untuk mengatur domain siapa yang menangani soal pemekaran wilayah. Hal ini diperlukan agar ada kejelasan antara lembaga eksekutif dan legislatif soal pemekaran wilayah. (dari berbagai sumber)

Pengumuman Menteri 21 Oktober

2009-10-15T22:03:00.005+08:00

"Saya tidak yakin ada agenda fokus yang mau diselesaikan 5 tahun ini, karena masih ada model kompromi hanya untuk kepentingan yang berbeda. Tidak untuk mencapaikan target kerja." BONI HARGENS Pengamat Politik UI * Tes Kesehatan 18-19 Oktober di RSPAD * SBY Dinilai Lahirkan Kabinet Kompromistis BOGOR (RIAU) – Presiden SBY telah menetapkan akan mengumumkan struktur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 21 Oktober mendatang. SBY memrpogramkan, KIB II punya sasaran dan target capaian lebih tinggi dibanding seniornya. Maka ada beberapa kementerian yang mendapatkan tambahan fungsi dan tugas lebih berat dari selama ini. "Misalnya Menneg Pemberdayaan Perempuan, saya tambah fungsinya dengan perlindungan anak," ungkap Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Rabu (14/10). Masih ada departemen lain yang fungsinya akan bertambah. Tetapi rupanya SBY lebih memilih untuk memaparkannya bersamaan dengan pengumuman struktur KIB II. "Agar semuanya transparan bagi rakyat, mengapa kementeriannya begitu dan menterinya itu," ujarnya. Penambahan fungsi kementerian dipilih, sebab UU Kementerian Negara membatasi jumlah maksimal kementrian dan departemen adalah 34. Padahal meski batasan jumlah maksimal sudah diambil, tetap saja masih banyak target pembangunan yang belum tercakup. "Saya membayangkan sasaran dan beban tugas lima tahun mendatang, nampaknya yang terjadi bukan pengurangan fungsi. Maka saya merancang menggunakan 34 menteri tapi dengan fungsi tambahan," jelas SBY. Dijelaskan SBY, mulai Kamis 15 Oktober 2009 hingga Jumat 16 Oktober 2009, ia akan melakukan pemberitahuan awal kepada calon-calon menteri terpilih. Setelah itu, pada 17 Oktober 2009 akan dilakukan pemanggilan calon-calon menteri untuk menjalani serangkaian wawancara. Apabila calon tersebut sepakat dengan kontrak kerja dan pakta integritas yang harus ditandatangani, maka calon menteri tersebut diharuskan menjalani tes kesehatan dan kejiwaan di RSPAD Gatot Subroto pada 18-19 Oktober 2009. SBY tidak bisa memastikan apakah setelah menjalani fit and proper test, para menteri langsung bisa dilantik. Karena berdasarkan pengalaman, nama-nama menteri pada menit-menit terakhir bisa saja berubah lantaran sebab-sebab tertentu. Ia menyebutkan bisa saja seorang calon menteri gugur setelah menjalani serangkaian tes apabila ditemukan informasi lanjutan bahwa calon tersebut ternyata memiliki masalah hukum atau persoalan lain yang cukup mengganggu. “Pengalaman saya 2004 lalu, ada dua yang berubah pada jam-jam terakhir karena masalah-masalah tertentu. Saya harapkan saya umumkan mulus-mulus semuanya dan bisa dilantik,” pungkas SBY. Menanggapi rencana SBY melakukan pemanggilan sejumlah calon menteri tersebut, Pengamat Politik UI Boni Hargens menilai langkah SBY yang merangkul semua partai telah memusatkan kekuasaan di tangannya. Kabinet 5 tahun ke depan pun akan berubah menjadi kabinet kompromistis. "Yang pasti SBY sudah berhasil menyatukan seluruh kekuatan politik ini ke tangan dia. Jadi ada pemusatan kekuasaan di tangan SBY. Ini yang akan membuat 5 tahun kedepan, kabinetnya pasti kabinet kompromistis," kata Boni Hargens kepada INILAH.COM, Kamis (15/10). Menurut Boni, baik pelaksanaan politik, parlemen maupun pemerintah tidak lagi akan memunculkan dinamika. Karena tidak ada lagi pengawasan terhadap pemerintah melalui kritik-kritik. Hal itu malah akan menjadikan pemerintah sulit untuk berkerja secara fokus. "Saya tidak yakin ada agenda fokus yang mau diselesaikan 5 tahun ini, karena masih ada model kompromi hanya untuk kepentigan yang berbeda. Tidak untuk mencapaikan target kerja," ujarnya. Boni menilai 5 tahun kedepan sulit untuk mengharapkan pemerintah dapat berhasil menciptakan perubahan yang fokus. (dtc/inl)

Ketika Parpol Berebut Jatah Menteri

2009-10-15T21:58:00.001+08:00

SEJAK ditetapkannya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Budiono sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2009-2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pembicaraan para petinggi partai politik (parpol) beralih soal jatah menteri untuk parpol masing-masing. Partai-partai mitra koalisi SBY-Boediono dalam pilpres 2009, dipastikan mendapatkan jatah menteri atas dukungannya tersebut. Karena itu wajar para petinggi partai itu dengan pedenya mengajukan sejumlah nama untuk dipilih SBY-Budiono agar masuk dalam struktur Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) yang rencananya akan diumumkan pada 21 Oktober 2009 mendatang. Bahkan PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang jelas-jelas jadi pesaing SBY-Budiono dalam Pilpres lalu, juga tak menolak jika mendapat tawaran mengisi struktur KIB II. Memang, sejak beberapa hari terakhir, wacana politik mengarah pada perebutan kursi menteri. Bahkan PDI Perjuangan secara terang-terangan ‘mengancam’ akan oposisi bila tak masuk KIB II. Jika benar SBY-Budiono akan mengakomodir semua parpol mitra koalisi serta merangkul parpol pesaing di pilpres untuk mengisi struktur cabinet yang dibatasi paling banyak 34 orang, maka dapat dipastikan mayoritas kabinet akan diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik. Dalam kondisi tersebut, muncul sinyalemen bahwa hal itu dilakukan SBY-Budiono dengan tujuan mengamankan perjalanan pemerintahannya 5 tahun mendatang. Padahal di sisi lain, dengan mayoritasnya unsur parpol dalam kabinet, justru ditakuti bakal mengancam pemerintahan SBY-Budiono. Alasannya, banyak parpol akan semakin banyak pula kepentingan yang ada di tubuh kabinet tersebut. Karena bagaimananpun, seorang kader parpol mempunyai kewajiban memberikan sumbangsih pada parpolnya, bahkan cenderung kepentingan parpol lebih diutamakan dari kepentingan rakyat. Diramalkan, inilah yang akan menjadi duri dalam daging bagi SBY-Budiono. Karena itu sejumlah pihak mengharapkan agar SBY tetap menempatkan orang-orang profesional dalam pos-pos yang strategis. Pasalnya, adanya dikotomi parpol dan profesional, akan terjadi pembedaan kualitas departemen, karena jabatan-jabatan yang akan diisi oleh wakil partai politik bisa jadi bukan departemen yang strategis. Hal ini menjadi sangat ironis, karena apapun departemen yang ada di Indonesia mempertaruhkan sekian juta rakyat di Indonesia. Sebut saja departemen kehutanan, departemen pertanian, kementrian daerah tertinggal, departemen kelautan dan masih banyak lagi. Menteri yang menjabat sebagai menteri pertanian mempertaruhkan nasib sekian juta petani yang ada di Indonesia, demikian juga dengan menteri Kelautan mempertaruhkan sekian juta nelayan dan sebagainya. Untuk itu publik harus melihat bahwa semua departemen memiliki fungsi yang sangat vital dalam pembangunan Indonesia. Jadi kata kuncinya adalah menteri yang profesional. Memang salah satu tujuan mendirikan partai politik adalah kekuasaan. Jadi sah-sah saja jika partai politik mengajukan kadernya untuk duduk sebagai menteri dan ikut merasakan kekuasaan. Namun yang lebih utama adalah bagaimana kader-kader yang diusulkan benar-benar memiliki kemampuan dan kapabilitas yang benar-benar dapat diandalkan. Karena ditangan menteri, sebagaian masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Kita berharap dalam beberapa hari kedepan, presiden dengan hak prerogatifnya dengan arif dan bijaksana dapat memilih dan memilah para pembantunya. Profesionalitas mereka akan menjadi taruhan nasib bangsa ini 5 tahun mendatang. ***

Jus Jeruk Kurangi Risiko Sakit Jantung

2009-07-29T00:46:00.001+08:00

LAS VEGAS (RIAU) - Jus jeruk dan apel diyakini efektif membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan fungsi pembuluh darah. Hasil penelitian yang dipresentasikan dalam acara konferensi tahunan American Heart Association di Las Vegas menyatakan, antioksidan dalam jeruk yang dikenal dengan nama hisperidin, terbukti efektif meningkat fungsi pembuluh darah dan membantu menurunkan risiko mengalami penyakit jantung. Hisperidin, dikenal juga dengan nama flavonoid. Flavonoid ini juga bisa ditemukan pada buah anggur, anggur merah, teh hitam dan teh hijau, serta cokelat. Sejumlah bukti dalam penelitian mendukung kalau flavonoid bisa memperbaiki kesehatan sel-sel halus yang melapisi pembuluh-pembuluh darah. "Terganggunya sel-sel ini bisa memicu penyumbatan arteri, risiko utama serangan jantung dan stroke," papar peneliti seperti dikutip dari webmd. Dalam penelitian yang dilakukan selama sebulan penuh, para peneliti melibatkan 24 laki-laki yang berisiko menderita penyakit kardiovaskular. Mereka diminta meminum sebanyak 500 mililiter jus jeruk yang mengandung 292 miligram hisperdin, minuman lain dengan kandungan kalori yang setara dengan jus jeruk, atau minuman yang telah diperkaya dengan 292 miligram hisperidin. Peneliti menemukan, partisipan yang mengonsumsi jus jeruk atau minuman yang telah diperkaya dengan hisperidin memiliki fungsi sel-sel pelapis pembuluh darah yang lebih baik dan tekanan darah diastolik yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi minuman tanpa hisperidin. "Selain itu, profil ekspresi gen yang berkaitan dengan perkembangan penyakit kardiovaskular juga mengalami perbaikan," tegas para peneliti. (sumber: inilah.com)

Waspada Seruduk Flu Babi

2009-07-28T03:13:00.002+08:00

PENYEBARAN virus influenza A (H1N1) atau yang akrab disebut flu babi, terus mengganas. Data terakhir yang dirilis Departemen Kesehatan RI (Depkes RI) virus yang bisa mematikan ini telah menyeruduk ke 15 provinsi di Indonesia. Hingga pekan akhir Juli 2009, tercata sudah 362 warga Indonesia yang dinyatakan positif mengidap penyakit yang sempat menghebohkan dunia ini. Penyebaran flu babi memang sangat cepat. Sejak Juni hingga 25 Juli 2009, hampir tiap hari ditemukan kasus baru pengidap positif influenza A (H1N1) di Indonesia. Dari 362 penderita itu, terdiri dari 204 laki-laki dan 158 perempuan. Data kasus berdasarkan tanggal pengumuman yaitu 24 Juni (2 kasus), 29 Juni (6 kasus), 4 Juli (12 kasus), 7 Juli (8 kasus), 9 Juli (24 kasus), 12 Juli (12 kasus), 13 Juli (22 kasus), 14 Juli (26 kasus), 15 Juli (30 orang), tanggal 16 Juli (15 kasus), 20 Juli (15 kasus), tanggal 22 Juli (67 kasus), 23 Juli 2009 (83 Kasus) dan 24 Juli 2009 (21 Kasus). Ke-15 provinsi yang telah dijamah flu babi yaitu Bali, Banten, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Jambi. Meski belum termasuk Provinsi Riau, namun potensi rakyat Riau akan terjangkiti juga sangat besar. Kewaspadaan di pintu-pintu masuk provinsi kaya minyak ini perlu tetap diwaspadai. Lengah, Riau akan jadi provinsi berikutnya yang tertulari. Sebab, fakta yang terjadi di sejumlah pintu masuk saat ini, penjagaan di pintu masuk Riau mulai lemah. Di sejumlah Bandar udara dan pelabuhan, pengawasan terhadap pendatang tak lagi seketat ketika kasus ini ramai-ramai diberitakan. Ketika berita mereda, pengawasan pun longgar. Bahkan di jalur darat, nyaris tak ada sama sekali pengawasan terhadap orang yang masuk ke Provinsi Riau. Tak ada razia, tak ada pengawasan di perbatasan dan pintu masuk Provinsi Riau dari povinsi tetangga. Padahal, arus keluar masuk kendaraan cukup padat setiap harinya. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama mengatakan penyakit itu menyebar dengan cepat karena menular melalui kontak langsung dari manusia ke manusia, lewat batuk, bersin atau benda-benda yang pernah bersentuhan dengan penderita. Penyakit itu dapat menyebabkan kematian, namun secara global angka kematiannya termasuk rendah, yakni 0,4%. Di Indonesia, dari 400 orang yang terinfeksi virus flu A (H1N1), satu di antaranya meninggal dunia. Pemerintah, sudah berupaya mengendalikan penularan penyakit itu dengan melakukan pemantauan kasus flu melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP); menyiapkan rumah sakit rujukan; menyiapkan obat antivirus; mengintensifkan pelacakan kontak; memperkuat pemantauan ILI; dan melakukan pemantauan penyakit berbasis masyarakat. Namun hal itu belum cukup efektif, bila jalur darat diabaikan. Memang, masyarakat dapat mencegah penularan penyakit itu dengan berperilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun, antiseptik, serta menutup mulut ketika batuk dan bersin. Namun hal itupun tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, apalagi kedisiplinan masyarakat selama ini dikenal cukup rendah. Untuk menangkal kasus ini, pemerintah provinsi harus menghilangkan kebaisaan klasiknya, sibuk setelah kasus ada. Padahal, dalam dunia kesehatan sangat dikenal istilah mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Artinya, Dinas Kesehatan Provinsi Riau bersama seluruh jajaran hingga kabupaten/kota, khususnya daerah yang menjadi pintu masuk, harus tetap menganggap kasus ini Siaga Satu. ***

Pejabat Takut Pensiun

2009-07-17T13:37:00.001+08:00

DALAM Wikipedia Bahasa Indonesia, Pensiun, artinya ialah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP tersebut juga diatur mengenai batas usia pensiun yang dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan tertentu. Perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan (i) Usia 65 tahun berlaku bagi PNS yang memangku jabatan peneliti madya dan peneliti utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; (ii) Usia 60 tahun berlaku bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eselon I, struktural Eselon II, dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri, Pengawas SMA, SMP, SD, Taman Kanak-kanak atau jabatan lain yang sederajat; (iii) Usia 58 tahun berlaku bagi PNS yang memangku jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran. Selain itu, perpanjangan batas usia pensiun tersebut juga berlaku bagi PNS yang memangku jabatan lain yang ditentukan oleh presiden. Sedangkan perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 62 tahun berlaku bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu. Perpanjangan batas usia pensiun tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi/ Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I. Perpanjangan batas usia pensiun para pejabat tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi, memiliki kinerja yang baik, memiliki moral integritas yang baik, dan sehat jasmani dan rohani. Memang, secara aturan tidak ada yang salah dengan perpanjangan usia pensiun, selagi benar-benar menjadi sebuah kebutuhan karena kekurangan tenaga skill di bidang tersebut. Tapi, fakta yang sering terjadi, perpanjangan masa pensiun seorang pejabat seringkali dipaksakan. Apalagi pemangku jabatan struktural di birokrasi yang tugas pokok dan fungsinya telah sangat jelas diatur Undang Undang dan Peraturan Pemerintah. Fakta lain yang membuat pejabat takut pensiun, bukan semata-mata karena berbagai tunjangan yang akan terhenti bila sudah pensiun. Tapi lebih kepada ketakutan akan kurangnya penghargaan lingkungan terhadap mereka. Terlebih bagi pejabat yang selama menjabat memang kurang bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Bagi yang tidak kreatif, masa pensiun seringkali dianggap sebagai kematian, karena tidak ada yang bisa diperbuat. Mungkin menyadari hal itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan peningkatan batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta anggota TNI dan Polri, dari 55 menjadi 60 tahun. Menurut SBY, pada usia tersebut seorang perwira atau pejabat berada dalam puncak kematangan, kesegaran, serta cukup bijak dan berpengalaman. Peningkatan batas usia tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia dari 66 menjadi 70 tahun. Ironisnya, ketika perpanjangan usia pensiun PNS diberlakukan, tetap saja ada pejabat yang minta tambah masa kerjanya.***

Kapan PLN Memahami Pelanggan?

2009-07-17T13:25:00.000+08:00

PEMADAMAN listrik bergilir, tampaknya kembali akan dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero Wilayah Riau. Menurut pihak PLN, pemadaman itu terpaksa dilakukan karena terjadinya defisit listrik. Ketika rencana pemadaman itu sudah dirilis pihak PLN, dalam ingatan kita langsung muncul alasan yang akan disampaikan PLN terkait pemadaman tersebut. Mudah ditebak, hanya ada dua alasan yang dari dulu disampaikan PLN sehingga pemadaman bergilir dilakukan. Pertama, debit air kecil di sejumlah PLTA karena musim kemarau sehingga tidak mampu memutar turbin yang ada. Kedua, adanya pemeliharaan sejumlah pembangkit. Hampir tak pernah PLN beralasan lain dari yang dua itu, ketika pemadaman listrik dilakukan. Tahunan alasan itu seakan sudah terpatri, mungkin sudah berkali-kali pergantian General Manajer hingga direktur utama perusahaan plat merah ini, tapi alasan itu masih dianggap ampuh untuk mengamankan kinerja PLN yang cenderung pilih kasih, kalau tak mau disebut amburadul. Sebab, seringkali PLN mengaku defisit listrik tapi sesering itu pula kita lihat begitu mudahnya gedung-gedung pencakar langit mendapat pasokan daya dari PLN. Itupun dalam jumlah yang besar, bahkan sampai ke hitungan mega watt (MW). Coba untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang hanya 900 watt, ada kesan, kalau tidak begitu terpaksa -termasuk ada kenalan yang karyawan PLN- jangan harap dikabulkan. Artinya, PLN gagal sebagai perusahaan Negara yang seharusnya bertanggungjawab memenuhi kebutuhan warga dengan layak. Setiap pemadaman akan dilakukan, pihak PLN selalu meminta pemahaman warga atau pelanggannya sambil menyampaikan alasan-alasan basi. Tapi, pernahkah PLN memahami kondisi pelanggannya? Apapaun alasannya, termasuk habis kemalangan atau anak dirawat inap di rumah sakit, pelanggan yang menunggak satu bulan saja, petugas PLN langsung dibawa meteran listrik di rumahnya. Aliran pun diputuskan. Petugas PLN sekana tak peduli dengan alasan warga pelanggannya. Kok PLN tidak pernah memaklumi kondisi pelanggannya? Kenapa pelanggan yang selalu diminta untuk memaklumi PLN yang sudah kaya raya? Itulah kesengsaraan rakyat akibat berurusan dengan perusahaan monopoli. Rakyat tak pernah tahu benarkah defisit listrik itu benar-benar terjadi. Apa hal itu tidak alasan pihak PLN saja, sehingga dengan mudah memenuhi permintaan pemilik pabrik atau gedung bertingkat akan daya yang cukup besar. Sekarang yang membuat kita bertanya, maukah PLN membuktikan secara kongkrit bahwa memang terjadi defisit listrik dan kenapa pemeliharaan mesin pembangkit sering dilakukan. Apakah tidak karena kualitas batubara yang dibeli PLN sangat rendah sehingga mesin cepat rusak. Sementara dalam pembukuan, harga batubara yang dibeli tetap dengan kualitas bagus? Lalu, jujurkah petugas PLN mengecek pemakaian listrik gedung-gedung bertingkat dan pabrik-pabrik. Apakah tidak ada manipulasi di sini sehingga menguntungkan petugas dimaksud? Misalnya, kebutuhan daya suatu pabrik 10 ribu watt, tapi yang dilaporkan hanya 5 ribu watt. Lalu yang 2.500 watt dibayarkan pada petugas PLN dan 2.500 watt lagi keuntungan pemilik pabrik atau manager pabrik tersebut. Mungkinkah permainan seperti ini terjadi? Kalau ada, tentu saja kebutuhan daya listrik tak pernah cukup. Dibangun pun 10 pembangkit lagi dengan kapasitas 10 kali lipat defisit listrik hari ini, nantinya akan tetap dikatakan kurang. Begitulah. ***

Ketika RZ Berharap jadi Menteri

2009-07-17T13:19:00.001+08:00

TIBA-TIBA saja, Gubernur Riau HM Rusli Zainal (RZ) kelepasan omong. Meski disertai gelak tawa, RZ berucap melontarkan keinginannya untuk jadi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo). Mungkinkah? Bicara mungkin atau tidak, sulit juga diperdebatkan. Sebab, jawabannya hanya ada pada satu orang yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai calon presiden yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Presiden (pilpres), 8 Juli lalu. Kalaulah SBY menyatakan ia, maka kemungkinan itu akan jadi kenyataan. Kalau disebut pantas, jelas.. RZ cukup pantas dan layak jadi menteri, apalagi sudah menjabat di periode kedua sebagai Gubernur Riau. Apalagi bila dilihat dari performance, RZ tak kalah dari tokoh-tokoh nasional lainnya. Kalau di minangkabau, sosok pemimpin itu mesti dilihat dari 3 T (takah, tokoh dan takdir). Artinya, bila dilihat pada sosok RZ, soal takah dan tokoh sudah tak masalah benar. Meski RZ berkutat di kepengurusan partai tingkat provinsi, tapi dari dengan periode menjabat Gubernur Riau, rasanya RZ layak disandingkan dengan nama-nama yang dirilis detikcom beberapa hari lalu. Sekarang hanya menunggu Takdir. Bila dilihat dari lontaran kalimat RZ terkait harapannya untuk jadi menteri, mungkin RZ merasa adanya kedekatannya dengan SBY akhir-akhir ini. Walau jadi ketua provinsi partainya Jusuf Kalla, rivalnya SBY pada pilpres lalu, tapi setidaknya RZ telah memperlihatkan keberpihakannya pada SBY-Budiono. Selain dibuktikan dengan penyambutan SBY di Bandara Sultan Syarif Kasim, saat SBY datang ke Riau hanya untuk berkampanye, bukan membawa agenda sebagai Presiden RI periode 2004-2009, RZ juga tak mampu memenangkan JK-Wiranto di TPS tempat dia memilih. Padahal, RZ baru saja berhasil memenangkan pemilihan gubernur Riau yang diusung Partai Golkar dan keberhasilan mengantarkan Partai Golkar sebaga pemenang Pemilu Legislatif di Provinsi Riau, 9 April lalu. Terhadap berbagai soal yang melatari hal itu, muncul kesan di masyarakat, khusus untuk pilpres, RZ memang tak mengurus berpihak pada JK-Win pada pilpres lalu. Ini mungkin disebabkan kecerdasan RZ membaca peta politik pilpres, sehingga memunculkan keberaniannya untuk ‘manuver’ lalu merapat ke kubu SBY. Mungkin karena itu pula, RZ cukup pede melontarkan keinginannya secra terbuka ke publik. RZ mungkin berharap keinginannya itu dirilis media massa dan sampai ke telinga SBY. Atau, RZ cemburu pada Lukman Edy, satu-satunya putra Riau yang kembali disebut untuk masuk kabinet SBY untuk keduakalinya? Terlepas dari berbagai kemungkinan itu, yang jelas fenomena RZ ini bertolak belakang dengan ucapan Gubernur Sumbar H Gamawan Fauzi. Gamawan yang nyata-nyata diundang SBY-Budiono untuk membacakan teks deklarasi pasangan ini beberapa waktu lalu, justru tak mau berharap banyak. Gamawan berucap, "Saya tidak menunggu jabatan menteri, kalau tidak dipakai (SBY-red) nggak apa-apa, kalau dipakai juga nggak apa-apa, terserah saja, saya mendukung SBY bukan karena ingin jabatan menteri." RZ dan Gamawan sama-sama gubernur. Bedanya, RZ telah memerintah untuk keduakalinya, sementara periode pertama kepemimpinan Gubernur Gamawan hanya hingga 15 Agustus 2010. Bedanya lagi, Gamawan bukanlah anggota dari satu dari semua parpol peserta pemilu, sementara Rusli adalah Ketua DPD Partai Golkar Riau yang pada pilpres lalu mengusung JK-Win (ketua umum Partai Hanura). Tanpa bermaksud membandingkan, tapi yang pasti, hingga hari ini belum ada relis dari SBY terkait orang-orang yang akan dipercayanya untuk jadi menteri. Tunggu saja Pak Rusli, telpon dari Cikeas? ***

Cadangan Dolar Provinsi Riau

2009-07-17T13:16:00.000+08:00

KALAU lah benar apa yang dikatakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Riau Abdul Lafiz bahwa di wilayah Provinsi Riau tersimpan miliaran ton batu bara, jelas sebuah angka yang fantastis. Ini akan menjadi cadangan dolar baru bagi provinsi yang selama ini hanya terkenal dengan minyak bumi sebagai penambah pundi pendapatan daerah. Menurut Abdul Lafiz, kandungan batubara yang cukup besar itu tersimpan d perut bumi kabupaten Inhil, Inhu, Kuansing, Rohul dan Kampar. Di Kabupaten Inhu malah dikatakan memiliki kandungan mencapai 800 juta ton. Di Kabupaten Inhil sekitar 300 juta ton, Kabupaten Kuantan Singgingi 50 juta ton, Kampar 75 juta ton dan Rokan Hulu sekitar 200 juta ton. Sayangnya, meski batubara di Inhu sudah ada yang diproduksi, namun tidak dijelaskan berapa kandungan kalori yang dimiliki batubara tersebut. Sebab, kadar kalori ini sangat menentukan kualitas batubara serta nilai jualnya. Batubara yang mempunyai kandungan kalori yang rendah, justru akan mengeluarkan cost produksi yang sangat besar karena panas yang dipancarkannya ketika dilakukan pembakaran kurang bagus untuk standarisasi pabrik ataupun diesel pembangkit listrik. Seharusnya, dengan kandungan batubara yang cukup besar itu, sudah banyak perusahaan yang mengajukan izin eksplorasi dan eksploitasi batubara tersebut. Namun di Provinsi Riau, sejauh ini baru PT Bara Harum yang telah memproduksi batubara di Inhu. Karena itu, Distamben Riau perlu mengkaji lebih detail lagi ketersediaan cadangan batubara tersebut serta kadar kalori yang dimilikinya. Kebutuhan standar pabrikan atau pembangkit listrik, kadar kalori yang dibutuhkan minimal 600. Kebutuhan ekspor jelas di atas angka tersebut. Kenapa hal ini dikatakan cadangan dolar baru bagi Provinsi Riau, karena kebutuhan batubara dunia dari tahun ke tahun selalu meningkat. Apalagi sejak Perusahaan Tambang Batubara Ombilin (PTBO) Sawahlunto yang kini bergerak di bawah bendera PT Bukit Asam (PTBA), selalu menurun produksinya. Untuk memenuhi kebutuhan PT Semen Padang saja, PTBA wilayah produksi Sawahlunto sudah tak sanggup lagi. PT Semen Padang terpaksa harus mendatangkan batubara dari Kalimantan agar kebutuhannya terpenuhi. Artinya, jangan untuk kebutuhan ekspor, kebutuhan dalam negeri saja saat ini mengalami kekurangan. Bila Pemprov Riau membuka kran izin tambang bagi sejumlah perusahaan, itupun dengan catatan kadar kalori dari batubara itu memenuhi standar, maka akan semakin menggairahkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah tersebut. Sekedar catatan, selama puluhan tahun Kota Sawahlunto hidup dari produksi batubara. Sekarang tinggal komitmen dan keinginan dari Pemerintah Provinsi Riau serta kabupaten yang memiliki kandungan batubara tersebut, sehingga kekayaan alam ini mempunyai azas manfaat bagi masyarakat daerah tersebut. Setidaknya, ribuan tenaga kerja akan tersedot oleh perusahaan yang akan memproduksi batubara tersebut. Belum lagi multiflier effect dari aktivitas pabrik tersebut. Satu catatan lagi, bila yang telah dirilis Kadistamben Riau itu tidak sekedar lips service. Kandungan batubara ini perlu segera dipastikan dan apakah sudah layak produksi. Lalu, berapa kadar kalorinya. Bila kalorinya rendah, yakinlah, tak akan ada investor yang berminat. Karena tak ada yang mau beli.***

Acara Bakar Tongkang di Bagan Siapapi

2009-06-20T21:29:00.001+08:00

Dunia ‘Demam’ Obama

2009-02-03T03:25:00.001+08:00

BARACK Hussein Obama atau lebih akrab disebut Barack Obama resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44, Selasa (20/1). Banyak sensasi yang dilahirkan Presiden Amerika Serikat pertama berkulit hitam. Mulai dari keberaniannya mencalonkan sebagai Presiden Negara Adikuasa tersebut hingga manuver-manuver politik yang jenius dan santun. Kepiawaiannya sebagai orator, membuat Barack Obama tampil sebagai ikon baru dunia. Dunia memang sedang ‘Demam’ Obama. Padahal namanya baru dikenal publik Amerika Serikat sekitar 2 tahun lalu, namun kehadirannya sudah mampu menandingi pesaing lainnya dalam kancah kandidat presiden AS. Barack Obama dikenal sebagai sosok politisi yang senang berkomunikasi baik langsung maupun tidak dengan warga AS. Beliau seringkali menuangkan isi pikiran, pendapat serta ide-ide barunya yang dikemas dalam sebuah audiofile podcasting yang selalu bisa diakses oleh publik di seluruh dunia. Suaranya yang bersahaja dan ramah mengesankan seolah-olah beliau sedang berbicara langsung secara personal kepada para pendengarnya. Hal ini tentunya patut dijadikan sebuah keuntungan yang belum tentu dimiliki oleh setiap politisi dimanapun. Barack Obama memang sensasional. Bayangkan, dengan kemunculannya yang begitu singkat, Obama yang maju dari Partai Demokrat berhasil menang di kantong-kantong Partai Republik. Kemenangan pertama diraihnya dalam pemungutan suara pertama di Dixville Notch dan Hart’s Location, New Hampshire. Padahal, Desa Dixville Notch sejak 1968 lalu dikenal sebagai kantongnya pendukung Partai Republik. Barrack Obama menjadi kandidat Demokrat pertama yang menang di Dixville Notch sejak 1968. Sebuah penelitian yang dilakukan sebuah lembaga riset di Amerika, kelompok pemilih pemula dan anak muda sangat berpengaruh pada kemenangan Obama atas John McCain. Didukung usianya yang masih tergolong muda di gelanggang politik dan lihai memanfaatkkan teknologi internet dalam berkampanye membuat Obama dianggap tokoh yang mewakili kaum muda. Sekitar 68 persen dari total perolehan suara Obama berasal dari pemilih yang berusia antara 18 sampai 24 tahun. Hanya menyisakan 30 persen saja untuk John McCain. Barack Obama berhasil menghipnotis masyarakat dunia. Bayangkan saja, sekitar 7 jam menjelang jadwal pelantikan Presiden Barack Obama dan Wakil Presiden Joe Biden, ratusan ribu warga Ameriak Serikat sudah mulai memadati Capitol Building, tempat upacara pelantikan berlangsung. Saat pelantikan, lebih 2 juta orang dari berbagai belahan dunia menghadiri puncak dari rangkaian peristiwa bersejarah yang dimulai sejak November 2008 lalu. Angka ini melampaui jumlah pengunjung yang hadir pada pelantikan Lyndon Johnson pada 1965 dan dinilai sebagai jumlah kerumunan orang terbesar di National Park Service. Sejumlah artis pun ikut memeriahkan perayaan empat tahunan di Washington DC, termasuk Beyonce, Sheryl Crow, Bruce Springsteen hingga Stevie Wonder. Keamanan super ketat melibatkan 58 agen keamanan berbeda-beda, termasuk dari angkatan darat, udara dan angkatan laut menerjunkan ribuan petugas bersenjata ke dalam kota. Pagar pengaman, detektor logam hingga televisi layar lebar didirikan mulai dari Capitol Building hingga ke Lincoln Memorial. Luar biasa. Warga Amerika nampak larut dalam keceriaan, melupakan resesi dan peperangan yang sedang terjadi, menyambut harapan perubahan yang akan di bawa oleh presiden mereka yang baru, Barrack Obama. Bangsa Amerika Serikat sedang mengalami sebuah euforia ata terpilihnya Obama, dan berharap akan berakhirnya era penuh kekeliruan pemerintahan George W Bush. Pesta pelantikan ini kabarnya menelan biaya termahal dalam sejarah Amerika, yakni tidak kurang dari 150 juta dolar, atau sekitar Rp. 1,65 triliun. Bingkisan pertama yang akan diterima Obama setelah dilantik menjadi presiden adalah tas kotak berisi kode rahasia untuk mengaktifkan senjata nuklir Amerika. Kotak hitam ini akan dibawa masuk ke Capitol Building oleh aparat militer bersamaan dengan datangnya Presiden Bush. Naskah sumpah pelantikan presiden Amerika terdiri dari 35 kata: “I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.” (Saya sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan setia menjalankan tugas sebagai Presiden Amerika Serikat, dan akan memberikan yang terbaik dari kemampuan saya, melestarikan, melindungi dan membela konstitusi Amerika Serikat). Sumpah Barack Obama-Joe Biden diakhiri dengan kata ‘So help me God’. Warga Amerika dan Dunia yakin, Obama yang mengaku ayahnya berdarah Kenya dan kesehariannya sebagai pengembala kambing, mampu memperbaiki situasi di Amerika dan memperbaiki sikap negara ini terhadap dunia Internasional. (almudazir)

Boikot Produk AS = Perbesar Pengangguran

2009-02-03T03:11:00.000+08:00

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mungkin harus berpikir ulang dengan seruannya untuk pada umat agar memboikot produk Amerika Serikat (AS) seperti Kentucky Fired Chicken (KFC), McDonald, Coca Cola atau produk-produk Amerika serta yahudi lainnya. Sudah MUI berpikir untuk menggalang kekuatan guna mencarikan solusi dari seruannya itu? Bila tidak, seruan itu justru akan menjadi bumerang yaitu memperbesar angka pengangguran, memperbesar lubang kemiskinan. Bahkan bisa meruntuhkan perekonomian Indonesia sendiri. Seruan untuk memboikot produk AS dan kelompok Yahudi sudah puluhan tahun dikobarkan tokoh-tokoh muslim dunia. Tapi, hingga saat ini belum terlihat jelas ada upaya dari negara-negara Islam, tokoh-tokoh muslim ataupun orang-orang kaya muslim yang mencoba membuat tandingan produk tersebut. Mungkin tidak ada umat muslim yang tidak sependapat bahwa dengan memboikot produk AS dan Yahudi akan menghancurkan perekonomian mereka. Tapi sudahkah kita memikirkan, mau dikemanakan jutaan tenaga kerja yang menumpangkan hidupnya dari produk-produk tersebut? Sudahkah kita berpikir mencarikan solusinya? Di Indonesia, orang kaya sekelas Aburizal Bakrie, kalau mau, mungkin bisa saja dengan mudah meruntuhkan dinasti Kentucky Fried Chicken dengan membuka Indo Fried Chicken atau nama lainnya di seluruh Indonesia secara serentak dan dalam waktu dekat. Lalu, semua karyawan KFC ditarik bekerja ke sana. Atau orang-orang kaya Indonesia lainnya dengan membuat tandingan produk-produk Amerika dan Yahudi lainnya, lalu menarik pekerjanya untuk bekerja di tempat itu. Ini baru tingkat satu negara Indonesia. Nah, bila gerakan ini dilancarkan secara serentak oleh negara-negara Islam di Dunia, maka seruan bokiot itu akan efektif dan tak akan membuat tenaga kerja di bisnis Yahudi itu mati kelaparan. MUI mungkin lebih efektif menggalang kekuatan ini bersama Forum Ulama International. Kalau cuma seruan-seruan saja, akan berbanding sama dengan membunuh umat. Karena, khusus di Indonesia, lebih 90 persen pekerja di KFC atau produk-produk Amerika dan Yahudi lainnya adalah umat muslim. Bahkan di sejumlah produk tersebut, lisensinya juga banyak yang dipegang oleh orang muslim. Karena itu, seruan itu tak akan efektif bila tak dicarikan solusinya. Seruan itu justru bisa berbuah petaka. Satu contoh, seandainya seruan itu memang dilaksanakan oleh umat muslim, lalu berakibat tak ada lagi orang yang makan di KFC, otomatis usaha itu tutup dan pekerjanya akan di PHK. Apakah pemerintah bisa menampungnya, memberi makan mereka. Sedangkan saat ini saja angka penggangguran selalu meningkat dari tahun ke tahun dan pemerintah kebingungan mencarikan solusinya. Akhirnya apa, dikirimlah mereka menjadi pembantu di negeri orang. Sebenarnya Al Quran sudah menjelaskan bahwa Dunia dan akhirat itu harus seimbang. Allah juga akan marah kalau umatnya saban waktu berdoa padaNya, tapi mengabaikan anak istrinya yang juga butuh hidup, butuh makan. Atau seorang istri yang sibuk mencari uang tapi mengabaikan kodratnya sebagai istri yang punya suami dan anak-anak. Jadi, kita jangan terlalu emosional. Umat muslim mana yang tak akan marah bila ada umat muslim lainnya dianiaya secara keji. Tapi, pikiran positif juga harus dimunculkan. Sekali lagi, MUI dengan kekuatan lembaganya mungkin lebih berpeluang menggalang kekuatan untuk membuat tandingan bisnis Amerika di Indonesia dengan menciptakan bisnis baru. Dengan begitu, seruan boikot itu tidak terkesan hanya sebatas emosional belaka. Dan satu hal, akan dilaknat Allah, orang-orang yang menyerukan boikot itu tapi dalam hatinya terbersit niat untuk numpang popularitas agar dapat dipilh pada Pemilu 2009 mendatang. Audzubillah min zhalik… (almudazir)

PR Baru Kapolda Riau

2009-02-03T02:59:00.002+08:00

PEKERJAAN Rumah (PR) Kapolda Riau Brigjen Pol Hadiatmoko tampaknya tak habis-habisnya. Kapolda Hadiatmoko bakal sulit tidur nyenyak. Apa pasal? Soal komitmen memberantas perjudian, sudah sangat jelas dan telah dibuktikan. Ketika kapolda-kapolda Riau sebelumnya belum menyentuh bos besar judi togel, Kapolda Hadiamoko membuktikannya dengan menggerebek markas bos togel Chandar Wijaya alias Acin yang beromzet miliaran rupiah setiap putaran nomor togel. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Wajar saja Kapolda Hadiatmoko mendapat acungan jempol dari segenap petinggi provinsi ini. Tekad memberantas segala bentuk penyakit masyarakat itu dilancarkan Kapolda Hadiatmoko, tak lain guna membangun citra kepolisian serta dalam upaya memberikan rasa aman pada masyarakat. Kapolda Hadiatmoko pun memupus kekhawatiran banyak pihak akan berlanjutnya kasus Bos Togel Acin ke pengadilan. Bahkan Kapolda Hadiatmoko mengantarkan langsung berita acara pemeriksaan (BAP) Chandra Wijaya alias Acin ke kejaksaan. Dalam waktu dekat, persidangan pun segera digelar. Dengan penangkapan komplotan Acin, apakah berarti urusan penjualan kupon togel selesai? Ternyata belum. Banyak orang mengira, penangkapan Acin akan menamatkan riwayat bisnis togel di Provinsi Riau khususnya, ternyata tidak. Penangkapan seorang agen togel jenis sie jie oleh jajaran Polsekta Payung Sekaki, setidaknya membuktikan bahwa penjualan togel tetap saja di Pekanbaru. Belum lagi di sejumlah kabupaten/kota di Riau. Walau sejumlah Polres masih minim aksi, tapi satu atau dua agen di sejumlah daerah pernah digaruk petugas. Modus yang digunakan para agen saat ini sangat rapi dan semakin sulit dideteksi. Pemesanan nomor-nomor togel hanya dilakukan lewat short message service (SMS) saja. Sekaligus SMS itu jadi bukti bagi pemasang saat penagihan bila nomornya tidak keluar. Artinya, meski ruang lingkupnya makin sempit, karena jelas pemasangan hanya bisa oleh orang-orang tertentu yang nomor ponselnya sudah tersimpan pada agen tersebut, tapi transaksinya bisa dilakukan di mana saja. Mungkin saja transaksi pemasangan togel itu terjadi dari kantor walikota, kantor gubernur, mall-mall atau cafe dan tempat-tempat umumnya lainnya. Bahkan dimungkinkan juga transaksi togel itu terjadi di markas-markas kepolisian sendiri. Siapa yang tahu. Karena, sang agen tidak perlu lagi membuat buku rekap untuk mencatat nomor yang dipasang pelanggannya. Dari dalam penjara pun sang agen bisa mengendalikan bisnisnya, selagi dibolehkan menggunakan ponsel. Dia bisa memerintahkan kaki tangannya untuk mengantarkan menjemput uang pasangan pelanggan atau mengantarkan uang bagi yang nomornya keluar. Apa bedanya dengan bisnis narkoba yang dikendalikan dari balik jeruji besi. Anekdot yang muncul di tengah masyarakat bahwa ‘selama dunia terkembang, yang namanya judi dan penyakit masyarakat akan selalu ada’, tampaknya memang berlaku. Bila memang hal itu sudah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, maka yakinlah, Kapolda Hadiatmoko akan kewalahan sendiri mengawal komitmennya untuk memberantas judi. Ketika satu PR selesai, PR-PR berikutnya akan selalu muncul. Ini baru PR dari judi togel, belum lagi PR-PR lainnya yang berkaitan dengan tugas kepolisian dalam memberikan rasa aman pada masyarakat. Dan itu tak akan pernah habis. Sama dengan jajaran kepolisian yang tak mengosongkan waktu walau semenit pun untuk berjaga. (almudazir)

Kekerasan Pada Anak-Anak

2009-02-03T01:59:00.000+08:00

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ternyata belum cukup ampuh mengurangi tingkat tindak kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia. Padahal, lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Karena itu pula, KPAI juga dibentuk di tingkat provinsi dengan nama KPAI Daerah (KPAID). Keputusan Presiden Nomor 36/1990 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini. Namun dalam tataran operasionalnya, KPAI maupun KPAID belum banyak beraksi dalam bentuk terjun langsung ke masyarakat, baik dalam bentuk bimbingan maupun advokasi terhadap anak-anak yang teraniaya. KPAI maupun KPAID masih bergerak dalam tataran sosialisasi, itupun lebih di pusat-pusat atau ibukota provinsi dan tidak dilakukan secara kontiniu. Itu sebabnya, masyarakat tidak begitu mengenal KPAI. Masyarakat tidak tahu kemana harus mengadu. Tak banyak atau nyaris tak ada baliho-baliho maupun himbauan-himbauan KPAI maupun KPAID di tempat-tempat umum atau media massa. Padahal, sebagai lembaga yang didanai APBN dan APBD, KPAI seharusnya bisa lebih memperbesar porsi sosialisasi dan advokasi serta memberikan perlindungan langsung pada anak-anak yang teraniaya. Idealnya, dalam setiap kasus kekerasan terhadap anak-anak, KPAI harus selalu tampil di depan memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Bahkan bila perlu, KPAI lah orang pertama diberitahu masyarakat atau keluarga korban. Artinya, KPAI maupun KPAID harus lebih gencar menyebarkan informasi dan penyuluhan, termasuk membuka layanan pengaduan 24 jam dengan menyediakan nomor pengaduan tertentu yang selalu online. Karena banyak masyarakat yang mengeluh, kemana harus mengadu? Kekerasan terhadap anak-anak bisa disamakan dengan upaya membunuh masa depan sebuah generasi. Anak-anak selalu saja rentan menjadi korban perkosaan maupun penganiayaan. Ketakberdayaan mereka, selalu dimanfaatkan orang dewasa termasuk orangtua sendiri untuk menzhaliminya. Kasus yang dialami Rizki di Pekanbaru yang dianiaya bibinya atau kasus yang menimpa ‘melati’ bocah 9 tahun yang diperkosa tetangganya, serta puluhan kasus-kasus kekerasan terhadap anak lainnya, cukup jadi alat introspeksi bagi KPAI bahwa anak-anak sellau saja jadi ancaman lingkungannya. Tidak saja tetangga, kakak atau orangtuanya, tapi juga bibinya. Mungkin banyak lagi kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak, namun tak terdeteksi karena mereka tidak tahu, kemana harus mengadu? Karena itu, sudah selayaknya KPAI juga dibentuk di daerah-daerah tingkat II. Selama ini masyarakat di kabupaten/kota sangat merasakan kurangnya informasi keberadaan KPAI. Ini harus segera disikapi agar calon generasi penerus itu tidak frustasi atau menderita keterbelakangan mental karena terus mendapat intimidasi. Pemerintah sangat berperan penting disini, bagaimana agar KPAI dapat lebih leluasa bergerak dan terjun ke masyarakat. Pengalokasian anggaran yang memadai akan sangat membantu KPAI bersosialisasi. (almudazir)

APBD 2009 di Riau

2009-02-02T03:40:00.000+08:00

TARGET Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan percepatan pembangunan dan sesuai target waktu tahun anggaran, tampaknya bakal tak tercapai. Walau tahun anggaran telah ditetapkan mulai bulan Januari, dari sebelumnya April, ternyata molor. Hingga pertengahan Januari 2009 ini, khusus di Provinsi Riau dengan 11 Kabupaten Kotanya, belum satupun yang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009. Anehnya, masih ada pemerintah daerah yang belum mengajukan APBD 2009 untuk dibahas bersama DPRD setempat. Padahal semula, Presiden SBY berharap, dengan dimulainya tahun anggaran pada Januari, seharusnya bulan Desember, APBD tahun berikutnya sudah ditetapkan sehingga pelaksanaan program-program pembangunan sudah bisa dimulai. Kondisi ini murni kelengahan dan kelambanan pemerintah daerah. Bila APBD baru bisa ditetapkan pada Februari, dapat diartikan tahun anggaran hanya berjalan 10 bulan. Sebab, mau tidak mau atau suka tidak suka, akhir Desember sudah harus diakhiri. Apalagi bila APBD baru disahkan Maret, kapan lagi akan membangun daerah? Terhadap semua ini, kementrian dalam negeri dan departemen keuangan harus mencarikan jalan keluarnya. Evaluasi harus dilakukan secara ketat dan jujur agar alokasi anggaran betul-betul dapat termanfaatkan secara maksimal. Kelambanan ini juga terkait dengan mekanisme tata kerja birokrasi. Sebenarnya aturan-aturan dan buku petunjuk tentang mekanisme penyusunan anggaran daerah sangat banyak. Tapi terkesan, buku-buku itu diterbitkan hanya untuk memenuhi amanah APBD atau APBN karena sudah dialokasikan. Karena, percuma buku-buku itu diterbitkan atau aturan itu dibuat bla tak dilaksanakan. Parahnya lagi, tak ada kontrol kinerja yang jelas walau untuk mekanisme kontroling kinerja aparatur pemerintiahan walau bku tentang itu juga sudah dicetak. Dalam aturan tata kerja penyusunan anggaran tahun berikutnya, seharusnya sudah dimulai pada pertengahan tahun berjalan. Semisal anggaran 2010, maka jajaran Badan Perencanaan pembangunan hingga tingkat kabupaten kota sudah harus menyusun sejak bulan Juni atau Juli. Program-program pembangunan sudah harus disusun mulai dai tingkat kelurahan sesuatu musyarawah kelurahan dan berlanjut hingga musyawarah rencana pembangunan tingkat provinsi. Tapi, mekanisme itu tak terlaksana. Jadi kalangan pemerintahan dan DPRD jangan marah ketika rakyat sewot. Karena, seringkali ulah didesak waktu, aspirasi masyarakat lewat musyawarah rencana pembangunan kelurahan seringkali tak tertampung. Padahal, aspirasi itu bukan buat pribadi-pribadi tapi sebagai sumbangsih warga dalam mengisi program-program pembangunan. Tentunya pembangunan buat daerah atau di kelurahan mereka, karena di kelurahan lain mekanisme yang sama juga dijalankan. Kuncinya, kesadaran aparatur pemerintahan akan tanggungjawab yang diamanahkan oleh rakyat dan Negara. Peran aparatur sebagai ABDI MASYARAKAT harus diaplikasikan lewat ketaatan akan sistematika kerja, sehingga tidak mencederai aspirasi masyarakat. (almudazir)

Jangan ‘Tangisi’ DIPA 2009 Riau

2009-02-02T03:20:00.000+08:00

JUDUL di atas pantas ditujukan pada Pemerintah Provinsi Riau. Kenapa? Ternyata selama ini segenap komponen masyarakat Riau, mulai dari Pemerintah Provinsi, DPRD, tokoh-tokoh Riau sampai tingkat nasional hingga anggota DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Riau, terlihat belum satu tekad untuk membangun Provinsi Riau. Terbukti, ketika Provinsi Riau hanya mendapat Rp 6,5 triliun alokasi Dana Isian Proyek Anggaran 2009 (DIPA 2009) dari seribu triliun lebih APBN 2009, semua kesalahan hanya ditimpakan pada Pemprov Riau. Ada kesan, seakan hanya pemprov saja yang bertanggungjawab memperjuangkan DIPA tersebut. Hanya pemprov saja yang bertanggungjawab membangun infrastruktur di provinsi yang memiliki 12 kabupaten/kota ini. Terhadap hal itu, wajar saja Gubernur Riau HM Rusli Zainal meradang. Kekecewaan Gubernur Rusli mungkin saja disebabkan dia merasa berjuang sendiri ke pusat. Ketika beberapa lama Rusli tidak menjabat gubernur, perjuangan DIPA itu seperti terputus. Apakah benar seperti itu? Semua harus introspeksi. Gubernur Rusli walau kecewa dengan DIPA 2009 Riau yang hanya separo dari Sumbar, juga mesti berpikir ulang. Dalam perjuangan anggaran untuk Riau dari APBN selama ini, apakah sudah melibatkan para legislator asal Riau serta para menteri serta tokoh-tokoh masyarakat Riau? Karena sudah tak rahasia lagi, perebutan dana pusat itu dilakukan oleh seluruh provinsi. Terlepas dari kurangnya semangat persatuan dalam perjuangan DIPA tersebut, satu hal yang menjadi kunci besar kecilnya perolehan DIPA tersebut, pemanfaatan dana APBN tahun sebelumnya apakah sudah maksimal? Anggota DPRD Riau Mukti Sanjaya yang dilansir sebuah website di Riau justru mengatakan selama ini banyak dana-dana APBN jatah Riau yang dikembalikan ke pusat karena tidak habis terpakai. Nah, kalau ini benar, artinya Gubernur Rusli tak perlu ‘menangisi’ kecilnya DIPA Riau 2009. Gubernur Rusli jangan hanya melihat besarnya sumbangan Riau terhadap APBN, tapi juga mesti mengkoreksi kinerja para bawahannya. Artinya, program-program yang dibuat harus dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran sehingga dana yang dialokasikan habis terpakai. Kalau perlu selalu merasa kurang. Provinsi Riau mungkin tak perlu cemburu pada Sumbar yang hanya berkontribusi kecil terhadap pendapatan Negara tapi memperoleh DIPA 2009 lebih Rp 12 triliun. Jumlah itu justru masih terasa kurang, ketika Pemprov Sumbar hendak menjalankan program-program pembangunan infrastruktur. Lagipula, dalam meraih dana yang cukup besar itu, hampir tak ada tokoh Sumbar di pusat, mulai dari anggota DPR dan DPD RI, para menteri asal Sumbar serta pejabat lainnya yang tak dilibatkan. Lalu disatukan visi untuk membangun Sumbar ke depan dengan pemaparan program-program yang jelas dan terukur. Baca saja komentar Anggota DPR RI asal Riau Musfihin Dahlan. Terang-terangan Musfihin mengatakan minimnya komunikasi antara Pemprov Riau dengan perwakilan masyarakat Riau di DPR RI, khususnya yang masuk dalam panitia anggaran. Karena, biasanya ada rapat koordinasi yang dipimpin gubernur. Sekarang persoalannya jadi jelas, daerah tak mungkin sanggup merebut sendiri dana pusat tanpa melibatkan tokoh-tokoh di pusat. Artinya, perlu duduk semeja lagi antara Pemprov Riau dengan anggota DPR dan DPD RI asal Riau serta tokoh Riau du pusat. Masih ada peluang bagi Riau menambah DIPA 2009, karena revisi APBN 2009 akan dibahas lebih cepat. Kalau itu sudah dilakukan dan ternyata para legislator itu tak juga memikirkan Riau, sangat wajar kiranya Gubernur Rusli menyerukan, “Jangan Pilih calon DPR atau DPD RI yang tidak mau memperjuangkan pembangunan Riau” Masyarakat Riau jangan mau dijadikan alat untuk mencari dukungan tapi yang didukung tak mau memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau perlu, buat kontrak politik.(almudazir)

Palestina Oh Palestina…

2009-02-01T21:32:00.000+08:00

SOLIDARITAS untuk rakyat Palestina yang menjadi kebiadaban zionis Israel muncul di seluruh jagat dunia. Tak tanggung-tanggung, hingga hari kesepuluh serangan Israel, telah lebih 500 rakyat Palestina terbunuh serta lebih 2.500 orang luka-luka parah dan ringan. Aksi ini memunculkan kecaman terhadap Israel, sampai penggalangan dana serta pengiriman sukarelawan untuk Palestina. Sudah lebih 60 tahun rakyat Palestina menahan derita akibat perang yang tak henti-hentinya. Walau negara Palestina yang berbentuk Republik Parlementer baru diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara. Kepala negara saat ini adalah Presiden Mahmud Abbas, yang menggantikan Alm. Yasser Arafat. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang. Sumber keuangan untuk membiayai pemerintahan saat ini berasal dari negara-negara Timur Tengah, Lembaga Islam serta tokoh perseorangan yang bersimpati dengan perjuangan negara ini. Sebelumnya, Pelestina mendapatkan sumber keuangan dari hasil pajak yang dibagikan oleh Israel. Namun sejak beberapa waktu lalu, kucuran dana dihentikan secara sepihak oleh pihak Israel atas persetujuan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kucuran dana yang diberikan akan digunakan bagi kegiatan perlawanan terhadap Israel oleh HAMAS yang baru saja memenangkan Pemilihan Umum di Palestina. Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Dari segi hukum interansional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas (wikipedia.org). Terdorong keinginan untuk memperoleh wilayah kediaman yang tetap, sejak tahun 1987, orang Palestina melakukan Intifadah, yaitu gerakan yang memperlihatkan sikap bermusuhan secara terang-terangan terhadap Pemerintahan Israel dalam berbagai bentuk seperti: melempar tentara Israel dengan batu, melempar dengan bom molotov, boikot atas berbagai produk Israel, tidak membayar pajak maupun cukai, pengunduran diri secara massal para pegawai Arab yang ditunjuk oleh Pemerintah Israel, dan pemogokan periodik. Gerakan Intifadah ini mendapat dukungan luas terutama dari Pemerintah negara di Timur Tengah. Kapan serangan Israel akan berakhir? Tak ada yang bisa menjawabnya. Israel tampaknya memang berniat meratakan Palestina dengan tanah. Israel tak hiraukan kemarahan rakyat dunia, terbukti serangan terus terjadi. Di Indonesia, sejumlah organisasi mulai menghimpun relawan untuk dikirim ke Palestina. Tapi, apakah mungkin melawan kecanggihan teknologi perang Israel hanya dengan semangat saja? Jelas tak mungkin melawan tentara Israel dengan bambu runcing seperti semasa mempertahankan kemerdekaan RI tempo dulu. Yang tepat itu justru mengirim pasukan tempur dengan persenjataan lengkap. Tapi, apakah pemerintah mau? (almudazir)

Mengontrol Belanja BOS

2009-02-01T04:12:00.000+08:00

MENTERI Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo boleh saja ngomong bahwa mulai tahun 2009 tidak ada lagi sekolah negeri setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) memungut biaya baiay pendidikan pada siswa. Termasuk memungut biaya investasi sekolah seperti uang gedung atau uang bangku. Kata Pak menteri, "Itu kewajiban pemerintah daerah." Walau Menteri Bambang Sudibyo bilang tak ada alasan bagi sekolah, tapi faktanya pihak sekolah selalu saja punya alas an ketika pungutan pada siswa itu terjadi. Jadi, siapa yang akan mengawal omongan pak menteri ini? Lalu siapa yang akan mengawasi serta tindakan apa yang diberikan bila pungutan uang pada siswa negeri tetap terjadi? Lalu, sejauhmana kebijakan pemeirntah itu telah tersosialisasi? Karena, kalimat bebas pungutan di sekolah negeri itu sebenarnya sudah dilontarkan oleh menteri-menteri sebelum Bambang Subdibyo. Tapi, pungutan tetap dan selalu saja terjadi. Orang tua selalu mengeluhkan hal itu. Berbagai trik dilakukan sekolah agar dapat menarik uang dari walimurid, termasuk dengan alasan: sudah melalui rapat komite sekolah dengan walimurid. Padahal, walimurid sendiri banyak yang tidak tahu ada putusan itu. Aneh bukan? Walau Menteri Pendidikan bilang begitu, namun di daerah seringkali ada keengganan pihak Dinas Pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mau mensosialisasikan secara merata. Apalagi untuk sekolah-sekolah terpencil. Apakah kondisi ini disebabkan APBN atau APBD provinsi dan kabupaten/kota belum taat konstitusi? Sebab, Undang-Undang jelas-jelas menyatakan bahwa anggaran pendidikan harus 20 persen dari APBN atau APBD semua tingkatan pemerintah daerah. Tapi faktanya, harapan konstitusi itu masih jauh dari harapan. Malah ada daerah yang masih menggabungkan jatah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan APBD sehingga jumlahnya mencukupi 20 persen. Padahal, pos anggaran BOS bukanlah di APBD. Memang, mulai 2009 pemerintah menaikkan gaji guru minimal Rp 2 juta. Lalu dana BOS untuk setiap siswa SD di kabupaten Rp 397.000 dan di Kota Rp 400.000, dari sebelumnya hanya Rp 276 ribu per siswa per tahun. Sedangkan untuk siswa SMP di kota mendapat Rp 575.000 per siswa dan di kabupaten Rp 570.000, dari sebelumnya Rp 354.000 per siswa per tahun. Angka BOS itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk operasional sekolah. Tapi sekolah kok masih merasa kurang? Selama ini kontrolnya belum maksimal. Walimurid sendiri terkesan takut bersuara karena takut mempengaruhi nilai anaknya. Kondisi ini yang sering dimainkan pihak sekolah untuk terus meraup keuntungan dari siswa. Apalagi penggunaan dana BOS di tiap sekolah tidak diumumkan secara ke publik secara transparan. Sehingga walimurid mengamini saja ketika pihak sekolah menyatakan dana BOS selalu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan. Mungkin kebijakan ini yang perlu dikeluarkan Menteri Bambang Sudibyo. Bagaimana tiap sekolah memamparkan secara transparan setiap penggunaan dana BOS di sekolahnya masing-masing. Minimal, penerimaan dan pengeluaran dana BOS ini ditempelkan di papan pengumuman sekolah sehingga walimurid mengetahui penggunaan dana tersebut dan control masyarakat bisa berjalan. Bila hal itu tidak dilakukan, mustahil pungutan terhadap siswa akan hilang. Pihak sekolah sangat pintar cari peluang pungutan. Akibatnya, betapa pun pemerintah menaikkan anggaran BOS, sekolah akan selalu mengatakan kurang dan tetap merasa perlu bantuan orangtua. Alasannya, ada 1001. Percayalah. (almudazir)

Selamat Datang Tahun Kerbau Tanah

2009-02-01T04:07:00.000+08:00

SESUAI penetapan kalender Cina bahwa tahun 2009 disebut Tahun Kerbau. Dalam penanggalan Cina, Tahun Kerbau ini diawali pada tanggal 26 Januari 2009 bertepatan dengan Tahun Baru Imlek 2560. Pada hari itu, sekaligus terjadi pergantian shio dari Shio Tikus Tanah ke Shio Kerbau Tanah. Karena tahun 2008 disebut tahun Tikus tanah. Para ahli fengsui percaya, pada Tahun Kerbau ini potensi peruntungan lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Tahun 2009 diprediksi akan penuh tantangan serta menjadi ajang ujian kesabaran dan keteguhan. Mengutip Kompas, Sabtu (27/12), pakar fengsui, Jenie Kumala Dewi, menuturkan, tahun 2009 tidak bisa diharapkan berjalan dinamis dan cepat. Kondisi ekonomi dan bisnis pun cenderung akan berjalan stagnan. Ini sesuai dengan karakteristik kerbau, hewan yang kurang gesit tetapi sabar. Peruntungan (hoki) shio kerbau tergolong kurang baik, lebih buruk daripada shio babi. Ia menyimpulkan, setiap orang yang berbisnis pada 2009 harus bekerja lebih keras, giat, dan sabar dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Keberuntungan tidak terlalu dapat diandalkan seperti tahun sebelumnya. Pengelola fengsui online ini menyarankan agar bisnis yang terlalu spekulatif dihindari. Tahun 2009 bukan masa yang tepat untuk membuka bisnis berisiko tinggi. Sesuai karakter shio kerbau yang memang merupakan jenis hewan pekerja keras, pada tahun 2009 ini pun setiap anggota masyarakat dituntut untuk mampu bekerja keras terlepas dari hasil apa yang akan diperoleh. Dengan demikian, hanya mereka yang bersedia berjuang dan terus berusaha akan dapat melalui tahun ini dengan gemilang, bahkan mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Sesuai dengan karakteristik unsur tanah, bidang usaha yang cenderung stagnan adalah yang terkait dengan unsur logam, tanah, dan api, misalnya manufaktur, properti, pengembang, kontraktor, dan pemasaran. Jenis bidang usaha lain yang terkait dengan unsur air dan kayu, misalnya perbankan, agen travel, dan bidang kreatif, juga berpotensi kurang menghasilkan. Hal itu sungguh menjadi ujian. Siapa yang bisa melewati tahun 2009 dengan baik akan mencapai kesuksesan pada tahun-tahun berikutnya. Pada umumnya, pada tahun 2009 ini shio yang mengalami bentrok atau kurang baik (secara umum) adalah shio kambing, namun dengan adanya variasi bulan dan tanggal kelahiran, maka tidak semua orang bershio kambing mengalami tahun yang kurang baik, namun demikian individu yang bershio kambing secara umum memang perlu berhati-hati dalam mengambil langkah dan keputusan agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif shio yang bertentangan ini. Sementara indofengshui.com merilis, tahun 2009 akan diadakan pemilihan umum. Iklim politik di tahun ini akan memberikan elemen yang kondusif bagi proses pemilihan umum termasuk masa kampanyenya, akan banyak kebijaksanaan dan proses pembelajaran yang diperoleh oleh para peserta pemilu. Apalagi bagi yang selama ini mempunyai sifat 'membumi' atau merakyat. Siapakah sosok dan partai yang akan memenangkan pesta demokrasi pada kesempatan kali ini? Tidak ada satupun yang dapat memastikannya, tetapi tentunya yang terbaik bagi rakyatlah yang akan memimpin dan memenangkan pemilu 2009 ini. Para pengamat politik dan ekonomi melihat, proses demokrasi akan berlangsung mulus. Artinya, lantaran sudah dilakukan berulang-ulang, tak akan terjadi gejolak yang berarti. Bahkan hajatan Pemilu akan membelanjakan banyak dana. Hal ini akan lebih menghidupkan roda perekonomian. Dan jangan lupa, di penghujung pemerintahannya, eksekutif biasanya meluncurkan berbagai kebijakan populer dengan harapan terpilih kembali. Jadi, ada kemungkinan, tahun depan akan turun paket-paket kebijakan yang menguntungkan bagi dunia usaha. Selamat menunggangi Kerbau Tanah. Hanya yang berhasil memegang kendali kerbau inilah yang akan menuai sukses gemilang.(almudazir)

Membangun Sinergisitas Untuk PON XVIII Riau

2009-02-01T04:02:00.000+08:00

TAK ada yang berani membantah bahwa kunci sukses suatu kegiatan publik terletak pada sosialisasi dan publikasi. Sosialisasi bisa dilakukan oleh sebuah tim atau kepanitiaan namun hanya untuk kalangan terbatas dan di tempat-tempat tertentu. Itupun membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tidak mampu menjangkau semua dimensi. Juga tak lebih pada sebatas prakegiatan. Ketika kegiatan publik itu sudah berlangsung bahkan untuk beberapa hari, satu-satunya alat yang sangat-sangat efektif dan praktis untuk sosialiasi adalah media massa. Dalam hitungan menit bahkan detik, media massa dapat memberikan informasi yang akurat pada publik sampai ke ruang-ruang kerja hingga ke kamar tidur. Dengan begitu, emosional publik akan cepat terbangun. Tanpa publikasi (melibatkan media massa, red) sebuah kegiatan akan jadi hambar. Pada tahun 2012 mendatang, Provinsi Riau akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII. Ini kesempatan pertama sejak provinsi kaya minyak ini berdiri. Untuk mendapatkan predikat tuan rumah itu, telah melalui perjuangan yang berat dan panjang. Sampai-sampai Pemerintah Provinsi Riau membentuk Tim Pemenangan PON agar even bergengsi itu digelar di Riau dan berhasil. Setelah itu apalagi? Keberhasilan Riau sebagai tuan rumah PON XVIII harus berakhir happy ending dalam tataran pelaksanaan. Pengurus Besar PON (PB PON) dan Pemprov Riau harus berkaca dari kegagalan PON XVII Kalimantan Timur. Semua pihak harus dilibatkan sesuai porsinya demi marwah Riau di mata nasional. Pencitraan Riau sebagai tuan rumah akan sangat dipengaruhi oleh kehandalan dan profesionalitas dalam ‘mendemamkan’ PON di tengah masyarakat. Kuncinya cuma satu, sosialisasi yang tepat sasaran dan publikasi yang baik. Apa yang dikatakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Riau H Dheni Kurnia bahwa untuk urusan sosialisasi dan publikasi, yang paling ahli adalah kalangan pers. Karena itu, mustahil demam PON akan terjadi bila media massa tidak dilibatkan secara tepat dan sesuai profesionalitasnya. Tanpa melibatkan insan pers, dana sosialisasi dan publikasi yang mencapai Rp 139 miliar itu tak ada artinya. Dana triliuan rupiah untuk PON XVIII ini juga akan habis tanpa makna. Sebagai langkah awal, PWI Cabang Riau melalui SIWO PWI Cabang Riau mengejawantahkan rasa tanggungjawab mensukseskan PON XVIII tersebut dengan menggelar Workshop Wartawan Olahraga yang bertema ‘Liputan Olahraga Multievent’ Sabtu lalu. Kegiatan ini baru langkah awal PWI Riau dalam mempersiapkan wartawan-wartawan di Riau untuk menggawangi pesta olahraga ini. Program ini jelas tak ada artinya bila PB PON dan Pemprov Riau tidak merespon dengan benar. Anggapan kebanyakan pejabat dan pengambil kebijakan selama ini bahwa wartawan selalu butuh berita, jadi ketika ada even, tanpa dilibatkan pun wartawan akan datang meliput, harus dikubur dalam-dalam. Ini pemikiran yang tidak membangun dan bukanlah pemikiran seorang pejabat publik yang bertanggungjawab membangun citra daerah dan pemerintahan yang baik. Tanggungjawab moral yang besar dari PWI Riau untuk mensukseskan PON Riau ini, juga tak bermakna bila dalam kerangka kerja besar ini PWI Riau tidak dilibatkan secara aktif. Sinergisitas baru berjalan ketika porsi tanggungjawab dibagi. PWI sudah membuka diri, lalu bagaimana dengan kalangan birokrasi? Pers memang harus menyandang tanggungjawab mendukung program pembangunan, tapi pada kondisi tertentu pers jelas tidak mau selalu jadi penonton. Tanggungjawab moral pers saja belumlah cukup tanpa dibarengi tanggungjawab pemerintah melakukan pembinaan terhadap lembaga dan institusi pers. Sinergisitas, ini penting. Harus sama-sama satu niat bahwa sukses tidaknya PON XVIII juga tertumpang marwah dan martabat Riau sebagai bagian dari NKRI. PWI Cabang Riau telah membuka diri, tinggal lagi respon PB PON dan Pemprov Riau. (almudazir)

Berkas Pertama Bos Togel

2009-02-01T03:10:00.000+08:00

DIDESAK serta dituding sana sini, ternyata membuat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Brigjen Hadiatmoko gerah juga. Geram dengan tudingan bahwa Polda Riau terkesan sengaja memperlambat proses pemeriksaan Bos Togel Acin alias Candra Wijaya, Selasa (25/11) Kapolda Hadiatmoko mengantarkan dan menyerahkan lansgung berkas pertama Acin cs ke kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Disebut berkas pertama, karena ada beberapa berkas lagi yang tengah disiapkan dan dilengkapi tim penyidik Mapolda Riau terhadap Acin, di antaranya terkait dugaan pencucian uang dan kepemilikkan senjata api. Lalu ada pertanyaan, adakah berkas khusus untuk oknum wartawan yang ikut menerima uang togel itu nantinya? Tak tahulah. Tapi yang jelas, sejumlah lembaga pers masih menunggu rilis Kapolda Riau terkait nama-nama oknum wartawan yang diduga ikut menikmati uang haram tersebut. Mungkin bagi lembaga pers ini sangat penting demi membersihkan wajah pers Riau di muka publik. Karena, sejak persoalan ini dirilis Kapolda Hadiatmoko, wajah pers Riau telah tercoreng. Apalagi beritanya sempat jadi polemik di hampir semua media massa terbitan Riau. Selam nama-nama itu belum muncul, tanda tanya besar tetap menggelayut di benak publik terhadap persoalan yang telah menjadi pembicaraan di kantor-kantor hingga warung kopi tersebut. Selain itu, rilis nama-nama oknum wartawan penerima itu penting bagi Persatuan Waratwan Indonesia (PWI) untuk menjadi alas dalam menjatuhkan sanksi, termasuk dari para pemimpin redaksi. Khusus yang terakhir ini, bagaimana kalau ternyata pemimpin redaksi sendiri yang menikmati? Gebrakan Kapolda Hadiatmoko itu memang mendapat acungan jempol dari sejumlah tokoh Riau. Bahkan Walikota Pekanbaru secara khusus mengucapkan terimakasih pada tindakan Kapolda tersebut. Apalagi, Acin cs yang telah tahunan beroperasi, selama ini terkesan kebal hukum. Karena itu, harapan akan kasus ini bermuara ke pengadilan terus menggelinding. Tak hanya ke Kapolda, harapan itu juga ditujukan pada lembaga kejaksaan dan kehakiman. Kapolda Hadiatmoko bisa saja kecele, bila di pengadilan nantinya ternyata Acis cs dihukum ringan. Nah, pers kembali berperan di sini untuk mengawal proses persidangan. Karena, ada analog yang muncul di masyarakat, kalau tidak bisa ‘bermain’ di Kepolisian atau kejaksaan, hakim adalah muara terakhir untuk bisa selamat dari hukuman. Mudah-mudahan itu hanya analog kosong yang tak bermakna pada kasus ini. Apalagi, akan ada sejumlah berkas susulan yang akan menjerat Acin. Ini harus terus disimak! (almudazir)

Dosa Lima Hari Kerja

2009-02-01T02:56:00.000+08:00

PEMBERLAKUAN program lima hari kerja awalnya didasari semangat untuk menggairahkan dunia pariwisata Indonesia yang terpuruk pasca Bom Bali I, walau wacananya sudah muncul sejak 1998. Dengan lima hari kerja diharapkan para pegawai negeri sipil (pns) bisa berlibur dan meramaikan objek-objek wisata. Begitu juga dengan stakeholder, juga bisa memanfaatkan hari libur yang dua hari (Sabtu dan Minggu) untuk berwisata bersama keluarga. Tentunya, juga sebagai implementasi Inpres nomor 10/2005 tentang Hemat Energi. Ternyata dalam pelaksanaannya, lima hari kerja dinilai banyak pihak tidak efektif. Apalagi bagi aparatur pemerintahan selaku pelayan publik. Bila saat enam hari kerja, jam kerja hingga pukul 14.00 WIB, maka dengan lima hari kerja bertambah hingga pukul 16.30 WIB dari Senin hingga Jumat. Ternyata, ini banyak dikeluhkan masyarakat termasuk PNS itu sendiri. Akibatnya, perpanjangan jam kerja itu tak menambah intensitas pelayanan publik. Apalagi bagi pejabat setingkat eselon II dan III. Setelah keluar makan siang, jarang sekali yang kembali ke kantor. Banyak saja alasannya. Nah, ketika pimpinan tak lagi di kantor, para staf pun ikut keluar pula karena tak ada lagi yang mengawasi. Tinggalah ruangan-ruangan perkantoran yang sepi meski masih dalam jam kerja. Kalau pun masih ada pegawai di kantor pada siang, lebih banyak ngobrolnya ketimbang bekerja. Atau sambil main game sambil menunggu jam pulang. Sejauh ini, banyak daerah belum terlihat melakukan evaluasi kongkrit terhadap efektivitas lima hari kerja ini. Tapi, apa yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Sumbawa, sebuah langkah yang dinilai banyak pihak sangat tepat. Pemkot Bima kembali menerapkan enam hari kerja. Dari evaluasi yang dilakukan Selama setahun di seluruh satuan kerja (satker), ternyata tak banyak masyarakat yang berurusan di atas pukul 14.00 WIB dan sebagian besar lebih banyak mengurus segala sesuatunya pada pagi hari. Karena, pelayanan pada siang hari dinilai tidak efektif lagi. Memasuki tahun 2004, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Faisal Tamin pernah berwacana untuk kembali memberlakukan enam hari kerja. Menurut Faisal, pemberlakukan program lima hari kerja tidak berhasil meningkatkan baik efisiensi pelayanan kepada publik maupun kinerja para aparatur Negara (unisys.uii.ac.id). Nyatanya, etos kerja aparatur Negara tetap begitu-begitu saja, malah justru jadi lalai karena merasa waktu kerja masih panjang. Berharap terimplementasikannya Inpres nomor 10/2005 tentang Hemat Energi, ternyata juga tidak begitu efektif. Contohnya, kebiasaan di kantor-kantor pemerintah, tirai dan pintunya selalu ditutup. Kondisi ini jelas membutuhkan penerangan dan pendingin ruangan. Bila kerja hanya sampai pukul 14.00 WIB, jarang sekali ada ruangan kosong. Dan selama itu, lampu dan penerangan untuk banyak orang. Ketika jam kerja hingga pukul 16.30 WIB, penerangan dan pendingin ruangan tetap hidup dari pagi. Selagi belum jam pulang kantor, keduanya tetap dihidupkan, walau tak ada pegawai lagi dalam ruangan. Berapa pemborosan yang terjadi? Belum lagi penggunaan computer yang lebih banyak untuk main game daripada untuk kerja. Karena, ketika jam kerja hingga pukul 14.00 WIB, sangat sempit sekali waktu bagi pegawai untuk main game. Komputer yang dibeli dari uang rakyat itu betul-betul bermanfaat untuk keperluan rakyat, bukan untuk main game. Lalu pada hari Jumat, meski jam kerja tetap hingga pukul 16.30 WIB, tapi faktanya selesai Shalat Jumat, nyaris tak ada lagi pegawai di kantor-kantor pemerintahan. Ketika hari kerja sudah lima hari, lalu pemerintah menambah lagi dengan libur bersama. Lihat saja pada Desember 2008 ini, dari tanggal 1-31, praktis hanya 20 hari PNS masuk kantor. Kapan lagi melayani masyarakat? Padahal aturannya jelas, PNS merupakan Abdi Negara, Abdi Rakyat. Mungkin lima hari kerja perlu ditinjau ulang lagi, daripada makin banyak aparatur pemerintah yang berdosa dengan mencuri jam kerja dan pemborosan energi. Lagipula, dengan banyak libur ternyata punya cost tersendiri. Bukan istirahat, tapi malah plesir. Lalu, uangnya darimana? (almudazir)

Demokrasi Lewat Mahkamah Konstitusi

2009-02-01T02:28:00.000+08:00

INILAH demokrasi yang sebenarnya. Suara Rakyat adalah Suara Tuhan (vox populi, vox dei) yang menjadi ciri dasar demokrasi justru lahir dari tangan-tangan Mahkamah Konstitusi, bukan dari 550 anggota DPR RI yang bertugas menggodok Undang-Undang. Kenapa? Pertanyaan ini seharusnya tidak muncul bila para anggota DPR RI yang dipilih rakyat lewat jalur partai, benar-benar bersikap dan bertindak sebagai wakil rakyat. Penetapan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, menggambarkan ketakutan para wakil rakyat itu tak dipilih lagi oleh rakyat. UU No. 10/2008 itu secara implicit memperlihatkan kesadaran sekaligus ketakutan sebagian besar para anggota DPR RI itu bahwa selama ini mereka benar-benar tidak pro rakyat dan bakal kehilangan kekuasaan karena tak akan dipilih lagi. Kesadaran itulah yang berakibat alotnya saat pembahasan UU No. 10/2008 hingga akhirnya melahirkan penentuan calon Legislatif Terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut. Rakyat jelas kecewa ketika UU itu ditetapkan. Tapi rakyat tak berdaya. Untunglah ada tiga orang yang mewakili rakyat (bukan wakil rakyat, red) yang mencoba melawan kekuatan dewan. Uji Materi UU Pemilu itupun diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima Satria. Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr Mohammad Mahfud MD SH SU menangkap peluang itu untuk menujukkan keperpihakannya pada rakyat. Kegagalannya memperjuangkan aspirasi rakyat semasa jadi anggota DPR serta pemahamannya terhadap keinginan rakyat semasa menjabat Menteri Pertahanan, ditumpahkan dengan menyetujui Uji Materil UU No. 10/2008 yang diajukan ketiga orang tersebut. Demokrasi yang selama ini hanya untuk kalangan atas, dicairkan dengan mengganti pasal 214 huruf a, b, c, d dan e UU 10/2008 yang menetapkan anggota legislatif dari berdasarkan nomor urut menjadi suara terbanyak. Artinya, anggota legislatif di semua tingkatan tidak lagi mengacu pada keinginan partai, tapi betul-betul keinginan rakyat. Kekuasaan tertinggi dari dulu sebenarnya sudah berada di tangan rtakyat, kini dikembalikan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya lagi, rakyat betul-betul tahu kepada siapa aspirasinya akan dipercayakan. Siapa yang selama ini betul-betul memperhatikan nasib mereka. Jadi, bagi tokoh-tokoh politik, mantan birokrat, tokoh agama ataupun tokoh-tokoh adat yang selama ini hanya memanfaatkan ketokohannya untuk kepentingan pribadi dan golongan, jangan berharap lagi dapat tempat di legislatif. Mahkamah Konstitusi tak mau lagi masyarakat membeli kucing dalam karung. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu, ketakutan Ketua MPR RI yang mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid akan membengkaknya golongan putif alias Golput tak akan terjadi. Jadi tak perlu lagi adanya himbauanh agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan Fatwa Haram Golput. Dagelan politik Hidayat itu secara tidak langsung akan mentah oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena, siapa memilih siapa, pada pemilu akan jelas. Karena itu, jika ingin menjadi Wakil Rakyat, perhatikanlah rakyat. Dekati dan pikirkan keinginan rakyat. Jangan zolimi rakyat. Karena, Suara Rakyat telah kembali menjadi Suara Tuhan.(almudazir)

Badan Kehormatan Independen

2009-01-28T02:17:00.000+08:00

SEANDAINYA Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR/DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota dari kalangan independent, bukan dari internal anggota dewan, mungkin sudah ratusan atau mungkin ribuan wakil rakyat yang terhormat ini diusulkan untuk diberhentikan. Tapi, karena anggota BK masih teman-teman sejawat, sulit aturan bisa berjalan. Apalagi yang melakukan kesalahan itu teman-teman satu fraksi, BK sulit bertindak. Lalu, untuk memenuhi tuntutan publik dicarikanlah alasan-alasan yang ujung-ujungnya kawan-kawan terselamatkan. Memang, anggota BK terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi. Tapi dengan kondisi, selueuh fraksi punya masalah dengan anggotanya. Baik soal kehadiran, atau prilaku-prilaku lain yang jelas-jelas tidak mencerminkan sebagai ANGGOTA DEWAN TERHORMAT yang diharapkan jadi panutan masyarakat. Akibatnya, terjadi kongkow-kongkow politik. BK baru berjalan ketika persoalan mengenai anggota dewan tersebut sudah dicincang media massa, dimamah publik, dan disuarakan banyak sehingga berimplikasi hukum. Itupun terkadang masih didalihkan, menunggu putusan ingkrah sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Jadi wajar, seorang Effendi Choirie gerah dengan suasana itu. Kehadiran rekan sejawatnya sesama anggota DPR RI sangat minim, baik saat pembahasan Rancangan Undang Undang atau berbagai sidang paripurna lainnya. Walau sidang paripurna itu beragendakan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang notabene merupakan pemlih yang mengantarkan wakil rakyat itu masuk lembaga dewan. Ironis sekali. Gagasan yang dilontarkan Effendi agar pimpinan dewan mengumumkan anggota yang suka membolos, langsung mendapat respon publik. Dari survey yang dilakukan detik.com, 97 persen pemilih menyatakan setuju diumumkannya para wakil rakyat pembolos tersebut. Hanya 3 persen saja yang kontra. Ini artinya, pimpinan dewan –tidak saja di DPR RI tapi semua tingkat hingga kabupaten kota- harus merespon aspirasi ini demi menegakkan citra lembaga dan citra partai. Jangan anggap pengumuman anggota dewan pembolos itu sebagai pembunuhan karakter, apalagi menjelang Pemilu 2009. Tapi lihatkan sebagai sebuah upaya untuk memberi penghormatan terhadap lembaga dan agar anggota dewan tersebut tidak mengkhianati harapan yang dititipkan pemilihnya. Gagasan Effendi ini, juga bagian dari tugas dan kewenangan dari anggota Badan Kehormatan. Tapi BK kok justru mbalelo. Gagasan Effendi ini sebenarnya bisa diformulasikan dalam bentuk lain. Sebagai bentuk ketaatan terhadap aspirasi rakyat serta terjaganya citra lembaga dewan yang terhormat, DPR harus menurunkan egonya dengan menetapkan Badan Kehormatan dari kalangan independen/non partai. Dengan begitu, BK bisa bekerja tidak dalam tekanan, apakah itu tekanan rekan-rekan atau partai. Dan BK independen ini akan lebih jeli membidik anggota pemalas dan pembolos atau berkasus yang tidak sesuai dengan kode etik anggota legislatife. Dengan BK DPR/DPRD dari Independen, diyakini ketakutan Ketua MPR Hidayat Nurwahid akan tinggi golongan putih (golput) tidak akan terjadi. Bila anggota DPR/DPRD betul-betul bekerja sesuai kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, rakyat akan berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karena ada keyakinan, anggota dewan yang dipilih nantinya betul-betul berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat/pemilihnya.(almudazir)

Potensi Konflik Lahan di Riau

2009-01-28T02:10:00.000+08:00

ANGGOTA DPRD Sumbar Raski Soeki mengaku Provinsi Riau terbaik bagus dalam membina masyarakat diperbatasan dengan provinsi tetangga. Karena itu, sejumlah anggota Komisi I DPRD Sumbar mengagendakan untuk belajar ke Riau. Nah, ketika dengan provinsi tetangga, Riau bisa aman, tak begitu halnya di dalam negeri sendiri. Sejumlah konflik perbatasan antara kabupaten, dan tuduhan penyerobotan lahan oleh masyarakat hampir terjadi di semua kabupaten. Sebut saja Kampar, Rohul, Inhu, Rohil, hingga yang baru saja terjadi di Desa Beringin Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Bila dua daerah, Kampar dan Rohul memperebutkan sejumlah desa untuk masuk wilayah kabupaten masing-masing, maka di Desa Beringin, ratusan masyarakat dituduh menyerobot lahan konsesi PT Arara Abadi, anak perusahaan dari PT Indah Kita Pulp and Paper (IKPP), pabrik kertas terbesar di Riau. Mungkin tak putus lagi dengan cara mediasi, manajemen PT Arara Abadi terpaksa harus minta bantuan polisi. Sekitar 500 personil polisi dari Polda Riau, Polres Bengkalis, Rohil, Siak dan Dumai mengusir warga yang telah tahunan berdiam di lokasi itu. Pihak PT Arara marah karena menurutnya masyarakat tidak saja berdiam di lahan konsesi mereka, tapi juga menebangi pohon-pohon yang telah ditanam PT Arara. Dari peristiwa itu serta peristiwa-peristiwa sebelumnya dan di kabupaten lain di Riau, tampaknya Pemerintah Provinsi Riau harus banyak belajar memenej masyarakat sendiri. Pemprov Riau sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat bersama pemerintah kabupaten kota yang punya wilayah konsesi, perlu mengkaji lebih dalam lagi. Bila perlu betul-betul turun ke lapangan menjelang izin diteken. Kalau ada warga yang berdiam di lahan itu, mesti dicarikan solusi agar potensi konflik masa depan tidak terjadi. Lalu, ketika izin sudah diberikan, perusahaan juga berkewajiban mengamankan lahannya. Jangan ketika persoalannya sudah besar, masyarakat yang tinggal di lahan itu sudah ratusan dan beranak cucu, baru mereka diusir. Ini memang tragis. Memang, dengan luas wilayah hutan dan perkebunan yang dimiliki Provinsi Riau, potensi konflik lahan sangat besar. Tidak saja pada tuduhan penyerobotan lahan, tapi juga konflik batas lahan. Apalagi pihak perusahaan-perusahaan besar juga seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat, seringkali dimanfaatkan untuk mementingkan diri sendiri. Akibatnya, ketika suatu masyarakat sadar atau disadarkan akan kerugian yang dideritanya dengan sebuah perusahaan, maka perang terbuka sulit dihindarkan. Provinsi Riau punya cukup sarana untuk menjangkau pelosok desa yang kurang prasarana. Kesan yang muncul selama ini, Provinsi Riau hanya kurang pejabat atau petugas yang mau mandi keringat untuk turun ke lapangan mendata langsung tapal batas dan situasi lahan yang akan diberi izin. Foto satelit tak bisa terlalu dipercaya. Ketua RT atau Kepala Dusjn dan desa sebagai unsur pemerintahan terendah, juga seringkali disibukkan dengan urusan sendiri. Bila kondisi dan cara kerja ini tak segera diperbaiki, alamat konflik lahan yang terulang dan akan terulang lagi. (almudazir)

Berkacalah Pada Tragedi Presiden Bush

2009-01-28T01:54:00.000+08:00

MUNTADHAR Al Zaidi, wartawan Irak dari media Al-Baghdadia, yang melemparkan sepatu ke Presiden Amerika Serikat George W Bush dalam sebuah konferensi pers, Minggu 14 Desember 2008 lalu, tiba-tiba jadi selebriti. Al Zaidi mendapat simpati dari umat Islam seluruh dunia. Wajah Al Zaidi menghiasi televise-televisi, halaman-halaman Koran dan situs-situs berita di seluruh dunia. Bahkan sepasang sepatu yang dilemparkan Al Zaidi ke Presiden Bush sudah ada yang menawar Rp 110 miliar, karena dianggap bernilai sejarah yang luar biasa. Masyarakat Islam dunia bahwa berucap, masih untung Presiden Bush hanya dilempari sepatu, tidak bom atau granat. Karena, selama ini Presiden Bush sudah dianggap sebagai penjahat tirani yang telah membunuh lebih 2 juta rakyat Irak dengan invasi militer yang dilakukannya. Kasus Al Zaidi (28), wartawan muda Irak, terhadap Bush juga dianggap sebagai refleksi protes kegetiran dan tangis rakyat Irak atas invasi AS. Sepatu Al Zaidi adalah bom yang meluluhlantakkan kegarangan Bush. Dunia Islam belum lupa dengan situs Al Qaeda yang menunjukkan video dan foto dua prajurit AS yang tertangkap gerilyawan Irak dan diperlakukan secara sadis. Mereka mengklaim pembunuhan tersebut sebagai balas dendam atas kebengisan, pembunuhan, dan pemerkosaan pasukan AS di Irak. Bagi Dunia Islam, tindakan itu justru ‘kado perpisahan yang tepat’ bagi Bush. Ratusan pengacara menawarkan bantuan mewakili Zaidi tanpa bayaran. Bahkan, di Libya, putri Moamer Khaddafi, Aisha, akan memberikan penghargaan berupa medali atas keberanian Zaidi. Sementara kelompok militan Syiah di Lebanon, Hezbollah, menyatakan Zaidi seharusnya diberi penghargaan sebagai pahlawan Irak. Presiden Venezuela Hugo Chavez pun mengaku kagum pada keberanian Zaidi. (inilah.com, Rabu 17/12). Lemparan sepatu Al Zaidi itu, jelas merupakan tamparan keras bagi seorang presiden Negara adikuasa. Karena itu wajar, Presiden Bush memerintahkan Al Zaidi ditahan di zona hijau di tengah Kota Baghdad, tak jauh dari Kedubes AS dan kantor-kantor pemerintahan, dengan penjagaan super ketat. Saudara laki-lakinya, Durgham Zaidi, seperti dilansir news.com.au, Selasa (16/12) mengatakan, satu lengan dan iga Al Zaidi patah. Kasus wartawan Irak ini, harus jadi pelajaran bagi semua pemimpin dunia, tak tekecuali Indonesia. Reformasi yang digulirkan dengan pertumpahan darah sekaligus mengorbankan harta dan nyawa, tak banyak membawa perubahan di republik ini. Kesengsaraan rakyat justru makin luas. Korupsi makin menjadi-jadi. Penegak hukum tak lagi ditakuti. Rakyat, uruslah diri sendiri. Jika pemimpin di Indonesia tetap berpola seperti ini, ketika semua program hanya untuk lips service, dimungkin Al Zaidi-Al Zaidi lain juga akan muncul di Indonesia. Nah, sebelum ini terjadi, para pemimpin mesti introspeksi. Jangan butuh rakyat ketika akan pemilu, pilpres atau pemilihan kepala daerah. Ini akan menumbuhkan antipati. Rakyat sekarang makin berani. Ketika penjara tak lagi ditakuti dan kematian hanya dinilai sebatas sampai ajal, ini sebuah petaka. Merenung dan berdoalah. Jangan sampai ada George W Bush- George W Bush lain di Indonesia, sehingga berpotensi pula melahirkan Al Zaidi-Al Zaidi berikutnya. Semoga. (almudazir)

Pelabuhan Khusus Impor di Dumai

2008-12-18T16:17:00.000+08:00

MENTERI PERDAGANGAN RI Mari Elka Pangestu tampaknya tak bergeming soal tuntutan stakeholder Kota Dumai yang dalam Tim 17 serta Pemerintah Kota Dumai yang menolak Permendag No 44 tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Sebab, bila dilihat dari alasan penundaan pemberlakuan permendag 44/2008 itu dari semula 15 Desember menjadi 1 Januari 2009, karena pemerintah tak ingin impor barang terganggu menjelang perayaan natal dan tahun baru 2009. Tak ada kata revisi dari Permendag 52/2008 tentang penundaan pemberlakukan permendag 44/2008 itu. Artinya, Tim 17 Perjuangan Penolakan Permendag 44/2008 belum bisa berbesar hati. Alasan yang disampaikan Mendag Mari E Pangestu itu setidaknya membuka pikiran kita bahwa sebenarnya mendag keberatan menambah lagi pelabuhan khusus impor yang telah tertuang dalam Permendag 44/2008. Apalagi Mendag Mari pernah mengaku tak ikut campur soal tidak ditetapkannya Pelabuhan Dumai sebagai pelabuhan khusus untuk 5 produk tertentu. Mendag beralasan penetapan 5 pelabuhan yaitu Belawan Medan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak dan Pelabuhan Soekarno Hatta terkait Permendag No 44 tahun 2008 sudah menjadi keputusan bersama dibawah koordinasi menteri perekonomian dan usulan dari Ditjen Bea dan Cukai. Masukan dari bea cukai ke mendag, 5 pelabuhan itu mewakili impor terbesar di 5 produk tersebut. (Mendag 'Lempar Handuk' Soal Permendag No 44 Tahun 2008, detik.com/Kamis, 4/12/08). Dari alasan mendag itu, bisa ditangkap bahwa sebenarnya yang sangat berperan dalam penentuan pelabuhan khusus impor itu adalah Bea dan Cukai. Sebab, Bea dan Cukai selaku instansi yang berwenang dan lebih tahu legalitas arus keluar masuk barang. Dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pasti telah berkoordinasi dengan seluruh perwakilan kantor Bea dan Cukai sebelum mengusulkan ke mendag untuk bahan pertimbangan penetapan pelabuhan khusus impor. Hingga akhirnya mendag menetapkan 5 pelabuhan dan bandara internasional tersebut. Nah, kini yang jadi tanya tanya, tentang Pelabuhan Dumai, seperti apa laporan Kantor Bea dan Cukai Dumai, sehingga Pelabuhan Dumai tidak masuk dalam kategori Pelabuha Khusus Impor Produk Tertentu seperti yang tertuang dalam Permendag 44/2008 tersebut? Ini harus mesti jadi pertanyaan besar bagi Tim 17. Karena, kalau dikutip pernyataan Kepala Bidang Pelanggaran dan Keselamatan (Kabid Gamat) Administrateur Pelabuhan Dumai, M Natsir Ritonga saat Pertemuan Tim 17 dengan Muspida Kota Dumai di Hotel Grand Zuri, Ahad (14/12), diungkapkan bahwa dari segi pendapatan, berdasarkan data yang diperoleh Adpel, Pelabuhan Dumai lebih besar mendatangkan pendapatan dibandingkan Pelabuhan Belawan yang dalam Permendag No 44/2008 dimasukkan sebagai 5 Pelabuhan Impor Nasional. Selain itu dari tingkat kedalaman alur perairan, Pelabuhan Dumai lebih menjamin bisa berpeluang dimasuki kapal-kapal import jika dibandingkan dengan Pelabuhan Belawan. Setelah itu muncul pertanyaan, sudahkah Tim 17 berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Dumai, lalu koordinasinya seperti apa? Sudahkah Tim 17 melihat laporan Kantor Bea dan Cukai Dumai ke Ditjen Bea dan Cukai terkait Pelabuhan Dumai? Logikanya, bila Pelabuhan Dumai memang mendatangkan penghasilan lebih besar dan kedalaman alur perairan lebih menjamin dimasuki kapal impor jelas tidak mungkin tak masuk tak masuk kategori Pelabuhan Khusus Impor. Artinya, ada informasi yang tidak lengkap yang sampai ke meja mendag. Ini salah siapa? (almudazir/tajuk Harian Umum Riau Pesisir, 16 Desember 2008)

Wacana ‘Menyesatkan’ Hidayat Nurwahid

2008-12-18T15:46:00.000+08:00

KETUA MPR RI Hidayat Nur Wahid tiba-tiba mewacanakan fatwa haram bagi golput alias warga yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Untuk memuluskan wacana itu, Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini membujuk organisasi Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk mengeluarkan Fatwa Haram bagi para golongan putih (golput) tersebut. Kontan saja, wacana yang dilontarkan Hidayat menggelinding bak bola panas. Kecaman pun bermunculan. Sebagai pimpinan tertinggi lembaga pembuat Undang Undang, Hidayat seharusnya tidak mengeluarkan gagasan yang justru bertentangan dengan Undang Undang. Sebab, UU sendiri tidak mewajibkan masyarakat memilih dalam Pemilu. Lagipula, soal halal, haram atau makruh merupakan hukum Agama yang jelas tidak bisa disamakan dengan hukum tatanegara. Tanpa bermaksud menggurui, tak mungkin Hidayat tak paham bahwa pemilih dalam Pemilu tidak hanya warga Muslim. Jadi, tidak semuanya bisa dijadikan fatwa. Karena itu wajar, Direktur Eksekutif IndoBarometer M Qodari mengatakan bahwa wacana yang dilontarkan Hidayat Nur Wahid itu menyesatkan. Masyarakat tidak bisa dipaksa memilih. Seharusnya, Hidayat Nur Wahid atau PKS, atau partai-partai lain yang punya keterwakilan di DPRD dan DPR RI introspeksi, kenapa begitu rendah partisipasi masyarakat dalam memilih. Perjuangan apa yang telah dilakukan untuk rakyat yang diwakili. Terasa kah penderitaan rakyat oleh para anggota dewan yang terhormat tersebut. Tidak seperti sekarang, lazimnya jika mewakili seseorang maka yang mewakili tersebut menjadi nomor dua. Tapi fakta yang terjadi, justru yang mewakili pula yang minta dilayani. Ironisnya, masyarakat sudah tidak merasakan ada wakilnya yang diharapkan sebagai penyambung lidah. Inilah yang akhirnya memunculkan antipati. Hitungan-hitungan masyarakat sederhana saja, pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos, sedikitnya menghabiskan waktu satu jam atau mungkin bisa setengah hari. Nah, kalau waktu selama itu dimanfaatkan untuk jualan atau bekerja untuk mencari sesuap nasi, mungkin lebih berarti. Toh, waktu adalah uang. Masyarakat melihat, pergi ke TPS tidak ada untungnya, justru rugi yang didapat. Sikap itu muncul, karena para anggota dewan juga. Ketika sudah duduk enak, tak ingat lagi yang memilihnya. Bahkan ada anggota dewan yang selama 5 tahun hampir tak pernah turun ke daerah pemilihan menemui pemilihnya. Jika Hidayat Nur Wahid dan PKS terus menggelontorkan wacana Fatwa Haram itu, bisa-bisa berdampak menurunkan popularitas PKS sendiri di mata publik. Agama jelas bukan politik. Aturan agama landasannya Alquran dan hadist yang tidak pernah berubah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sementara aturan politik, saat sarapan pagi A, setelah makan siang bisa saja jadi D. Jadi, janganlah dicampurbaurkan. Jangan biasakan, semua bisa masuk wilayah politik. Pada akhirnya justru akan lebih memperbesar golput. Karena masyarakat tahu, tidak ada sedikitpun kepentingan perut masyarakat dengan wacana fatwa haram tersebut. Justru bisa berdampak masyarakat makin kelaparan, karena harus membuang sekian jam waktunya untuk ke TPS. Sementara nasib mereka tak jua berubah. Benar apa yang dikatakan Pengamat Politik UI, Arbi Sanit, dalam sebuah talkshow, Sabtu (13/12), yang dilansir situs inilah.com, kalau MUI menyatakan haram berarti bertentangan dengan demokrasi karena golput atau tidak itu sama haknya. Kalau terjebak di situ, maka MUI sudah jadi politisi bukan lembaga agama. MUI harus sadar untuk tidak melibatkan diri terlalu jauh dalam persoalan-persoalan politik. Arbi menganalogikan politik lebih banyak abu-abunya jika dibandingkan hitam putih (halal atau haram), sedangkan agama urusannya hitam putih. Oleh karena itu, agama tidak bisa diparalelkan politik. Begitu juga dengan politik yang tidak disemetrikan dengan agama. Kalau masuk ke politik, MUI sudah terpuruk ke dalam bumi bukan lagi ke akhirat. Fatwa masalah agama, urusan masuk surga. Pemilu jangan disamakan dengan surga. Pak Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR dan mantan Presiden PKS, coba renungkan lagi.(almudazir)

Multiplier Effect Bandara Umum di Dumai

2008-12-18T02:44:00.000+08:00

Kepala Dinas Perhubungan Dumai Drs Syafruddin Kamal MM saat audiensi dengan Menteri Perhubungan Jusman Syafei di ruang kerja Menhub, 29 Oktober 2008 lalu. PENGALIHAN pengelolaan Bandar Udara (Bandara) Pinang Kampai dari PT Pertamina UP II Dumai ke Pemerintah Kota Dumai, merupakan satu langkah maju bagi pembangunan dan perkembangan perekonomian Kota Dumai. Mengapa tidak, pengalihan dalam bentuk pinjam pakai itu sejalan dengan perubahan status Bandara Pinang Kampai dari Bandara Khusus ke Bandara Umum. Artinya, semua maskapai penerbangan komersil berpeluang mendarati bandara ini. Dikatakan langkah maju, akan banyak sekali multiplier effect dari beroperasinya bandara tersebut. Tingginya mobilitas pejabat pemerintahan, legislative, pebisnis dan berbagai aktivis organisasi lain di Kota Dumai serta daerah tetangga Bengkalis, Rokan Hilir, Duri dan bahkan mungkin Kabupaten Siak, menyebabkan peningkatan kebutuhan arus transportasi udara. Bila selama ini mereka harus mengeluarkan cost yang cukup besar untuk berangkat ke Jakarta, karena harus dari Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, maka dengan beroperasinya Bandara Pinang Kampai, jelas lebih efektif dan efisien. Efsiensi tidak saja dari aspek waktu tapi juga biaya. Warga dari Duri jelas lebih memilih berangkat dari Bandara Pinang Kampai yang jarak tempuhnya hanya sekitar 1 jam, daripada Bandara Sultan Syarif Kasim dengan jakar tempuh 4 jam dari Duri, bila ingin berangkat ke Jakarta. Sama halnya dengan warga di Rohil, Bengkalis dan sekitarnya. Nah, dengan tingginya arus masuk orang ke Dumai, otomatis peredaran uang juga akan makin besar. Minimal, sambil menunggu keberangkatan, air mineral agak sebotol akan mereka beli juga. Bisa saja mereka makan dan minum dulu sebelum berangkat. Atau mungkin mereka menginap dulu semalam di Dumai. Semua itu jelas menambah peredaran uang di Dumai, sejalan dengan peningkatan pendapatan warga Kota Dumai. Dengan begitu, hotel-hotel di Dumai akan kebanjiran tamu. Pedagang-pedagang makanan dan minuman bakal panen. Tukang parkir pun akan ikut ketiban rezeki. Bayangkan, bila satu hari ada 2 atau 3 penerbangan dengan jumlah seat terisi rata-rata 50 penumpang saja, maka akan ada minimal 100 atau 150 orang yang berpotensi menebarkan uangnya di Kota Dumai dalam berbagai transaksi. Itupun kalau dia berangkat sendiri. Bial diantar saudara, sopir dan lainnya, jumlah akan membengkak lagi. Karena, fenomena hari ini, jarang terlihat penumpang pesawat yang datang sendiri ke bandara untuk berangkat. Lebih dominan mereka diantar istri, anak atau keluarga lainnya, minimal sopir. Dan jarang pula terjadi, begitu sampai di bandara langsung naik pesawat. Tetap ada selang waktu untuk ngobrol, ngopi, makan atau sekedar beli air mineral. Karena itu, seharusnyalah masyarakat Bengkalis, Rohil apalagi Dumai, mensyukuri dan mendukung operasional bandara ini. Karena, tidak saja bagi warga Dumai, keuntungan juga diperoleh warga kabupaten tetangga ini bila ingin bepergian ke Jakarta, Batam atau mungkin Negara tetangga yang dimungkinkan rutenya dibuka oleh maskapai yang masuk nantinya. Cobalah hitung sendiri, berapa biaya yang mesti dikeluarkan bila hendak ke Jakarta lewat Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, bila kita dari Bengkalis, Rohil atau Dumai dan sekitarnya. Mana yang murah bila dari bandara Pinang Kampai? (almudazir) foto bandara. dok.skyscrapercity.com

Ucapan GM Pelindo Sulut Emosi

2008-12-18T02:23:00.000+08:00

IMRAN Iskandar, GM Pelindo cabang Dumai tiba-tiba jadi sorotan. Sejumlah aktivis LSM dan kalangan penulis berita menjadikannya sebagai ‘musuh bersama’. Pangkal bala kemarahan itu bermula dari beredarnya rekaman ucapan Imran dalam pertemuan dengan perwakilan karyawan Primer Koperasi Karyawan Maritim (Primkokarmar) yang notabene bernaung di bawah Pelindo I Cabang Dumai. Dalam rekaman yang telah beredar luas di kalangan aktivis LSM dan wartawan di Kota Dumai, Imran berucap, "Jika ingin menjadi preman lebih baik keluar sebagai karyawan Primkokarmar dan bekerja sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau wartawan, lalu lakukan kritikan terhadap sistem manajemen PT Pelindo. Mau preman-preman, you tidak cocok di koperasi. Kalau mau preman-preman, you kerja LSM lah sebut ke pak Sihite saja, kalau you suka kerja di LSM, wartawan, keluar aja di pelabuhan, baru hantam-hantam kita, hantam kalau Pelindo ini begini, korupsi apa semua." Mendengar rekaman itu, sontak aktivis LSM dan wartawan meradang. Ucapan Imran dinilai mengandung unsur pelecehan dan penghinaan profesi. Tidak ada angin, tidak ada badai, Imran Iskandar menyamaratakan preman dengan LSM dan wartawan. Secara sadar atau tidak, Imran jelas telah menyulut api permusuhan. Para wartawan berang, dan kalangan aktivis LSM juga meradang. Stempel preman yang dilekatkan petinggi Pelindo Dumai kepada kalangan aktivis LSM dan jurnalis itu telah menorehkan kekecewaan. Apalagi itu keluar dari mulut seorang General Manager yang notabene berasal dari pejabat pilihan. Mungkin tak perlu diajarkan lagi. Tapi, sebagai pejabat publik yang baik, Imran Iskandar semestinya tidak mengeluarkan pernyataan secara serampangan. Prinsip berpikir sebelum bicara mungkin bisa diterapkan. Dengan begitu, saat pernyataan dikeluarkan tidak ada orang yang merasa dirugikan. Ibarat kata pepatah, mulut mu harimau mu. Jangan tebar kebencian karena ucapan yang asal-asalan. Anehnya, baik Imran Iskandar maupun Sihar Sihite selaku Manager Umum, saat dikonfirmasi wartawan justru membantahnya. Imran bilang tak merasa pernah mengucapkan kalimat itu. Kalau pun ada, katanya, mungkin ada yang memanas-manasi situasi. Sihite pun juga demikian. Dia yang hadir dalam pertemuan itu juga mengatakan tak ada GM Pelindo Dumai itu berucap menghina LSM dan wartawan. Sekarang, nasi telah jadi bubur. Bagaimanapun Imran dan anak buahnya Sihite berupaya membantahnya, rekaman pembicaraan itu sudah tersimpan di ponsel para aktivis LSM dan wartawan. Dalam kemarahan aktivis LSm dan wartawan, ternyata masih ada tolak angsurnya. Imran hanya disuruh untuk MINTA MAAF secara terbuka di media terbitan Riau. Tapi bila ini tidak dilakukan Imran dan tetap bertahan tidak pernah berucap hal itu, sejumlah LSM dan organisasi wartawan akan bersiap membuat pengaduan. Kalau sudah begini, muaranya cuma satu, bertemu di Pengadilan Negeri. Yakinlah, jika ini yang terjadi, ucapan Imran yang hanya sekali di hadapan perwakilan karyawan Primkokarmar itu akan dimuat berkali-kali oleh media terbitan Riau. Minimal setiap sidang berlangsung. Mungkin inilah yang disebut hukuman publik. (almudazir)

Demokrasi dan Fenomena Pemimpin Muda

2008-12-17T16:22:00.000+08:00

Pada dasarnya, munculnya calon-calon pemimpin muda bukanlah hal yang sulit, apabila demokrasi prosedural bisa kita tanggalkan. Karena demokrasi kita sekarang ini sedang tumbuh dan berkembang (transisi) untuk menuju suatu tatanan demokrasi yang lebih terkonsolidasi (sistem politik yang stabil). Dalam kenyataannya sekarang dalam sistem politik kita kecil kemungkinan bisa melahirkan peluang munculnya pemimpin muda. Beberapa indikasi diantaranya adalah masih subur dan berkembangnya oligarki partai, tidak meggunakan mekanisme konvensi dalam rekruitmen calon presiden dan masih dominannya pendiri dan elit pengurus tertentu dalam mengendalikan dan mengambil suatu kebijakan dalam ruang lingkup partai. Makna pemimpin disini juga harus dipahami bukan saja dalam pengertian pemimpin politik, bahkan makna pemimpin dalam ranah politik juga bukan sebatas presiden ataupun wakil presiden. Namun lebih jauh, menurut hemat saya pemimpin itu bisa dimaknai dalam berbagai bidang kehidupan, apakah itu bidang ekonomi, akademisi, sosial budaya, atau lingkungan. Tren dunia menunjukkan peran kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sangat dominan, misalnya dalam bidang industri yang berbasis IT telah berdampak pada siklus suatu produk menjadi makin cepat. Oleh karenanya dalam tren dan kecenderungan global seperti sekarang ini hanya produk-produk yang berhasil menggabungkan unsur kecepatan (speed), inovasi dan kreatifitaslah yang akan bisa menguasai pasar dan diterima oleh konsumen. Dalam bidang ekonomi dan bisnis maupun tren pemimpin politik dunia orang mengetahui bahwa diberbagai belahan dunia baik negara maju maupun negara berkembang menunjukkan tren lahirnya pemimpin muda sudah tidak terelakkan lagi. Fenomena dan kecenderungan lahirnya pemimpin muda dibeberapa negara misalnya Kevin Ruud (australia), JP. Balkenende (Belanda), Jhon Key (PM Selandia Baru), Medvedew (Rusia),Barack Obama(AS) dan Abhisit Vejjajiva, yang baru terpilih menjadi PM Thailand harus kita pahami sebagai “tamsil” atau tanda-tanda alam yang mengisyaratkan bahwa pelaku perubahan yang sesuai dengan tuntutan zaman adalah pemimpin muda, atau paling tidak formulasi dan kombinasi antara mereka yang mempunyai basis pengalaman dengan ditopang oleh kebutuhan akan perlunya kecepatan, kreatifitas dan keberanian inovasi untuk keluar dari mainstream yang ada. Secara historis negeri ini pernah dikomandani dwi tunggal Soekarno-Hatta yang berusia bukan kepala enam. Jadi, munculnya tokoh-tokoh muda untuk menjadi pemimpin nasional hanya ditentukan oleh peluang yang ada. Hanya saja disadari atau tidak figuritas masih menjadi senjata ampuh bagi partai-partai politik di Indonesia. Bahkan, penciptaan sistem kaderisasi secara terpadu di masing-masing parpol masih merupakan pekerjaan besar. Memang amat ironis jika pemberian ruang terhadap munculnya tokoh-tokoh muda dalam partai politik di negeri ini amatlah minim. Di (sebagian) parpol adanya tokoh-tokoh muda yang bersikap kritis dan terlihat membawa pemikiran-pemikiran baru sering kali mengalami penyumbatan dari kalangan tua. Tanpa mendikotomikan kepemimpinan kaum muda dan kaum tua peluang kaum muda tampil juga amat ditentukan oleh kecerdasan bangsa ini dalam membaca tren utama dan kecenderungan global diberbagai belahan dunia yang hingga kini kian menjadi keniscayaan zaman. Pada Pemilu 2009, pemilih dari kalangan muda cukup besar, fakta menunjukkan bahwa berdasarkan proyeksi dari BPS tahun 2005, jumlah penduduk muda (usia dibawah 40 tahun) sekitar 95,7 juta jiwa pada tahun 2009. Jumlah tersebut setara 61,5 % dari 189 juta penduduk usia pemilih. Diantara penduduk usia muda sejumlah 21.341.100 (22,3%) adalah mereka yang pada tahun depan berusia 22-29 tahun. Sedangkan potensi kelompok pemilih pemula usia 17-22 tahun mencakup kurang lebih sekitar 36 juta atau 19 % dari jumlah penduduk kategori pemilih. Potensi suara pemilih muda inilah yang patut diperhitungkan oleh partai politik. Hasil jajak pendapat kompas (Kompas 24/11/2008) menunjukkan bahwa antusiasme kelompok responden usia dibawah 40 tahun lebih tinggi ketimbang kelompok usia yang lebih mapan. Sebanyak 67,08 persen responden dibawah 40 tahun menyatakan akan memberikan suaranya pada salah satu partai peserta pemilu. Hanya 7,66 persen yang menyatakan sebaliknya. Antusiasme pemilih muda ini mestinya bisa menjadi bahan bagi partai politik untuk menyusun strategi guna membidik kelompok usia muda yang merupakan mayoritas dari jumlah pemilih. Demikian juga responden pada kelompok pemilih pemula lebih terbuka pada kemunculan partai politik baru. Sebanyak 46,23 persen responden yang berada dalam rentang usia 17-22 tahun menyatakan berminat untuk memilih partai baru. Hemat saya ini merupakan indikasi awal munculnya peluang yang cukup menggembirakan bagi kemunculan calon pemimpin muda di Indonesia. Menempatkan konteks Pemilu 2009 dalam tatanan dunia yang berubah adalah sisi krusial yang akan menentukan masa depan Indonesia dalam percaturan internasional. Problem mendasarnya adalah bagaimana mencari pemimpin yang bisa menempatkan posisi Indonesia secara strategis, diantara kekuatan idiologis dan ekonomi baru dunia. Menguatnya posisi negara Afrika dalam percaturan ekonomi, konsolidasi sosialisme baru di Amerika Latin, kembalinya rezim pemusatan kekuatan Rusia, menguatnya idiologi kedaulatan negara seperti Iran, dominasi Uni Eropa atas mata uang dunia, dan tumbuh kembangnya raksasa baru ekonomi China dan India, merupakan tantangan yang mestinya menginspirasi kepada kepemimpinan Indonesia 2009. Nah, kapan kaum muda memimpin? Hanya kaum muda sendirilah yang berhak menjawabnya. Kaum muda sarat dengan kemungkinan untuk lebih berprestasi, kreatif, progresif, dan inovatif di dalam menyelesaikan permasalahan aktual Indonesia untuk berhadapan dengan karakter konservatif, regresif, bahkan antidemokrasi para pemimpin tua. Sebagai tips untuk Parpol dalam mengusung calon pemimpin bangsa ini, hendaknya janganlah terjebak hanya pada aspek popularitas (entertainment politic), namun yang lebih penting adalah mempelajari rekam jejak (track record) calon yang akan diusungnya. Selain issue kewilayahan, aspek representasi generasi juga penting diperhatikan, disamping itu untuk mendapatkan figur calon pemimpin nasional yang ideal sudah seharusnya aspek figur, mesin politik, akseptibilitas dan juga barangkali menjadi tuntutan dalam menjawab tantangan kedepan adalah berwawasan kebangsaan dan pengalaman dalam kancah internasional. Wallahu’aklambisawwab. (Oleh : IRMAN GUSMAN SE MBA)

MLM UFO Kembali ‘Makan’ Korban

2008-12-17T01:52:00.000+08:00

MASIH segar dalam ingatan masyarakat Riau ketika beredar kabar istri Wakil Gubernur Riau saat itu, Wan Abu Bakar dituduh melakukan penggelapan dana downline UFO Pekanbaru yang jumlahnya hampir mencapai Rp 3 miliar. Berita ini sempat menghebohkan Riau. Apalagi saat itu Wan Abu Bakar sedang menjabat sebagai Wakil Gubernur. Sementara istrinya Wan Elyzam dilaporkan Ermita Kamaruddin, Jusnawanti, dan Andi Herlina, ke Poltabes Pekanbaru dengan tuduhan menipu dalam bisnis investasi bagi hasil tersebut. Satu setengah tahun sudah peristiwa itu berlalu. Kini, jaringan Multi Level Marketing (MLM) UFO kembali berulah. Entah karena masyarakat sudah lupa ribut-ribut di bisnis jaringan yang enggan disebut MLM ini atau karena memang ingin mencari usaha sampingan untuk menambah kebutuhan hidup, kasus serupa terulang kembali. Ribuan warga Perawang Kabupaten Siak diduga telah tertipu seorang agen bisnis jaringan satu-satunya di Indonesia yang mendapat sertifikat Sistem Syariah dari Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Miliar uang dari ribuan downline yang telah disetor dengan harapan kecipratan pembagian hasil, ternyata tak jelas ujung pangkalnya. Lagi-lagi kasus ini bermuara ke kepolisian. Memang, sejak lima tahun lalu, bisnis MLM membooming di Indonesia. Pola menggaet peserta yang door to door serta dengan rayuan yang luar biasa, membuat masyarakat tidak saja dari kalangan awam, sampai istri pejabat pun tertarik untuk bergabung. Apalagi diembel-embeli dengan pembelian berbagai produk yang dibekali dengan lisensi tentang kehebatan produk tersebut. Namun tetap saja uang pendaftaran yang dibayarkan tidak seimbang dengan produk yang bisa dibawa pulang. Tapi, itulah kemiskinan. Itulah nafsu. Sehingga kadang kala mengabaikan pikiran sehat. Sebab, dalam cara kerjanya, agen bsinis MLM selalu saja memakai teknik jitu untuk menggaet ‘korban’. Kepada downline diajarkan teknik-teknik rayuan yang jitu untuk mengikat orang untuk mau bergabung. Bikin daftar nama, tawarkan kehebatan produk atau peluang investasi serta keuntungan yang akan diperoleh dalamw aktu singkat lalu diajak ke kantor atau pertemuan untuk mendengarkan rayuan dari para topline. Seperti UFO, dalam promosinya dijelaskan bahwa selain sertifikat MUI sejak 2005, namun dikatakan bahwa UFO adalah sebuah perusahaan nasional asli Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan (herbal) dengan produk-produk yang khasiatnya telah dibuktikan oleh ribuan orang di seluruh Indonesia. Berdiri sejak th 2000 dg misi-visi yang sangat mulia. Sistem yang di gunakan adalah sistem bagi hasil (koperasi modern). Mirip MLM tapi sistem yang dijalankan bukanlah MLM atau Money Game. Begitulah caranya anggota kelompok ini membangun jaringan. Tak peduli apakah calon downlinenya itu berduit atau tidak, tapi utama sekali dirayu, mendaftar dulu. Bahkan bisa hanya dengan membayar uang pendaftaran saja, beli produk bisa belakangan. Nah, sekian persen dari uang pendaftaran itu sudah masuk ke rekening agen yang mengajaknya. Nah, terhadap kasus seperti ini, secara moral Dewan Syariah Nasional MUI juga harus ikut bertanggungjawab. Karena, sertifikat yang dikeluarkan Dewan Syariah itu ikut dijadikan referensi bagi agen UFO untuk meyakinkan calon downlinennya. Lalu, siapa yang mengawasi jalannya bisnis ini? Sampai sekarang, juga tak jelas. Karena, banyak bisnis MLM yang ternyata tidak ikut tergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI).(almudazir)

Membaca Skenario Pergantian Komisaris RAL

2008-12-17T01:32:00.000+08:00

‘PERANG’ terbuka kelompok Wan Abubakar dengan Gubernur Rusli Zainal, tampaknya bakal terulang lagi. Gubernur Rusli Zainal telah membuka front itu melalui rencana membongkar ulang jajaran komisaris PT Riau Airlines. Padahal, jajaran komisaris sekarang belum genap sebulan umurnya. Sama halnya dengan umur kepemimpinan Rusli Zainal-Mambang Mit. Sebulan, memang waktu yang masih singkat untuk mengetahui kinerja seorang komisaris. Tapi bila Gubenur Rusli beralasan pembentukan komisaris semasa Gubernur Wan Abubakar itu cacat hukum, maka harus punya dasar yang jelas. Sehingga pengantian ini tidak memunculkan imej sebagai ajang sakit hati atau balas dendam. Apalagi bila ada bumbu-bumbunya yakni soal Wakil Gubernur Mambang Mit, saat menjabat komisaris RAL, pernah diusir Wan Abubakar. Meski saham PT RAL didominasi Pemprov Riau, bukan berarti Gubernur Rusli bisa dengan mudah mempeta comply agar pergantian komisaris bisa berjalan mulus. RAL bergerak di bisnis jasa yang sangat rentan terhadap ancaman ditinggalkan pelanggan. Mungkin bagi RAL hal itu tidak jadi masalah, karena saham RAL masih berasal dari anggaran APBD masing-masing daerah. Artinya, beban yang ditanggung tidak seberat perusahaan milik pribadi. Kalau RAL kekurangan anggaran, tinggal alokasikan di APBD. Bisa juga dengan minta penambahan saham dari daerah-daerah, namun asal uangnya tetap dari APBD juga. Mungkinkah Gubernur Rusli punya skenario lain sehingga begitu kuat keinginanya untuk mereformasi komisaris RAL tersebut? Wacana yang berkembang, Gubernur Rusli ingin mendudukkan ‘orang-orang’ atau timnya di jajaran komisaris tersebut. Karena, jajaran komisaris saat ini dianggap kelompoknya mantan Gubernur Wan Abubakar. Juga berkembang isu, Wan Syamsir Yus, yang selama ini dikenal dekat dengan Gubenur Rusli, diplot untuk menggantikan posisi Herliyan Saleh sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Tapi agar skenario itu tidak terlalu nyata, maka nama Wan Syamsir diwacanakan untuk mengemban posisi Komisaris Utama PT RAL. Sementara nama Herliyan Saleh juga ikut diapungkan dalam calon komisaris RAL bersama Abdul Hafis, mantan Kepala Distamben Riau. Masyarakat menduga, Wan Syamsir Yus bukanlah ‘disiapkan’ untuk komisaris RAL, tapi untuk jabatan Sekdaprov menggantikan Herliyan Saleh yang kini jadi pelaksana tugas (Plt). Banyak yang menduga, yang akan masuk ke jajaran komisaris nantinya bila RUPS-LB terlaksana justru Abdul Hafis, sosok yang selama ini juga dekat dengan Gubernur Rusli. Lalu, bila itu benar, kemana Herlyan Saleh? Padahal, Herliyan selama ini dikenal sebagai sosok birokrat sejati. Memang dia tidak terkesan pro Ruysli, tapi Herliyan juga tidak bisa dikatakan orangnya Wan Abubakar. Herliyan hanyalah sebagai birokrat yang bekerja professional sesuai jabatan yang diamanahkan padanya. Karena itu wajar, banyak masyarakat yang menilai, bila Herliyan justru harus menerima nasib dibuang dari kabinet Rusli-Mambang, maka Riau akan rugi besar. Apalagi Herliyan cukup sukses mengantarkan pelantikan Rusli Zainal-Mambang Mit. Pesta pelantikan itu, nyaris tanpa cacat. Tapi, apa benar, begitu besar konflik kepentingan di tataran petinggi Riau sehingga harus mengabaikan kualitas? Atau sudah begitu sangat parahkah ‘dendam’ Rusli-Wan Abubakar? Ketika tak berapa lama setelah dilantik sebagai Gubernur Riau, mengggantikan Rusli Zainal yang maju dalam Pilgubri, Wan Abubakar melakukan mutasi besar-besaran. Lebih separo, pejabat yang sebelumnya dilantik Rusli Zainal, terpaksa harus ‘parkir’. Sama juga halnya ketika Rusli melakukan pelantikan pejabat sebelumnya, ada kesan pejabat-pejabat yang dianggap dekat dengan Wan, harus rela tak dapat tempat. Nah, sampai kapan kondisi ini berakhir? Karena, hal ini bisa berakibat pejabat di Riau sulit menentukan sikap. Kembali soal komisaris RAL, Kuasa Hukum PT RAL Kapitra Ampera secara gamblang telah menjelaskan, sebagai pemilik 53 persen saham di RAL, Pemprov Riau melalui gubernurnya berkewenangan mengusulkan RUPS-LB. Jadi, apa yang dilakukan Wan Abubakar selaku gubernur sebelumnya, juga tidak salah. Sama dengan yang akan dilakukan Gubernur Rusli Zainal. Tapi, sebaiknya dibiarkan dulu komisaris ini bekerja, berikan target waktu, kalau memang tidak mencapai target, saat itulah dia bersiap untuk hengkang. Cara ini mungkin lebih elegan. Diharapkan, Gubernur Rusli Zainal tidak punya pretensi lain, selain bertujuan memajukan bisnis PT RAL kedepan, dalam rencana merestrukturisasi jajaran komisaris ini. Mudah-mudahan.(almudazir)

Mewaspadai Calo CPNS

2008-12-15T06:00:00.000+08:00

GONG penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah ditabuh Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh Kabupaten/Kota. Para karyawan Kantor Pos dan Giro di semua tingkatan pemerintahan itupun telah pula sibuk menerima berkas lamaran untuk kemudian didistribusikan ke daerah masing-masing. Kantor Pos dan Giro dilibatkan pemeirntah dengan harapan menghindari calo yang saban tahun selalu gentayangan mencari mangsa, tentunya dengan seribu janji dan usaha meyakinkan agar calon mau berurusan dengan mereka. Calo ini, bisa saja orang-orang internal di Badan Administrasi dan Kepegawaian Daerah (BAKD). Tapi tak tertutup juga calo ini berasal dari kalangan orang-orang dekat Kepala BAKD atau orang dekat dari pejabat di pemerintahan itu sendiri. Bahkan, mungkin saja ada calo gadungan. Artinya, orang-orang yang memanfaatkan momen itu untuk melobi para pelamar CPNS, dengan mengaku sok kenal dengan pejabat A atau pejabat B dan dengan stel yakin bahkan berani memastikan pelamar CPNS tadi bisa diterima sesuai keinginannya. Ini WARNING bagi generasi yang saat ini ikut melamar CPNS. Karena yang namanya calon, tujuannya hanya satu, mendapatkan uang. Malah sasarannya pun makin diperdekat. Bila sebelumnya mangsa calo ini para pelamar yang sedang memasukkan lamaran, kini modusnya lebih bersahabat. Dia memantau siapa saja dari keluarga temannya, atau teman dari temannya yang ikut melamar CPNS. Nah, ketika itu sudah didapat, mulailah dia beraksi dengan dalih Menolong Teman. Ini tetap harus diwaspadai. Karena saat ini sangat sulit mencari orang yang menolong tanpa pamrih. Bahkan ada yang menawarkan, soal uang bicara belakangan setelah lulus. Tapi, entah benar diurusnya atau tidak, jangan tanya. Peluang untuk calo bermain di penerimaan setiap CPNS memang besar. Kondisi itu lebih disebabkan selalu membludaknya pelamar dari formasi yang disiapkan. Jumlahnya hampir sepuluh kali lipat. Dengan persaingan yang ketat itu, menjadi wajar si pelamar mencari berbagai cara agar bisa lulus, walau harus membayar sejumlah uang sekalipun. Orangtua pelamar inipun seakan sudah siap untuk itu. Karena, PNS masih dianggap sebagai kerja yang jelas-jelas memberikan jaminan hidup masa tua. Jadi, jangan berteriak ketika masih ada yang tertipu. Karebna. Calo sudah ada sejak PNS jadi idola. Di perusahaan besar pun calo tetap saja ada. Jadi, di mana ada gula, di situ ada semut yang siap menggerogoti kocek anda. Waspadalah. (almudazir)

Membangun Citra Kepolisian

2008-12-15T05:44:00.000+08:00

KAPOLRI Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri merespon positif gebrakan Kapolda Riau Brigjen Pol Hadiatmoko dalam mengungkap kasus perjudian togel antara Negara dengan tersangka Chandra Wijaya alias acin. Terbukti, tak lama setelah berkas Acin diserahkan Kapolda Hadiatmoko ke Kejaksaan Tinggi, Mabes Polri tampaknya mulai mengarahkan pengusutan ke tubuh Polri sendiri. Penjelasan yang disampaikan Inspektur Pengawas Umum Mabes Polri, Senin (1/12), terkait dugaan keterlibatan tiga mantan Kapolda Riau dan tiga mantan Wakapolda Riau, mendapat acungan jempol dari masyarakat. Gebrakan ini sudah lama ditunggu. Ketika Kapolri sudah dengan tegas tak lagi melindungi anggotanya yang ‘nakal’, apalagi setingkat kapolda, ini sebuah terobosan besar yang akan mengangkat citra kepolisian. Tapi, apakah terobosan kapolri itu juga akan menjadi kabar petakut pada para jajaran Polres hingga Polsek? Karena, dua lembaga kepolisian inilah yang lebih banyak menjadi ujung tombak di lapangan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Artinya, citra kepolisian akan lebih banyak disandang oleh para anggota yang bertugas di Polres dan Polsek. Membangun citra kepolisian selaku lembaga penegak hukum dan pengayom masyarakat, memang sulit. Mantan Kapolri Jendral Sutanto pernah mengakui bahwa mengakui penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Sutanto bicara hal itu berkaitan dengan masih minimnya tingkat kesejahteraan polisi. "Mestinya gaji polisi itu minimal Rp 7 juta sebulan, agar mereka dapat bekerja dengan baik, namun itu cobaan buat kami," katanya Pada sisi lain Sutanto juga mengakui, tidak mudah mengubah perilaku polisi agar sesuai harapan masyarakat. "Mengubah perilaku polisi memang tidak mudah dan butuh waktu yang lama. Sebenarnya tugas polisi memberi perlindungan bagi masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang kecewa," ujarnya (tempointeraktif.com). Kita tidak bicara kesejahteraan anggota polisi. Tapi, ketika jajaran Mabes Polri telah mulai terbuka memaparkan kasus meski di tubuh sendiri, kondisi yang sama belum sepenuhnya terlaksana di tingkat Polda, Polres dan Polsek. Seringkali wartawan kesulitan mengakses informasi dari jajaran pimpinan kepolisian tersebut, terkait temuan, penyelidikan dan penangkapan yang dilakukan. Padahal, tujuan para jurnalis ini hanya satu, mengimformasikan ke publik atas keberhasilan polisi. Dan ini jelas-jelas akan membangun citra kepolisian. Justru ketika Kapolda, Kapolres, kapolsek atau setingkat kasat dan kanitnya enggan mengomentari kasus yang tengah ditangani, maka akan memunculkan pikiran macam-macam dari masyarakat. Karena, mungkin dengan alasan tuntutan deadline, maka sebagai bahan untuk memperkuat beritanya, sang wartawan tadi bisa saja menuliskan di ujung beritanya, Kapolres atau Kapolsek atau kasat, enggan berkomentar ketika dikonfirmasi hal tersebut. Satu kalimat yang ditulis wartawan itu dan walau di bagian akhir tulisannya, bisa berpengaruh besar terhadap citra kepolisian (termasuk bagi lembaga penegak hukum lainnya). Karena, measyarakat pembaca dengan bebasnya menduga-duga, da apa gerangan? Padahal, sesuai kode etik, apa yang dilakukan wartawan tadi sudah benar karena dia telah memberi kesempatan pada Kapolres, kapolsek atau kasat tadi untuk memberi penjelasan. Kembali pada dugaan keterlibatan 3 Mantan Kapolda Riau dan 3 Mantan Wakapolda Riau tadi, pihak Mabes Polri telah merilisnya ke publik. Artinya, Mabes Polri juga diharapkan selalu merilis setiap perkembangan pemeriksaannya hingga keluarnya keputusan akhir, bersalah atau tidaknya 6 mantan perwira tinggi ke Mapolda Riau ini. Dengan begitu, publik akan menilai bahwa Kapolri memang tidak pandang bulu dalam penegakan hukum guna membangun citra kepolisian di hadapan publik. Nah, niat yang sama diharapkan juga dibangun jajaran Polda hingga Polsek.(almudazir)

AIDS Tak Pandang Usia

2008-12-15T04:50:00.000+08:00

ACQUIRED Immune Deficiency Syndrome (AIDS) terus mengancam kehidupan manusia. Penyakit mematikan yang diduga berasal dari Afrika ini telah menjada wabah dunia. Walau tiap 1 Desember, ribuan, jutaan mungkin miliaran orang turun ke jalan menyerukan Anti AIDS guna memperingati Hari AIDS Sedunia, tapi penyakit yang berasal dari virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) tak juga terhentikan laju penyebarannya. Virus yang menurunkan kekebalan pada tubuh manusia ini terus tumbuh, tumbuh dan menyebar tanpa pandang usia. Sudah ribuan anak tak berdosa (baca, baru lahir) terserang penyakit yang menular melalui air susu ibunya. Depkes memperkirakan, pada tahun 2006 ada 169.000-216.000 orang berusia 15-49 tahun di Indonesia yang terinfeksi HIV. Namun pada akhir Maret 2008, hanya ada 17.998 kasus dilaporkan oleh Depkes, dengan 11.868 sudah sampai ke stadium AIDS dan 2.486 sudah meninggal dunia. Pada Januari 2006, UNAIDS bekerjasama dengan WHO memperkirakan bahwa AIDS telah menyebabkan kematian lebih dari 25 juta orang sejak pertama kali diakui pada tanggal 5 Juni 1981. Dengan demikian, penyakit ini merupakan salah satu wabah paling mematikan dalam sejarah. AIDS diklaim telah menyebabkan kematian sebanyak 2,4 hingga 3,3 juta jiwa pada tahun 2005 saja, dan lebih dari 570.000 jiwa di antaranya adalah anak-anak. Kini AIDS telah menjadi wabah penyakit. AIDS diperkirakan telah menginfeksi 38,6 juta orang di seluruh dunia (wikipedia.com). Rasanya, hampir seluruh sektor instansi pemerintahan, swasta, LSM, ormas dan mahasiswa ikut menyerukan bahaya AIDS. Ustad di masjid, TNI dan Polri juga ikut mensosialisasikannya. Tapi faktanya, oknum-oknum dari kelompok yang ikut berteriak itu ternyata juga terlibat. Nah, dari manalagi harus memulai untuk memberi kabar petakut pada masyarakat akan penularan penyakit ini? Sentuhan kekuasaan telah dilakukan pemerintah bersama TNI/Polri dengan menggelar berbagai razia. Sentuhan moral dan agama telah disuarakan oleh para ustad dan ulama. Himbauan dan peringatan juga telah dikibarkan oleh para LSM, Ormas dan mahasiswa dengan turun ke jalan membawa berbagai spanduk dan selebaran. Namun tetap saja tak mangkus. AIDS/HIV terus saja menyebar memasuki lorong-lorong perumahan rakyat tanpa memandang kaya dan miskin, pangkat atau golongan. Apalagi hingar bingar bar dan music room serta hiruk pikuk lokalisasi makin tak terkontrol. Penyebaran virus HIV semakin parah oleh keterikatan akan aturan HAM. Ketika seseorang diketahui terjangkit, namanya justru dirahasiakan dengan alasan takut melanggar HAM. Tapi yang sangat mengecewakan, pengawasan terhadap penderita itu tidak dilakukan. Akibatnya, mereka bebas pergi kemana saja, serta berpotensi menularkan pada siapa saja. Motifnya bisa saja dendam dan ingin punya teman sesama penderita atau juga mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat dia tak bisa membunuh hasratnya untuk berhubungan dengan wanita atau pria lain. Ini bahaya. Artinya, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) atau dinas instansi terkait sudah saatnya membuat terobosan besar atau mungkin rekruitmen besar-besaran untuk memantau ruang gerak penderita AIDS yang hidup di tengah masyarakat. Atau mungkin ada cara lain yang lebih pungkas, agar seseorang yang diketahui terjangkit langsung diisolasi. Bila penderita tetap dirahasiakan namun tidak dilakukan pengawalan, justru penyakit ini akan terus jadi ancaman. Percayalah.(almudazir)

Mari Menanam Pohon

2008-12-14T23:06:00.000+08:00

PT Arara Abadi yang tergabung dalam Sinar Mas Grup mengisi kegiatan Hari Menanam di sebuah sekolah di Kabupaten Siak tempat perusahaan ini bermarkas. (foto Humas Arara Abadi) TIAP tanggal 21 November, diperingat sebagai Hari Pohon. Pada hari ini serta beberapa hari setelahnya, berbagai instansi pemerintahan, swasta dan organisasi kemasyarakat ramai-ramai menggelar acara penanaman pohon. Ribuan bahwa jutaan pohon ditanam tiap tahunnya. Tapi kemana pohon yang ditanam itu, kok beberapa bulans etelah kegiatan penanaman tak kelihatan lagi? Artinya, masih banyak instansi yang masih memaknai Hari Pohon ini sebagai seremonial belaka. Setelah kegiatan penanaman ribuan atau jutaan pohon selesai, tak lagi ada perawatan. Apakah pohon itu akan tumbuh atau patah-patah diterjang binatang tak dipikirkan lagi. Yang penting, kegiatan seremonial penanaman itu telah terekspose ke publik, bahwa instansi tersebut telah peduli dengan lingkungan hidup. Fenomena ini tak dapat dibantah. Hari ini bisa kita buktikan, hasil penanaman pohon di Hari Pohon tahun lalu, apakah masih kelihatan? Tumbuhnya bagaimana? Ditanam seribu, tumbuh seratus saja sudah sangat lumayan. Itupun masih belum kelihatan. Kondisi itu disebabkan tidak adanya instansi yang merasa bertanggungjawab menjaga pohon tersebut. Walau ada dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup, dinas perkebunan atau dinas-dinas dan organisasi lingkungan lainnya, namun terhadap[ pohon yang ditanam secara missal itu seakan tak ada yang peduli. Padahal, bila sejutan pohon itu dijaga dengan baik, dirawat, akan dapat mengurangi kegelisahan dunia usaha akan ancaman kekurangan pasokan kayu. Bayangkan dan dihitung, sudah berapa tahun Hari Pohon ini diperingati. Berapa umur satu pohon untuk bisa ditebang lagi. Sama halnya dengan kasus yang dialami PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Bila penanaman pohon di setiap areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dimiliki sudah berlangsung sejak awal penebangan dilakukan, maka akan ada kontiniutas bahan baku. Ketika lahan yang di ujung sudah habis ditebangi, bisa kembali lagi ke lahan yang sudah ditanami sebelumnya, karena sudah masuk kategori layak tebang. Dengan begitu, RAPP tak akan memekik kekurangan bahan baku dan tak perlu pula mengemis atau berdalih minta penambahan izin HTI. Karena itu, semua pihak jangan hanya puas dengan kegiatan seremonialnya saja. Ketika Presiden SBY mencanangkan untuk menanam pohon, semua sibuk bikin kegiatan. Tapi hasilnya? Dinas Kehutanan sendiri sebagai instansi khusus mengurus hutan, ternyata juga tak punya komitmen yang jelas terhadap pelestarian hutan. Buktinya, di beberapa kasus pembalakan liar, justru oknum di dinas ini yang banyak terlibat. Walluhu’alam. (almudazir)

‘Ke-takpeduli-an’ Hiswana Migas

2008-12-14T18:31:00.000+08:00

KETUA Himpunan Pengusaha Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) M Nur Adib menuding pemerintah tidak memikirkan grassroot (detik.com, 30/11/08). Tudingan ini setidaknya menggambarkan secara nyata ‘keangkuhan’, ‘kesombongan’, atau ‘ke-takpeduli-an’ atau mungkin juga bisa dikatakan ‘keserakahan’ para pengusaha minyak ini. Karena, tepatkah pengusaha minyak ini masuk dalam kategori grassroot yaitu masyarakat kelas bawah? Kebijakan pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak, khususnya jenis Premium Rp 500 per liter dari sebelumnya Rp 6.000 perliter, berlaku mulai hari ini, Senin, 1 Desember 2008 pukul 00.00 WIB. Mungkin karena kebijakan duet SBY-JK ini cukup luar biasa dan menjadi sejarah baru di republik ini, membuat kalangan Hiswana Migas kebakaran jenggot. Karena, sejak orde baru lalu Hiswana Migas memang hanya ketiban untung terus, karena belum pernah pemerintah saat itu berani menurunkan harga minyak. Tapi kalau kenaikannya, hampir tiap tahun. Kebijakan pemerintahan SBY-JK ini memang pro rakyat, walau penurunan yang hanya Rp 500 per liter itu masih dianggap kecil. Hitung-hitungan para ekonom, masih ada peluang penurunan di bawah level itu. Tapi dengan penurunan kecil itu saja, kalangan Hiswana Migas justru sudah berani mengaku kelompoknya grassroot. Hiswana Migas jangan sok merendahkan diri. Rugi sedikit ribut, tapi ketika menikmati untung besar malah tenang-tenang saja. Bahkan sampai saat itu, belum begitu terlihat adanya kepedulian pengusaha minyak yang meraup untung miliyaran atau mugkin triliunan tiap hari, pada sektor kemiskinan dan bencana alam. Di Riau saja yang lebih dekat atau yang derita masyarakat Rumbai tiap tahun di landai banjir, pernahkan terdengar ada bantuan dari Hiswana Migas Riau? Sementara berapa untung yang mereka raup tiap hari dari masyarakat Riau? Kembali pada penurunan harga BBM tadi, Hiswana Migas mestinya juga punya sense of responsibility social. Kesan yang muncul dari pengakuan Nur Adib tersebut, hanya menonjolkan kepentingan kelompok mereka saja yang angkanya tak sampai satu persen dari jumlah penduduk yang berdiam dan beli minyak di Republik Indonesia ini. Ketika pemerintah (masih era SBY-JK), menaikkan harga premium dari Rp 4.500 ke Rp 6.000, Hiswana Migas hanya diam-diam saja. Karena, ada untung besar di sini. Dengan selisih harga Rp 1.500 per liter, sangat luar biasa untung yang dapat diperoleh. Saat detik-detik menjelang kenaikan harga itu, meski ramai masyarakat belim BBM, tapi nyaris tak ada SPBU yang kosong minyak. Artinya, ketika tepat pukul 00.00 WIB, di tanki timbun SPBU masih tersimpan BBM yang dibeli masih dengan harga jual seharusnya Rp 4.500. Tapi, lewat satu menit saja sudah dijual Rp 6.000 per liter. Nah, dari selisih harga Rp 1.500 per liter itu berapa miliar atau berapa triliun keuntungan yang dinikmati para pemilik SPBU di Indonesia yang nota bene adalah anggota Hiswana Migas? Sekarang, selisih harganya Cuma Rp 500 per liter. Coba hitung! Idelanya sebuah organisasi memang mengutamakan kepentingan kelompoknya, tapi mbok ya pikirkan juga kepentingan masyarakat yang lebih luas, yang nyata-nyata terpaksa membeli minyak untuk kebutuhan sehari-hari, berapa pun harga yang ditetapkan pemerintah. Karena, memang tidak ada pilihan lain. Kalau hal kecil ini saja Hiswana Migas sudah mengeluh, padahal kebijakan pemerintah itu jelas-jelas untuk hajat hidup orang banyak, maka mungkin lebih baik pemerintah melalui PT Pertamina lebih pro aktif dengan memperbanyak pembangunan SPBU Pertamina. Dengan begitu, bila harga minyak dunia turun lagi, pemerintah juga tidak terlalu rumit memikirkan ‘teriakan’ dan ‘keluhan’ Hiswana Migas yang memang tidak bisa diaudit pemerintah. Tapi dengan Pertamina, pemerintah mungkin bisa lebih pro rakyat dan keuntungan Pertamina juga kembali pada Negara, tidak hanya masuk kocek pengusaha yang tergabung dalam Hiswana Migas. Cara ini mungkin lebih aman dan mengurangi konflik kepentingan. (almudazir)

Dalih RAPP

2008-12-14T18:01:00.000+08:00

PLT Bupati Pelalawan menemui karyawan PT RAPP yang terancam PHK dalam aksi demo beberapa waktu lalu (foto: nolpitos/Pelalawan) INNALILLAHI wainnailaihirojiun. Kalimat duka itu tampaknya pantas ditujukan kepada dua ribu pekerja pabrik kertas dan pulp PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) yang akan terpaksa beralih profesi jadi pengangguran. Sejak pekan lalu mereka diancam hengkang dari industri besar yang selama ini tampak sehat dan berkibar-kibar itu. Jika setiap pekerja memiliki seorang isteri dan satu anak, berarti ada enam ribu mulut yang kini tak bisa lagi diisi kebutuhannya dari pabrik itu. Dampaknya tentu saja merembet ke pedagang serta penjual jasa lainnya yang selama ini mengandalkan pendapatan dari penghasilan para pekerja itu. Ironis, memang. Sebagai perusahaan yang begitu kuat dan maha raksasa, RAPP ternyata dalam sekejap saja bisa kelimpungan, sehingga terpaksa harus memberhentikan ribuan karyawannya. Olengnya perusahaan milik taipan Soekanto Tanoto ini tentu saja menjadi bahan pembicaraan banyak pihak. Apalagi, seperti diungkapkan manajemen RAPP, mereka terpaksa memberhentikan pekerja bukan hanya karena lesunya ekonomi global pada saat ini. Tapi disebabkan mesin mereka yang berkapasitas maha besar kekurangan bahan baku untuk diolah menjadi bubur kertas. Secara logika sederhana, alasan pengaruh lesunya ekonomi global masih bisa diterima akal sehat. Namun, jika dikatakan perusahaan yang rakus kayu itu sampai kekurangan bahan baku, hal ini menimbulkan suatu pertanyaan yang menggelitik. Pasalnya, di tengah kelesuan ekonomi global saat ini, otomatis permintaan akan pulp dan kertas menjadi berkurang. Buktinya, ada yang mengatakan pulp dan kertas kita saat ini banyak yang menumpuk di gudang maupun di pelabuhan. Dengan asumsi seperti itu, rasanya terlalu naif jika RAPP menjadikan kekurangan bahan baku sebagai alasan untuk mem-PHK-kan ribuan karyawannya. Lebih terasa aneh lagi, karena hal ini juga dijadikan RAPP sebagai bargaining position untuk menekan pemerintah agar mengizinkan mereka memakai kayu alam sebagai bahan baku. Tak kalah serunya, RAPP juga meminta agar kayu mereka yang disita polisi karena diduga sebagai hasil illegal logging, bisa mereka manfaatkan lagi. Jika hal ini sampai terjadi, maka tudingan polisi bahwa perusahaan ini telah melakukan pencurian kayu, atau setidaknya memanfaatkan kayu hasil illegal logging, dengan sendirinya akan terpatahkan. Dengan kata lain, hal ini juga akan menyebabkan beberapa petinggi RAPP yang telah dinyatakan polisi sebagai tersangka, bisa dianulir kesalahannya. Siapa tahu pula, skenario ini sengaja dilakukan untuk menyelamatkan petinggi-petinggi RAPP lainnya – seperti Soekanto Tanoto – yang secara tanggung-renteng bisa pula terseret-seret dalam kasus ini. Maka, kita mengacungkan jempol kepada pihak kepolisian yang tampaknya tak bergeming dengan ancaman maupun tindakan RAPP yang telah memberhentikan dua ribu pekerja. Sebab, pengrusakan hutan itu tak hanya akan menyengsarakan anak cucu kita saja, tapi juga akan berdampak sangat besar bagi kelestarian bumi tercinta ini. Sudah selayaknya kita secara bahu-membahu menyelamatkan hutan kita yang sempat diporakporandakan pihak-pihak tertentu dengan alasan demi kepentingan pembangunan itu. Aparat pemerintah juga jangan sampai ragu-ragu bertindak jika mendapat ancaman perusahaan yang diduga menjadikan pekerja sebagai dalih untuk memuluskan upaya mereka merusak kelestarian lingkungan. Sebab, Yang Maha Kuasalah yang menentukan rezeki para pekerja yang dipecat itu. Bukan perusahaan tempatnya bekerja. (irwan E Siregar)

Warga Meranti Kembali Berjuang

2008-12-14T03:10:00.000+08:00

SALUT, mungkin kata ini yang tepat buat para warga Selatpanjang dan sekitarnya. Kenapa tidak, semangat juang mereka untuk menjadikan daerah mereka Kabupaten Meranti seakan tak pernah kendor. Lihat saja, perjuangan pembentukan Kabupaten Meranti telah mereka kobarkan sejak 51 tahun lalu yakni 1957. Angin segar sempat berhembus saat Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI tentang pembentukan pemekaran kabupaten/kota, berjanji membawa usulan pembentukan Kabupaten Meranti pada paripurna, Rabu (29/10) lalu. Ternyata, upaya itu mentok. Entah dimana tersangkutnya, tapi yang jelas saat paripurna Kabupaten Meranti tak masuk usulan untuk dibahas. Malah DPR RI menjanjikan pada masa sidang berikutnya. Nah, angin segar itu pun berlalu. Kalau saat itu DPR RI beralasan rekomendasi Gubernur Wan Abu Bakar tidak belaku, maka kini harapan ditumpukan pada pasangan gubernur terpilih, Rusli Zainal-Mambang Mit, yang rencananya akan dilantik, Jumat, 21 November mendatang. Karena, kalau Gubernur Rusli yang menandatangani surat rekomendasi itu, maka lapanglah jalan Meranti menjadi kabupaten. Pasalnya, persyaratan lain semuanya sudah terpenuhi. Namun, apakah mungkin Gubernur Rusli Zainal mau menandatangani rekomendasi untuk pemekaran Kabupaten Meranti. Ini pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab gubernur pilihan rakyat Riau pada Pilgubri 22 Oktober lalu itu. Sebab, lima tahun pertama kepemimpinan Rusli Zainal, tuntutan warga Meranti agar daerah mereka dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis, nyaris tak ada kemajuan. Warga terus berjuang, gelar apel akbar, lobi sana lobi sini, tapi rekomendasi Gubernur Rusli Zainal saat itu tak turun juga. Wan Abu Bakar yang otomatis menggantikan posisi gubernur karena Rusli masuk hursa calon gubernur Riau 2008-2013, langsung tancap gas. Dalam waktu singkat, Gubernur Wan mengeluarkan rekomendasi untuk pembentukan Kabupaten Meranti. Sayangnya, rekomendasi Wan itu mentah di meja DPR RI. Wan dianggap tidak punya kewenangan mengeluarkan rekomendasi. Kini, satu-satunya harapan rakyat Meranti tertumpu pada Gubernur Rusli Zainal. Apel akbar yang direncanakan berlangsung 20 November mendatang, hanyalah pembuktian bahwa rakyat Meranti tak pernah patah semangat berjuang. Uang pribadi yang seharusnya untuk makan makan anak istri, dikorbankan untuk memperteguh perjuangan itu. Tinggal lagi kerelaan Gubernur Rusli untuk memberi rekomendasi. Mudah-mudahan di jabatan kedua ini, hati Gubernur Rusli mencair, sehingga janji Komisi II DPR RI untuk membahas pembentukan Kabupaten Meranti di masa sidang akhir tahun ini terpenuhi. Semoga. (almudazir)

Mengamankan Pelantikan

2008-12-14T02:49:00.000+08:00

PESTA telah usai. Jalanan di Kota Pekanbaru yang sempat macet saat persiapan maupun pelantikan Gubernur Riau Periode 2008-2013, Jumat (21/11), kini telah normal. Masyarakat pun kembali beraktivitas sehari-hari, seperti tak terjadi sesuatu yang maha penting. Itulah Riau, itulah Pekanbaru, yang masyarakatnya boleh dikatakan tak pernah berbuat anarkis, meskipun yang mereka inginkan tak selalu bisa sama dengan yang terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa menjelang dan saat pelantikan Rusli Zainal dan pasangannya Mambang Mit (RZ-MM) sebagai orang nomor satu di Riau itu, penjagaan keamanan berkesan sangat berlebihan. Bayangkan saja, seperti dikabarkan, kepolisian sampai mengerahkan ribuan pasukan. Belum lagi jika ditambah dengan pasukan yang diturunkan satuan keamanan lainnya. Wajar saja, jika dua anggota DPRD Riau sampai mencak-mencak dan membantingkan kartu undangannya di depan aparat keamanan, karena mereka tak diperkenankan masuk ke tempat acara pelantikan akibat datang terlambat. Padahal, acara tersebut dilaksanakan di kantor tempat mereka bertugas sehari-hari. Keterlaluan… memang. Padahal, kalau polisi dan aparat keamanan lainnya membolak-balik laporan intelijen yang mereka buat sendiri, sejak masa menentang Soeharto hingga ke era reformasi ini, boleh dikatakan tak pernah ada aksi massa maupun mahasiswa di Riau yang menjurus ke tindakan anarkis. Seperti ‘anak mami’ aksi yang dilakukan massa maupun mahasiswa biasanya berakhir dengan happy ending. Sampai ada yang menyelutuk, seharusnya polisi atau intelijen yang memberikan ayam betina atau pakaian dalam wanita kepada aktifis massa maupun mahasiswa di Riau. Sebab, dari segi pendekatan keamanan, situasi yang aman-aman saja atau adem ayem, justru sangat membahayakan bagi aparat keamanan. Setidaknya hal itu memperlihatkan atau membuktikan bahwa aksi itu murni sebuah aspirasi dan belum terlihat ada yang menunggangi. Itulah kehebatan aktifis massa dan mahasiswa di Riau, yang tak mampu ditunggangi, sehingga aktivitas mereka jadi nyaris tak kelihatan sama sekali. Lalu, kembali ke masalah keamanan dalam acara pelantikan Gubernur Riau kemarin yang berkesan sangat berlebihan, kira-kira apa ya pertimbangannya? Boleh jadi masyarakat beranggapan hal ini dilakukan karena kemenangan RZ-MM dalam pilkada kemarin tak diakui kelompok masyarakat tertentu. Sehingga, untuk mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi, perlu diperketat penjagaan keamanan. Tapi, ada pula yang beranggapan, ini hanya menunjukkan arogansi saja. Bahwa sebagai orang yang berkuasa, jangan coba-coba mengganggu. Memang, meskipun penjagaan keamanan super ketat dilakukan saat acara pelantikan itu, masih tetap ada saja massa maupun mahasiswa yang melakukan aksi demo. Tapi, yang menjadi pertanyaan, mengapa aksi tersebut dilakukan pada saat acara pelantikan? Bukan jauh hari sebelumnya. Sehingga kalau argumen mereka benar bisa saja kemenangan tersebut dianulir. Tapi kalau penentangan dilakukan saat pelantikan, hasil yang dicapai menjadi sangat minim. Semoga saja, seperti yang kerap terjadi di pelbagai tempat, ini bukan hanya salah satu episode saja. Tujuannya, agar suasana pelantikan terlihat benar-benar demokratis, dan aparat keamanan tampak bekerja sesuai dengan anggaran yang dibuat untuk acara spektakuler itu. (Irwan E Siregar)

Akhir Tahun Konflik Lahan Selesai

2008-11-25T03:48:00.000+08:00

* Target Disnakertrans Kota Dumai “Informasi kepala UPT, konflik lahan sudah clear. Kita juga akan rapat dengan lintas sektoral untuk pemantapan masalah lahan tersebut. Target kita jelang akhir tahun persoalan ini bisa selesai agar warga transmigrasi bisa tenang.” BAMBANG HARDYANTO Kabid Transmigrasi Disnakertrans Dumai DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai, memberi perhatian khusus pada konflik pengelolaan lahan warga transmigrasi di Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan. Melalui Kepala Bidang Transmigrasi, Bambang Hardyanto, konflik tersebut dijadikan prioritas penyelesaian sebelum akhir tahun 2008. Tekad itu disampaikan Bambang, Selasa (18/11) pada Riau Pesisir di ruangan kerja yang baru ditempatinya sejak dua hari lalu. Menurut Bambang, perhatian serius Pemko Dumai melalui Disnakertrans itu telah dibuktikan dalam bentuk koordinasi yang dilakukannya dengan Kepala UPT Transmigrasi di batu teritip. Tujuannya, untuk mengetahui akar persoalan sehingga bisa dilakukan sinkronisasi dan inventarisasi permasalahan. ” Sudah dua hari ini saya memanggil kepala UPT di sana. Ini sangat perlu karena saya yang baru tiga hari ini sehingga belum tahu bayak dimana letak kusutnya. Namun ini akan menjadi salah satu prioritas program kerja kita,” ujar Bambang yang sebelumnya bertugas di bagian Humas dan Infokom Setdako Dumai ini. Menurut Bambang, informasi awal yang didapatnya, persoalan lahan itu sudah mulai menemukan titik terang. Namun ada beberapa hal lagi yang perlu untuk dibicarakan dengan pihak-pihak terkait. “Sesuai informasi kepala UPT, konflik lahan sudah clear. Kita juga akan adakan rapat dengan lintas sektoral untuk pemantapan masalah lahan tersebut. Target kita menjelang akhir tahun ini persoalan lahan sudah bisa diselesaikan agar warga transmigrasi bisa tenang dulu,” ujar Bambang. Selain itu disampaikan Bambang, program lainnya yang akan dilakukan adalah peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi. Disamping mengejar APBD Pusat untuk pembangunan fisik, juga akan diupayakan mengambil dana sharing propinsi dan kota untuk program pembinaan. “ Warga transmigrasi kesejahteraannya masih kurang dan kedepan harus lebih ditingkatkan. Kita tidak hanya fokus untuk pertanian, namun kita juga menyiapkan program lainnya sesuai minat dan kemampuan yang dimiliki warga transmigrasi. Misalnya untuk pertukangan atau lain sebagainya. Hal ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka,” sebut Bambang. Ditambahkan Bambang, menjelang akhir tahun ini juga akan masuk sekitar 50 KK lagi yang terdiri 25 KK transmigrasi lokal dan 25 KK transmigrasi luar. Masuknya 50 KK transmigran baru itu menambah jumlah dari 200 KK yang sudah ada sebelumnya.” Jadi totalnya jadi 250 KK. Untuk yang dari luar itu 15 KK asal Seragen dan 10 KK asal Batang. Kita berupaya agar sarana prasarana serta insfrastruktur bisa ditingkatkan. Salah satunya dengan membuka akses jalan sepanjang 8 kilometer,” ungkap Bambang. (**)

‘Sebuah Petanda’

2008-11-25T03:42:00.000+08:00

TIBA-tiba saja lencana (jengkol) HM Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2008-2013 yang baru saja dilantik Menteri Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn) Mardiyanto Manan, Jumat (21/11), terjatuh saat bersalaman dengan mantan Gubernur Riau Wan Abu Bakar. Peristiwa yang berlangsung cukup singkat dan sempat luput dari banyak pandangan mata peserta dan hadirin Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Riau tersebut. Ada pepatah mengatakan ‘Gabak di hulu tando ka hujan, cewang di langik tando ka paneh’ (mendung di hulu petanda akan turun hujan, terang di langit petanda akan panas), artinya sesuatu akan terjadi, ada petanda alam. Bila pepatah ini dikaitkan dengan jatuhnya lencana Gubernur Rusli Zainal, apakah ini juga Sebuah Petanda? Mungkinkah masa kepemimpinan Rusli Zainal bisa selamat sampai 2013? Hanya Allah SWT yang tahu. Tapi setidaknya, berkaca dari kondisi masa lalu dan saat ini, bisa direka-reka apa yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, bila jatuhnya lencana ini ternyata memang isyarat atau petanda yang diperlihatkan Allah SWT. Selama periode pertama HM Rusli Zainal memimpin Provinsi Riau, sudah kasat mata, lah bagalanggan mato rang banyak atau tak lagi jadi rahasia umum, ada dua tokoh Riau yang bisa dikatakan selalu terkesan jadi ‘musuh bebubuyutan’ atau juga bisa diartikan tak pernah sejalan dengan Rusli Zainal yakni mantan Wakil Gubernur Wan Abu Bakar dan Mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman. Wan Abu Bakar saat ini tercatat sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Riau 2. Sementara Raja Thamsir Rachman yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, tercatat sebagai calon Anggota DPRD Riau. Selain itu, Rusli Zainal juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus yang mengantarkan Mantan Bupati Pelalawan, Azmun Jaafar ke penjara. Rusli disebut-sebut ikut menandatangani rekomendasi Izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikeluarkan Azmun. Pasalnya, hingga pelantikan Rusli Zainal dan mambang Mit, belum terlihat ada kekompakan Rusli dengan Wan atau Thamsir. Malah beberapa hari menjelang pelantikan sempat lagi terjadi polemic terbuka antara Wan dengan Rusli terkait penyebaran undangan pelantikan. Nah, seandainya Wan dan Thamsir sama-sama duduk di legislative, apakah ii yang akan jadi batu penarung kepemimpinan Rusli? Sebab, sebagai anggota DPR RI, jelas Wan punya bargaining position yang kuat di tingkat departemen. Apalagi bila Wan nantinya duduk di komisi III yang membidangi masalah hukum, Perundangan-undangan dan Hak Azazi manusia (HAM). Maka, Wan yang berurusan bermitra langsung dengan semua lembaga-lembaga hukum di tingkat nasional. Begitu juga dengan Thamsir Rachman yang akan duduk di DPRD Provinsi Riau. Seandainya Thamsir juga tetap dengan ‘sikapnya’ sebelum-sebelumnya yang malah terkesan enggan bertemu Rusli Zainal, jelas akan ‘memperpanas’ kursi gubernur yang diduduki Rusli Zainal. Tapi, kita berharap, tidak terjadi hal-hal yang luar biasa terhadap gubernur pilihan masyarakat Riau tersebut. Masyarakat jelas berharap ada kerukunan antar tokoh di ranah Melayu ini, demi pembangunan Provinsi Riau ke depan. Dan Gubernur Rusli Zainal di beberapa kesempatan telah berusaha membuka diri untuk berupaya merangkul semua pihak, demi Provinsi Riau. Artinya, ketika pesta demokrasi selesai, semua kembali rukun dan menghargai pilihan rakyat tersebut. Insyaallah. (almudazir)

Menguji ‘Nyali’ SBY-JK Mem-Balik-kan Sejarah

2008-11-25T03:31:00.000+08:00

RENCANA Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) menurunkan harga bahan Bakar Minyak (BBM) berkisar Rp 500-800 per liter, jadi buah bibir di tengah masyarakat. Kenapa tidak, bila ini betul-betul terjadi, artinya SBY-JK telah membuat sejarah baru di republik ini yaitu BERANI MENURUNKAN HARGA. Faktanya, semasa kepemimpinan lima presiden terdahulu, mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid hingga Megawati Soekarnoputri, yang ada hanya kenaikan harga. Rakyat jelata hanya bisa menerima, sebab protes pun tak ada gunanya. Penguasa tetap teguh dengan pendiriannya. Sama halnya ketika SBY-JK melakukan manuver dengan menaikkan harga BBM lebih 30 persen di awal 2008 lalu. Sekarang rakyat menanti langkah berikutnya, apakah nyali melakukan manuver menaikkan harga BBM yang dimiliki SBY-JK akan sama dengan saat akan menurunkannya. Sebab, berangkat asumsi harga minyak dunia di APBN sudah jauh dari terpenuhi. Sejak sepekan lalu harga minyak dunia sudah jatuh ke level di bawah 60 dolar AS per barel. Dengan angka ini, maka harga pokok penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) diperkirakan bisa di bawah Rp 5000 per liter. Artinya, dengan hitungan kasar seperti itu sudah tidak ada lagi tanggungan subsidi pemerintah, sebab harga jual saat ini BBM jenis premium bersubsidi saat ini Rp 6.000 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Nah, dengan hitungan-hitungan kasar itu, seharusnya pemerintah tak takut lagi menurunkan BBM. Walau harga minyak dunia 2009 diprediksi masih berfluktuasi di kisaran 50-80 dolar AS per barel, namun tetap diyakini akan tetap bermain di angka rata-rata sebesar 65 dolar AS per barel. Dengan nilai rata-rata tersebut, biaya pokok penyediaan BBM hanya sekitar Rp 5.000 per liter. Karena itu, dinilai wajar harga BBM diturunkan, walau ini tak pernah dilakukan presiden terdahulu. SBY-JK tidak mungkin tidak tahu sakit yang di derita rakyat saat kenaikan BBM lalu. Saat itu, kenaikan BBM memang hanya sekitar 30 persen, tapi kenaikan semua harga kebutuhan pokok rata-rata melebihi angka itu. Kalau rata-rata kenaikan 9 kebutuhan pokok 20 persen, bila dikali 9 maka yang dirasakan rakyat sebagai akibat dari kenaikan BBM itu mencapai 180 persen. Itu baru imbas dari kenaikan 9 kebutuhan pokok. Patokan yang diambil pun baru kenaikan 20 persen, padahal faktanya kenaikan ada yang mencapai 50 sampai 80 persen. Tahukah SBY-JK penderitaan itu? Jadi tak ada alas an lagi, BBM harus diturunkan. Apalagi bila dikaitkan dengan Pemilu yang tinggal hitungan bulan. Bila penurunan itu tidak terjadi, janji SBY-JK tak terpenuhi, maka diyakini pada pilpres nanti SBY-JK akan kehilangan taji. Kita lihat saja! (almudazir)

PR Pertama Rusli Zainal - Mambang Mit

2008-11-25T03:19:00.000+08:00

ANCAMAN baru melanda Provinsi Riau. Sehari menjelang gubernur dan wakil gubernur Riau terpilih, Rusli Zainal-Mambang Mit dilantik, manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melahirkan keputusan pahit. Ribuan karyawan pabrik kertas itu dirumahkan alias kena Pemutusan Hubungan kerja (PHK). Keputusan itu telah diumumkan secara resmi lewat pengumuman oleh Presiden Direktur PT RAPP Rudi Fajar. Menarik, ketika manajemen PT RAPP mencuri momen untuk mempublikasikan PHK karyawannya itu. Pengumuman dilakukan sehari setelah Pemerintah Kabupaten Pelalawan menolak keinginan PT RAPP untuk memperluas areal Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pemanfaatan kayu di hutan lama Pelalawan. Saat meminta perluasan HTI itu, manajemen PT RAPP yang diwakili Direktur Thomas Handoko beralasan kekurangan bahan baku untuk pengoperasian turbin pembangkit listrik. Juga bertepatan dengan akan dilantiknya Gubernur Riau periode 2008-2013. Entah Pemkab Pelalawan melalui Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Ir HT Zuhelmi tidak mau terkecoh dengan alasan pengoperasian turbin pembangkit listrik yang diajukan RAPP, atau masih trauma dengan kasus yang menimpa mantan Bupati Pelalawan Azmun Jaafar. Tapi yang jelas, saat pengumuman PHK, Presdir Rudi Fajar secara tidak langsung membuka sendiri alasan PHK karyawan itu yakni karena RAPP kekurangan bahan baku kayu untuk diolah. Artinya, permintaan HTI dan pemanfaatan kayu di hutan alam untuk pengoperasian turbin pembangkit listrik, hanyalah dalih agar RAPP bisa mendapatkan kayu. Ternyata, Zuhelmi lebih pintar membaca situasi. Keputusan PHK ribuan karyawan RAPP ini, bakal menjaid preseden buruk bagi pembangunan Provinsi Riau kedepan. Ini salah siapa? Perlu penelitian ulang tentang keberadaan PT RAPP dengan luasan HTI yang dimiliki saat ini dengan kebutuhan kayu serta produksinya. Apa sebab, ada sinyalemen bahwa luasan HTI yang dimiliki RAPP sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan produksinya bila hutan-hutan yang telah ditebangi sejak awal langsung ditanami kembali. Ini perlu kajian ulang, agar tidak hanya pemerintah yang disalahkan karena tidak mau mengeluarkan izin HTI. Mem-PHK ribuan karyawan memiliki multiflier effect yang sangat luar biasa bagui Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau. Tidak saja akan berdampak ekonomi dan sosial, tapi bisa juga mengarah pada dampak hukum atau naiknya angka kriminalitas. Gubernur Riau yang baru saja dilantik, Jumat (21/11), tampaknya harus segera bergerak cepat membahas hal ini. Kalau dari kajian atau penelitian itu nantinya ternyata kesalahan berada di pihak RAPP yang hanya mau kayunya tanpa mau menanam lahan HTI-nya, RAPP wajib diberi sanksi. Karena, angka seribu orang yang akan jadi pengangguran, bukanlah angka yang bisa dianggap sepele. Pemrpov Riau saja pada tahun 2008 ini hanya menerima CPNS 340an orang. Artinya, tiga kali lipat dari karyawan yang di-PHK RAPP. Nah, kasus ini mungkin akan jadi PR pertama Gubernur Rusli Zainal dan Wakil Gubernur Riau Mambang Mit. Semoga Rusli-Mambang dapat menyikapi kondisi ini dengan bijak.(almudazir)

Berharap pada Pasangan RZ-MM

2008-11-25T03:13:00.000+08:00

foto.dok. riauterkini.com JIKA tak ada aral melintang, hari ini Jumat, 21 November 2008, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Rusli Zainal dan Mambang Mit, yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Gubernur Riau, 22 September 2008 lalu, dilantik Menteri Dalam Negeri, Mayjen (purn) H Mardiyanto. Pelantikan ini, jelas membuka lembaran baru kepemimpinan Provinsi Riau lima tahun mendatang, meski pasangan ini tak asing bagi rakyat Riau. Bagi Rusli Zainal, jabatan ini merupakan amanah kedua memimpin provinsi kaya minyak ini. Sementara bagi Mambang Mit, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau semasa periode pertama kepemimpinan Rusli Zainal, terhitung sebagai birokrat senior dan handal. Banyak kalangan menilai, pasangan ini cukup tepat dan serasi. Rusli Zainal dengan latar belakang entrepreneurship dan politisi akan berpadu serasi dengan Mambang yang birokrat. Artinya, tak sulit dalam membagi kerja dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Riau lima tahun mendatang. Dalam arti kata, Mambang bertugas membenahi ke dalam, Rusli untuk membangun jaringan keluar. Apalagi selama ini Rusli dinilai cukup piawai memainkan peran dan lobinya di tingkat nasional, sehingga akan bermanfaat bagi pembangunan Riau. Memang, banyak pengamat tata negara menilai, pasangan pemimpin politis-birokrat atau birokrat-politisi, lebih ideal memimpin sebuah pemerintahan daripada politisi-politisi, birokrat-birokrat atau pengusaha-politis. Sebab, di tubuh sebuah daerah otonomi saat ini ada DPR atau DPRD yang 100 persen diisi politisi serta jajaran struktural birokrasi. Kedua peran ini mesti dimainkan seimbang oleh pasangan pemimpin agar tekanan wakil rakyat di DPRD dan pembenahan pejabat struktural selaku pengayom masyarakat juga timpang jalannya. Dilantiknya pasangan ideal ini juga menjadi tumpuan warga Selatpanjang dan sekitarnya yang hingga kini masih berjuang untuk pembentukan Kabupaten Meranti. Mereka sangat berharap hati Gubernur Rusli Zainal melunak dan menyetujui daerah mereka berdiri sendiri jadi Kabupaten Meranti yangs ejak 52 tahun lalu mereka idamkan. Berbagai cara telah mereka lakukan, walau harus merogoh kocek sendiri, demi Kabupaten Meranti. Perjuangan ini juga patut dan pantas dihargai. Keinginan warga itu patut diladeni, dari pada habis energi. Karena, tampaknya tekad rakyat Meranti sudah bulat, berjuang sampai titik darah penghabisan. Walau sebenarnya, sudah banyak pejuang Meranti yang sudah meninggal karena sudah begitu panjangnya masa perjuangan itu. Tapi, mati satu tumbuh seribu. Perjuangan untuk pembentukan Kabupaten Meranti terus mengebu. Apakah mungkin rakyat Meranti harus menunggu gubernur Riau terpilih pada lima tahun berikutnya untuk mendapatkan rekomendasi? Walllahu a’lam Bisawab. (almudazir)

Warga Meranti Kembali Berjuang

2008-11-21T00:58:00.000+08:00

Mimpi Jadi PNS

2008-11-21T00:48:00.000+08:00

PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) masih menjadi tujuan utama sebagian besar rakyat Indonesia. Setiap buka lowongan Calon PNS (CPNS), peminatnya selalu membludak. Formasi yang tersedia cuma 100, tapi peminatnya mencapai 20 ribu. Menyedihkan! Sedih bukan karena melihat para generasi masa depan republik ini berdesak-desakan serta berbasah keringat untuk mendapatkan selembar kartu pencari kerja (kartu kuning, red). Bukan juga karena kecilnya formasi yang disiapkan pemerintah. Tapi lebih karena makin rendahnya etos kerja generasi penerus bangsa ini. Kalangan muda pasti marah bila dikatakan etos kerjanya rendah, walau faktanya memang begitu. Mimpi jadi PNS akan berbanding sama dengan ingin kerja tidak terlalu berat, bisa sambil mengasuh anak atau antar jemput anak sekolah, fasilitas cukup (kalau kurang tinggal dianggarkan dalam APBD), dapat rumah, mobil dinas, kerja pun hanya lima hari dalam seminggu. Karena itu mungkin PNS tetap jadi idola. Memang kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya para generasi muda tersebut. Banyak faktor yang membuat mereka menjatuhkan pilihan singkat tersebut. Mulai dari kegagalan orangtua mengajarkan pendidikan kemandirian, mencarikan sekolah yang tepat, kurikulum pendidikan yang tak sinkron dengan kebutuhan dunia kerja, hingga banyak perguruan tinggi yang tidak menciptakan lulusan siap pakai. Satu hal yang sangat fatal adalah kegagalan pemerintah menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Pemerintah terkesan lebih suka memberi ikan daripada pancing, seperti yang dilakukan dengan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Akibatnya masyarakat jadi pasif, walau jumlah bantuan per bulannya tak cukup untuk makan tiga hari bagi sebuah keluarga dengan dua anak. Menjadi PNS, memang lebih menjanjikan masa depan. Apalagi paradigmanya di tingkat aplikasi mulai bergeser. Pejabat pemerintahan yang seharusnya jadi pengayom, kini justru lebih suka diayomi. Turun ke lapangan, mesti disiapkan segalanya, bahkan perlu disambut dengan kompang. Ini fenomena hari ini yang pada akhirnya cenderung menjadi mimpi generasi muda untuk bisa sama seperti itu. Akibatnya apa, ketika mereka sudah bekerja pada sebuah perusahaan atau sudah mulai buka usaha, ikut melamar jadi CPNS juga sebuah keharusan. Karena usaha itu dinilai belum menjanjikan masa depannya, apalagi tidak adanya jaminan usaha itu akan berlanjut sampai mereka tua. Provinsi Riau sebagai negeri yang kaya, perlu mereformasi program kerja kedepan, dengan lebih memfokuskan program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan dari pada pembangunan gedung pencakar langit. Ini mungkin lebih bermakna atau mungkin dapat mengurangi mimpi generasi muda untuk ikut berebut peluang jadi PNS. Semoga.(almudazir)

Rusli Zainal vs Wan Abu Bakar

2008-11-19T14:41:00.000+08:00

Wan Abu Bakar - Rusli Zainal CERITA perseteruan dua sahabat, Rusli Zainal dan Wan Abu Bakar sejak hampir tiga tahun lalu hingga sekarang tak henti dilumat media massa. Mulai dari Rusli Zainal jadi Gubernur dan Wan Abu Bakar Wakil Gubernur Riau periode 2003-2008, hingga Wan Abu Bakar dipercaya menjadi gubernur menggantikan Rusli Zainal yang menjadi calon gubernur Riau 2008-2013, sampai pada akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Wan Abu Bakar pada 21 November mendatang karena Rusli Zainal yang terpilih kembali akan dilantik Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI, perseteruan tak pernah henti. Sesak nafas kita ketika membaca begitu panjangnya renteten perseteruan dua petinggi provinsi kaya minyak ini. Apa yang diperebutkan, sampai kini masih jadi tanda tanya masyarakat Riau. Soal keinginan jadi gubernur, Wan Abu Bakar sudah berkesempatan walau hanya sekitar 3 bulan. Kalau soal kewenangan, di jabatan eksekutif jelas gubernur memiliki kewenangan lebih daripada wakilnya. Beda dengan di legislative, wakil rakyat jauh lebih berkuasa daripada rakyat. Tapi persoalannya tidak hanya sesederhana itu. Ini menyangkut wibawa Provinsi Riau di mata dunia, di mata pemerintah pusat dan atau di mata masyarakat Riau. Lalu kemana tokoh-tokoh Adat, tokoh agama, tokoh politik di Riau atau pun di tingkat nasional? Padahal, Provinsi Riau punya semuanya termasuk menteri dan mantan menteri. Provinsi Riau punya belasan anggota DPR RI dan DPD RI. Tapi sampai sekarang, belum kita dengar ada usaha tokoh-tokoh itu untuk mencarikan solusi atau upaya untuk memfasilitasi pertemuan kedua pemimpin ini. Setidaknya, kita berharap ‘perang’ tidak dilakukan secara terbuka, sehingga tidak bagalanggang mato rang banyak. Sekali lagi, ini menyangkut marwah Riau di mata publik. Kalau perseteruan ini dibiarkan terus, kapan lagi Riau membenahi infrastruktur yang sangat-sangat butuh perhatian pemerintah provinsi. Belum lagi soal kekayaan Provinsi Riau yang masih banyak rakyat belum menikmatinya. Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan bangunan rumah potong hewan di Dumai, sampai sekarang belum termanfaatkan. Padahal, kedua bangunan itu menghabiskan dana miliaran rupiah. Sudah berapa kali eksekutif dan legislative provinsi meninjau kedua bangunan ini, namun kapan mulai operasionalnya masih jadi tanda tanya. BLK penting untuk mendidik masyarakat untuk terampil. Rumah potong penting untuk memakmurkan masyarakat atau setidaknya daging yang dikonsumsi masyarakat bisa lebih terjaga kualitasnya. Ini jelas lebih penting dari pada hanya berseteru untuk urusan mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghadiri acara seremonial yang namanya Pelantikan Gubernur. Tidak hadir pun Jusuf Kalla, tak akan membuat agenda pelantikan itu batal. Justru ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir, membuat biaya pelantikan jadi tambah besar. Jadi, alangkah baik energi ‘perang’ itu disimpan dan digelontorkan untuk memikirkan pembangunan Provinsi Riau,. Berpikir bagaimana menyejahterakan masyarakat Riau, bagaimana ekonomi kerakyatan membaik, sector usaha kecil dan menengah jalan atau kepentingan lain yang jauh lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Kalau semua yang mengaku tokoh-tokoh Riau tidak turun tangan menyelesaikan konflik ini, kita tidak tahu lagi apa kejadian kedepan. Rusli Zainal kembali dilantik jadi Gubernur Riau. Lalu Wan Abu Bakar kini jadi caleg DPR RI. Nah, kalau Wan terpilih maka diyakini ‘perang’ terbuka bakal lebih seru lagi. Kalau sekarang berskala provinsi, bias-bisa nantinya jadi skala nasional. Lalu, senangkah kita untuk terus membiarkannya? (almudazir)

Gubernur Wan Dapat 'Lawan'

2008-11-19T14:08:00.000+08:00

MENGEJUTKAN. Entah dengan target apa, tiba-tiba saja Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Susilo, membantah pernyataan Gubernur Wan Abu Bakar yang mengatakan Program K2i berpotensi merugikan keuangan daerah. Saat tu, Wan mengaku mengacu pada hasil audit BPKP Riau. Mesti diingat, untuk melantik para kepala dinas dan pejabat lainnya sekitar tiga bulan lalu, Gubernur Wan sudah pula mendapat kritisi dari berbagai pihak bahkan sempat jadi polemik di berbagai media massa. Saat itu, Wan bisa mempertahankan kebijakannya. Kini, ketika jabatan Gubernur Wan tinggal hitungan hari (rencananya gubernur dan wakil gubernur terpilih, Rusli Zainal-Mambang Mit dilantik 21 November), sudah ada kepala dinas yang berani membantahnya. Banyak pihak menilai, kadinas Perkebunan tak akan berani 'melawan' bila masa jabatan sebagai gubernur masih panjang. “Ini politik rendahan. Selama ini tak ada etika di tubuh birokrasi seperti ini. Kecuali, memang pejabat bersangkutan punya maksud tertentu atau ada udang dibalik batu,” ucap seorang warga di sebuah kedai kopi di Dumai. Memang, fakta ini bisa jadi petaka besar bagi Gubernur Wan. Kenapa tidak, wibawa Wan sebagai kepala daerah bisa langsung turun. Karena, bisa saja dianggap hanya asal ngomong saja, padahal sebagai seorang pejabat publik apa pun omongannnya akan selalu jadi kutipan dan jadi panutan masyarakat. Ada juga anggapan, dengan masa jabatan Wan sangat singkat, para pejabat di Riau mulai mencari perhatian. Lumrah terjadi, ketika seorang pejabat menjabat di masa kepemimpinan A, maka dia dianggap orang-orangnya A. Karena itu wajar terjadi di Republik Indonesia ini, ganti pemimpin akan ganti pula kebijakan termasuk pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Mungkin kadinas Perkebunan Susilo juga berpikir begitu. Apalagi, sudah rahasia lagi antara Wan Abu Bakar dengan Rusli Zainal sudah lama terjadi 'perang dingin' bahkan pernah 'perang terbuka'. Kadis Susilo mungkin belajar dari fakta ini, dengan harapan ketika Rusli Zainal-Mambang Mit dilantik Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI, peluangnya masih terbuka untuk jadi komandan di satu dinas atau kantor. Karena dengan bantahan itu, bisa saja dia beranggapan publik atau mungkin Rusli-Mambang sendiri, akan menilai bahwa dia bukan orang-orangnya Wan. Atau mungkin juga memang Gubernur Wan yang kelepasan omong. Sebab, Ketua BPKP Riau sendiri justru mengaku belum ada temuan penyimpangan dari audit APBD Riau 2008. Aneh juga. Tapi, apapun namanya, bantahan terbuka seorang birokrat pada atasannya masih sangat tabu di Indonesia. Sebab, kesalahan pimpinan bisa diingatkan dengan cara yang lebih elegan. Kecuali memang, pejabat yang bersangkutan pernah tersakiti atau punya lain di luar profesionalitasnya sebagai pimpinan sebuah dinas/badan atau kantor. Kita berharap, kadinas Susilo tidak berpikiran seperti itu. Tidak bermaksud untuk 'mempermalukan' Gubernur Wan di mata publik. Apa yang dilakukannya semata-mata untuk menghilangkan anggapan bahwa dia tidak bekerja dengan baik. Mudah-mudahan begitu.(almudazir)

Menyelamatkan Lingkungan vs Kelaparan

2008-11-19T01:37:00.000+08:00

PADA Selasa, 26 Agustus 2008 lalu di Jakarta, Greenpeace Asia Tenggara menggelar pertemuan dengan pebinis kelapa sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki), pengguna kelapa sawit dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam pertemuan itu, Greenpeace mendesak industri kelapa sawit melakukan moratorium (jeda sementara) pembukaan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut. Terkait desakan moratorium itu Penasihat politik Greenpeace Asia Tenggara Arief Wicaksana menolak anggapan pihaknya anti-industri sawit. Menurutnya, ajakan moratorium itu justru untuk keberlanjutan industri sawit itu sendiri. Karena itu, dia berharap industri apapun jangan menangguk laba dari lemahnya tata kelola pemerintah. Industri kelapa sawit dinilai menjadi salah satu faktor penting deforestasi/ perubahan iklim di Indonesia (catatan-merah-dutapalma.blogspot.com). Tawaran moratorium itu, ditolah oleh Gapki. Ketua Harian Gapki Derom Bangun dengan tegas menyatakan prinsip dan kriteria sawit berkelanjutan dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dinilai cukup untuk mewujudkan industri kelapa sawit ramah lingkungan. Derom malah meminta seluruh anggota Gapki -250 perusahaan-mengikuti aturan RSPO yang berdimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perdebatan pengusaha dan pencinta lingkungan itu memang menarik dan logis. Para pencinta lingkungan termasuk Greenpeace bertujuan untuk menyelmatkan paru-paru dunia. Karena, dari berbagai penelitian ilmiah, memperingatkan bahwa perusakan rawa gambut memberi kontribusi setidak-tidaknya 8 persen terhadap emisi CO2 di dunia yang menyebabkan perubahan iklim. Akibat degradasi rawa gambut diperkirakan antara 136 juta dan 1,42 ribu juta ton CO2 dilepaskan secara berkala di Asia Tenggara. Ini menambah jumlah emisi yang diakibatkan oleh penebangan hutan, hilangnya karbon dalam tanah, penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen, emisi dari mesin pertanian dan hilangnya resapan CO2. Rawa gambut menutup 3 persen dari daratan dunia (hampir 4 juta kilometer persegi) dan mengandung Karbon dengan jumlah raksasa (kira-kira 528.000 juta ton, atau Mt), sama dengan sepertiga dari semua Karbon di dunia ini dan sama dengan 70 kali emisi dari migas tahun 2006 (7.000 Mt/tahun Karbon atau 26.000 Mt/tahun Karbon dioxida). Karbon diuapkan secara pelan-pelan ke udara lewat: Uraian itu benar kalau hanya dilihat dari alasan penyelamatan lingkungan. Namun pencinta lingkungan juga harus melihat dari alasan ekonomisnya. Industri sawit jelas tidak mau melakukan moratorium karena mereka juga harus memikirkan perut karyawannya. Moratorium dipandang sebagai alat untuk memperlambat atau menurunkan angka produksi CPO. Sementara mereka tidak bisa menurunkan gaji karyawan dari yang telah ditetapkan. Ini akan jadi dilema. Karena pengusaha sawit lebih setuju memilih RSPO. Selain tidak harus membuat jeda tanam, cost yang dikeluarkan dengan RSPO juga relatif kecil. Nah, memilih yang satu dari dua opsi ini sangat rumit. Menyelamatkan lingkungan atau kelaparan. Bak pepatah orang minang, daripado bacakak jo galang-galang, bialah bacakak jo urang (daripara kelaparan, lebih bagus berkelahi dengan orang). Karena, daratan Provinsi Riau didominasi lahan gambut. Kalau tidak ditanami, dia akan jadi hutan belantara. Pendapatan daerah tidak ada, masyarakat juga tak dapat kerja. Tak ada kerja, artinya tak makan. Intinya, bukan melarang tanam sawit di lahan gambut, tapi membuat aturan yang jelas bagi setiap perkebunan sawit di lahan gambut. Ini yang perlu didorong greenpeace. Semoga.(almudazir)

Citra Imigrasi

2008-11-07T04:18:00.000+08:00

PUNGUTAN liar (pungli) di kantor keimigrasian sudah tak jadi barang asing lagi. Hampir semua orang yang pernah berurusan di kantor yang berada di bawah Departemen Hukum dan HAM ini selalu mengeluhkan hal itu. Walau banyak juga yang tak memikirkan berbagai biaya-biaya tambahan di luar prosedur itu, selagi urusan mereka cepat selesai. Karena itu, di tengah sorotan yang begitu gencar, hampir semua Kepala Kantor Imigrasi di Indonesia mencoba menerapkan program Clean Good Customer. Memberikan pelayanan yang baik dan bersih. Tujuannya cuma satu, membangun citra positif bagi masyarakat yang ingin berurusan. Pasalnya, cuma imigrasi lah satu-satunya tempat para ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mencari legalitas agar bisa bekerja di luar negeri. Fenomena itu ditangkap dengan baik oleh Haspion Irman SH, Kepala Kantor Imigrasi Dumai. Ketika mendengar kabar ada bawahannya yang diduga melakukan pungli terhadap warga yang akan berangkat ke luar negeri melalui Pelabuhan Internasional Dumai, Haspion langsung melakukan rapat kilat. Semua bawahannya dikumpulkan, termasuk Perwira Hasibuan, Kepala Pintu Pelabuhan Penumpang Internasional Kantor Keimigrasian Dumai, yang diduga menjadi sumber inspirasi Putra Pariaman ini menggelar rapat. Apalagi selama ini, dia sendiri (Haspion, red) juga mendapat informasi soal banyaknya keluar warga terkait dugaan terjadinya pungli di kantor yang dipimpinnya. Maka, meradanglah Haspion. Ancaman pun ditebar. Bagi yang ketahuan melakukan pungli diancam dicopot. Haspion mengultimatumnya dengan PP 30 tahun 1980 tentang keimigrasian. Tapi, apakah Haspion punya intelijen? Apakah Haspion telah melakukan evaluasi kinerja bawahannya, terkait dengan pengakuanya sendiri bahwa banyaknya pengaduan yang masuk? Kalau hanya mengumpulkan bawahan lalu diinterogasi saja tanpa aada tindakan, sama saja bohong. Bawahan akan selalu menjawab tidak berbuat dan siap dibuktikan. Fenomena yang terjadi di hampir semua instansi di Indonesia saat ini, seringkali seorang pimpinan berusaha melindungi bawahannya yang embuat kesalahan. Mungkin saja sang pimpinan itu berpikiran, ketika diekspose banyak bawahan berbuat salah, sama saja dia membuka aib sendiri. Mancabiak baju di dado. Atau mungkin juga dia berpikiran, orang akan menganggapnya gagal memimpin. Pikiran ini jelas tidak bisa dibenarkan. Mudah-mudahan Haspion tidak berpikiran begitu. Tapi, Haspion mesti memberitahu publik, apa saja tindakan yang diberikan pada bawahan yang sudah menjadi pembicaraan khalayak bahwa dia telah melakukan pungli. Karena ini juga menyangkut citra kepemimpinannya dan citra lembaganya. Dalam hukum publik, tak mungkin orang yang tidak berbuat kena tuduhan. Kalau tidak, tetaplah Kantor Imigrasi dengan citranya yang telah menahun dicap sarang pungli. Artinya, khususnya di Dumai, masyarakat menanti langkah Haspion memperbaiki lembaganya. Jangan lagi sakiti warga yang memang tidak punya instansi tempat mengurus paspor agar bisa mencari sesuap nasi di negeri luar sana. Haspion mesti terbuka dan arif meneirma kritikan. Tidak seperti bawahannya yang langsung emosional ketika diberi masukan. Yang seperti ini, jelas tidak menunjukkan prilaku seorang pelayan public yang baik. Moaga saja, Haspion Paham. (almudazir)

51 Tahun Menanti Kabupaten Meranti

2008-11-04T15:49:00.000+08:00

“KENAPA takut memekarkan wilayah. Toh, pemekaran akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan secara otomatis akan memakmurkan masyarakat setempat,” ucap Gamawan Fauzi, saat menjabat Bupati Solok dua periode (satu periode dipilih DPRD dan satu periode lagi dipilih rakyat), terkait rencana pemekaran Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan. Dalam pikiran Gamawan, yang pada Pilkada Sumbar 2005 menang mutlak dan terpilih sebagai Gubernur Sumbar, dengan adanya pemekaran berarti anggaran pusat akan tersedot untuk membangun segala infrastruktur di wilayah itu. Belum lagi akan banyaknya masyarakat setempat yang memperoleh pekerjaan, karena imbas dari pemekaran, juga sejalan dengan persiapan aparatur pemerintahannya. Kalau pola pikir Gamawan itu dimiliki sejumlah kepala daerah di provinsi lain, maka pergolakan dan perjuangan panjang pembentukan sebuah kabupaten baru, tidak akan terjadi. Sama halnya perjuangan panjang untuk memekarkan sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kabupaten Rohul yang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Rokan Darussalam, juga lahir dari sebuah perjuangan bertahun-tahun. Sama halnya dengan perjuangan pembentukan Kabupaten Meranti yang telah berlangsung sejak 51 tahun lalu yakni 1957. Perjuangan yang panjang itu, akan berakhir, Rabu (29/10) hari ini, dlam Sidang Paripurna DPR RI. Itupun kalau sidang ini berlangsung aman dan lancar. Karena, Senin (27/10) lalu di Gedung DPR RI, Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI tentang pembentukan pemekaran kabupaten/kota telah melakukan rapat konsultasi dengan Gubernur Riau Wan Abu Bakar, Wakil Ketua DPRD Riau Syofyan Hamzah, Asisten I Setdakab Bengkalis Burhanuddin dan dari pihak Mendagri diwakili Dirjen Otda Sodjuangan Situmorang. Artinya, pada hari ini akan menjadi hari bersejarah bagi rakyat Kecamatan Pulau Merbau, Rangsang dan Tebing Tinggi. Panja dengan arif bersikap bahwa tidak alasan menunda pengesahan RUU Pembentukan Kabupaten Meranti. Semua persyaratan sudah terpenuhi. Gubernur dan DPRD Riau sudah setuju. Bupati Bengkalis sebelum Syamsurizal dan DPRD Bengkalis sebelumnya juga sudah merekomendasikan pembentukan Kabupaten Meranti. Memang, Kabupaten Bengkalis sudah puas dimekarkan. Jika disimak peta lama Provinsi Riau, wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah terluas di Riau pada saat itu. Wilayah Kabupaten Bengkalis terbentang dari perbatasan dengan provinsi Sumatera Utara sampai ke perbatasan muara Sungai Kampar. Disusul semangat pemekaran, satu persatu Bengkalis kehilangan wilayahnya. Dimulai dari pembentukan Kabupaten Rokan Hilir (ibukota; Bagan siapiapi), Kabupaten Siak (ibukota: Siak Sri Inderapura) dan Kota Dumai. Berkaca dari pengalaman masa lalu itulah, akhirnya kita dapat memahami perasaan masyarakat dan pejabat Kabupaten Bengkalis menolak dilakukan lagi pemekaran wilayahnya. Apalagi saat ini juga tengah gencar perjuangan Kabupaten Mandau. Hal ini wajar, karena jika Bengkalis dimekarkan kembali, maka kabupaten induk Bengkalis akan kehilangan aset-aset ekonomi yang besar di dua kabupaten yang akan dimekarkan itu. Aset-aset berharga itu seperti kilang produksi minyak yang cukup besar di Duri dan pusat perdagangan laut antar pulau yang strategis di Selat Panjang. Terlepas dari hitungan angka-angka itu, keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan kenyamanan dari pembenahan infrastruktur, juga harus diperhatikan. Karena itu, jika Meranti sudah jadi kabupaten, maka pejabat dan DPRD Kabupaten Bengkalis harus meningkatkan kreatvitasnya untuk mencari sumber pendapatan baru. (almudazir)

Pejuang Meranti Kalah Lobi

2008-11-04T14:16:00.000+08:00

KETAKUTAN akan batalnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten Meranti, akhirnya terbukti juga. Ternyata, dari 17 RUU daerah pemekaran yang diajukan Panitia Kerja Komisi II DPRD RI, hanya 12 yang disetujui 346 anggota DPR RI yang hadri pada siding paripurna tersebut. Dari lima daerah yang tak disetujui, 3 RUU direkomendasikan untuk dibahas pada masa persidangan II 2008-2009, satu di antaranya RUU tentang pembentukan Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Sedangkan dua RUU lagi, termasuk RUU Kabupaten Mandau, terkendala kelengkapan persyaratan. Fenomena ini menarik untuk dicermati. Banyak yang menduga, batalnya RUU Kabupaten Meranti itu masuk pembahasan, karena para pejuang pembentukan Kabupaten Meranti kalah dalam melakukan lobi-lobi politik dengan kalangan wakil rakyat tersebut. Apalagi, nyaris tak ada warga Meranti yang duduk di gedung bundar tersebut. Dugaan itu di satu sisi mungkin dapat dibenarkan. Sebab, dua hari sebelumnya paripurna di gelar, Panja Komisi II sudah tegas-tegas menyatakan akan memasukkan RUU Pemekaran Kabupaten Meranti dalam 17 usulan RUU pemekaran. Rencana itu, nyaris tak ada yang membantahnya. Sayangnya, kurangnya lobi pejuang Meranti membuat kalangan yang tidfak setuju dengan pemekaran itu bebas bergerak. Anehnya, wacana pembatalan itu justru telah tersiar sehari menjelang paripurna digelar. Hebat kan? Tapi, itulah politik. Tak ada lobi tak jadi. Disinilah kalah Meranti. Sesuatu yang tak normal lagi, karena sudah sejak 1957 berjuang tak henti, hansilnya selalu nihil. Artinya, pejuang perlu berpikir untuk merubah strategi, kalau memang tetap menginginkan Meranti jadi kabupaten. Sebab, rekomendasi peserta siding paripurna untuk membahas bahas RUU 3 kabupaten ini, termasuk Meranti, pada masa persidangan II 2008-2009, juga belum bias dipastikan. Karena, bias saja nantinya ada kilah lain, sehingga Meranti tertinggal lagi. Karena itu, atur lagi strategi, perbanyak lobi demi Meranti. (almudazir)

Presiden Barack Obama

2008-11-04T12:21:00.000+08:00

HARI ini, 4 November 2008, negara adikuasa Amerika Serikat, akan membuat sejarah baru. Pada Pemilihan Presiden 2008 ini, kali pertama dua senator bersaing untuk menjadi presiden, Barack Obama dan John McCain. Sekaligus juga pertama kalinya seorang politikus kulit hitam mencalonkan diri menjadi presiden. Menariknya, meski menjadi capres kulit hitam pertama, Barack Obama justru jauh mengungguli McCain dalam semua poling-poling yang digelar puluhan mungkin ratusan lembaga independen di dunia. Bahkan hampir dipastikan Obama lah yang akan dilantik pada 20 Januari 2009 mendatang. Berbagai hasil yang diperoleh pun juga menyatakan jalan mulus Demokrat untuk mendapatkan 270 suara (electoral votes) yang diperlukan untuk memenangkan Pemilu. Ke depannya, langkah capres Partai Demokrat ini tampaknya semakin mulus saja. Obama pun makin percaya diri karenanya. Fenomena Obama memang menarik untuk disimak. Dengan masa kampanye dan pemilihan yang begitu panjang, Obama selalu jadi idola di seantero Amerika Serikat. Sampai-sampai cangkir biru yang bertuliskan Obama, laris manis di pasaran. Saat ini, jutaan warga Amerika berdebar menanti klimaks dari kampanye panjang bernilai 1 miliar dolar AS. Uniknya, bersemangat rakyat Amerika begitu mengebu. Mereka sangat antusias memberikan suara mereka sebelum pilpres dimulai. Per Sabtu (1/11) malam, sekitar 27 juta orang telah memberikan suaranya lebih awal dan itu berlangsung di 30 negara bagian. Meski pilpres ini juga pertama kalinya seorang wanita maju sebagai cawapres dan John McCain, bakal menjadi presiden tertua dalams ejarah politik AS, namun banyak pihak telah memastikan, Selasa, 4 November 2008, akan menjadi milik Obama. Dan hamper tak ada yang menyangkal statemen itu. Apakah karena Obama punya story sendiri dengan rakyat Indonesia, karena pernah tinggal dan sekolah di Jakarta, atau ada hal lainnya. Tapi yang pasti, Rakyat Indonesia telah demam Obama. Gaungnya bahkan mengalahkan bursa calon presiden Indonesia yang juga mulai bermunculan. Obama, Good Luck. (almudazir)

KNPI Jadi Dua

2008-11-03T05:09:00.001+08:00

KESAKRALAN Sumpah Pemuda ternodai. Organisasi pemuda terbesar di Indonesia yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pecah jadi dua. Organisasi pemuda yang kelahirannya mengusung semangat Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, Berbangsa satu bangsa Indonesia, Bertanah air satu tanah air Indonesia, serta Berbahasa satu bahasa Indonesia, baru saja melaksanakan dua kongres. Padahal, motivasi pemuda bangsa menyatukan sikap mendeklarasikan Sumpah Pemuda dan membubarkan 'sekat-sekat suku' yang terwadahi dalam Jong Java di Jawa, Jong Andalas di Sumatera, Jong Celebes di Sulawesi, dan Jong Ambon di Maluku, karena menyadari bahwa Bersatu itu indah. Bersatu itu kuat. Itu yang menjadi motivasi anak bangsa menyatukan sikap, berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu, Indonesia. Tapi setelah 80 tahun menyatu, ada banyak sikap dan keinginan merobohkan pondasi itu. Lihat saja pada pada Kongres XII 2008 ini. Ada dua kongres yang dogelar meskipun tidak bersamaan waktunya. Pertama, Kongres XII Pemuda/KNPI, 25-28 Oktober di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, yang menghasilkan Ahmad Dolly Kunia sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 2008-2011. Kedua, di Hotel Aston, Jl Gatot Soebroto, Denpasar, Bali, mulai Rabu (29/10) dan berakhir 31 Oktober, yang memilih Aziz Syamsuddin sebagai Ketua Umum. Kongres Ancol dihadiri 22 DPD Provinsi dan 55 OKP, sedangkan Kongres Bali dihadiri 92 perwakilan DPD dan OKP. Tapi, Kongres Bali ini dianggap sejumlah pihak sebagai kongres tandingan. Sebutan itu mungkin didasari jadwal pelaksanaannya setelah kongres Jakarta. Atau juga mungkin ada alasan lain. Tapi yang jelas, kedua kubu mengklaim merekalah yang benar, merekalah yang legitimate dan kongres merekalah yang sesuai amanah AD/ART KNPI. Mana yang benar? Terlepas dari semua berbagai dalih dan alasannya, terbentuknya dua kubu (kubu mantan Ketua Umum DPP KNPI Hasanuddin Yusuf dan Kubu Pejabat Ketua Umum KNPI Hans Havlino Silalahi) di organisasi yang selalu mengusung amanat persatuan dan kesatuan ini, sangat diprihatinkan. Sebab, jauh-jauh hari, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Sjamsuddin sudah mengingatkan agar KNPI lebih profesional dan tidak sekedar menjadi ‘rebutan’ partai politik menjelang pemilihan umum. Din berharap KNPI jangan menjadi 'gadis cantik' yang ditarik-tarik parpol. KNPI harus tetap menjadi wadah organisasi yang profesional dalam membangun bangsa dan pemuda guna menjaga persatuan dan kesatuan. Sama halnya dengan kecemasan dari kelompok Cipayung yang terdiri dari PMII, HMI, GMNI, PMKRI atas keadaan terakhir di KNPI. Karena itu, Sekjend PB PMII Zaini Shofahari menginginkan KNPI direformulasi dan direvitalisasi. Dua kongres KNPI seakan menjadi tamparan bagi generasi muda. Gagasan kaum muda yang memimpin sepertinya menjadi sia-sia. Dua kongres KNPI semakin menegaskan, kaum muda belum bisa menyelesaikan persoalan internalnya dengan baik. Perpecahan di tubuh KNPI diawali dengan pembentukan Partai Pemuda Indonesia (PPI) oleh Hasanuddin Yusuf, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum. Saat itu Hasanuddin menegaskan, tidak hubungan apa pun antara institusi KNPI dengan partai yang didirikan sejumlah aktivis pemuda Indonesia pada 27 Mei 2008 lalu. Lagipula, pengurus KNPI menjadi pimpinan parpol itu tidak bertentangan dengan AD/ART KNPI, seperti yang tercantum pada halaman 122 butir (2) buku hasil Kongres XI KNPI. Karena itu, hampir 80 persen pimpinan KNPI di pusat/daerah adalah pimpinan/pengurus berbagai parpol, termasuk di jajaran kepengurusan KNPI Provinsi Riau dan sejumlah kabupaten/kota. Terlepas dari pro dan kontra itu, seluruh pengurus KNPi di semua tingkatan, harus merenungkan kembali. Motivasi apa yang mensemangati kita bergabung ke KNPI. Janganlah kita menjadi virus yang justru akan menodai perjuangan deklarator Sumpah Pemuda. Jangan sampai kejeniusan para deklarator pemuda yang semuanya sudah berkalang tanah itu mulai digerogoti pikiran picik generasi penerusnya. Banyak yang merasa hidup dalam naungan NKRI bukan pilihan. Pemisahan diri jangan jadikan impian. Fanatisme sempit kesukuan, agama, kedaerahan, jangan membelenggu benak kita. Jika ini terus bermunculan di daerah, alamat akan membahayakan bangsa ini. Bulan Oktober adalah bulan monumental bagi generasi muda penerus bangsa. Semangat pemimpin muda di republik ini sudah mulai dikobarkan. Jangan sampai semangat itu dirasuki virus yang akan membuat negeri ini tercabik-cabik. Walau eks aktivis mahasiswa 98, Rama Pratama menginginkan pemuda mencari mencari legitimasinya sendiri tanpa harus adanya keterlibatan pemerintah, masih sangat mustahil bisa terjaid. Sebab, KNPI di semua tingkatan belum mandiri. Sekali lagi, para aktivis KNPI harus merenungkan lagi. Kalau mengakurkan dua kubu ini mesti di meja pengadilan, akan membuat KNPI lebih tercabik lagi. Kebesaran jiwa dan memegang teguh platform, akan bisa jadi obat penenang untuk bisa rujuk kembali. Renungkanlah.(almudazir)

Menanti Pinang Kampai Berubah Status

2008-11-02T04:16:00.000+08:00

BANDARA PINANG KAMPAI, KOTA DUMAI DIALOG - Walikota Dumai H Zulkifli AS, Kepala Dishub Dumai Drs Syafruddin Kamal MM dan Pemimpin Umum Harian Umum RIAU PESISIR Ahmad Maritulius, foto bersama usai berdialog dengan Menhub Jusman Syafei, Rabu (29/10) di ruang kerja Menhub, terkait rencana penyerahan pengelolaan Bandara Pinang Kampai ke Pemko Dumai. SATU lompatan jauh dilakukan Walikota Dumai Zulkifli AS. Perjuangan panjang untuk dapat mengelola Bandar Udara (Bandara) Pinang Kampai, Dumai, tinggal hitungan bulan. Dalam pertemuan Walikota Zul AS dan Kepala Dinas Perhubungan Dumai, Syafruddin Kamal, Rabu (29/10) lalu dengan Menteri Perhubungan Jusman Syafei, telah didapat kata terang. Menteri Jusman secara tegas menyatakan setuju pengalihan status Bandara Pinang Kampai dari khusus ke umum. Bahkan Menteri Jusman pun siap untuk datang ke Dumai untuk ikut menyaksikan penyerahan bandara itu dari PT Pertamina selaku pihak yang selama ini mendapat hak mengelola khusus ke Pemko Dumai. Ini berarti, Pemko Dumai juga sudah harus mulai bersiap-siap menyusun tim khusus guna mengendalikan operasional bandara itu nantinya. Kalau mengharuskan untuk dilakukan studi banding ke PT Angkara Pura selaku pihak yang telah matang dalam pengelolaan bandara, juga sudah harus diagendakan. Apalagi, penyerahan Bandara Pinang Kampai itu diagendakan pada Januari 2009 mendatang. Waktu tiga bulan, tidaklah cukup untuk memahami ribetnya jalur udara dengan berbagai sandi khususnya. Waktu tiga bulan, tidaklah cukup untuk menata sistem baru yang sangat erat kaitannya dengan teknologi. Sejauh ini, persiapan itu yang belum kelihatan. Atau mungkin, Kepala Dishub Dumai telah mulai menyiapkannya diam-diam dan pas serah terima nanti, tinggal operasional saja. Ini lebih baik. Karena, mengelola bandara sangat jauh berbeda dengan mengelola terminal angkutan darat ataupun laut. Belum lagi kesiapan sarana dan prasarana lainnya. Namun yang pasti, keberhasilan mendapat kewenangan pengelolaan sebuah bandara, sudah merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Apalagi dengan masa jabatan Walikota Zul AS yang baru berjalan tiga tahun. Karena itu, Walikota Zul AS juga harus hati-hati dalam menempatkan personil pengelola bandara nantinya. Sebab, salah sedikit, bias puluhan bahkan ratusan nyawa melayang. Profesionalitas sebuah keharusan yang tak bisa ditawar. Keberadaan sebuah bandara umum, jelas akan sangat berpengaruh pada tingkat kunjungan warga luar ke Dumai. Artinya, diperlukan persiapan lain selain sarana dan prasaran pendukung operasional bandara. Wajah Kota Dumai juga harus ditata. Dan ini, butuh pejabat-pejabat setingkat kepala dinas yang piawai pula. Kalau hanya pandainya mengambil hati walikota, bagusnya diganti saja. Karena, sejarah membuktikan, pejabat yang suka Asal Bapak Senang (ABS), kerjanya sering tidak benar. Apalagi persiapan itu justru jelas berlangsung di tengah tingginya tingkat kesibukan swalikota. Karena, sejalan dengan akan dilakukannya serah terima bandara, juga akan dimulai operasional Pelabuhan RoRo. Artinya, ada dua kerja besar yang menanti. Mudah-mudahan Pak Wali puna strategis khusus agar kedua persiapan itu dpaat berjalan sesuai hartapan, meski waktunya sangat berdekatan. Selamat Pak Walikota bertangan dingin.(almudazir)

Kapolda Riau, Bicaralah

2008-11-02T04:10:00.000+08:00

Kapolda Riau, Brigrjend Hadiatmoko memperlihatkan salinan transaksi judi togel antar negara yang dikelola oleh Chandra alias Acin dengan omset terendah Rp. 2 miliar per hari saat dilakukan peggerebekan di sebuah ruko Jl. Tanjung Datuk sekitar pukul 15.00 wib, Kamis (23/10). Foto.dok. riaunews.com SEJAK Kapolda Riau Brigjend Hadiatmoko mengeluarkan statemen adanya sejumlah wartawan yang menerima uang togel dari Bandar besar Chandra Wijaya alias Acin, para jurnalis di Riau seakan kebakaran jenggot. Berbagai pro dan kontra pun bermunculan. Apalagi, berita yang dilansir habis sejumlah media massa tebritan Riau tak satupun yang memuat siapa-siapa saja oknum wartawan yang menerima uang haram tersebut. Bisik-bisik pun makin nyaring. Ada kawan-kawan wartawan yang tertawa saja saat membaca kalimat kapolda tersebut. Ada juga yang justru terlihat kasak-kusuk dan sibuk membela diri. Tentunya harap-harap cemas bila Kapolda Hadiatmoko benar-benar membuktikan janjinya untuk membeberkan nama-nama oknum wartawan tersebut. Apalagi bila sampai memanggilnya untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi, apapun alasannya, terlepas dari banyak yang suka dan tidak suka, Kapolda Hadiatmoko harus transparan. Ini demi nama baik para wartawan yang sehari-hari akan berhadapan dengan masyarakat, pejabat dan tokoh-tokoh adat serta agama di Provinsi Riau ini. Betapa malunya ketika kita dicap menerima uang togel, sementara kita sama sekali tak pernah menikmatinya. Wajar, dua ketua organisasi wartawan di Provinsi Riau, H Dheni Kurnia (Ketua PWI Cabang Riau) dan Jupernalis Samosir (Ketua PWI Reformasi Riau) berkomentar agak tendensius. Karena, kalau Kapolda tak mau mengungkap nama, sementara kabar wartawan menerima uang togel sudah terlanjur merebak, bisa-bisa mereka yang justru tak ikut makan kena getahnya. Bahkan kedua kedua ketua organisasi ini juga bias dituding ikut menerima, karena mereka juga memakai label wartawan. Jadi Pak Kapolda, bicaralah. Ungkap saja, agar jelas siapa yang meneirma. Nan bungkuak bia dimakan saruang. Dengan membeberkan nama-nama oknum wartawan yang menerima uang itu (nama-anam oknum Polri, silahkan simpan), maka jelaslah siapa yang harus dituding, siapa yang harus diberhentikan dari keangotaan PWI (kalau anggota PWI ada menerima) dan siapa yang akan diberhentikan pemimpin redaksinya (itupun kalau pemimpin redaksinya berkenan). Tapi setidaknya, dengan mengungkapkan nama-nama itu, maka terbebaslah kita dari dosa-dosa, karena saban hari menggunjingkan orang lain. Kapolda sendiri juga bebas dari pikiran macam-macam oleh orang-orang yang mungkin hanya berani ngomong di kedai-kedai kopi. Pecayalah, Pak! (almudazir)

Jumpa Pertama di Hari Sumpah Pemuda

2008-11-02T04:00:00.000+08:00

MULAI Selasa, 28 Oktober 2008 hingga seterusnya, Media Umum Riau Pesisir akan setia menemani hari-hari anda. Kami yakin, kehadiran Media Umum Riau Pesisir yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, akan menjadi semangat baru bagi pembaca kami di Provinsi Riau. Karena, pada terbitan perdana ini kami akan mewarnai dan menemui pembaca kami hamper di semua kabupaten/kota di provinsi minyak ini.

Kelahiran media harian yang mengusung moto Semangat Baru Rakyat Pesisir ini dibidani oleh sejumlah jurnalis-jurnalis profesional dari Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Tentunya dari Provinsi Riau dan Kota Dumai, yang menjadi pilihan sebagai kantor pusat Media Umum Riau Pesisir.

Pilihan moto itu pun bukan tanpa alasan. Kecintaan dan keinginan dari sejumlah tokoh yang berdomisili di kawasan Pesisir Provinsi Riau untuk berkontribusi serta ikut andil dalam percepatan pembangunan provinsi ini, menjadi harapan yang ingin di capai. Keberagaman informasi, keakuratan data serta penyajiannya yang independen, menjadi tanggungjawab moral kami untuk selalu menjaganya. Meski hal itu akan membelah otak kami, karena di sisi lain kami juga harus menangkap peluang dan kerjasama dengan berbagai pihak agar media ini dapat memanjakan pembacanya. Tapi percayalah, keinginan pembaca untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat dan berimbang, akan selalu menjadi perhatian utama kami saat menggawangi sebuah liputan.

Kenapa pilihan terbit mesti pada Selasa, 28 Oktober 2008, padahal hari ini adalah hari libur nasional? Kami juga sudah memperkirakan pertanyaan seperti ini akan muncul di benak pembaca kami yang budiman, saat pertama kali memegang Media Umum Riau Pesisir. Pilihan ini berangkat dari tekad untuk membakar semangat nasionalisme masyarakat Riau untuk terus melakukan pembaharuan serta selalu berniat tampil lebih baik.

Diakui atau tidak, makna Sumpah Pemuda di era reformasi ini memang telah mengalami distorsi. Sumpah Pemuda hanya dipahami sebagai 'ritual' ikrar kaum muda yang ingin merdeka. Padahal esensinya, Sumpah Pemuda merupakan tekad sosial-kultural serta politis untuk menyatukan persepsi dalam upaya mempertahankan kedaulatan bangsa dan pemerataan pembangunan.

Upaya memberikan warna baru dalam bisnis media massa di Riau, juga menjadi harapan baru bagi para tokoh yang mendirikan Media Umum Riau Pesisir ini. Gagasan awalnya, memberikan pencerahan dan pencerdasan pada masyarakat melalui informasi yang akurat dan berimbang. Tanpa mengabaikan aspek kontrol sosial terhadap semua pihak yang berniat menzalimi publik.

Ini penting kami sampaikan pada pembaca kami yang budiman, dengan harapan adanya partisipasi pembaca untuk memberi masukan, informasi terhadap segala bentuk kejanggalan dan kebaikan, serta tanpa segan mengkritisi kami disaat kami lengah. Dengan begitu, secara bersama-sama dan dengan yang tulus membangun Provinsi Riau ini sesuai porsi dan bidang kita masing-masing.

Terakhir kami berharap silaturahim kita ini selalu kekal. Kecintaan pembaca pada Media Umum Riau Pesisir, akan menjadi cambuk bagi kami untuk selalu berupaya lebih baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Wassalam.

Kami Sudah Bosan Terima Tamu

2008-04-24T19:26:00.000+08:00

* Kondisi SDN 005 (Lokal Jauh) Sekaladi Rokan Hilir Memprihatinkan * Lokal Belajar Mirip kandang Sapi

WULAN (10), siswa IV Sekolah Dasar (SD) 005 (lokal jauh) Sekaladi, Dusun Menggala Sati, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Rokan Hilir, terlihat asyik bermain dengan teman-temannya di halaman sekolah yang berukuran sekitar 20 X 10 M. Sesekali dia meminum es dari dalam kantong plastik yang dipegangnya. Gadis kecil berambut sebahu ini, seakan tak peduli dengan kondisi sekolahnya yang mulai reot. Sekolah yang berjarak sekitar 25 km dari jalan lintas Riau-Sumut atau sekitar 100 km dari pusat pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagan Siapiapi. Satu dari tiga ruangan kelas yang ada, bahkan atapnya sudah rubuh akibat diterpa angin badai sekitar sepuluh hari lalu. Akibatnya, satu ruangan belajar itu tak bisa digunakan lagi untuk aktivitas belajar mengajar.Sedangkan dua ruangan kelas lagi yang juga berdinding papan, terlihat sudah bolong-bolong. Sama halnya dengan kondisi atapnya yang terbuat dari daun nipah, sebagian besar juga sudah bolong, sehingga dengan mudah panas matahari menerpa siswa yang sedang belajar di bangku yang tersusun cukup rapat. Mengenaskan memang. "Kalau hujan, kami tetap belajar. Tapi kami merapat ke arah yang tidak bocor atapnya. Terkadang buku-buku pelajaran kami basah juga oleh tempias hujan," ucap Wulan dan rekannya Rini. Rini mengaku, orangtuanya lebih memilih sekolah ini karena kualitasnya dinilai lebih baik dari sekolah yang ada di desa tersebut. Karena, dia tak begitu peduli dengan ruangan belajar yang jauh dari layak sebagai ruangan pendidikn. Meski sekolah tersebut jauh dari layak sebagai tempat proses belajar mengajar, namun sejumlah orang tua lebih suka menyekolahkan anaknya di sini. Menurut Rahmiati, seorang wali murid, meski sekolahnya sangat jelek, tapi kualitas pendidikannya sangat bagus. Banyak jebolan SD 005 yang berprestasi setelah masuk SMP di sekitar kecamatan tersebut. Bahkan ada orangtua yang menyekolahkan anaknya keluar dari kecamatan tersebut, namn tetap dapat ranking teratas. "Anak saya yang tua, dari SMP hingga SMA selalu dapat rangking lima besar. Sama dengan banyak anak-anak lain lulusan SD ini. Mungkin karena itu murid SD ini jauh lebih banyak dari SD negeri yang ada di sekitar desa ini," ujarnya. Ucapan Rahmiati itu dapat dibenarkan. Meski hanya ada dua lokal dan tanpa ruang guru apalagi ruang kepala sekolah, murid SD 005 ini dari kelas satu sampai kelas enam mencapai 222 orang. Karena itu, M Manurung LTP selaku kepala sekolah terpaksa membagi murid-murid untuk masuk belajar pagi dan siang.Pagi, yang belajar murid kelas satu, dua, lima dan enam. Masuk siang murid kelas dua, tiga dan empat. "Kelas dua ada dua lokal. Jadi satu lokal masuk pagi dan satu lokal masuk siang. Karena lokal hanya ada dua, terpaksa gantian. Saat yang lain istirahat, maka yang lain masuk belajar. Jadi dari pagi hingga sore, lokal ini tak kosong dengan lima orang guru," ungkap Manurung. Sebagai kepala sekolah sekaligus penggagas berdirinya sekolah tersebut bersama istrinya Nismar yang menjadi seorang guru di sekolah itu, Manurung mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Namun apa daya, sejak sekolah itu didirikan pada 27 Juli 1997, sekaligus didaftarkan hari itu juga ke Dinas Pendidikan Kecamatan Tanah Putih, sekolah itu tak pernah tersentuh bantuan pemerintah. Padahal, di sebelah bangunan sekolah ini setiap harinya mengalir ribuan ton minyak dari pipa-pipa milik PT Chevron Pasifik Indonesia (PT CPI). Namun mereka tak pernah menikmatinya. Satu-satunya yang dibantu pemerintah hanya tiga orang guru dari lima guru yang ada di sekolah itu. "Namun bagi saya, ini komitmen saya untuk memajukan pendidikan anak-anak desa ini. Ada beban moral yang besar di pundak saya untuk ikut membantu kelangsungan pendidikan anak-anak dusun dari berbagai latar belakang suku dan agama ini. Saya tak pernah membedakan mereka. Karena itu saya perbaiki sendiri atap-atap yang bocor dan dinding-dinding yang roboh, tanpa memikirkan bantuan pemerintah" jelasnya. Sejak sekolah ini didirikan, lanjut Manurung, sudah puluhan mungkin ratusan tamu yang datang berkunjung. Ada yang mengaku anggota DPRD, LSM, termasuk para pejabat dan wartawan. Semuanya mengaku prihatin dengan kondisi sekolah ini. Namun setelah mereka pergi, semua kembali seperti semula. Kondisi sekolah ini tak pernah berubah juga. "Karena itu, kami sudah putus asa. Kami tak lagi menaruh harapan pada tamu-tamu yang datang dan mengaku prihatin dengan kondisi sekolah ini. Termasuk dari dinas pendidikan sendiri, karena tak pernah ada realisasinya. Kami sudah bosan dengan kedatangan tamu, maaf, termasuk dari para wartawan," ucap Manurung. Ditambahkan Nisma, pernah mereka mengusulkan pada pihak dinas pendidian Kabupaten Rokan Hilir untuk membantu pembangunan ruang belajar. Namun alasan pihak dinas, luas areal tidak cukup. "Luas tanah lokasi sekolah ini mencapai 1.400 M3. Sekolah lain kami lihat, luas tanahnya tidak sampai seluas ini. Karena itu, kami sudah capek mengurusnya. Sekarang kami hanya meneruskan niat kami untuk membantu dunia pendidikan," ujar Nisma, yang lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Tanjung Balai Karimun. (almudazir)

Titik Api Masih Ada di Kebun Sawit K2i

2008-03-03T21:40:00.000+08:00

“Jelas tidak mungkin kami membakar sawit-sawit yang sudah kami tanam. Pertanggungjawabannya masih ditangan kami, karena belum serahterima dengan Pemprov Riau. Justru kami jadi rugi, karena kami terpaksa membeli bibit lagi untuk menanam areal yang terbakar itu. Belum lagi biaya angkut dan upah kerja, pikir sajalah.”

YANTO BUDIMAN SITUMEANG

Kepala bagian Humas PT Gerbang Ekapalmina

* Komisi B DPRD Riau Tinjau Kebakaran * Bibit Sawit Sudah Tertanam 808 Hektare KERINGAT Keringat membasahi tubuh Syamsul Hidayah Kahar dan M Nurdin, dua dari lima anggota Komisi B DPRD Riau yang meninjau kebakaran kebun K2i di Desa Sepahat, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Kamis (28/2). Baju keduanya terlihat basah, setelah berjalan kaki sekitar 3,5 kilometer dari basecamp PT Gerbang Ekapalmina (PT GEP) ke lokasi titik api yang membakar kebun hampir 400 hektare tersebut. “Masih ada titik api di lahan kebun K2i. Kalau tidak segera ditanggulangi, kita takutkan akan makin meluas. Kita berharap Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan pihak kontraktor untuk segera memadamkan api agar tidak merambah lagi ke lahan lain yang sudah ditanami sawit,” ujar Syamsul. Selain Syamsul dan Nurdin, tiga anggota Komisi B lainnya, Arsyajuliandi Rachman, Hikmani dan Azwir Alimuddin, menunggu di base camp PT GEP yang berjarak sekitar tiga kilometer dari jalan lintas Dumai-Sei Pakning. Mereka didampingi Sawir Abdullah selaku Kepala kantor PT GEP Pekanbaru, Said Edran Kasubdin Perencanaan Dinas Perkebunan Riau, Yanto Budiman Kepala Humas PT GEP serta Laludin Lubis Asisten kepala PT GEP di perkebunan Sepahat. Dijelaskan Syamsul, selaku juru bicara rombongan Komisi B, peninjauan mereka ke lokasi kebun K2i di Desa Sepahat yang direncanakan seluas 2.000 hektare tersebut, untuk memastikan apakah kelapa sawit memang sudah benar-benar ditanam, serta memastikan adanya lahan yang telah ditanami sawit ikut terbakar. “Soal kebakaran arela kebun sawit K2i in, biarlah tugas pihak kepolisian untuk mengusutnya. Kita hanya memastikan kebenarannya, sekaligus mengecek lahan yang sudah ditanam pohon sawit,” ucap Syamsul. Syamsul juga mengatakan, terhadap lahan yang terbakar itu, tidak mungkin dilakukan penggantian oleh Pemprov Riau, karena bukan force mayor. “Ini masih tanggungjawab pihak kontraktor, jadi terhadap resiko merekalah. Beda kalau dilanda banjir atau bencana alam lainnya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilakukan penganggaran ulang,” tegas Syamsul. Kepala Humas PT GEP Yanto Budiman mengungkapkan, dari 2.000 hektare lahan yang direncanakan masuk dalam program K2i di Desa Sepahat ini, yang telah dipastikan baru seribu hektare. Sementara yang seribu lagi masih dalam tahap penyelesaian oleh pihak Kabupaten Begngkalis, karena areal tersebut merupakas eks Hak Penguasaan Hutan (HPH) PT Tobe Indah. “Dari yang seribu hektare itu, sudaha dibuka 808 hektare dan 606 hektare dalam kondisi sudah ditanam. Rencana kita, akhir Februari ini semuanya sudah tertanam, sebagain bibit sudah menumpuk di base camp,” jelas yanto. Terkait adanya isu bahwa lahan kebun K2i itu sengaja dibakar, Yanto langsung membantahnya. Dikatakan, dari sekitar 400 hektare lahan yang terbakar itu, sebagian besar sudah ditanami bibit-bibit sawit. Dan semua itu masih dalam tanggungjawab pihak kontraktor yakni PT GEP. Bahkan pihak PT GEP sendiri mendapat informasi, titik api berasal dari lahan milik KUD Fatimah Mandiri, yang letaknya bersebelahan dengan lahan kebun K2i. “Jelas tidak mungkin kami membakar sawit-sawit yang sudah kami tanam. Pertanggungjawabannya masih ditangan kami, karena belum serahterima dengan Pemprov Riau. Justru kami jadi rugi, karena kami terpaksa membeli bibit lagi untuk menanam arela yang terbakar itu. Belum lagi biaya angkut dna upah kerja, pikir sajalah, logikanya gimana,” ungkap Yanto. Kasubdin Perencanaan Dinas Perkebunan Riau, Said Adran mengakui bahwa lahan yang terbakar itu masih menjadi tanggungjawab pihak kontraktor. Karena itu, terhadap lahan-lahan sawit yang terbakar, merupakan tanggungjawab kontraktor untuk menanam kembali. “Kita dari pihak provinsi tidak mau tahu. Yang jelas, nanti waktu serah terima, semuanya harus dalam kondisi tertanam. Karena perjanjian kontrak kita begitu,” kata Said. Soal kemungkinan adanya pemakaian bibit palsu, Said menjelaskan bahwa bibit-bibit yang digunakan PT GEP berasal dari bibit PPKS Medan dan bersertifikat. “Bahkan kita dari Dinas Perkebunan minta garansi produksi pada pihak kontraktor. Nanti, setelah sawit ini berumur 8 tahun, maka produksi rata-rata yang digaransi 20 ton per hektare. IAngka ini sudah merupakan angka produksi standar kebun sawit di Riau. Kalau hasilnya kurang, maka tanggungjawab pihak kontraktor,” jelas Said, sambil menambahkan, per hektare lahan berjumlah 136 batang bibit. Terkait luas lahan yang terbakar, Said belum bisa memastikannya. Tapi yang jelas, Tim Badan Pengawas daerah (Bawasda) Provinsi Riau yang turun ke lapangan, telah melakukan pengukuran menggunakan Global Positioning System (GPS). “Bawasda belum bisa menghitung luas pasti arela yang terbakar, karena data GPS itu harus direkap dulu. Nantinya sesampai di Pekanbaru,” tutur Said. (almudazir)

Rumah Potong Hewan Dumai Belum Beroperasi

2008-03-03T21:34:00.000+08:00

* Komisi B DPRD Riau Tinjau RPH Modern Dumai * Sejak Didirikan Tahun 2004 Belum Beroperasi * Habiskan APBD Riau dan Dumai Rp 10 Miliar LIMA anggota Komisi B DPRD Riau, terkejut saat meninjau Rumah Potong Hewan (RPH) bertaraf international di Kawasan Bukit Kapur, Dumai. Meski bangunan RPH itu berdiri megah di atas tanah seluas 20 hektare, namun tak ada aktivitas pemotongan. Padahal, bangunan yang didirikan sejak 2004 lalu itu telah menghabiskan dana APBD Riau Rp 6 miliar dan APBD Kota Dumai Rp 4 miliar. Di bagian luar, semak-semak ilalang mulai tumbuh di sekeliling bangunan utama dan di sejumlah bangunan pendukung lainnya, termasuk dekat kandang hewan yang siap untuk dipotong. Bahkan pada bagian-bagian tertentu, cat bangunan mulai ada yang mengelupas. Saat para wakil rakyat itu masuk ruangan utama dengan luas sekitar 50 X 15 meter, tak terlihat darah mengalir. Lantai bangunan berikut semua peralatan pemotongan canggih yang bekerja dengan system hidrolik dan telah terpasang dengan rapi, terlihat masih bersih. Sangat mudah ditebak, di dalam bangunan itu belum pernah dilakukan pemotongan hewan. “Memang, sejak selesainya pembangunan RPH ini belum pernah digunakan. Hal itu terkendala belum masuknya aliran listrik dan saluran air bersih,” ucap Drh Budiono, Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, didampingi Ira Fergitoro Kasi Kesehatan RPH, pada rombongan Komisi B DPRD Riau yang terdiri dari Syamsul Hidayah Kahar, Arsyajuliadi Rachman, Hikmani, M Nurdin dan Azwir Alimuddin, serta satu orang dari sekretariat Komisi B. Dijelaskan Budiono, sebenarnya di lokasi tersebut sudah ada genset. Namun genset itu hanya untuk perumahan penjaga kawasan tersebut. Kalau untuk operasional RPH tidak dimungkinkan mengingat kebutuhan daya listrik untuk mengoperasikan peralatan tersebut mencapai 3 pass. Ditambahkan Ira, sepengetahuannya sejak 2006 lalu, Pemko Dumai sudah mengajukan ke Dinas Peternakan Provinsi Riau melengkapi fasilitas RPH ini. Namun selalu ditolak. Bahkan pada pembahasan APBD 2008, juga masih diajukan. Sementara Pemko Dumai sendiri terkendala dengan pendanaan. “Rencana Pemko Dumai, dalam waktu dekat RPH ini akan mulai dioperasikan yaitu dengan melakukan pemotongan hewan secara manual dulu menjelang fasilitas lengkap. Setidaknya, untuk memulai aktivitas RPH ini,” kata Ira. Menangapi keterangan Ira tersebut, Syamsul Hidayah Kahar mengatakan bahwa pada pembahasan APBD 2008 lalu, dia tidak melihat adanya pengajuan anggaran untuk melengkapi fasilitas RPH ini. Karena itu, dia sangat terkejut ketika mendengar Pemko Dumai sudah mengajukan ke pihak Provinsi Riau. “Tak ada pembahasan anggaran untuk RPH Dumai pada pembahasan anggaran 2008 lalu. Kalau ada, pasti kami masukkan ke anggaran agar RPH ini segera bisa dioperasikan,” ungkap Syamsul.

Berangkat dari keprihatinan melihat kondisi RPH tersebut, anggota B Hikmani berharap Pemko Dumai kembali mengajukan anggaran untuk melengkapi fasilitas RPH tersebut. “Kita minta Pemko Dumai kembali mengajukan pada 2008 ini. Nanti akan kita upayakan memasukkannya pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada perubahan anggaran 2008 nanti. Kalau tidak, bangunan miliaran rupiah ini akan mibazir,” tegas Hikmani. (almudazir)

Ungkap Aktor Intelektualnya

2008-03-03T21:29:00.000+08:00

“Kita mendukung upaya kepolisian untuk mengusut tuntas. Tidak hanya pelaku-pelaku kecil, tapi yang lebih utama adalah aktor intelektualnya. Kejadian ini ironis. Lapas ternyata belum steril dari tindaka peredaran narkoba.”

dr H Sunaryo

Ketua BNK Dumai

KETERLIBATAN warga lembaga permasyarakatan (lapas) Dumai dalam peredaran narkoba ke masyarakat luas menuai kecaman dan keprihatinan tokoh masyarakat. Temuan tersebut menyentak dan membuka mata bahwa tempat yang diharapkan bisa memutus rantai kejahatan narkoba ternyata menjadi lahan strategis bagi bisnis haram tersebut. Kejadian ini mengindikasikan kegagalan lapas menjalankan fungsi utamanya sekaligus memperburuk citra lembaga tersebut di mata publik. Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Dumai, dr Sunaryo dihubungi Tribun, Jumat (29/2) malam meminta agar pihak kepolisian membuka tabir perdagangan narkoba yang selama ini terjadi di dalam lapas. Pihaknya mendukung tindakan aparat kepolisian untuk mengungkap aktor intelektual yang ada di belakang bisnis ilegal tersebut. “Kita mendukung upaya kepolisian untuk mengusut tuntas. Tidak hanya pelaku-pelaku kecil, tapi yang lebih utama adalah aktor intelektualnya. Kejadian ini ironis. Lapas ternyata belum steril dari tindaka peredaran narkoba,” tutur Sunaryo yang juga Wakil Walikota Dumai. Tokoh masyarakat Dumai, Nahar Efendi Yusuf yang menjabat Ketua Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai (LKKMD) wadah perhimpunan 15 suku dan paguyuban di Dumai menyatakan, keterlibatan warga lapas dalam peredaran narkoba menunjukkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh institusi tersebut. Ia menilai ada ketidakberesan dalam sistem sirkulasi manusia dan barang dalam lapas, sehingga memungkinkan narkotika tersebut bisa diperdagangkan. Nahar menuturkan, kejadian tersebut akan memperburuk citra lapas di mata masyarakat. Tempat yang diharapkan bisa memutus tindak kejahatan para narapidana belum optimal menjalankan perannya. Senada dengan Sunaryo, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai ini meminta agar aparat mampu mengintensifkan pencarian pelaku yang menjadi pemasok barang tersebut dalam skala yang lebih luas. “Masyarakat akan kecewa dengan kejadian ini. Ada ketidakberesan yang terjadi di dalam lapas. Kita minta agar ada pembelajaran dari kejadian ini. Masyarakat mengharap polisi bisa mendalami kasus ini dan menuntaskan hingga ke jaringan terbesarnya,” imbuh Nahar. (ran/rsy)

Beli Ganja di Dalam Lapas

2008-03-03T21:14:00.000+08:00

“Kedua tersangka ini sudah lama menjadi target operasi kita. Penangkapan tersangka juga berkat infomasi dari masyarakat. Mendapat informasi soal keberadaannya di warung tersebut, kita segera ke lokasi dan kita serga, ternyata mereka lagi asyik mengisap daun ganja, setelah itu puntungnya dibuang ke sunga.”

AKP SUWARDJI

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Dumai

* Sat Reserse Narkoba Tangkap 5 Pengedar * Selama 2008 Polresta Dumai Tangani 17 Kasus SAHAT Nainggolan (22) warga Jalan Lintas Dumai-Pekanbaru Km 66, Duri, yang juga narapidana tujuha tahun penjara dalam kasus pembunuhan, tertunduk lesu saat diperiksa penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Dumai, Jumat (29/2) sore. Keringat mengalir dari wajahnya hingga membasahi krah bajunya. Sesekali dia mengusap wajahnya dengan tangannya, sembari menjawab pertanyaan penyidik terkait peredaran ganja kering di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bumi Ayu, Dumai. Nainggolan ditangkap saat jajaran Sat Reserse Narkoba Polresta Dumai dari dalam lapas, karena terkait dengan sindikat narkoba jenis ganja kering dalam lapas tersebut. Keterlibatan Sahat diketahui peolisi setelah mendapat informasid ari Tommy Hutapea, tahanan titipan Pengadilan Negeri (PN) Dumai di lapas itu, dalam kasus penganiayaan. “Ganja kering itu saya peroleh dari Samsir alias Isam di dalam lapas,” kata Sahat. Penggeledahan terhadap penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bumi Ayu Dumai, merupakan pengembangan dari tertangkapnya dua pengedar narkoba jenis ganja kering, Kamis (28/2) di sebuah warung tuak di kawasan Bukit Datuk, Dumai Kepada penyidik, Sahat mengaku berkenalan dengan Samsir alias Isam (22) warga Jalan Tenaga, Dumai, juga penghuni Lapas yang tersangkut kasus narkoba, di dalam lapas tersebut. “Setelah ganja saya ambil dari Samsir, lalu saya berikan kepada Tommy,” ujar Sahat Keterangan Sahat itu dibenarkan oleh Tommy Hutapea (27) warga Jalan Merdeka Baru, Dumai, yang merupakan tahanan titipan Pengadilan Negeri Dumai di Lapas. Tomi mengaku, setelah mengambil ganja dari Sahat, lalu ganja itu dijualnya kepada, Sabar dan Richard. Samsir kepada petugas mengaku telah lama menjadi pengedar ganja. Sejak ditahan di Lapas Dumai, ia masih tetap menjadi pengedar. “Daun ganja kering saya ambil dari luar dari tangan inisial In,” ujarnya. Terbongkarnya, penjualan daun ganja kering, yang dikordinir dari Lapas Dumai, diketahui Polisi saat berhasil menangkap, Sabar Simanungkalit dan Richard Marpaung, Jumat (29/2) di sebuah warung tuak di kawasan Jalan Bukit Datuk, Dumai. “Kedua tersangka ini sudah lama menjadi target operasi kita. Penangkapan tersangka juga berkat infomasi dari masyarakat. Mendapat informasi soal keberadaannya di warung tersebut, kita segera ke lokasi dan kita serga, ternyata mereka lagi asyik mengisap daun ganja, setelah itu puntungnya dibuang ke sunga,” ujar Kapolresta Dumai AKBP Muharrom Riyadi melalui AKP Suwardji, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Dumai.kepada Tribun Jumat kemarin. Dari pengakuan kedua tersangka, lanjut Suwardji, delapan paket ganja kering itu mereka beli Rp 40 ribu dari Tommy Hutapea di dalam lapas. Informasi dari kedua tersangka itu langsung ditindak lanjuti pihak kepolisian. Jumat (29/1) pagi, Satuan Narkoba Polresta Dumai menggeledah Lapas Dumai, setelah berkoordinasi dengan kepala Lapas. “Setelah Tommy diinterogasi di lapas, dia mengaku mendapatkan ganja kering itu dari Samsir. Smeentara Samsir mengaku mendapatkan ganja dari inisial In dan sekarang sudah masuk dalam DPO polisi,” terang Suwardji Petugas juga melakukan pengeledahan seluruh blok di lapas, setelah semua tahanan dikeluarkan dan dikumpulkan di lapangan yang berada dalam lapas tersebut. Namun dalam penggeledahan itu, petugas tidak menemukan barang bukti. Kepala Lapas Bumi Ayu Dumai, Tomi, yang dihubungi via ponselnya, Jumat (29/2) sore, mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah melakukan pengawasan yang ketat terhadap penghuni lapas serta memeriksa barang-barang dari pengunjung. Bahkan pihaknya juga telah memperketat pengawasan dengan membentuk Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U). Dengan adanya kasus ini, lanjut Tomi, kedepan pihaknya akan memperketat lagi pengawasan terhadap pengunjung lapas, termasuk terhadap para penghuni lapas sendiri. Terhadap penggunaan ponsel oleh penghuni lapas, pihaknya juga tidak membolehkannya. “Solusinya, kita telah bekerjasama dengan pihak PT Telkom untuk memasang telepon umum. Dengan begitu, aktivitas penghuni lapas lebih mudah dipantau. Kita juga berterima kasih pada kepolisian yang telah mengungkap peredaran narkoba dalam lapas ini,” kata Tomi. Sejak awal ditugaskan jadi Kasat Narkoba, tutur Suwardji, pihaknya telah menyidik 155 orang yang terkait dengan kasus narkoba berbagai jenis. Selama 2008, sudha 17 tersangka yang ditangani. “Kota Dumai memang rentan terhadap peredaran narkoba, karena berbatasan langsung dengan Negara lain. Juga banyaknya pelabuhan rakyat di sekitarnya, termasuk dari Bengkalis dan Rohil. Jadi, narkoba masuk ke Dumai bisa dari darat dan laut. Inilah yang selalu kita waspadai,” ungkapnya.Sejauh ini, pihak kepolisian belum menemukan indikasi keterlibatan para petugas lapas Bumi Ayu. Meski begitu, Suwardji melihat ada keanehan, karena di dalam lapas bisa terjadi transaksi narkoba. Dan ini merupakan kasus kedua yang pernah ditanganinya. Karena itu, Suwardji berharap dalam mengantisipasi peredaran narkoba ini, sangat diperlukan keterlibatan semua pihak. “Informasi warga juga sangat kita perlukan untuk mencegah meluasnya peredaran barang haram ini,” kata Suwardji. (almudazir/rino sysharil)

Matang di Protokoler

2008-02-07T01:57:00.000+08:00

Drs Muhammad Abduh Camat Sungai Sembilan Kota Dumai PROTOKOLER merupakan tugas yang tidak asing lagi bagi Camat Sungai Sembilan, Kota Dumai, Drs Muhammad Abduh. Saat kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (7/2) kemaren saja, misalnya, Abduh panggilan akrab suami dari Ika Tresnawati ini, menjadi sosok yang ikut super sibuk. Meski telah dipercaya sebagai camat, peran Abduh untuk membantu protokoler kedatangan RI2 ini masih diperlukan. Malah camat yang suka senyum ini, dipercaya sebagai protokoler di bandara Pinang Kampai, tempat pesawat Wapres Jusuf Kalla mendarat dari Jakarta. Tugas protokoler, telah dijalani Abduh sejak ia bertugas di Pemprov Riau. Kemudian lelaki kelahiran Minas, 21 Januari 1972 ini dipercaya sebagai ajudan Bupati Bengkalis selama dua periode dan terakhir sebagai ajudan Wakil Gubernur Riau. Pindah ke Dumai sejak 2001, orangtua dari Andika Fatimah Az Zahara dan Muhammad Ferdiansyah Putra ini diberi amanah sebagai Sekretaris Kelurahan Sukajadi dan juga dipercaya sebagai Pelaksana tugas Lurah Sukajadi hingga 2003. Setelah itu dia dipromosikan sebagai kasubag protokoler. Saat menjabat kasubag Protokoler inilah, Abduh, yang kini juga dipercaya sebagai Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Dumai, mempelrihatkan kematangannya sebagai protokoler. Pertama, saat kedatangan mantan Wakil Presiden Hamzah Haz. Kemudian saat kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Pelabuhan Pelindo II Cabang Dumai, sebulan setelah dilantik sebagai presiden RI ke-6. September 2004, Abduh ditugaskan sebagai Sekretaris Kecamatan Dumai Barat. Baru pada Desember 2005, dia diamanahkan sebagai Camat Sungai Sembilan. Kecamatan terluas di Dumai, mencapai dua pertiga dari luas Kota Dumai secara keseluruhan. Wilayah yang luas, ternyata tak menjadi halangan bagi Ketua Forum Komunikasi Purna Praja Kota Dumai (wadah bagi alumni STPDN/IPDN), untuk bisa sellau dekat dengan warganya. Abduh berprinsip, “Hebatnya seorang camat, bukan karena camat itu sendiri. Tapi lebih karena dukungan semua unsure yang ada,” kata Abduh. Prinsip itu juga yang membawanya berhasil mengantarkan Kecamatan Sungai Sembilan meraih dua kali sebagai juara Kebersiahn, Ketertiban, dan Keindahan (K3) tingkat Kota Dumai. Bahkan pada Pekan Olahraga Kota (Porkot) Dumai 2006 lalu, Kecamatan Sungai Sembilan menjadi runner up. “Visi kecamatan Sungai Sembilan, terdepan dlam pelayanan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang madani dan bernuansa budya Melayu. Visi inilah yang acuan saya dalam mengemban tugas sebagai camat, demi meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Ini tidak bisa kita kerjakan sendiri tanpa dukungan berbagai unsure di pemerintah dan masyarakat sendiri,” ungkap anak ke-6 dari delapan bersaudara ini. (almudazir)

Kunjungan Kapal Menurun

2008-02-05T18:48:00.000+08:00

“Kondisi ini terjadi, karena panjang dermaga yang terbatas, sehingga kapal-kapal harus antre. Ini sering dikeluhkan pengguna jasa pelabuhan.” IMRAN ISKANDAR GM PT Pelindo I Cabang Dumai

* Di Pelabuhan Khusus dan Umum Dumai

* Perpanjangan Dermaga Selesai 2008

DUMAI - General Manager PT (persero) Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) Cabang Dumai, Ir Imran Iskandar SMTR, menebar senyumnya pada sejumlah wartawan yang tengah menunggunya di aula kantor Pelindo I Cabang Dumai, Rabu (16/1). Sebagai pimpinan baru di kantor itu, Imran menggelar silaturahmi dengan wartawan di Dumai, sekaligus memaparkan aktivitas Cabang Dumai sejak beberapa tahun terakhir. Menurut Imran, sejak tidka tahun terakhir, tingkat kunjungan kapal ke dua dermaga di Pelabuhan Dumai, Dermaga Khusus dan Dermaga Umum, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 6.287 kunjungan pada 2005, turun menjadi 6.055 pada 2006. Penurunan kembali terjadi pada 2007 dengan hanya 5.865 kunjungan kapal. “Kondisi ini terjadi, karena panjang dermaga yang terbatas, sehingga kapal-kapal harus antre. Ini sering dikeluhkan pengguna jasa pelabuhan. Walau begitu, ukuran kapal yang masuk justru makin besar,” jelas Imran, yang juga mantan senior manager peralatan PT Pelindo I Medan. Saat ini, lanjut Imran, dari dua dermaga itu hanya memiliki panjang 800 meter (400 meter dermaga khusus dan 400 meter dermaga umum). Karena itu, saat ini dilakukan penambahan dermaga sepanjang 100 meter, guna meningkatkan kunjungan kapal serta mempersingkat masa antre. “Dalam waktu dekat, perpanjangan dermaga ini segera selesai dan telah bisa dimanfaatkan. Saat ini, hanya 6 kapal per hari,” Kata Imran, yang dilantik menjadi Kepala Cabang Dumai, 9 November 2007 lalu. Dilanjutkan, penurunan juga terjadi pada pengangkutan crude palm oil (CPO). Padahal, pada periode 2005 dan 2006, sempat terjadi peningkatan dari 4,7 ton (2005) menjadi 5,49 ton (2006). Namun, pada 2007 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu hanya 4,83 ton saja. “Kita menilai, penurunan pada 2007 ini disebabkan kebijakan pemerintah menaikkan pajak ekspor CPO,” tutur Imran. Terkait dengan kondisi terminal penumpang saat ini, Imran berjanji akan melakukan pembenahan, termasuk dengan penghijauan lokasi pelabuhan agar lebih sejuk. (almudazir)

Semua Guru Harus Sarjana

2008-02-05T18:35:00.000+08:00

“Untuk meningkatkan harkat dan mutu pendidikan, mau tidak mau semua guru harus sarjana. Karena itu, guru-guru itu kita kuliahkan dengan biaya daerah.” H SUYATNO Wakil Bupati Rohil

* Pemkab Rohil Siapkan 3 Program Strategis BAGANSIAPIAPI – Guru-guru di Kabupaten Bengkalis, boleh bernafas lega. Pada anggaran 2008 ini, pemkab menganggarkan Rp 40 miliar untuk membangun sekolah unggulan. Selain itu, 960 guru yang masih tamatan SMA sederajat, akan dikuliahkan untuk mendapatkan gelar sarjana srata satu (S1). “Untuk meningkatkan harkat dan mutu pendidikan, mau tidak mau semua guru harus sarjana. Karena itu, guru-guru itu kita kuliahkan dengan biaya daerah. Kita kerjasama dengan FKIP Universitas Riau,” ucap Wakil Bupati Rohil, H Suyatno, pada Tribun beberapa waktu lalu di Bagan Siapiapi. Selain itu, tambah Suyatno, pemkab juga menganggarkan beasiswa untuk siswa-siswa yang berprestasi untuk dikuliahkan di perguruan tinggi terkemuka. Sejak tahun lalu sudha ad ayang kuliah di institute teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), kedokteran Unri, bahkan sekolah keagamaan di Universitas Al Azhar, Mesir. “Semua itu untuk peningkatan SDM masyarakat dan generasi penerus di Rohil. Program ini, merupakan satu dari tiga program prioritas yang kita siapkan, termasuk pembenahan dan pembangunan infrastruktur serta kesehatan,” ungkap Suyatno. Dilanjutkan, pembenahan dan pembangunan infrastruktur, masuk dalam program multi years. Termasuk pembangunan dua jembatan di Sungai Rokan, yakni jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II. “Untuk infrastruktur, Pemprov Riau membantu Rp 40 miliar,” ujar Suyatno, yang telah 19 bulan berduet dengan Bupati Anas Maamun. Dari pemkab sendiri, kata Suyatno, program pembangunan infrastruktur diarahkan kepada pembangunan jalan ke sejumlah pelosok guna membuka akses di daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Juga pembangunan jalan dua jalur di sejumlah ruas, di antaranya Pujud-Bangko, tanah Putih-Tanjung Merawan. Menyusul Batuhampar, Kubu dan Sinoboi. Termasuk dari pusat pemerintahan Rohil di Bagan Siapiapi sampai ke jalan lintas Dumai-Sumut, serta jalan di sepanjang lintas pesisir. “Kita juga membuka jalan dari Sinoboi ke Dumai sepanjang 55 kilo meter. Semua program infrastruktur ini guna membuka keterisoliran sejumlah kawasan. Di Sinoboi itu, 55 persen warganya miskin. Dengan membuka jalan ke wilayah itu, kita harapkan akan membangkitkan perekonomian warga,” ucap Suyatno. (ald) Bangun Puskesmas Rawat Inap DENGAN total APBD 2008 sebesar Rp 1,6 triliun, ujar Wakil Bupati Rohil H Suyatno, pemkab pada 2008 ini memprioritaskan pembangunan tiga puskesmas rawat inap. Puskesmas yang diharapkan dapat membantu mempercepat warga memperoleh layanan kesehatan itu, terdapat di Desa Sinoboi, Pujud dan Simpang Kanan. “Kita berteirmakasih pada warga yang mendukung kuat setiap program pembangunan yang kita gulirkan. Kedepan, kondisi ini dpat dipertahankan, sehingga program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pemkab, dapat berjalan dengan baik,” ucap Suyatno. (almudazir)

Oki Spesialis Gaya Dada

2008-02-05T18:10:00.000+08:00

* Juara 4 Kelas Lomba Renang * Klub Kuda Laut Pertamina Terima Anggota OKI Heriansyah tersenyum bangga. Perenang Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Provinsi Riau ini, baru saja menyabet gelar juara empat kelas bergengsi pada Lomba Renang dalam rangka HUT Emas PT Pertamina di Kolam Renang Tirta, Komplek Pertamina Dumai, Minggu (3/2). Oki, mahasiswa semester V Fisipol Unri ini, tampil sebagai pemuncak kelas terbuka gaya dada 50 meter, kelas terbuka gaya bebas 50 meter, kelas terbuka gaya kupu-kupu 50 m dan 100 meter gaya dada terbuka putra. “Spesialisasi saya memang gaya dada,” ucap Oki singkat pada Tribun, seusai menerima bingkisan dna piagam penghargaan dari panitia pelaksana lomba. Menurut Ketua Pelaksana lomba, Heriadi, lomba ini merupakan program rutin PT Pertamina UP II Dumai, setiap tahunnya. Selain sebagai upaya mencari bibit-biti renang, juga sekaligus ajang pembinaan terhadap perenang-perenang yang sudah tergabung ke klub renang khususnya dan Kota Dumai umumnya. “Kita di Pertamina, memang dipercaya Pemko Dumai untuk melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet renang, sekaligus mencari bibit-bibit baru,” ujar Heriadi. Sejauh ini, lanjut Heriadi, Klub renang Kuda Laut telah banyak menghasilkan perenang-perenang yang tidak saja mengharumkan nama Kota Dumai, tapi juga Provinsi Riau. Satu di antaranya, Oki Heriadi, yang tampil sebagai perenang Riau pada ajang Porwil di Medan beberapa waktu lalu. “Saat ini, Klub Kuda Laut akan menerima anggota baru. Kami minta, bagi berminat, bisa segera mendaftar. Latihan kita jadwalkan setiap sore, pada Senin, Selasa, kamis dan Jumat,” jelas Heriadi. Lomba ini, sebelumnya dibuka oleh General manager PT Pertamina UP II Dumai, Sunaryo, yang dihadiri segenap petinggi PT Pertamina UP II Dumai. Lomba diakhiri dengan perlombaan kelas khusus dari perenang-perenang senior PT Pertamina UP II Dumai. (almudazir) Juara Pertama A. Jarak 50 Meter 1. SD Kelas 1-3 Gaya Bebas Putra Ferdi Sanjaya 2. SD Kelas 1-3 Gaya Dada Putra Ferdi Sanjaya 3. SD Kelas 4-6 Gaya Dada Putra Dolly Eka Bahari 4. SD Kelas 4-6 Gaya Bebas Putra Christon 5. SD Kelas 1-6 Gaya Dada Putri Naomi Manurung 6. SD Kelas 1-6 Gaya Bebas Putri Naomi Manurung 7. SMP Gaya Dada Putra M Taufik Hidayat 8. SMP Gaya Bebas Putra Yohannes 9. SMP Gaya Dada Putri Nurfitri 10. SMP Gaya Bebas Putri Nurfitri 11. SLA gaya Dada Putra Lukman Hakim 12. SLA Gaya Bebas Putra Lukman Hakim 13. Kelas Terbuka Gaya Dada Putra Oki Heriansyah 14. Kelas Terbuka Gaya Kupu-kupu Putra Oki Heriansyah 15. Kelas Terbuka Gaya Bebas Putra Oki Heriansyah B. Jarak 100 Meter Gaya Dada Terbuka Putra Oki Heriansyah

70 Meter Pagar Lapas Sook Roboh

2007-12-27T01:23:00.000+08:00

PESAWAT handy talky di tangan Kepala Lembaga Pemasyarakat (lapas) Kelas II B Solok, Edy Amarulah Bc.Ip SH tidak pernah berhenti berbunyi. Saat itu, ia sibuk berkoordinasi dengan anak buahnya, terkait robohnya pagar tembok pembatas lapas, setinggi empat meter panjang 70 meter, Senin (24/12) malam, sekitar pukul 18.15 WIB. Sejak dua ini, Edy mengaku kurang tidur. Sebab, setiap saat dia harus mengkoordinasikan situasi lapas dengan penjaga serta Polresta Solok, yang membantu menjaga situasi hingga pengerjaan tembok yang runtuh selesai. "Untung semua tahanan dan narapidana sudah berada di selnya masing-masing. Jika tidak, ada kemungkinan tahanan dan narapidana berupaya untuk melarikan diri setelah pagar roboh," ungkap Edi pada Tribun, Rabu (25/12). Dijelaskan, robohnya tembok pembatas lapas itu, dipicu hujan lebat yang melanda Kota Solok beberapa hari. Sementara pagar itu sebelumnya juga sudah miring akibat gempa berkekuatan 7,6 skala richter yang mengguncang Sumbar pada Maret lalu. Slof beton di atas pondasi tercabut dan terlihat tidak saling melekat, kolom pembesian tidak mampu menerima beratnya beban. Diduga karena kualitas dan mutu material yang digunakan kurang baik, sehingga pagar setinggi 4 meter itu ambruk. "Untung tidak ada korban jiwa. Hanya saja pihak lapas mengkhawatirkan adanya upaya pelarian tahanan dan narapidana berbagai kasus yang menghuni lapas ini," ungkap Edy. Untuk menghindari hal yang tidak di ingini, Edy Amarulah minta bantuan pengamanan Polres Solok. Pantauan Tribun, Rabu (26/12), suasana lapas terlihat masih tenang. Penjagaan di beberapa blok tahanan ditingkatkan. Selain petugas lapas, juga terlihat penjagaan oleh beberapa polisi berpakaian lengkap. Para pembezuk tahanan dan narapidana untuk sementara waktu tidak diizinkan memasuki ruangan dalam lapas "Ini hanya sementara, dan kami melakukan tindakan buka tutup sel," kata Edy Amarulah. Lapas kelas II B Solok berkapasitas tampung 191 tahanan, kini dihuni 192 tahanan berbagai kasus. Di antaranya ada 10 tahanan dan 2 napi anak-anak, 5 tahanan wanita pada blok wanita. Lapas ini juga menampung napi yang sempat membuat kerusuhan di Lapas Muaro Padang beberapa pekan lalu, seperti Kamaruzaman yang terlibat kasus narkoba, Hendri K kasus pembunuhan, dan Agus Sarimaha, kasus perkosaan. "Untuk sementara pagar yang roboh akan di dinding mengunakan atap seng menjelang adanya pembangunan kembali kontruksi pagar yang lebih kokoh. Rencananya seluruh tembok pagar akan diganti karena tidak memiliki tiang dan kolom yang kuat serta sebagian sudah miring sehingga rentan runtuh susulan," ungkap Edy. (almudazir/indra yosef)

Garap Pariwisata yang Bebas Maksiat

2007-12-15T01:32:00.001+08:00

"Saya garis bawahi, tidak akan pernah ada night club di Kota Sawahlunto dalam membangun kepariwisataaan. Konsep yang kami kedepankan, bagaimana menciptakan dunia pariwisata yang bersih dari kemaksiatan," IR H AMRAN NUR Wali Kota Sawahlunto BOLA mata Wali Kota Sawahlunto H Amran Nur terlihat berbinar-binar, saat ia bicara masalah visi kota. Apalagi dia bertekad untuk mewujudkannya sebelum tahun 2020, sebagaimana yang telah dicanangkan. Amran optimis akan terjadi kemakmuran bagi masyarakat Sawahlunto di masa datang, karena konsep pembangunan Kota Sawahlunto yang baru saja memperingati HUT ke-119, akan lebih fokus kearah penggarapan potensi wisata. Dan ini bisa dikelola dan dikembangkan secara baik. Wali kota yang dikenal dengan semangat kerja kerasnya ini mengatakan, dalam membangun dan mengembangkan kepariwisataan tidak akan melepaskan faktor lingkungan seperti masalah agama dan adat. Persoalan ini begitu mendasar bagi pria asal Talawi yang juga jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1972 ini. Dia berangkat dari konsep membangun dunia kepariwisataan Kota Sawahlunto yang bersih dari maksiat. Jangan harap, ia akan menghalalkan berdirinya night club di daerah ini. "Saya garis bawahi, tidak akan pernah ada di Kota Sawahlunto night club yang dianggap dekat dengan sumber kemaksiatan dalam membangun kepariwisataaan. Konsep yang kami kedepankan adalah bagaimana menciptakan sebuah wisata yang bersih," tegasnya. Amran Nur memahami kondisi yang ada ditengah masyarakat saat ini. Pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini sangat berkaitan dengan visi kota tahun 2020, dimana saat itu Sawahlunto menjadi sebuah kota wisata tambang yang berbudaya. Dalam perjalananannya, lanjut Amran, berbagai infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kearah itu telah dibangun dan terus dikembangkan sehingga visi yang harus diselesaikan pada tahun 2020 itu bisa dipercepat dan rampung lebih awal. Satu daya tariknya, kata Amran, adalah dampak dibangunnya objek wisata water boom di Muaro Kalaban. Walau tidak terlalu luas, namun keberadaannya terbukti mampu memberikan nilai lebih bagi iklim kepariwisataan Sumbar dan khusus bagi masyarakat Sawahlunto. Waterboom, lanjut Amran Nur, merupakan rahmat yang diberikan Allah SWT, karena proses awalnya penuh rintangan. "Setelah objek ini dibangun, jumlah wisatawan yang berkunjung naik signifikan. Tak kurang 350 ribu orang telah berkunjung dalan beberapa bulan belakangan ke Sawahlunto. Kondisi itu jelas memberikan dampak ekonomis bagi masayarakat sekitar. InsyaAllah, pembangunan tidak berhenti hanya sampai disitu tapi akan terus berlanjut kesemua sektor termasuk rencana pembangunan kereta gantung atau sky lift pada tahun 2008 mendatang. "Saya sudah capek meyakinkan investor untuk ikut berinvestasi membangun objek wisata di Sawahlunto dalam empat tahun ini, namun tidak ada yang serius. InsyaAllah bila sky lift kita bangun 2008 maka sudah ada yang ingin berinvestasi membangun hotel," ujarnya optimis. (almudazir)

Promosi Potensi Wisata dan Ekonomi ke Negeri Jiran

2007-12-15T01:16:00.000+08:00

DIRWAN A DARWIS Konsultan Eco Prom Center SETUMPUK kertas kerja tersusun rapi di sisi meja ruang kantor Direktur Eksekutif Eco Prom Center, Dirwan A Darwis, dikawasan Handerson Industrial Park Singapura. Senin pekan lalu itu, jarum jam baru menunjukkan pukul 09.00 waktu Singapura. Sesuai janji, mantan staff Kedutaan Besar Indonesia di Kualumpur ini tengah menunggu Ketua PWI Kota Sawahlunto, Indra Yosef, yang hendak berbincang seputar perannya selaku konsultan pusat promosi ekonomi Indonesia di Singapura dan Malaysia. Perbincangan hangat itu dimulai dari aktivitas Eco Prom Center (EPC) yang memiliki kantor representative di Bukittingi hingga Singapura dan Kuala Lumpur Malaysia. Perusahaan jasa pengembangan dan promosi hasil industri bangsa Indonesia ini, mulai menorehkan eksistensinya di luar Indonesia, khusus di Negara Singapura dan Malaysia. Dalam era globalisasi saat ini, mantan staf diplomat bidang ekonomi dan politik ini merasakan ada sesuatu hal yang mengganjal dalam dirinya, yakni, kenapa hasil industri negara jiran itu lebih banyak membanjiri pasar Indonesia ketimbang sebaliknya. Minusnya hasil industri Indonesia di pasar ekonomi kedua negara tersebut, menjadi beban pikiran tersendiri baginya. Dari konteks pemikiran inilah, Dirwan memulai membuka wacana. Rasa malu sebagai bangsa Indonesia yang selama ini terkesan selalu tergantung pada bangsa lain, membuka hatinya untuk menepis anggapan Bangsa Indonesia telah kehilangan jatidiri dan kreativitas, terutama dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Meski perusahaan berbendera jasa akses pengembangan promosi ekonomi dan budaya antar bangsa itu tidak se-raksasa kerajaan bisnis Liem Sio Liong di masa lalu, namun EPC mampu membangkitkan hubungan bilateral antara kebudayaan dan ekonomi masyarakat Indonesia terhadap rakyat Singapura dan Malaysia. Itu telah dibuktikannya dengan makin mesranya hubungan Kota Sawahlunto di Sumatera Barat dengan Pemerintahan Singapura dan Pemerintahan Kerajaan Malaysia, selaku bangsa serumpun Melayu yang ingin mensejajarkan kekuatan potensi ekonominya dengan bangsa lain seperti Jepang dan Cina. Dirwan Darwis, urang awak asal Baso, Bukittinggi, ini telah berhasil menyatukan kepentingan promosi wisata dan ekonomi Kota Sawahlunto di dataran kedua negara bertetangga itu. Sebut saja, jika tidak dengan jasanya dan rekannya, tidak bakal mungkin Wali Kota Sawahlunto Ir H Amran Nur, mampu menerobos pengawalan ketat istana Menteri Senior Singapura Goh Cok Tong, untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan daerahnya yang terkenal dengan tambang batubara. Amran Nur juga memperoleh penghargaan 'Tun Perak' dari Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi, berkat peran dan aktivitas serta eksistensinya di lembaga promosi wisata dan industri bangsa Melayu yang kental dalam Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI). Sebuah organisasi yang bergerak dalam perjuangan dan promosi potensi wisata dan ekonomi serta pengembangan SDM bangsa keturunan Melayu di Asia dan Afrika. EPC, kata alumnus satu college di Salandia Baru (New Zealand) ini, siap membantu kepentingan berbagai wilayah di Indonesia dalam pengembangan dan promosi di bidang potensi ekonomi sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pertambangan, dan berbagai bidang usaha lainnya. "Yang kami inginkan Bangsa Indonesia jangan dianggap bangsa terbelakang dan selalu tergantung dengan bangsa lain. Tapi bangsa besar dan kaya dengan SDA dan SDM yang melimpah agar kita disegani bangsa lain" tutur Dirwan. (almudazir)

VCO PENYEMBUH HIV/AIDS

2007-12-05T01:11:00.000+08:00

"MONOLAURIN DARI VIRGIN COCONUT OIL MAMPU MENYEMBUHKAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROM (AIDS). SENYAWA YANG BERASAL DARI ASAM LAURAT ITU MAMPU MENYUSUP MELEWATI MEMBRAN LEMAK VIRUS DAN MENGHANCURKANNYA" Dr Mary G Enigh Phd Ahli biokimia dan nutrisi dari Amerika Serikat KEBIASAAN menggunakan jarum suntik secara bergantian saat berpesta narkoba membawa Aji Darma -bukan nama sebenarnya pada penderitaan tak terkira. Vonis Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) dijatuhkan dokter 3 tahun silam. Sejak itu rentetan penyakit seperti membayangi pria umur 20 tahunan itu. Puncaknya pada pertengahan 2005, pria muda itu terbaring tak berdaya di pembaringan. Sekujur tubuh, mulut, hingga selangkangan dan kemaluan dipenuhi luka bernanah mengeluarkan darah yang berbau amis. Candida sp-Cendawan penyebab borok di selangkangan dan kemaluan leluasa disebabkan lantaran tubuh aji melemah. Candawan serupa menyebabkan mulutnya seperti mengalami sariwan akut sehingga tidak dapat berbicara. Sarcoma pun mencabik-cabik kulit aji. Daya tubuhnya rontok akibat cengkraman HIV / AIDS. Virus maut itu pula yang membuat kuman golongan Coccus gampang menyusup ke dalam paru-paru. Akibat menderita pneumonia- radang paru-paru yang khas pada penderita HIV/AIDS- pria yang tinggal di salah satu kota di selatan jawa itu gampang sesak nafas seperti gejala penderita Asma. Apalagi aji memang memiliki penyakit asma bawaan yang diturunkan dari keluarga. Putu Oka Sukanta, pakar pengobatan holistik yang banyak menangani AIDS, menyebutkan seseorang yang terinveksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dikatakan dalam stadium AIDS bila minimal memiliki 2 penyakit oportunistik lain, misal gangguan diare, batuk infeksi candida dan sacorma yang tidak kunjung sembuh dengan nilai CD-4 dibawah 200. Nilai CD-4 menunjukan derajat daya tahan tubuh manusia. Semakin rendah angka tersebut, maka bibit penyakin akan mudah masuk tubuh karena daya tahan tubuh melemah. Pada orang sehat nilai CD-4 di atas angka 1000. Mencoba Virgin Coconut Oil (VCO) Pihak keluarga langsung memboyong aji ke jakarta. Di ibukota, lelaki muda ini dirawat di sebuah rumah sakit di bilangan Jakarta Selatan. Tak ada perubahan berarti, kemudian Aji dipindahkan perawatannya ke Rumah sakit lain di Jakarta Pusat. Di rumah ini Aji dijejali sekitar 15 obat suntik dan oral - termasuk diantaranya obat antiretrovirus yang merupakan obat standar perawatan pasien AIDS. Secercah harapan hadir ketika salah satu kerabat datang menjenguk. Sang paman yang miris melihat kondisi keponakannya tersebut menawari untuk meminum minyak kelapa murni. Kebetulan sang paman memproduksi virgin coconut oil (VCO) dan pernah mendapat informasi bahwa VCO bersifat anti virus. "Karena bersifat anti virus maka mempunyai potensi untuk menghobati penyakit akibatkan virus," tutur sang paman menirukan informasi yang didapat dari seorang peneliti di sebuah Universitas Perguruang Tinggi di Bandung. Ingin sembuh, Aji pun meneguk 3 botol VCO selama 3 hari berturut turut. Pada hari ketiga luka-lukanya mengering. Konsumsi minyak dara itu tetap dibarengi dengan obat-obatan medis dari rumah sakit. Seminggu berselang kondisi aji berangsur pulih. Sariawan di mulut sembuh, bintil bernanah di sekutur tubuh hingga selangkangan dan kemaluanpun menghilang. Tubuh menjadi lebih segar sehingga ia diperbolehka pulang. Kini 2 bulan setelah rutin mengkonsumsi virgin coconut oil, Aji yang semula terbaring tak berdaya di pembaringan sudah bisa kembali beraktivitas. Kapsul Monolaurin Jalan kesembuhan yang diharapkan aji bukan sekedar isapan jempol. Informasi yang didapat dari sang paman didasarkan pada penelitian di luar negeri tentang potensi VCO mengatasi HIV / AIDS. Salah satu riset yang dilakukan di RS San Lazaro di Filipina, sekitar tahun 2002 - 2003. Rumah Sakit untuk penyakit infeksi di bawah naungan Departement Kesehatan Filipina itu melakukan riset terhadap 15 pasien yang terinfeksi virus maut. Percobaan dilakukan selam 6 bulan. Pasien yang terdiri dari atas 5 laki-laki dan 10 perempuan berusia 22 - 38 tahun dibagi dalam 3 kelompok perlakuan. Rentang virus yang menjangkiti antara 1960 hingga 10190.000 kecuali pasien yang virusnya tidak terdeteksi, jumlah di bawah 400. semua pasien hanya mendapatkan perlakuan dengan mono laurin 95% murni sebagai monoterapi. Tidak satupun pernah mendapatkan perawatan HIV sebelumnya. Monolaurin diekstrak dari asam laurat minyak dara (VCO). Kelompok pertama terdiri dari mereka yang diberi 22 gram monolaurin per hari, konsumsinya berbentuk kapsul bervolume 800 mg. Frekuensi pemberian 3 kali sehari masing-masing 9 kapsul. Kelompok ini disebut sebagai mereka yang diberi monolaurin dosis tinggi. Kelompok kedua mendapatkan perlakuan monolaurin dosis rendah. Mereka diminta menelan 3 kapsul setara dengan 2,4 gram sebanyak 3 kali sehari. Sementara kelompok terakhir mengkonsumsi 15 ml minyak kelapa murni sebanyak 3 kali sehari atau 45 ml per hari. Dosis monolaurin pada kelompok ketiga setara dengan dosis kelompok pertama. Semua pasien diperiksa setipa hari di Rumah Sakit San Lazaro untuk mengecek efek samping yang terjadi. Keluhan badan terasa panas dan urine berwarna hijau dialami setengah dari jumlah pasien di awal perlakuan. Tiga pasien lain mendapati jerawat mereka kian meradang. Namun semua itu tidak mempengaruhi jalannya peneitian. Pemeriksaan laboraturium dilakukan pada bukan ke -3 dan 6 perlakuan. Indikator yang diukur antara lain; peningkatan berat badan, jumlah virus dalam darah dan nilai CD-4. Setelah 3 bulan diujicoba, dua pasien pada kelompok pertama menurun jumlah virusnya; kelompok ke-2 sebanyak dua orang, kelompok ke-3 sebanyak tiga orang. Namun pada pasien-pasien lain jumlahnya justru meningkat. Sementara pada pasien dengan jumlah virus tak terdeteksi, tidak ada perubahan status. Pada akhir penelitian, kelompok ke-2 yang mengalami penurunan jumlah virus dalam darah menjadi 4 orang. Sementara kelompok pertama dan ketiga masing-masing dua dan tiga orang. Dari jumlah itu penurunan signifikan dialami oleh 2 pasien di kelompok ke-3 dengan asupan minyak kelapa saja dan satu pasien dengan perlakuan monolaurin dosis rendah di kelompok ke-2. Sembuh Kasus AIDS-nilai CD-4 kurang dari 200- berkembang pada dua pasien dari kelompok terapi rendah monolaurin dan 1 pasien terapi minyak kelapa pada bulan ke-3. yang disebut terakhir akhirnya meninggak dunia setelah 2 minggu penelitian berakhir. Namun, salah satu pasien pada kelompok rendah monolaurin sembuh pada bulan ke 6. itu ditunjukan dengan nilai CD-4 yang naik dari 141 menjadi 459. seorang lagi kondisinya terus membaik. Bobot tubuh 11 pasien -termaksud dua orang dengan AIDS yang berkembang dan sembuh.Kenaikan bobot berkisar antara 1-28 kg. Tiga pasien gagal menaikan bobot tubuh tapi jumlah virus dalam tubuh menurun dan nilai CD-4 meningkat. Kuncinya terletak pada kandungan asam lemak rantai sedang, medium-chain fatty acids (MCFA). MCFA pada VCO berupa asam laurat -mencapai 53% dari total kandungan -dan asam kapriat. Asam laurat lah sumber monolaurin dan sodium laurin sulfat -2 senyawa kimia pengontrol virus HIV. Riset lain yang dilakukan oleh Keep Hole Alive pun membuahkan hasil yang sejalan. Organisasi itu mndokumentasikan beberapa pasien AIDS yang mengkonsumsi 3,5 sendok makan minyak kelapa atau setengah butir kelapa perhari, yang setara dengan 20 - 50 gram asam laurat. Jumlah virus yang menjangkiti mereka turun hingga level tidak terdeteksi. Keberadaan VCO bisa menjadi komplementer obat antiretrovirus. Maklum obat sintesis itu memiliki efek samping seperti ngilu pada tulang dan perut membesar. "dengan program pengobatan secara komplementer, termasuk kombinasi antara obat medis dan herbal, pemberian nutrisi tepat serta terapi fisik seperti olah pernapasan, kita harapkan HIV menjadi penyakit kronis yang tidak mematikan. Ujar Putu Oka pemilik rumah obat Taman Sringganis itu. (almudazir/Sumber : Majalah Trubus dan virus-hiv.blogspot)

20 Persen CPNSD tak Ujian

2007-12-03T01:51:00.000+08:00

"Banyak yang minta tolong, tapi mau diapakan lagi. Karena yang menilai itu komputer bukan saya. Saya tak berwenang untuk meluluskan atau tidak meluluskan siapapun." YUSMAN KASIM Wakil Wali Kota Padang KENING Adi Suyono (27), terlihat berkerut saat mengerjakan soal tes calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kota Padang yang digelar serentak di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar, Minggu (2/12). "Payah e lai, apolai awak ndak baraja sejak tamat kuliah (sulit sekali, apalagi saya tidak belajar sejak tamat kuliah)," ujar tamatan STIEKBP itu usai ujian pada Tribun. Wakil Wali Kota Padang, Yusman Kasim, bersama Asisten III, Nasril Ahmad dan sejumlah panitia melakukan peninjauan ke lokasi ujian. Satu per satu ruang ujian dimasukinya, sambil mendoakan peserta bisa menjawab dengan benar seluruh soal yang disajikan. "Soalnya mudahkan," tutur Yusman, sambil menyalami seorang peserta ujian di SMPN 1 Padang. "Iyo pak, tapi jawabannya nan payah," hampir serentak peserta di lokal itu menjawab. Ketatnya persaingan untuk mendapat kursi CPNSD terjadi akibat jumlah yang diterima dengan mendaftar tak sebanding. Lamaran yang masuk lewat kantor pos besar Padang untuk seluruh kabupaten/kota di Sumbar mencapai 49.384 berkas lamaran. Padahal, yang diterima dari pelamar umum hanya 1.008 orang saja. Sedangkan dari pegawai honor, mencapai 4.783 orang. Ironis bukan? Yusman sendiri mengaku pusing karena tiap sebentar telepon gengamnya berbunyi, baik tanda ada yang nelpon maupun yang SMS. "Banyak minta tolong, tapi mau diapakan lagi, tak bisa. Karena yang menilai itu komputer bukan saya. Namun karena mendesak, ya apa boleh buat saya terima saja, tapi ingat tak ada kewenangan saya untuk meluluskan siapapun pada penerimaan CPNSD ini," jelasnya. Yusman juga menekankan, di era transparansi ini, tak zamannya lagi menerima PNS karena pertimbangan anak, menantu atau anak teman maupun keponakan. "Semuanya tergantung kemampuan otak peserta sendiri. Saya dan siapapun pejabatnya terlarang ikut campur, tak ada jatah-jatahan penerimaan CPNSD era sekarang," ungkapnya. Lain lagi asisten III Pemprov Sumbar, Sultani Wirman. Sultani mengakui kalau diberi peluang sudah penuh pula Hpnya oleh SMS. "Tapi saya katakan bahwa saya tak berkompeten untuk meluluskan atau tak meluluskan peserta CPNSD. Semua penilaian komputer yang menentukan, apalagi rencana pak gubernur nilai ujian sekarang ini diumumkan ke publik," jelasnya. Ketatnya persaingan mendapatkan formasi CPNSD di Padang sangat terasa sekali pada penerimaan CPNSD guru. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Nasional Padang, Nur Amin, untuk 2007, guru yang diterima lewat penerimaan umum hanya 13 orang. "Bayangkan bagaimana persaingannya kalau mendaftar saja sudah 616 orang," terangnya. Masih untung, peserta CPNSD 2007 diberi kebebasan di mana dia mau ujian, karena lamaran lewat pos. Di lokasi ujian SMPN 1 Padang memang tak semua kursi diisi peserta. Rata-rata 20 peserta per kelas yang tak ikut ujian. (adrian/almudazir)

Pilkada Sawahlunto April 2008

2007-12-03T01:24:00.000+08:00

"Silahkan, saya sangat mendukung rencana lokakarya itu asal dapat memberikan pembelajaran politik terhadap masyarakat secara baik." H AMRAN NUR Wali Kota Sawahlunto "Inti kegiatan ini sifatnya informatif dan edukatif, karena ini merupakan pilkada langsung pertama bagi Kota Sawahlunto." INDRA YOSEF SUTAN KAYO Ketua PWI Kota Sawahlunto * KPUD dan PWI Gelar Lokakarya PEMILIHAN Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto periode 2008-2013, makin dekat. Mulai Januari 2008, persiapan intensif kearah pemilihan yang direncanakan sekitar April tahun depan itu, sudah saatnya disosialisasikan ke tengah masyarakat. Ketua KPUD Sawahlunto, Syahril Stand SH, dan Ketua PWI Perwakilan Sawahlunto, Indra Yosef Datmy Sutan Kayo, serta didampingi anggota KPUD, M Salim, Alexander Isrin (Sekretaris KPUD) dan Alamsyah Halim (anggota PWI Sawahlunto), dalam keterangannya kepada Wali Kota Sawahlunto, Ir H Amran Nur, kemarin mengatakan, KPUD Sawahlunto telah secara memulai persiapan administratif Pilkada. Sebagai langkah awal, KPUD bekerjasama dengan PWI Perwakilan Kota Sawahlunto akan menyelenggarakan lokakarya menyoal informasi persiapan, orientasi, serta peran masyarakat, tokoh partai politik, lembaga keamanan dan pers dalam menyikapi pemilihan kepala daerah secara langsung yang baru pertama kali dilakukan di daerah ini. Rencananya, kata Syahril Stand, peserta diperkirakan sekitar 200 orang disertai pembicara yang diundang, terdiri dari unsur profesional dibidangnya seperti tokoh pembicara dari KPU, wartawan senior, dan pengamat politik yang memiliki kemampuan menjabarkan materi yang mereka kuasai secara proporsional. Wali Kota Sawahlunto, H Amran Nur, menyambut baik rencana kerjasama KPUD Sawahlunto dengan PWI Perwakilan Kota Sawahlunto tersebut, untuk mensosialisasikan rencana pemilihan kepala daerah secara langsung. "Jika memang sudah tepat sosialisasi dilakukan, silahkan PWI Perwakilan Kota Sawahlunto dengan mitranya KPUD melakukan kegiatan itu," ujar Amran. Namun, Amran Nur berharap, lokakarya yang akan dilaksanakan dapat memberikan nilai informasi yang positif kepada masyarakat, khususnya dalam menciptakan pemilihan kepala daerah secara langsung yang aman dan penuh persaudaraan, tanpa adanya gangguan kamtibmas apalagi perpecahan di antara warga masyarakat Kota Sawahlunto. "Yah, silahkan saya sangat mendukung rencana lokakarya itu asal dapat memberikan pembelajaran politik terhadap masyarakat secara baik" ucap Amran Nur. Ketua PWI Sawahlunto, Indra YD St Kayo, menambahkan, kegiatan tersebut rencananya akan diikuti oleh unsur pengurus Parpol, Ormas, Pimpinan dan Anggota DPRD, Muspida, wartawan, dan sejumlah unsur lembaga serta dinas/instasi terkait lainnya. "Dalam kegiatan itu kita tidak akan membicarakan siapa calon, tapi lebih kepada bagaimana menciptakan pilkada yang demokratis, dinamis, aman dan tentram, tanpa adanya gesekan dan kericuhan antar masyarakat karena pilkada mendatang sudah ada landasan hukum baku yang akan mengaturnya. Inti kegiatannya adalah informatif dan edukatif dalam pembelajaran politik masyakata pada pilkada mendatang". tambah Indra Yosef. (almudazir)

Menikmati Sawahlunto 2020 di Tahun 2007

2007-12-03T01:09:00.000+08:00

* Menunggangi Gajah di Taman Margasatwa * Peninggalan Kolonial di Museum Goedang Ransoem * Asyiknya Bersepeda Air di Danau Buatan LIBURAN sepekan lebih menyambut Hari Raya Idhul Fitri 1 Syawal 1428 H semakin dekat. Bila anda ingin menikmati liburan sekaligus pulang kampung ke Sumatera Barat, jangan lupa mampir di Kota Sawahlunto. Sebuah kota kecil yang juga disebut the little dutch atau 'Belanda Kecil'. Kota ini memiliki nilai sejarah, karena disinilah pertamakali kolonial Belanda menemukan endapan batubara berkualitas tinggi yang diminati pasar asia dan eropa. Tidaklah mengherankan, Tambang Batubara Ombilin (TBO) di Sawahlunto yang ditemukan seorang engineer geologis bernama Willem Hendric De Greev pada tahun 1868, menjadi incaran dan dianggap penting oleh pemerintahan kerajaan Belanda saat itu. Tahun 1892, tambang bawah tanah (under ground mine Ombilin ) mulai berproduksi dengan mempekerjakan 'manusia rantai' pekerja paksa berasal darai para jawara-jawara yang didatangkan kolonial Belanda, kebanyakan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan sebagian dari Sumatera. Seiring mulai beroperasinya usaha pertambangan batubara Ombilin yang menjadi tambang terbesar saat itu, berbagai infrastruktur mulai dibangun, fasilitas perumahan, pabrik, dan dermaga pelabuhan kapal laut ikut menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan penambangan itu. Sejarah mencatat, keberadaan pelabuhan Emma Haven yang kini disebut Pelabuhan Teluk Bayur, Pabrik Cement Portland Indarung, jalur rel kereta api Sawahlunto-Padang Panjang-Padang, pembangunannya tidak terlepas dari adanya tambang batubara di Sawahlunto tersebut. Kini, kolonial tidak lagi bercokol disini. Namun, kebesaran Litle Ductch masih menyisakan sejarah yang masih bisa diingat. Bangunan tua bersejarah, jejak-jejak penambangan batubara bawah tanah, terowongan kereta api, dan peninggalan bersejarah lainya masih utuh untuk dikenang. Inilah historical Sawahlunto Heritage Tourism yang terus berbenah dan melangkah menuju visinya sebagai Kota Wisata Tambang pada tahun 2020, satu-satunya kota wisata yang mengandalkan nilai sejarah peninggalan penambangan batubara zaman kolonial di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Anda tidak perlu menunggu sampai tahun 2020. Semangat juang kepala daerah yang dipimpin Wali Kota Ir H Amran Nur, didukung berbagai stake holders kota dan DPRD setempat, membuat terjadinya perubahan signifikan kearah itu. Artinya anda sudah dapat menikmati susana tahun 2020 dari sekarang, karena telah banyaknya objek wisata pendukung yang dibangun pemerintah, bangunan dan kota lama terus direvitalisasi begitu halnya dengan objek lain seperti water boom tahap satu yang dilanjutkan dengan pembangunan tahap kedua. Lapangan pacua kuda bertaraf nasional kedua terbesar setelah Pulo Mas Jakarta, sirkuit permanen motor cross, zona kawasan wisata masa depan di bekas penambangan batubara terbuka (open pit mining) Kandi yang dilengkapi Danau Tandikek dan Danau Kandi yang menjadi arena bermain keluarga, dekat dari danau itu juga ada Taman Margasatwa mini yang kini dilengkapi dengan berbagai jenis spicies binatang seperti gajah, kangguru, unta, dan binatang jenis lainnya. Anda hanya butuh waktu tempuh sekitar 2 jam dari Payakumbuh atau sekitar 65 km, dan 2,5 jam bila datang dari arah Padang-Solok. Jika berkeliling dari Padang terus ke Padang Panjang melewati Danau Singkarak lalu Kota Solok dan ke Sawahlunto hanya perlu waktu sekitar 3 jam. Begitu halnya bila datang dari arah Jambi untuk ke Sawahlunto hanya butuh perjalanan sekitar 5 jam, jalannya lurus dan lebar beraspal hot mix. Selain ingin ke objek tersebut, di atas di Kota "Tua" Sawahlunto juga sudah ada museum Goedang Ransoem dan Museum Kereta Api. Pada dua museum yang yang hanya berjarak sekitar 1 km ini, anda dapat mengenali sejarah dan mengenali Sawahlunto sebagai kota tambang bersejarah. Khusus di museum kereta api. Anda bisa menikmati kereta wisata menuju dan masuk terowongan kereta terpanjang di Indonesia dengan hanya membeli karcis satu kali perjalanan Rp 3000. Dan untuk masuk museum Gudang Ransoem dipungut retribusi Rp 1000 dewasa dan Rp 500 anak-anak sama halnya dengan karcis masuk museum kereta api. Jika anda ingin ke waterboom pada masa liburan ini hanya dipungut biaya masuk sebesar Rp 10 ribu. Di dalam ada fasilitas hiburan, warung makanan, dan jika punya nyali, anda dapat menikmati sarana Flying fox untuk bergantungan dilangit waterboom. Nah, sekarang jika ingin ke kebun binatang mini, maka nikmatilah tunggangan gajah hanya dengan membayar Rp 5000 untuk dewasa/anak per orang, anda akan berkeliling duduk dipundak gajah. Tapi sebelumnya anda harus merogoh kocek masuk lokasi sebesar Rp 2.500 untuk dewasa dan Rp 1.000 untuk anak-anak. Sekarang soal perut. Bila anda puas berjalan dan perut terasa lapar, di Sawahlunto banyak rumah makan yang menyediakan makanan spesifik seperti, Soto Urang Awak dan Rumah Makan Dendeng Batokok di Muaro Kalaban, serta banyak lagi restoran. Anda tinggal pilih. Selamat Berwisata Lebaran. (almudazir/indra yosef)

Berwisata Sejarah dan Alam ke Sawahlunto

2007-12-03T00:40:00.000+08:00

Museum Goedang Ransoem di Sawahlunto Di Museum ini tersimpan berbagai benda benda peninggalan kolonial Belanda, termasuk peralatan memasak. Museum ini terletak di pusat Kota Sawahlunto Objek Wisata Danau Buatan Kandi Di objek wisata Kandi ini, selain danau buatan anda juga bisa melihat kebun binatang dengan aneka satwa serta mengajak keluarga naik gajah sumatera

Berwisata di Museum Tambang Bawah Tanah

2007-12-03T00:32:00.000+08:00

GEDUNG itu baru saja direnovasi. Bangunan ini merupakan bekas tempat saringan dan pencucian batubara yang pernah dioperasikan koloni Belanda tempo doeloe, terdapat di Kelurahan Saringan, Kecamatan Berangin, Sawahlunto. Kini, bangunan bertingkat kokoh tahan gempa tersebut sebagian ruangannya menjadi Kantor Pariwisata Kota Sawahlunto. Di ruangan kantor ini wisatawan dapat mengumpulkan informasi tentang pengembangan kepariwisataan heritage tourism Kota Sawahlunto, terutama mengenai kelanjutan pembangunan kawasan Tangsi Baru, Kelurahan Tanah Lapang, Kecamatan Lembah Segar, sebagai situs pertambangan batubara bawah tanah tertua di Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto, Drs Hendri Thalib, terlihat sibuk melakukan aktifitasnya. Di ruangan 4 kali 5 meter, ia menikmati tiupan kipas angin sembari terus menyelesaikan pekerjaannya yang masih terbengkalai di sebuah meja berukuran cukup besar. Maklum, Hendri Thalib ketika itu harus bergegas untuk menghadiri agenda rapat menyambut Hari Raya Idhul Fitri 1428 H mendatang. Menurut Hendri Thalib, pengembangan berbagai fasilitas sarana dan prasarana objek wisata di Kota Sawahlunto terus dilakukan guna menyongsong visi kota tahun 2020 yakni menjadikan Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya. Sati di antara pokok pembahasannya adalah, kelanjutan pembangunan kawasan situs penambangan batubara tertua di Indonesia yang terdapat di kawasan Tangsi Rantai, RT IV/RW II Kelurahan Tanah Lapang. Lokasi ini, kata Hendri Thalib, mulai dikerjakan lagi setelah berhasil dibuka kembali bulan lalu sejak ditutup sekitar tahun 1932 oleh koloni Belanda. Untuk menanganinya pemerintah butuh biaya sekitar Rp 1 miliar, guna kegiatan rehabilitasai dan pengembangan situs pertambangan batubara tersebut menjadi objek wisata sejarah heritage tourism. Untuk pendanaan, Lanjut Hendri Thalib, ada gambaran akan dibantu oleh Pemerintah RI melalui Dirjen Sejarah dan Purbakala sebesar Rp 1 miliar, di bawah nilai proposal yang diajukan sekitar Rp 1,7 miliar. Dana yang Rp 1 miliar itu, rencananya akan digunakan buat penataan landscape kawasan, penataan lubang tambang batubara untuk objek wisata sejarah, pembuatan diorama, penerangan, penataan alur tempat orang berkunjung, renovasi dan membangun kembali kebentuk semula Gedoeng Pertemoean Boerouh (GPB) yang masih ada sampai saat ini untuk dijadikan sebagai pusat informasi situs pertambangan batubara bawah tanah Ombilin. "Dana bantuan Pemerintah Pusat itu masih belum kita terima dan tengah dalah proses realisasinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dan tahun ini juga. Namun untuk pelaksanaan pengembangan tetap kita lakukan guna percepatan pengembangan situs ini" kata Hendri Thalib. (almudazir/indra yosef)

Melayang di Atas Waterboom Sawahlunto

2007-12-03T00:22:00.000+08:00

TANGAN Ninilisyah (17), terlihat memegang dua utas tali gantungan. Dengan peralatan safety yang kuat disertai helm, dia melayang-layang di udara di atas objek wisata waterboom di Air Dingin, Muaro Kalaban, Kota Sawahlunto, Sumbar. Roda rel yang diletakkan pada dua untai bentangan tali baja, bergulir kencang. Meski sedikit pucat, namun Ninilisyah terlihat begitu bahagia bermain Flaying Fox tersebut. Gadis ABG ini sepertinya grogi dan ketakutan, mukanya sedikit pucat sementara tubuhnya gemetaran. Maklum, ia baru pertamakali melakukan kegiatan seperti ini. "Saya baru pertamakali melakukannya, tapi saya menikmati fasilitas ini untuk menambah kepercayaan diri dan sekaligus uji nyali" aku gadis manis berkulit kuning yang tengah berlibur dan pulang kampung ini saat dijambangi pada hari kedua puluh ramadhan lalu. Ninilisyah, satu di antara puluhan penikmat Flaying Fox yang kini tengah diujicobakan kepada pengunjung waterboom, kerena fasilitas olah raga uji nyali diudara itu kini tengah dipersiapkan untuk menyambut datangnya hari Raya Idhul Fitri 1428 Hijriah. "Pasalnya, saat itu angka kunjungan wisatawan diprediksi bisa mencapai angka 8.000 orang dalam satu hari penuh," ungkap Kepala Kantor Pariwisata Sawahlunto, Drs Hendri Thalib, diruang kerjanya kemarin. Sebelum melayang diudara, pengunjung bisa terlebih dahulu mandi dikolam yang sumber airnya berasal dari pegunungan sekitar. "Airnya bersih dan dingin, inilah yang membuat kami betah berlama-lama disini" kata Ninilisyah yang mengaku kuliah disebuah perguruan tinggi negeri di Pekan Baru. Melayang dan berada diatas ketinggian diudara sangat mengasyikkan, apalagi jalurnya melintas di atas kolam pemandian water boom dengan ketinggian sekitar 30 meter cukup membuat gamang peserta. Walau belum pernah mencoba, penikmat FF yang didominasi kalangan anak muda ini tidak cukup menikmatinya satu kali saja. Ada yang minta tambah dan bergantian, namun ketika itu antrian cukup panjang ditambah keterbatasan waktu, maka peserta hanya dapat dijatah satukali penyeberangan atau sekali jalan dengan membayar Rp 5 ribu untuk sekali jalan. "Dalam kesempatan yang lain akan saya coba lagi" timpal Fifi, teman Ninilisyah. Petugas Flaying Fox, Hendra dan Rozan, mengatakan, untuk mengoperasikan Flaying Fox, ia cukup melakukannya bertiga dengan beban tugas satu berada di pangkal pemberangkatan dan satu berada di ujung tempat pendaratan. Satu orang lagi bertugas menarik tali khusus yang berada dibawah bentangan tali baja pengangkut peserta Flaying Fox. "Untuk pekerjaan ini kami memungut biaya Rp 5 ribu per peserta untuk sekali jalan, soal keamanan dan keselamatan menjadi perhatian utama bagi kami. Jadi nggak usah takut dan kuatir karena tali baja atau sling ini mampu membawa beban berat sekitar 2 ton" ungkap Hendra. Kondisi fasilitas Flaying Fox masih semi permanen. Fery seorang pengunjung asal Pekanbaru yang ditemui, menyarankan sarana Flaying Fox yang ada perlu ditempatkan pada lokasi permanen dan kokoh, jangan dipasang pada pohon kayu dan ditambatkan pada patok tali yang kurang kuat dan mengkuatirkan keselamatan pengguna. "Jika pohon dan tambatannya tumbang serta copot bagaimana keselamatan pengguna? Saya berpendapat yang paling utama diperhatikan adalah faktor keselamatan dan kenyamanan pengguna. Untuk itu butuh fasilitas yang kuat dan kokoh serta permanen. Sebagai daya tarik Sawahlunto cukup baik memanfaatkan kesempatan, kedepan orang tidak hanya sekali jalan tapi bisa bolak-balik ketempat start awal," saran Fery yang mengaku bekerja disebuah perusahaan minyak terkemuka di Duri, Riau. Menjawab komentar Fery, Hendri Thalib berucap, hal itu hanya sementara karena fasiltas tersebut akan dibangun permanen sesuai standar dan kelayakan yang mengacu pada faktor keselamatan "namun dalam kondisi sekarang kekuatannya penyangganya sudah kami uji dan sangat kuat nggak perlulah dikuatirkan"tandasnya yakin. (almudazir/indra yosef)

Bank Nagari Tunggu Gugatan

2007-11-25T15:48:00.000+08:00

* 37 Debitur Minta Alsintan Dioperasikan * Pemkab Pessel akan Gelar Rapat Koordinasi "Kita harus mempelajari dulu masalah 37 debitur Bank Nagari ini, karena kita belum tahu apa persoalan sesungguhnya. Nanti akan kita agendakan rapat koordinasi." SYAFRIZAL Wakil Bupati Pesisir Selatan HARAPAN 37 debitur Bank Nagari agar alat mesin pertanian (alsintan) yang digudangkan sejak dua tahun untuk bisa dioperasikan, tampaknya bakal terwujud. Wakil Bupati Pessel, Syafrizal, Selasa lalu mengatakan, Pemkab Pessel akan menggelar rapat koordinasi untuk mencarikan solusi masalah 37 debitur tersebut. "Pengadaan alsintan itu merupakan program pembangunan bidang pertanian melalui proyek pengadaan alsintan. Apalagi perkaranya sudah selesai hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Kita akan carikan solusinya," ujar Syafrizal, yang dihubungi via ponselnya. Syafrizal mengatakan, memang sampai saat ini pemerintah kabupaten belum membuat kebijakan apa pun terkait dengan masalah tersebut. Namun dalam waktu dekat, akan dilakukan rapat koordinasi untuk mengetahui duduk persoalan dalam mencari solusi terbaik. "Kita harus mempelajari dulu masalah ini karena kita belum tahu apa persoalan sesungguhnya. Nanti akan kita akan agendakan rapat koordinasi," ujarnya. Secara terpisah humas Bank Nagari, Mulyadi Bachtiar mengatakan sampai saat ini pihaknya belum membuat kebijakan, menyangkut persoalan yang dialami 37 debitur dalam program alsintan. Namun pihaknya berencana akan membentuk tim untuk menangani masalah yang dialami debitur tersebut. "Tapi saya belum tahu kapan tim tersebut dibentuk. Kita menunggu adanya gugatan dulu," ujarnya. Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat, Murdani meminta kedua belah pihak, yaitu para debitur dan bank Nagari harus duduk bersama mencari solusi, terkait dengan pembayaran sisa kredit pembelian mesin traktor dalam program alsintan. "Mau tidak mau debitur harus menanyakan status barang milik mereka yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini pada bank Nagari. Sehingga mereka juga bisa melaksanakan kewajiban mereka ke pihak bank," ujarnya. Karena, lanjutnya, selama proses hukum perkara ini berlangsung, traktor yang mereka beli dari pinjaman kredit bank nagari, praktis tidak beroperasi karna menjadi barang bukti di pengadilan. Belum lagi kerusakan dan penyusutan alat pada mesin tersebut. Debitur jelas tidak mungkin bisa membayar kreditnya lantaran traktor tersebut tidak beroperasi. "Selama traktor menjadi barang bukti, debitur dibebaskan dari kewajiban membayar kredit. Kalau pun debitur masih dibebani melunasi kreditnya pasca perkara ini selesai, debitur harus membicarakan dengan pihak bank, bagaimana bentuk penyelesaiannya. Kedua pihak harus duduk bersama," ujarnya Pasca selesainya proses hukum kasus dugaan korupsi pada proyek alsintan ini membuat 37 debitur menjadi bingung. Pasalnya selama proses hukum tersebut berjalan mulai 11 November 2004 sampai sekarang, 247 unit traktor milik 37 debitur dikandangkan pihak kejaksaan. Akibatnya mereka tidak bisa mengoperasikan traktor tersebut. Selama proses 'pengandangan' ada mesin traktor yang rusak. Di satu sisi, para debitur mesti melunasi pinjaman atas kredit 247 unit traktor tersebut. (youngster/almudazir)

Ada Debitur Bank Nagari Sakit Jiwa

2007-11-23T15:44:00.000+08:00

* Bingung Bayar Kredit Alsintan TIGAPULUH tujuh peserta program mekanisasi alat mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), terlihat tak bergairah pada temu ramah dengan mantan Bupati Pessel, Jumat (16/11) lalu. Hampir tiga tahun alsintan yang mereka peroleh dari PT Alsintan Makmur Jaya (AMJ), selaku penjamin kredit mereka pada Bank Nagari, tak bisa digunakan, karena terkait kasus dugaan korupsi dan berakibat alsintan itu dikandangkan. Kini, setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan ketiga terdakwa, SK Boentoro (Direktur PT AMJ) selaku avalis, Ir Syamsudarman (Kepala Dinas Pertanian Pessel), dan Syahrial hakim (Mantan Kepala Cabang Bank nagari Painan) dinyatakan tidak bersalah, 247 alsintan berupa hand traktor, stationary traktor dan combain harvester, belum juga dapat mereka gunakan. Karena jaksa belum melaksanakan putusan MA tersebut. Putusan MA itu menolak kasasi Kejaksaan Negeri Painan atas vonis bebas Pengadilan Negeri (PN) Painan terhadap ketiga terdakwa yang dikadukan oleh Bank Nagari, dengan tuduhan kredit fiktif sebesar Rp 9,16 miliar pada Bank Nagari. Seorang debitur, Des (45), pada temu ramah itu mengaku, karena stres memikirkan tagihan kredit traktornya pada Bank Nagari, ada seorang debitur yang terpaksa masuk rumah sakit jiwa. "Dia sakit jiwa karena tidak tahu apa yang diperbuat. Untuk makan sehari-hari saja susah karena traktor mereka masih ditahan," ujar Des, yang enggan menyebutkan nama debitur demi menjaga nama baik bersangkutan. Temu ramah yang dihadiri mantan bupati Pesisir Selatan, Darizal Basir, Mantan kepala cabang Bank Nagari Painan, Syahrial dan SK Boentoro, selaku penjamin kredit 37 dbeitur pada Bank Nagari itu, terlibat diskusi cukup alot. Kedua belah pihak berupaya menyusun langkah-langkah selanjutnya, khususnya masalah yang dialami debitur menyangkut pelunasan kredit traktor, pasca bebas murninya 3 tersangka alsintan gate di tingkat MA. Umumnya para debitur yang datang bingung dengan kondisi saat ini. Apalagi putusan mahkamah agung yang membebaskan 3 tersangka di atas sepenuhnya belum mereka ketahui secara persis. Karna itu, begitu ada tawaran dari pihak Bank Nagari dalam beberapa kali pertemuan pada bulan Juli 2007 untuk menyepakati take over (pengambilalihan) kepada Boentoro (tanpa persetujuan Boentoro, red), para debitur menerima begitu saja. Menurut seorang debitur, Hasfian Khoilani, dari beberapa kali pertemuan dengan pihak Bank Nagari, tanpa dihadiri Boentoro, ada dua opsi yang ditawarkan pihak Bank Nagari, yaitu take over kredit atau pihak bank berjanji akan memperbaiki traktor yang rusak selama dikandangkan pihak Bank Nagari. Pada saat itu, para debitur memilih take over meski dengan rasa terpaksa. "Kalau bapak ibu setuju take over, berarti secara hukum kita akan berhadapan, karena saya sudah menolak tawaran take over dari Bank Nagari," ujar Boentoro. Lantaran belum ada kesepakatan, pertemuan lanjutan akan digelar pada awal November 2007 untuk menentukan sikap dari debitur pasca perkara tersebut. Pertemuan ini nantinya akan dihadiri 37 debitur. Pertemuan tersebut juga akan mengundang pihak Bank Nagari dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini kepala dinas Pertanian Tanaman Pangan. "Terus terang kami tidak tahu harus mengambil langkah karena masing-masing pihak punya pendapat berbeda," ujar Hasfian. Mencuatnya proses hukum alsintan gate sampai perkara ini selesai dengan dinyatakannya 3 tersangka bebas murni ditingkat mahkamah agung, membuat 247 unit traktor yang dikredit debitur ditahan pihak Bank Nagari. Penahanan traktor tersebut mulai 11 November 2004 sampai sekarang. Artinya sudah 3 tahun lebih. Selama dikandangkan, otomatis para debitur tidak bisa mempergunakannya. Di satu sisi, pelunasan kredit traktor tersebut mesti dilunasi. "Pertemuan ini satu solusi untuk menyelesaikan masalah debitur sehingga mereka tidak dirugikan. Pertemuan ini hendaknya bisa menghasilkan win-win solusi," ujar Darizal Basir, yang saat perkara ini dimulai menjabat sebagai bupati Pesisir Selatan. (youngstser/almudazir)

Anak Ketiga Saya Terpukul

2007-11-23T15:24:00.000+08:00

* Pengakuan Syamsudarman, Tersangka Kasus Alsintan Gate HARI-hari berat dijalani mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Ir Syamsudarman, selama menjadi tersangka perkara Alsintan Gate, kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat dan mesin pertanian (alsintan) senilai Rp 13,7 miliar pada 2005. Bukan saja anaknya yang terpukul dengan peristiwa tersebut, masyarakat umum pun mencapnya layaknya benar-benar koruptor. "Anak ketiga saya, Sastra Lesmana (29), sangat terpukul. Ia memang paling dekat dengan saya," ujar Syamsudarman, saat menuturkan masa duka menjalani proses hukum di sela-sela temu ramah 37 debitur dalam perkara Alsintan di stadion tertutup lapangan bulutangkis Ardopa Sport Rawang Kecamatan IV Jurai, Painan, Jumat (16/11). Kata Syamsudarman, hal terberat dan membuat Sastra terpukul saat mobil miliknya juga disita jaksa. Padahal, keberadaan mobil tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara yang tergolong masih prematur itu. Pasalnya, Kejaksaan Negeri Painan langsung menetapkannya sebagai tersangka, begitu dipanggil dan diperiksa pertama kali untuk memberikan keterangan. Untungnya Syamsudarman jauh-jauh hari sudah membicarakan kemungkinan buruk yang terjadi ketika kasus ini mencuat ke permukaan pada Januari 2005. Namun sang istri, Yas Hariati (51) dan tiga dari empat anaknya, Novrian Ningsih (33), Susna Dewi Roza (31) dan Sas Beni Putra (27), lebih tegar menghadapi masa-masa berat itu. Bahkan, ketiga anaknya meminta Syamsudarman tidak perlu takut karena memang tidak bersalah. Dorongan inilah membuat Syamsudarman tegar dan semakin yakin dirinya hanyalah korban dari pengaduan Bank Nagari tersebut. "Susahnya masyarakat umum benar-benar menganggap saya sebagai seorang koruptor yang tidak punya tempat lagi di tengah masyarakat," paparnya. Selama menjalani pemeriksaan, tidak sedikit bawahan dan kerabat di lingkungan kerja yang berpandangan negatif dan meninggalkannya. Begitu juga sebagian pihak keluarga, mereka sudah menganggap Syamsudarman koruptor. Apalagi dia sempat dipenjara lima bulan, 5 Januari sampai 6 Mei 2005. Apalagi jabatan kepala dinas yang dipegangnya juga ikut dicopot bupati pada 1 Maret 2006. Meskipun begitu, ada juga yang merasa simpati dan memberikan dukungan moril untuk tegar menghadapi persoalan tersebut. Saat menghadapi sidang pengadilan, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan jaksa penuntut, mulai terlihat ada keanehan dan keterlibatannya terkesan 'dipaksakan' atau sengaja dikorbankan. "Saya yakin tidak bersalah dalam perkara ini. Apa alasan saya malu. Keluarga juga memberikan dukungan yang begitu besar," ujar Syamsudarman, yang saat ini staf dinas pertanian Sumbar. Keyakinanya terbukti. Pengadilan negeri (PN) Painan menyatakan dia bersama tiga terdakwa lainnya, Syahrial Hakim (mantan Kepala Cabang Bank Nagari Painan) dan Sk Boentoro (direktur PT Alsintan sebagai penjamin 37 debitur dalam proyek Alsintan), tidak bersalah sehingga diputus bebas murni, 11 April 2006. Syamsudarman meminta ada komitmen pemerintah untuk memilah antara perkara hukum yang sifatnya pribadi dengan perkara kedinasan. Dengan begitu, ada perlindungan hukum terhadap pejabat yang diperkarakan. (youngster/almudazir)

Carikan Debitur Solusi Terbaik

2007-11-23T15:05:00.000+08:00

SELAKU pihak yang merencanakan program tersebut, Mantan Bupati Pessel, Darizal Basir, meminta pemerintah daerah, baik pemerintah Pemkab Pessel maupun Pemprov Sumbar proaktif mengkonsolidasi pihak-pihak terkait kelanjutan program alat-alat dan mesin pertanian (alsintan), pasca selesainya perkara hukum kasus ini. Pasalnya, kata Darizal, meski perkara hukum kasus ini selesai dan dibebaskannya tiga tersangka yang diduga terlibat korupsi, persoalan ini tidak selesai begitu saja. Posisi 37 debitur yang terlibat program alsintan tersebut mesti dijelaskan, khususnya dalam hal pelunasan kredit traktor mereka pada Bank Nagari Sumbar. "Alsintan ini merupakan program pembangunan pertanian yang merujuk pada rencana strategi 10 tahun, mulai 2001 sampai 2010 yang dicantumkan dalam peraturan daerah Pessel. Mau tidak mau, pemerintah daerah harus arif untuk menyelesaikannya," ujar Darizal, pada acara yang berlangsung di stadion tertutup lapangan bulutangkis Ardopa Sport Rawang Kecamatan IV Jurai Painan. Temu ramah itu juga menghadirkan Boentoro selaku investor alsintan dan penjamin kredit 37 debitur itu pada Bank Nagari, selaku penyandang dana. Karena itu, lanjut Darizal, pemerintah daerah harus segera mengkonsolidasikan pihak-pihak yang terlibat, agar 37 debitur itu tidak dirugikan serta kredit pada Bank Nagari bisa dilanjutkan pembayarannya. "Ini harus dicari solusi dan tindak lanjut, terutama masalah alat yang dikredit 37 debitur yang telah disita selama proses kasus ini," ujarnya. (youngster/almudazir)

Lebaran Tanpa Salaman

2007-10-27T01:14:00.000+08:00

SUHERMAN, tetangga saya di Padang, betul-betul marah dengan perilaku anaknya, Ade. Pada lebaran lalu, anaknya yang kini berjualan baju di Bekasi, hanya mengirimkan Short Message Service (SMS) padanya, bahwa dia tidak bisa pulang pada Lebaran Idul Fitri 1428 Hijriah. Saat itu sudah dua hari menjelang lebaran. "Maaf, pa. Saya tidak bisa pulang pada lebaran ini. Saya sibuk jualan. Mohon kirimkan nomor rekening bapak, atau yang lain. Saya mau kirim uang buat beli baju adik" begitu kira-kira pesan SMS yang ditulis Ade, yang saya baca dari ponsel Suherman. Suherman sangat kesal dengan kabar itu. Bukannya dia tidak mau menerima bantuan anak sulungnya itu, tapi dia sangat rindu ketemu sama anaknya itu. Karena, sudah tiga lebaran Ade tak pulang. Setiap mau lebaran, dia selalu kirim SMS, mengabarkan tidak bisa pulang, sibuk jualan atau alasan lainnya yang tidak bisa diterimanya. "Bukannya saya tidak butuh uang. Tapi yang penting, di hari baik bulan baik ini, kesempatan untuk bersilaturahmi dengan keluarga serta sanak famili. Tak memberi uang pun, bagi saya ndak apa," kata Suherman. Wajahnya terlihat agak sedih. Menurut Suherman, lebaran ini momen untuk berkumpul keluarga serta saling bersalaman, saling bermaafan dengan snaka famili terhadap apa yang telah diperbaut, disengaja atau tidak. Kalau hanya lewat SMS, kita tahu ketulusannya. kalau dengan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, masih bisa ditolerir. Kalau dengan keluarga sendiri, harus saling mengunjungi. Bertemu muka, memperlihatkan keputihan hati, kebersihan jiwa. "Karena itu saya perlu dia hadir di rumah ini. Bersalaman dengan keluarga, snaka famili dan tetangga. terus, apa benar dia sehat seperti yang dikabarkannya. Tidak seperti anak teman saya, dikabarkan sehat-sehat saja. Ketika dikunjungi, ternyata sudah kurus kerempeng. Badannya kumal. Tidak terurus," keluh Suherman. Aku berpikir, benar juga apa yang disampaikan tetanggaku itu. Teknologi telepon selular, memang telah membuat komunikasi menjadi tak berjarak. Namun, apakah kita tahu, orang di seberang itu berbohong atau tidak. Memang telah ada teknologi 3G untuk bisa melihat lawan bicara kita, tapi biayanya sangat mahal. Harga ponselnya saja tidak kurang dari dua juta. "Pokoknya saya perlu kamu pulang. Nggak usah kasih uang pun tak apa. Walau hanya satu jam di rumah, habis itu kalau mau balik lagi silahkan," suara Suherman terdengar cukup keras. Dia memutuskan untuk menelpon anaknya itu, karena tidak puas hanya berkomunikasi lewat SMS. Saya juga tak bisa bicara banyak. Saya hanya menyarankan pada Suherman, kalau Ade tidak pulang, ada baiknya disusul saja ke Bekasi. "Sekaligus memastikan, apa benar dia jualan baju," saranku. Suherman menerima saran saya. Tapi kemudian dia berpikir, dengan apa ke sana. Sehari-hari dia hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Penghasilannya setiap minggunya hanya cukup untuk biaya hidup dan sewa kontrakan. Kalau lagi bayar uang sekolah anak perempuannya yang kini sudah di sekolah menengah, terpaksa dia pinjam tetangga dan pembayarannya dicicil tiap minggunya. Persoalan lain, dia tidak pernah ke Jawa. Kalau bawa orang lain, biayanya jadi membengkak. "Saya juga tidak tahu pasti, apa benar dia sekarang di Bekasi atau tidak," katanya. "Coba saya bapak SMS lagi. Dia di Bekasi-nya di mana. Trus, kalau dari Padang naik apa biar mudah. Bilang juga bapak mau ke sana. Kalau untuk ongkos bus ke sana, biar saya bantu," kata saya. Suherman lalu mencoba mengirim pesan SMS pada anaknya. Namun beberapa lama ditunggu, tak juga dijawab. Lalu diteleponnya, nada panggil ada tapi tak diangkat. "Anak keparat!! makinya. Lalu Suherman kembali mengambil ponselnya dan menulis SMS. "Bapak perlu kamu pulang. kalau belum juga bisa pulang, tak usah aja kirim SMS atau telepon. Percuma, kami juga tak akan membalas," SMS itu lalu dikirimnya. Sampai saya kembali berangkat kerja ke Pekanbaru, empat hari kemudian, Ade belum juga menjawab SMS bapaknya. (almudazir)

Miskin Akibat Pemekaran

2007-10-19T00:04:00.000+08:00

* DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Berkunjung ke DPD RI PEMEKARAN membuat penghasilan daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadi jauh berkurang. Apalagi sejumlah aset-aset penting dan potensial, berada di wilayah Kabupaten Dharmasraya, sebagai kabupaten baru hasil pemekaran. Termasuk ribuan hektare perkebunan dan wilayah hutan produksi, yang selama ini menjadi lumbung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sawahlunto Sijunjung. Akibatnya, untuk membangun kembali Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang kini berada di wilayah Kabupaten Dharmasraya, Pemkab Sawahlunto Sijunjung tak lagi punya uang. Begitu juga untuk membangun sarana dan prasarana lain, pemkab bumi lansek manih ini sangat kewalahan. Sekitar 70 persen dari wilayah hutan yang ada, terdiri dari hutan lindung. Prihatin dengan kondisi itu, Rabu (26/9) lalu, delegasi DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, menemui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, H Irman Gusman SE, serta anggota DPD RI daerah pemilihan Sumbar, Mochtar Naim dan Afdal. Sementara, Zairin Kasim, berhalangan hadir karena masih diliputi duka atas kematian saudaranya, Moyardi Kasim, akibat tertimpa runtuhan gedung akibat gempa yang mengguncang Sumatera beberapa waktu lalu. Para delegator yang dipimpin Ketua DPRD Sawahlunto Sijunjung, Asnam Malin, diterima Irman Gusman, didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD, Siti Nurbaya Bakar, di ruangan kerjanya, Lantai 8, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen. Para legislator Sawahluto Sijunjung ini, menyampaikan tiga pokok persoalan yang menjadi kerisauan mereka bagi pembangunan kabupaten tersebut kedepan. Menurut Irman, merupakan tugas DPD untuk selalu berkomunikasi dengan para stakeholder di daerah masing-masing. "DPD menjadi penghubung antara pusat dan daerah," jelasnya. Para stakeholder dimaksud adalah kelompok atau organisasi masyarakat, gubernur, bupati, walikota, serta DPRD. Asnam Malin menuturkan, sebagai penduduk daerah mereka menemui wakil-wakilnya di pusat atau yang diistilahkan dengan pucuk. "Memang pucuknya di sini. Kami dari bawah, dari akar, ingin ke pucuk. Kalau pucuk itu subur, buahnya akan subur pula. Kalau istilah di kampung, buah nan labek, daun nan rimbun, isi nan manih. Jadi, semua bersinergi." Atas nama rombongan Komisi B yang membidangi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, mewakili 25 anggota DPRD Sawahlunto Sijunjung, selain bersilaturahim dengan anggota DPD asal Sumatera Barat mereka juga menyampaikan sejumlah persoalan daerah. "Apo nan bisa dibantu, dari utusan daerah untuk daerah," ucap Asnam. Asnam menguraikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sawahlunto Sijunjung berencana membangun RSUD. Dulunya, RSUD yang semula berlokasi di wilayah Kabupaten Sijunjung, setelah pemekaran Sawahlunto Sijunjung pada awal Januari 2004 beralih menjadi aset Kabupaten Dharmasraya. Kendati telah dialokasikan Rp 25 miliar dalam APBD 2007, tetap saja tidak mencukupi. Padahal, pekerjaan fisik diharapkan mulai awal 2008. "Selama ini kami tidak punya, kalau mau punya dibangun yang bagus tentu dengan anggaran besar." Selanjutnya, Sawahlunto Sijunjung sebagai daerah tujuan transmigrasi yang mengambil lahan di seberang Batang Kuantan, lanjutan Batang Ombilin. Untuk menghubungkan kedua sisi Batang Kuantan maka harus dibangun jembatan sepanjang 150 meter. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersedia berbagi fifty-fifty dengan Pemda Sawahlunto Sijunjung, yaitu lahan pembangunan jembatan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sementara bahan pembangunan jembatan dari Pemkab Sawahlunto Sijunjung. "Selain itu, dengan pemekaran hampir 49 persen wilayah potensial di Sawahlunto Sijunjung akan hilang. Yang tertinggal hanya hutan lindung yang mencapai 70 persen dari wilayah hutan, sisanya perkebunan. Dengan status hutan lindung, penduduk dan pemkab tidak bisa mengembangkan usaha perkebunan berskala besar. "Kalau mengundang investor, terganjal hutang lindung," ujarnya. Dulunya, sebelum pemekaran wilayah perkebunan terletak di daerah-daerah yang menjadi bagian Kabupaten Dharmasraya. "Kami berharap, keberadaan hutan lindung tersebut dikompensasikan dengan dana penerimaan untuk Sawahlunto Sijunjung. Sekarang kan tak ada," ucapnya. Karena itulah, mereka berencana ke Departemen Kehutanan untuk mempertanyakan masalah itu. Menanggapi hal itu, Irman mengatakan, DPD sangat mendukung pendirian RSUD. Ia meminta Pemkab Sawahlunto Sijunjung menyampaikan detil bangunan RSUD beserta nilai dan pembiayaan proyeknya kepada anggota DPD. Demikian pula dengan bahan-bahan transmigrasi. Mengenai keberadaan hutan lindung, Irman menghubungkannya dengan global climate change yang menyebabkan perubahan iklim dan temperatur dunia. Karena itu, negara-negara di dunia mengharapkan Indonesia berpartisipasi menjaga kelestarian hutan tropisnya dalam rangka menahan perubahan iklim dan temperatur dunia secara drastis. Tentu tidak berkeadilan jika daerah hanya menjaga kelestarian hutan saja, sementara penduduk sekitar hutan dan di bagian lain daerah bersangkutan tetap dalam keadaan miskin. DPD berpendapat, keberadaan hutan lindung di suatu daerah perlu diperhitungkan dalam formulasi dana alokasi umum (DAU). "Tidak fair juga. Tentu harus dikompensasi," tuturnya, seraya menandaskan wilayah provinsi Sumatera Barat sendiri terdiri atas hutan lindung 70 persen. Hanya saja, Irman mengingatkan, kalaupun hutan lindung itu dikonversi menjadi perkebunan jangan sampai dikuasi hanya satu atau dua kelompok pengusaha. Bukan berarti alergi terhadap monopoli pengusahaan perkebunan melainkan agar penduduk sekitar juga beroleh manfaat pengonversian. Sementara itu, Mochtar Naim menggambarkan secara menyeluruh sekaligus mengevaluasi pemerintah daerah dan masyarakat Sumbar. Fokus perhatiannya adalah tiga sumber daya, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya budaya (SDB). Ia mengidentifikasi, masalah topografi dan geografi di Sumbar adalah kesenjangan dikotomis antara pedalaman yang relatif maju dengan sepanjang pesisir pantai yang relatif terbelakang, kecuali bagian lingkaran tengah sampai pantai. Kesenjangan dikotomis topografi dan geografi lainnya, sambung Mochtar, antara daerah pedalaman lingkaran tengah dengan pedalaman lingkaran luar. Daerah ini menjadi reservoir rimba yang sangat berguna bagi kesuburan dan kelestarian lingkungan dengan pendaman SDA-nya. Walaupun cukup beragam tetapi sejauh yang dieksplorasi tak satupun laik dieksploitasi, karena magnituda volume depositnya yang terbatas. Tinggallah daerah lingkaran luar dan periferal yang berbatasan dengan provinsi-provinsi tetangga, yang SDA-nya kaya tetapi sudah "digadaikan" atas nama pembangunan kepada para kapitalis atau investor dalam dan luar negeri. "Kepintaran" para pejabat Orde Baru dengan semangat "atas nama pembangunan" yang terbudur menggebu-gebu, ungkapnya, berhasil membujuk rakyat menyerahkan tanah ulayat mereka disertai ganti-rugi berupa siliah-jariah sekadarnya. Menurutnya, otonomi daerah baru berarti sebagai sebuah seni memerintah kalau SDA-nya terbatas tetapi SDM dan SDB-nya kaya dan berpotensi. Itu karena kemampuan merangkai dan mengawinkan ide-ide yang baik dari mana-mana, sehingga walaupun Sumbar miskin SDA dan kedodoran SDM, tapi kaya dengan potensi SDB. Kearifan budaya Minangkabau itulah yang dimanfaatkan menyongsong masa depan yang cerah di bawah kebijaksanaan para pemimpin yang memikirkan rakyatnya, tidak memikirkan diri sendiri. (almudazir)

2007-10-08T07:15:00.000+08:00